Menanggapi COVID-19

Menanggapi COVID-19

Program Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan memberikan solusi inklusif

WING CMDR. JENNIFER ATKINSON/ANGKATAN UDARA SELANDIA BARU;  PEMIMPIN SKUADRON LIBBY REARDON/ANGKATAN UDARA SELANDIA BARU;  KATE MCMORROW/DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA; DAN  SHARON GOUVEIA FEIST/KOMANDO INDO-PASIFIK A.S.

Berbagai masyarakat di seluruh dunia telah merasakan efek COVID-19, tetapi perempuan yang paling terpukul oleh efek samping budaya dari pandemi itu. Kebijakan penutupan akses menyeluruh dan perintah tinggal di rumah yang diberlakukan oleh pemerintah telah mengakibatkan “pandemi bayangan” kekerasan yang tidak diinginkan terhadap perempuan dan anak perempuan. Harapan peran gender terhadap perempuan sebagai pengasuh utama dan manajer rumah tangga telah memperburuk beban pekerjaan rumah tangga yang tidak setara. Perempuan sering kali mewakili sebanyak 70% dari pekerja perawatan kesehatan garis depan dan, karena itu, menghadapi peningkatan paparan infeksi. Jumlah perempuan yang terlalu banyak dalam industri jasa dan sebagai penyedia perawatan menempatkan mereka pada posisi yang tidak aman, membuat mereka sering kali menjadi kelompok pertama yang kehilangan pekerjaan. Mata pencaharian dalam sektor perekonomian informal, seperti pekerjaan rumah tangga, pertanian, dan industri tekstil, menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam program stimulus ekonomi pemerintah. Jelas terlihat bahwa pandemi dan tanggapan pemerintah memiliki dampak yang berbeda pada perempuan karena peran gender mereka dalam masyarakat.

Akan tetapi, peran yang sama ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi perempuan yang bermakna dalam strategi pemulihan berkelanjutan apa pun. Apa yang kita saksikan dalam krisis kesehatan masyarakat saat ini menegaskan kembali kenyataan yang diakui secara internasional lebih dari 20 tahun lalu dengan disahkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Security Council Resolution – UNSCR) 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Women, Peace and Security – WPS) — pertama, bahwa konflik dan krisis berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan, dan kedua, bahwa kontribusi mereka sering kali diremehkan dan kurang dimanfaatkan, yang menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakamanan secara lebih lanjut.

Kapten Nicole Maroske dari Angkatan Udara Australia bersiap untuk melakukan tes COVID-19 di klinik lintas kendara di Victoria. Departemen Pertahanan Australia

Dikarenakan besarnya ukuran dan dampak destabilisasi pandemi virus korona, berbagai negara di seluruh dunia telah melibatkan sektor pertahanan dan keamanan mereka dalam upaya tanggapan dan pemulihan. Banyak juga yang telah menerapkan perspektif gender dan prinsip WPS dalam upaya mereka, seperti Pasukan Pertahanan Selandia Baru (New Zealand Defence Force – NZDF), Departemen Pertahanan (Department of Defence – DOD) Australia, Pasukan Militer Republik Fiji (Republic of Fiji Military Force – RFMF), dan Komando Indo-Pasifik A.S. (U.S. Indo-Pacific Command – USINDOPACOM). Perspektif gender berarti memahami bagaimana perbedaan berbasis gender membentuk kebutuhan segera dan kepentingan jangka panjang laki-laki, perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan selama krisis. Hal itu mengemukakan pertanyaan yang relevan dan menyelamatkan nyawa bagi militer untuk lebih memahami gender dan menginformasikan tanggapan yang efektif: Kebutuhan dan minat siapa yang terpenuhi? Siapa yang memiliki akses ke sumber daya? Laki-laki dan perempuan mana yang terpengaruh?

