PKT dan Diaspora

Aturan Otoriter Ekstrateritorial Beijing

Dr. Oscar Almen/BADAN PENELITIAN PERTAHANAN SWEDIA

Kekhawatiran tentang berkembangnya pengaruh internasional Tiongkok semakin mendalam dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian dari kekhawatiran ini melibatkan kemampuan Tiongkok untuk memobilisasi diaspora Tiongkok di luar Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Partai Komunis Tiongkok (PKT) berusaha untuk memperluas aturan otoriternya ke diaspora Tiongkok di luar negeri sebagai cara untuk mendapatkan dukungan atas kebijakannya dan mengurangi pengaruh lawan-lawannya. Aspek krusial adalah pertanyaan tentang siapa yang dianggap oleh negara berpartai tunggal Tiongkok sebagai warga Tiongkok dan dengan demikian merupakan target yang sah untuk operasi pengaruhnya. Anggota diaspora yang dianggap partai dapat diandalkan kadang-kadang digunakan untuk memengaruhi politik di negara tempat tinggal mereka demi mendukung kepentingan PKT. Sebaliknya, musuh PKT berisiko mendapatkan ancaman atau dalam kasus terburuk diculik. Kegiatan ekstrateritorial Tiongkok memiliki berbagai konsekuensi keamanan termasuk pengaruh negara Tiongkok dalam politik domestik negara asing, ancaman keamanan terhadap warga negara asing keturunan Tiongkok, dan pelemahan prinsip kewarganegaraan dalam hukum internasional.

Diaspora Tiongkok beragam dan mencakup warga negara RRT di luar negeri serta warga negara asing keturunan Tiongkok. PKT menganggap diaspora sebagai hal penting bagi perkembangan Tiongkok dan apa yang disebut peremajaan besar bangsa Tiongkok yang diluncurkan di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Xi Jinping. Ambisi Xi adalah agar Tiongkok mengambil posisi utama dalam kancah politik global. 

Upaya PKT untuk memobilisasi warga Tiongkok perantauan dalam mendukung kebijakannya serta untuk menekan dan mengancam mereka yang menentangnya telah memicu kecaman publik dari pemerintah asing. Tentu saja tidak semua anggota diaspora Tiongkok mengapresiasi upaya Beijing untuk menyertakan mereka dalam proyek peremajaan yang dipimpin oleh PKT.

Upaya PKT untuk memengaruhi dan mengontrol diaspora Tiongkok di luar negeri merupakan kegiatan ekstrateritorial yang dalam beberapa kasus melanggar hukum internasional. Contohnya termasuk penculikan warga negara Swedia Gui Minhai di Thailand dan kolega Gui, warga negara Inggris Lee Bo, di Hong Kong, serta ancaman terhadap warga etnis Uighur dan Tibet yang mengasingkan diri di luar negeri. Untuk memahami ambisi kebijakan luar negeri dan kegiatan ekstrateritorial Tiongkok, penting untuk menyelidiki pandangan yang mendasari kepemimpinan PKT tentang diaspora Tiongkok.

Pandangan PKT tentang kewarganegaraan Tiongkok

Tiongkok tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu, warga Tiongkok yang memperoleh kewarganegaraan asing tidak lagi dianggap sebagai warga negara Tiongkok oleh RRT. Akan tetapi, kepemimpinan Tiongkok menggunakan referensi etnis dan ras ketika berbicara tentang warga Tiongkok dan terus menekankan pentingnya garis darah dan keturunan. Menurut pandangan ini, semua warga negara asing keturunan Tiongkok, terlepas dari berapa generasi yang lalu keluarga mereka meninggalkan Tiongkok, berpotensi dapat dimasukkan dalam gagasan PKT tentang bangsa Tiongkok. Di Konferensi Persahabatan Perhimpunan Warga Tiongkok Perantauan ketujuh pada tahun 2014, Xi Jinping mengatakan, “Ada puluhan juta warga Tiongkok perantauan di dunia, dan setiap orang adalah anggota keluarga besar Tiongkok. Sudah sejak lama berbagai generasi warga Tiongkok perantauan telah menjunjung tinggi tradisi agung bangsa Tiongkok dan tidak melupakan ibu pertiwi, kampung halaman leluhur mereka, atau darah bangsa Tiongkok yang mengalir dalam tubuh mereka.”

