• Home »
  • Cerita populer »
  • Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping berupaya membuat RRT mendapatkan keuntungan melalui kegiatan sepihak meskipun mengajukan klaim terhadap Barat
Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping berupaya membuat RRT mendapatkan keuntungan melalui kegiatan sepihak meskipun mengajukan klaim terhadap Barat

Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping berupaya membuat RRT mendapatkan keuntungan melalui kegiatan sepihak meskipun mengajukan klaim terhadap Barat

Staf FORUM

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah meningkatkan tindakan sepihaknya untuk menekan dan mengendalikan negara dan kawasan lain di dunia sejak mulai berjangkitnya pandemi COVID-19.

Dalam setahun terakhir ini, RRT melakukan berbagai tindakan agresi sepihak yang di antaranya adalah merebut wilayah perbatasan di India, mendorong klaim ilegalnya di Laut Cina Selatan, meningkatkan ancaman militer terhadap Taiwan, mengambil tindakan tegas terhadap gerakan prodemokrasi di Hong Kong, dan memberlakukan aturan Partai Komunis Tiongkok (PKT) di sana dengan hukum nasional yang kejam.

Selain kegiatan koersif ini, Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping menuduh Amerika Serikat memaksakan peraturan pada berbagai negara lain.

“Satu atau beberapa negara tidak boleh memaksakan aturan mereka pada negara lain, dan dunia tidak boleh dipimpin oleh unilateralisme beberapa negara,” ungkap Xi dalam pidato utama yang direkam sebelumnya dan ditampilkan pada layar video di pusat media yang dirilis pada 20 April 2021 melalui tautan video dari Boao di provinsi Hainan Tiongkok, demikian yang dilaporkan Bloomberg. Xi mengacu pada A.S., demikian ungkap para analis.

Dia mengungkapkan kritik terselubungnya selama Forum Boao untuk Asia, sebuah konferensi tahunan yang diselenggarakan oleh Forum Ekonomi Dunia.

Sementara itu, A.S. telah bekerja secara multilateral dengan sekutu dan mitra untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. Misalnya, A.S. dan sekutu serta mitranya, termasuk Australia, Prancis, Inggris, dan Jepang, telah melakukan latihan kebebasan navigasi berkelanjutan di Laut Cina Selatan untuk memastikan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Xi juga mengklaim bahwa “yang kita butuhkan di dunia saat ini adalah keadilan, bukan hegemoni.”

Komentarnya mendapat banyak kritik di Twitter, demikian menurut berbagai laporan berita.

Salih Hudayar, pendiri East Turkistan National Awakening Movement yang berbasis di Washington, D.C., mengirimkan cuitan bahwa dunia membutuhkan keadilan dengan menuntut Xi dan pejabat Tiongkok lainnya di Mahkamah Pidana Internasional “karena mengarahkan genosida terhadap warga #Uyghur dan warga Muslim berbahasa Turki lainnya di #TurkistanTimur yang Diduduki RRT.”

Banyak negara Barat, termasuk A.S., menuduh PKT melakukan genosida terhadap etnis Muslim Uyghur di wilayah Xinjiang Tiongkok melalui sterilisasi dan aborsi paksa, penyiksaan, kerja paksa, pemisahan anak-anak dari keluarga mereka, dan penahanan terhadap lebih dari 1 juta warga Uyghur di kamp-kamp yang diklaim PKT sebagai “pusat pelatihan kejuruan.” Negara-negara Barat juga mengecam PKT atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya di Hong Kong, Tibet, dan tempat lain serta atas pemaksaannya terhadap Taiwan.

PKT berpendapat bahwa masalah-masalah itu merupakan urusan internal.

“Mengintimidasi negara lain atau mencampuri urusan internal negara lain tidak akan membuatnya mendapatkan dukungan apa pun,” ungkap Xi dalam pidatonya.

Sreeram Chaulia, dekan Jindal School of International Affairs di O.P. Jindal Global University India, membalas dalam sebuah cuitan: “Negara-negara di Asia membutuhkan keadilan atas agresi teritorial Tiongkok. Rakyat di #Xinjiang, #Tibet, dan #HongKong membutuhkan keadilan. #XiJinping harus berhenti menguliahi negara lain dan merenungkan kebijakan tidak manusiawi Tiongkok.”

Chaulia mengirimkan cuitan yang menyatakan dunia juga membutuhkan keadilan bagi RRT yang menyebabkan berjangkitnya pandemi COVID-19, demikian menurut berbagai laporan berita.

RRT juga terus mendorong skema Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road – OBOR) di seluruh negara asing selama berjangkitnya pandemi meskipun adanya tekanan ekonomi tambahan.

Bloomberg melaporkan bahwa mantan gubernur bank sentral RRT Zhou Xiaochuan mengakui pandemi telah memperburuk masalah utang negara-negara berkembang yang terlibat dalam OBOR.

Berbagai negara di seluruh dunia telah menegur RRT atas praktik pinjaman dan investasi predatornya yang mendorong berbagai negara masuk ke dalam skema keuangan yang tidak layak untuk dijalankan yang pada waktunya hanya meningkatkan pengaruh politik RRT atas negara-negara pengutang.

FOTO DIAMBIL DARI: REUTERS

saham