Implementasi WPS sektor pertahanan setiap negara, bersama dengan tanggapannya masing-masing terhadap pandemi, harus mempertimbangkan kompleksitas demografi global dan kebutuhan penduduknya sendiri. Cuplikan berikut ini menyoroti bagaimana empat negara menyertakan perspektif gender dalam upaya COVID-19 sektor pertahanan mereka, yang mencerminkan pengalaman serupa namun pendekatan unik karena masing-masing negara terus memajukan implementasi WPS. 

Pasukan Pertahanan Selandia Baru

Pemerintah Selandia Baru mengembangkan Rencana Tindakan Nasional WPS-nya pada tahun 2015, dan NZDF adalah mitra utama dalam pengembangan dan implementasinya. NZDF ditugaskan untuk delapan dari 17 keluaran rencana, yang termasuk meningkatkan jumlah perempuan berseragam yang dikerahkan dan menanamkan perspektif gender ke dalam pelatihan dan operasi. NZDF memiliki petugas implementasi WPS penuh waktu yang mengawasi pekerjaan ini, selain petugas yang mendukung upaya WPS di kepulauan Pasifik secara paruh waktu. Pengawasan mereka telah terbukti penting terhadap kesuksesan mitigasi, pengelolaan, dan tanggapan COVID-19.

Seorang perawat melakukan tes swab COVID-19 di klinik lintas kendara di Caloundra, Australia, pada April 2020. REUTERS

Pada Maret 2020, NZDF meluncurkan Operation Protect untuk mengoordinasikan tanggapan internalnya dan kontribusi pada tanggapan menyeluruh di semua kalangan pemerintah terhadap COVID-19. Sejak awal, sejumlah kecil personel NZDF yang berpengalaman dikerahkan untuk mendukung pusat manajemen tanggapan pemerintah, dengan memanfaatkan keahlian perencanaan, analisis, dan logistik NZDF. Babak pertama pelatihan prapengerahan bagi personel militer mencakup uraian singkat tentang aspek gender COVID-19, dengan materi yang diambil dari penelitian internasional dan berdasarkan data penduduk Selandia Baru. Uraian singkat itu mencatat efek yang tidak proporsional pada perempuan akibat COVID-19 dan penutupan akses menyeluruh, kebutuhan untuk mengatasi dampak ini dalam perencanaan dan pentingnya tim NZDF untuk menyertakan perempuan.

Ketika pandemi ini meluas, personel NZDF semakin banyak mendapatkan tugas untuk mendukung fasilitas isolasi dan karantina terkelola (managed-isolation and quarantine facility – MIQF), yang pada awalnya berbasis di sebuah hotel di satu kota tetapi segera berkembang menjadi lebih dari 30 fasilitas di berbagai penjuru negara itu. MIQF menampung beragam warga Selandia Baru, masing-masing selama 14 hari, dengan mayoritas baru saja kembali dari luar negeri. Personel NZDF mengoordinasikan upaya di antara pemilik hotel dan penyedia layanan lainnya, termasuk keamanan, kepolisian, kesejahteraan, dan staf hotel. Per September 2020, lebih dari 250 personel terus mendukung tanggapan COVID-19 pada satu waktu, dengan sebagian besar mendukung MIQF.

Hasilnya, uraian singkat perspektif gender itu diadaptasi untuk menyertakan pertimbangan gender yang spesifik untuk situasi MIQF. Dengan mengambil pelajaran dari kamp pengungsi internal dan diskusi dengan personel yang mendukung MIQF, uraian singkat yang disempurnakan itu menyoroti wawasan yang berharga. Pertama, di dalam MIQF, kekerasan berbasis gender muncul dalam berbagai bentuk: kekerasan dalam rumah tangga di dalam lingkaran keluarga, tuduhan pelecehan seksual di antara para tamu, potensi eksploitasi seksual terhadap perempuan yang berisiko, dan penempatan tamu yang tidak disengaja berada di dekat tamu dengan catatan kriminal atau pelanggaran seksual. Hal lain yang patut dicatat adalah gangguan terhadap kesehatan seksual dan reproduksi di dalam MIQF, menyoroti kebutuhan untuk mempertimbangkan perempuan hamil, terutama mereka yang membutuhkan manajemen klinis di tempat atau harus meninggalkan MIQF untuk bersalin.