Perspektif ini mengaburkan perbedaan di antara warga negara Tiongkok di luar negeri (huaqiao) dan warga negara asing keturunan Tiongkok (huaren) yang ditentukan berdasarkan hukum RRT. PKT mengharapkan warga Tiongkok perantauan bersikap patriotik dan setia pada apa yang dianggapnya sebagai tanah air leluhur mereka.

PKT, seperti rezim otoriter lainnya, memberikan sedikit ruang bagi pihak yang menentang kebijakan partai, yang berarti memberangus pandangan di seluruh spektrum masalah yang bertentangan dengan garis kebijakan resmi PKT. Intoleransi ini juga meluas terhadap perbedaan pendapat dari diaspora Tiongkok di seluruh dunia, yang sebagian besar mungkin tidak mendukung PKT. Dari perspektif Beijing, dukungan bagi Tiongkok sama halnya dengan dukungan bagi PKT dan sebaliknya. Meskipun kombinasi nasionalisme etnis dan sistem otoriter tidak hanya terjadi di Tiongkok, namun pengaruh globalnya, ukuran diaspora Tiongkok global, dan tingkat organisasi struktur propaganda PKT terhadap warga Tiongkok perantauan menjadikan kasus Tiongkok bersifat unik.

Hubungan diaspora di bawah Xi

Di bawah pemerintahan Xi, Tiongkok telah bergerak menuju kebijakan luar negeri yang lebih agresif. Diaspora Tiongkok telah dinyatakan sebagai bagian penting dari proses peremajaan bangsa Tiongkok. United Front Work Department (UFWD) yang memimpin pekerjaan dalam menangani warga Tiongkok perantauan telah meningkatkan upayanya untuk memobilisasi diaspora Tiongkok, terlepas dari kewarganegaraan mereka, guna mencapai tujuan PKT. 

Anggota diaspora yang dianggap dapat diandalkan oleh PKT terkadang digunakan untuk memengaruhi politik negara tempat tinggal mereka ke arah kepentingan nasional Tiongkok. Aktor Tiongkok dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda dengan PKT telah aktif memengaruhi politik di negara demokrasi Barat seperti Australia. Di Malaysia, tempat diaspora Tiongkok merupakan bagian penting dari penduduknya, duta besar Tiongkok telah beberapa kali dikritik karena mencampuri urusan internal Malaysia melalui pernyataan mereka yang mendukung komunitas warga Tiongkok. Dalam pemilihan umum pada tahun 2018, duta besar Tiongkok secara terbuka mendukung pencalonan presiden Perhimpunan Warga Tiongkok Malaysia.

Sebaliknya, diaspora Tiongkok yang dianggap PKT sebagai musuh berisiko mengalami ancaman. Kasus warga negara Swedia Gui Minhai merupakan contoh bentuk tindakan ekstrateritorial oleh negara Tiongkok yang jelas-jelas melanggar hukum internasional. Gui, yang memiliki sebuah perusahaan di Hong Kong yang menerbitkan buku-buku yang mengkritik para pemimpin politik Tiongkok, diculik di Thailand pada tahun 2015 dan muncul tiga bulan kemudian dalam pengakuan paksa di televisi pemerintah Tiongkok. Pada Februari 2020, pengadilan Tiongkok menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Gui karena “memberikan informasi intelijen secara ilegal” kepada pemerintah asing. Sebelum penjatuhan hukuman, pihak berwenang Tiongkok mengklaim bahwa kewarganegaraan Tiongkoknya telah dipulihkan. Menurut hukum Tiongkok, dia bukan lagi warga negara Swedia. Begitu pula sejak tahun 2016, Tiongkok telah berhasil meminta ekstradisi warga Taiwan yang diduga melakukan penipuan di berbagai negara seperti Kenya, Kamboja, dan Spanyol. Ekstradisi itu merupakan perubahan dari praktik sebelumnya yang memungkinkan warga Taiwan yang dinyatakan bersalah atas kejahatan di luar negeri untuk diekstradisi ke Taiwan. Praktik ini telah memicu kecaman keras dari pemerintah Taiwan, yang melihat ekstradisi itu sebagai penculikan di luar proses hukum.

