• Home »
  • Cerita populer »
  • Kelompok pengawas mengatakan tidak ada bukti kecurangan yang kredibel dalam pemilihan umum di Myanmar
Kelompok pengawas mengatakan tidak ada bukti kecurangan yang kredibel dalam pemilihan umum di Myanmar

Kelompok pengawas mengatakan tidak ada bukti kecurangan yang kredibel dalam pemilihan umum di Myanmar

The Associated Press

Hasil pemilu November 2020 di Myanmar “pada umumnya, mewakili keinginan rakyat,” demikian ungkap sebuah organisasi pemantau pemilu independen pada Mei 2021, menolak tuduhan militer atas kecurangan besar-besaran yang menjadi alasan pihak militer untuk merebut kekuasaan.

Meskipun ada kekurangan, “ada sejumlah pengamanan prosedur yang diterapkan selama proses pemungutan suara, yang … terbukti transparan dan dapat diandalkan,” demikian yang dilaporkan Asian Network for Free Elections (ANFREL).

Akan tetapi, lembaga itu mencatat bahwa proses pemilihan umum di Myanmar “pada dasarnya tidak bersifat demokratis” karena konstitusinya yang dibuat pada tahun 2008, yang ditulis di bawah pemerintahan militer, secara otomatis memberi militer 25% bagian dari semua kursi parlemen, cukup untuk memblokir perubahan konstitusional. Sebagian besar penduduk, terutama kelompok minoritas Muslim Rohingya, dirampas hak kewarganegaraannya, termasuk hak untuk memilih.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy – NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilihan pada 8 November itu, yang seharusnya memastikan masa jabatan lima tahun untuk periode kedua. Kemenangannya pada pemilu tahun 2015 menggerakkan Myanmar menuju demokrasi setelah lebih dari lima dekade berada di bawah pemerintahan militer langsung dan tidak langsung.

Pada 1 Februari 2021, militer menangkap Suu Kyi, ditampilkan dalam foto sedang memberikan suaranya, dan lusinan pejabat tinggi lainnya. Pihak militer mencegah anggota parlemen menyelenggarakan sesi sidang Parlemen baru, menyatakan keadaan darurat, dan mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan negara itu sampai pemilihan umum baru diadakan dalam satu tahun — tenggat waktu yang kemudian diindikasikan dapat ditunda satu tahun lagi.

Pasukan keamanan telah berusaha untuk menekan gerakan oposisi populer berskala besar yang menentang kudeta militer itu, dengan ratusan pengunjuk rasa dan warga yang berada di sekitarnya tewas dalam tindakan keras tersebut.

Laporan yang diterbitkan oleh lembaga nirlaba ANFREL mencatat bahwa pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan militer mengambil alih kekuasaan karena “adanya kecurangan yang mengerikan dalam daftar pemilih.” Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party – USDP) yang didukung angkatan darat, yang mengalami kekalahan telak tak terduga dalam pemilu itu, mengajukan tuduhan serupa.

Sejak terjadinya kudeta, media yang dikendalikan oleh negara telah merilis data yang mereka maksudkan untuk menunjukkan bahwa daftar pemilih tidak cocok dengan hasil pemilu.

ANFREL mengatakan bahwa pihaknya mengalami “kekurangan informasi yang cukup untuk memverifikasi secara independen tuduhan kecurangan dalam daftar pemilih ” karena undang-undang pemilu tidak mengizinkannya untuk mengakses daftar pemungutan suara, tetapi pihaknya tidak melihat bukti kredibel tentang adanya penyimpangan secara besar-besaran.

Laporan itu mengatakan ada beberapa pengaduan yang layak dipertimbangkan sehubungan dengan pemilihan umum itu yang diajukan oleh Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan dan pengamat independen.

Masalah terbesar adalah pembatalan pemungutan suara karena alasan keamanan di beberapa daerah tempat aktifnya kelompok pemberontak. ANFREL mengkritik pembatalan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Myanmar karena “dilakukan dengan cara yang tidak jelas, sewenang-wenang, dan tidak konsisten” dan mencatat bahwa pembatalan tersebut dilihat oleh para kritikus sebagai bertujuan untuk membatasi kursi yang mungkin dimenangkan oleh partai politik kelompok etnis yang menjadi pesaing partai Suu Kyi.

Bidang lain yang menjadi kekurangan dalam pemilihan umum itu mencakup undang-undang kewarganegaraan diskriminatif yang digunakan untuk menolak para kandidat, terutama kandidat Muslim, dan pembubaran Partai Persatuan Demokrat (United Democratic Party – UDP) tiga minggu sebelum pemilihan umum. Mendiskualifikasi partai, yang mendaftarkan jumlah kandidat tertinggi kedua, “mencabut hak pemilih dini yang sudah memberikan suara mereka” bagi kandidatnya, demikian ungkap ANFREL.

“Meskipun demikian, ANFREL berpendapat bahwa hasil pemilihan umum tahun 2020, pada umumnya, mewakili keinginan rakyat Myanmar. Terlepas dari berkecamuknya pandemi COVID-19, 27,5 juta orang memberikan suara, berkat kerja keras staf pemungutan suara dan pejabat pemilu atau kesehatan; suara mereka tidak bisa dibungkam,” ungkap laporan itu.

 

FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS

saham