Dua perempuan memakai masker wajah untuk membatasi penyebaran COVID-19 saat mereka berjalan melintasi stasiun kereta bawah tanah di Seoul, Korea Selatan. THE ASSOCIATED PRESS

Selain itu, pertimbangan perencanaan perlu mencakup cara perempuan mengakses produk pembersih area kewanitaan jika tidak dapat keluar dari MIQF. Uraian singkat yang disempurnakan itu juga menekankan potensi tantangan yang dihadapi orang tua tunggal (biasanya perempuan) di MIQF, terutama mereka yang memiliki banyak anak atau berkebutuhan khusus. Terakhir, uraian singkat itu menyoroti bahwa personel harus mengenali peluang untuk melibatkan diri dengan tamu MIQF yang berpengaruh dalam kelompok lebih besar dan meminta mereka menyebarkan informasi dan umpan balik, terutama jika bahasa menjadi penghalang.

Personel NZDF memberikan umpan balik yang berharga tentang dampak gender dari pengalaman MIQF. Informasi ini terus meningkatkan MIQF dan mempersiapkan rotasi personel berikutnya dengan lebih baik. 

Pasukan Militer Republik Fiji

Pelaksanaan WPS di RFMF melibatkan pengembangan kebijakan dan pelatihan, termasuk pelatihan kesadaran gender di seluruh pangkalan dan kursus penasihat gender multilembaga untuk anggota pemerintah dan militer Fiji. Sebuah komite WPS dibentuk untuk bekerja bersama-sama dengan mitra hukum guna menyesuaikan kebijakan yang berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan dan memastikan adanya mekanisme dukungan.

Ketika COVID-19 mengancam kesehatan dan kesejahteraan warga Fiji, tim RFMF dibentuk untuk mendukung tanggapan tersebut. Ini termasuk menyiapkan rencana kontingensi, mendukung penegakan karantina, dan memberikan pengarahan kepada para menteri dari seluruh portofolio infrastruktur, kesehatan, dan pertahanan. Sejak tahap awal, seorang penasihat gender menjadi bagian tim dan bertanggung jawab untuk menyoroti aspek gender dari krisis ini (seperti menganalisis demografi penduduk, pergerakan, dan tingkat risiko) dan mengidentifikasi rencana tanggapan kemanusiaan. Pendekatan multilembaga digunakan karena adanya kompleksitas ancaman, ditambah dinamika tambahan dalam menanggapi Topan Tropis Harold pada April 2020.

Meskipun ancaman COVID-19 telah berkurang secara signifikan pada Mei 2020, kerja sama multilembaga terus berlanjut, baik sebagai tanggapan langsung terhadap pandemi maupun terhadap efek tindakan penutupan akses menyeluruh. Ketika merefleksikan tren global, pemerintah Fiji melihat peningkatan panggilan ke hotline kekerasan dalam rumah tangga — dari 87 panggilan pada Februari 2020 menjadi lebih dari 500 panggilan pada April 2020. Pendekatan multilembaga kembali dimobilisasi melalui aliansi lembaga nonpemerintah di bawah arahan Kementerian Perempuan, Anak-Anak, dan Pengentasan Kemiskinan. Bersamaan dengan pelatihan pelecehan seksual yang disampaikan oleh Gerakan Hak Perempuan Fiji kepada Angkatan Laut Republik Fiji dan dukungan penegakan karantina RFMF yang sedang berlangsung terhadap Kementerian Kesehatan, kerja sama lintas lembaga telah menjadi ciri khas keberhasilan Fiji dalam memerangi COVID-19 dan dampak gendernya.