Konsekuensi keamanan

Kegiatan ekstrateritorial yang diarahkan pada diaspora Tiongkok mungkin memiliki berbagai konsekuensi keamanan. Pertama, PKT dapat memengaruhi politik dalam negeri dan pembuat kebijakan di negara lain dengan memengaruhi diaspora Tiongkok di luar negeri. Beberapa warga Tiongkok perantauan sendiri adalah pembuat kebijakan, sementara yang lain telah mendapatkan pengaruh atas pembuat kebijakan penting. Apabila kepentingan PKT bertentangan dengan kepentingan nasional negara tuan rumah, pembuat kebijakan tersebut dapat merongrong keamanan nasional negara itu.

Kedua, karena PKT khususnya menargetkan diaspora Tiongkok untuk operasi pengaruhnya, berbagai negara tidak dapat menjamin bahwa warga keturunan Tiongkok aman dari sasaran tindakan koersif yang dilakukan oleh PKT seperti pengawasan dan ancaman. Orang-orang ini tidak dapat memercayai bahwa kewarganegaraan mereka akan memberi mereka perlindungan yang sama seperti yang dinikmati oleh warga negara lain dari negara yang sama. PKT telah menunjukkan bahwa pihaknya memiliki kemampuan dan kemauan untuk menghukum warga asing keturunan Tiongkok jauh melampaui perbatasan teritorialnya.

Ketiga, warga keturunan Tiongkok dapat menjadi mangsa sentimen anti-Tiongkok dalam masyarakat. Kebijakan PKT untuk memengaruhi warga Tiongkok perantauan berisiko memperburuk kecurigaan terhadap mereka di negara tuan rumah, terlepas dari apakah mereka mendukung PKT atau tidak. Sentimen dan rasisme anti-Tiongkok merupakan ancaman keamanan terhadap anggota diaspora Tiongkok dan memiliki konsekuensi sosial yang negatif. Sejarah terkini, terutama di Asia Tenggara, menunjukkan bahwa kekerasan semacam ini bisa berubah menjadi kejadian yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Keempat, tindakan ekstrateritorial oleh pemerintah Tiongkok yang melanggar hukum internasional mempertanyakan komitmennya terhadap aturan dan norma internasional. Ketika garis keturunan dan etnis diizinkan untuk mengesampingkan prinsip kewarganegaraan sipil berdasarkan kewarganegaraan resmi, aktivitas ekstrateritorial Tiongkok mengancam merongrong hukum internasional.

Kelima, penculikan warga negara Inggris dan penjual buku Lee Bo oleh aparat kepolisian Tiongkok di Hong Kong pada Desember 2015 dan ekstradisi warga Taiwan dari negara ketiga menunjukkan kurangnya rasa hormat Beijing atas independensi peradilan di Hong Kong dan Taiwan. Kegiatan semacam itu merupakan perwujudan dari tujuan PKT untuk meningkatkan kontrolnya atas kedua wilayah ini.

Penanggulangan

Penting bagi masyarakat internasional untuk menolak menerima narasi PKT bahwa partai itu merupakan perwakilan dari semua warga Tiongkok. Sebaliknya, berbagai negara harus menjelaskan bahwa upaya PKT untuk menggunakan dan menekan diaspora Tiongkok menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap Beijing.

Pemeriksaan dan pemetaan yang cermat terhadap hubungan PKT dengan diaspora Tiongkok, termasuk aktivitas UFWD di luar negeri, merupakan tindakan penting. Ketika pemetaan seperti itu dilakukan, perhatian khusus harus diberikan untuk menghindari kecurigaan yang semakin parah terhadap mayoritas diaspora Tiongkok, yang tidak bekerja untuk PKT. 

Berbagai negara yang terkena dampak kegiatan ekstrateritorial Tiongkok, seperti Swedia, sebaiknya membagikan pengalaman dan mengoordinasikan tindakan dengan negara lain. Untuk menangani kegiatan ekstrateritorial Tiongkok, Uni Eropa harus mengoordinasikan kebijakannya di antara negara-negara anggota.