Departemen Pertahanan Australia

Pada ulang tahun ke-20 UNSCR 1325, Australia mempertahankan tempo tinggi untuk melaksanakan agenda WPS melalui personel dan sumber daya yang berdedikasi untuk meningkatkan kemampuan. DOD Australia membuat kemajuan signifikan dalam mengimplementasikan agenda WPS dan mengarusutamakan kesadaran di seluruh departemen melalui enam jalur upaya: memastikan pengaturan strategis tersedia melalui integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan dan doktrin; melatih banyak orang di seluruh organisasi; mendedikasikan personel untuk melaksanakan agenda WPS; menjaga kesiapan misi melalui pengerahan penasihat gender dalam operasi dan latihan; mendukung mitra internasional melalui prakarsa dan program peningkatan kemampuan; dan mengembangkan kerangka pelaporan dan tata kelola yang tangguh untuk memastikan Australia memenuhi kewajiban UNSCR 1325.

Sejak tahun 2012, DOD telah membangun keahlian dalam menilai dampak gender dari bencana dan konflik, yang menjadi dasar untuk berkontribusi pada tanggapan pandemi. Dampak gender dari COVID-19 telah didokumentasikan dengan baik. Menurut organisasi bantuan nirlaba CARE Australia, 80% warga Australia bekerja dalam industri yang menyediakan jasa seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan ritel, yang telah menjadi sektor yang paling terpukul. Perempuan menghadapi ketidakamanan yang lebih besar karena mereka merupakan mayoritas pekerja lepas dan paruh waktu, serta mengambil peran pengasuhan tidak berbayar. Selain itu, para ahli melaporkan peningkatan frekuensi kekerasan terhadap perempuan. Ini mengikuti tren global, dengan Dana Kependudukan P.B.B. memperkirakan bahwa untuk setiap tiga bulan penutupan akses menyeluruh, 15 juta kasus kekerasan dalam rumah tangga lainnya akan terjadi di seluruh dunia. Berawalnya pandemi yang terjadi setelah musim kebakaran semak yang menghancurkan di Australia, menambah tekanan pada banyak keluarga dan bisnis.

Per Agustus 2020, lebih dari 3.000 anggota Pasukan Pertahanan (Australian Defence Force – ADF) dikerahkan dalam berbagai peran untuk mendukung tanggapan COVID-19 negara itu. Ini termasuk pengujian, logistik, pelacakan kontak, dan mengelola penutupan perbatasan. Mengingat interaksi masyarakat ADF, jaringan penasihat gender dan pusat penghubung gender ditanamkan sebagai bagian dari tanggapan tersebut. Sistem berjenjang ditetapkan, mulai dari markas besar strategis hingga ke tingkat unit, sehingga memungkinkan aliran informasi dan siklus umpan balik. Paket dan video pelatihan online, berjudul Gender, Indigenous and Culture Awareness, dikembangkan untuk semua anggota yang dikerahkan dan bekerja dengan masyarakat. Daftar periksa “Kartu Cerdas Prajurit” bagi komandan dan keluarga serta uraian singkat tentang kekerasan dalam rumah tangga dikembangkan sebagai panduan untuk mengintegrasikan pertimbangan gender selama perencanaan dan pelaksanaan. DOD diposisikan dengan baik dalam menangani dampak gender selama terjadinya pandemi dan juga dalam mengatasi ancaman yang muncul, kebutuhan tanggapan kemanusiaan, dan situasi krisis atau konflik lainnya melalui pendekatan WPS-nya. 

Komando Indo-Pasifik A.S.

Departemen Pertahanan A.S. telah mendukung WPS sejak peluncuran Rencana Tindakan Nasional A.S. pertama pada tahun 2011. Ini selanjutnya dikodifikasikan dengan pengesahan Undang-Undang WPS pada tahun 2017, Strategi A.S. pada tahun 2019, dan Kerangka Kerja Strategis dan Rencana Implementasi Departemen Pertahanan pada tahun 2020. USINDOPACOM mendirikan Kantor Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan dengan menyertakan tiga posisi penting bagi implementasi WPS: penasihat gender komando, pengembang kurikulum WPS, dan analis gender.

Ketika pandemi global melonjak pada awal tahun 2020, kantor WPS mengidentifikasi dua bidang utama untuk meningkatkan perencanaan dan tanggapan USINDOPACOM: pertama, melalui pelatihan prapengerahan gender dan COVID-19 terhadap unit Garda Nasional Hawaii yang bersiap untuk membantu tanggapan masyarakat dan kedua, melalui mengumpulkan data regional yang relevan dan mengembangkan analisis gender untuk memberikan informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. USINDOPACOM juga menggunakan artikel digital dan video pelatihan untuk menyoroti efek keamanan gender regional COVID-19.

Pelatihan prapengerahan harus memiliki konteks spesifik dan disesuaikan dengan demografi penduduk, tetapi ada pertimbangan gender tingkat makro yang berlaku untuk masyarakat setempat, misalnya: peningkatan kekerasan dalam rumah tangga selama penutupan akses menyeluruh, terputusnya akses ke perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, perempuan sebagai mayoritas petugas perawatan kesehatan, dan dampak yang tidak proporsional terhadap masyarakat rentan lainnya. Di Hawaii, komunitas Masyarakat Adat Hawaii dan Kepulauan Pasifik mengalami penderitaan terparah. Pandemi telah memperburuk ketidakadilan struktural dan sistem sosial seperti kurangnya akses ke perawatan kesehatan, kondisi kehidupan yang padat dari perumahan multigenerasi, dan pekerjaan informal dan formal dalam industri garis depan. Pelatihan gender dan COVID-19 berfokus pada pendekatan keamanan yang inklusif, memahami bahwa laki-laki, perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan mengalami krisis kesehatan publik ini secara berbeda; bahwa peran gender mereka dapat membuat mereka mengalami kerugian atau membuat mereka mengambil risiko untuk bertahan hidup dengan cara yang berbeda; dan bahwa akses mereka ke sumber daya bantuan dan pemulihan mungkin berbeda.

Masih ada kesenjangan data gender yang besar terkait COVID-19 secara global, dan kantor WPS USINDOPACOM mengembangkan pelaporan dan analisis yang menekankan perlunya lebih banyak data untuk pengambilan keputusan yang efektif. Ini termasuk tren sosial ekonomi gender regional, dampak kesehatan gender, artikel tentang pentingnya pandangan gender dalam perencanaan, serta studi yang meninjau data terkait gender yang ada tentang COVID-19 dan memberikan rekomendasi kebijakan.

Upaya Pemulihan

Upaya jangka pendek dan jangka panjang pemerintah untuk pulih dari COVID-19 harus mempertimbangkan kerentanan unik yang dihadapi perempuan dan anak perempuan selama krisis ini dan memastikan mereka dilindungi serta memiliki akses yang aman ke layanan pendampingan pemulihan dan bantuan. Strategi pemulihan mereka harus menyertakan perspektif gender. Agenda WPS melengkapi sektor pertahanan dan keamanan untuk terlibat secara lebih baik dengan penduduk mereka dan menyediakan solusi yang inklusif. Sektor pertahanan harus terus membangun kemampuan penasihat gender, yang akan sangat meningkatkan interoperabilitas dan koordinasi, serta meningkatkan efektivitas misi.

Dampak gender dari pandemi ini akan terungkap selama bertahun-tahun. Sektor pertahanan dan keamanan negara kita akan terus mempelajari dan menggunakan pelajaran ini untuk melatih departemen kita masing-masing; memastikan bahwa kebutuhan perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki terpenuhi selama misi kita; meningkatkan pembagian informasi tentang implementasi WPS; dan memperkuat ketahanan nasional dan regional untuk melawan tantangan kompleks keamanan abad ke-21 yang sering kali tak terduga secara efektif.  

saham