• Home »
  • Cerita populer »
  • Kelompok hak asasi manusia mendesak P.B.B. untuk menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok
Kelompok hak asasi manusia mendesak P.B.B. untuk menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok

Kelompok hak asasi manusia mendesak P.B.B. untuk menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok

The Associated Press

Sebuah kelompok hak asasi manusia mengajukan permohonan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada April 2021 untuk menyelidiki tuduhan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Xinjiang.

Human Rights Watch mengutip laporan penahanan massal terhadap warga Muslim, tindakan keras terhadap praktik keagamaan, dan tindakan lain terhadap warga minoritas di wilayah barat laut Tiongkok. Human Rights Watch mengatakan bahwa tindakan itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang didefinisikan oleh perjanjian yang mendasari dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bukanlah anggota mahkamah itu dan dapat menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memblokir tindakan yang diambil terhadap para pejabat Tiongkok, demikian ungkap Human Rights Watch dalam sebuah laporan. Akan tetapi, kelompok yang berbasis di New York itu mengatakan Komisi Hak Asasi Manusia P.B.B. harus membentuk badan untuk menyelidiki tuduhan tersebut, mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab, dan memberikan peta jalan untuk meminta pertanggungjawaban mereka.

Lebih dari 1 juta orang telah dikurung di kamp-kamp di Xinjiang, demikian menurut pemerintah dan peneliti asing. Pihak berwenang di sana dituduh memberlakukan kerja paksa dan pengendalian angka kelahiran. (Foto: Para pelajar Muslim yang mengenakan topeng dengan warna bendera Turkestan Timur pro-kemerdekaan melakukan unjuk rasa di luar kedutaan besar Tiongkok di Jakarta, Indonesia, pada Maret 2021 untuk memprotes penindasan terhadap warga minoritas etnis Uighur di wilayah Xinjiang, Tiongkok.)

PKT menolak pengaduan atas pelanggaran HAM dan mengatakan kamp-kamp itu digunakan untuk memberikan pelatihan kerja guna mendukung pembangunan ekonomi dan memerangi radikalisme Islam. Pemerintah RRT menekan merek pakaian dan sepatu asing agar membatalkan keputusan untuk berhenti menggunakan kapas dari Xinjiang karena laporan kemungkinan adanya kerja paksa.

Menteri Luar Negeri A.S. pada saat itu Mike Pompeo menyatakan pada Januari 2021 bahwa RRT melakukan genosida di Xinjiang. Penggantinya di bawah Presiden A.S. Joe Biden, Antony Blinken, tetap mempertahankan penetapan itu.

Parlemen Belgia, Kanada, dan Belanda juga menuduh Beijing melakukan genosida.

Human Rights Watch, yang mengatakan pihaknya dibantu dalam penyusunan laporan itu oleh klinik hak asasi manusia Stanford University Law School, mengatakan pihaknya tidak mendokumentasikan niat genosida. Akan tetapi, “jika bukti seperti itu muncul, tindakan yang dilakukan terhadap warga Muslim berbahasa Turki di Xinjiang … juga dapat mendukung ditemukannya genosida,” ungkap laporan itu.

RRT telah menolak akses tanpa batas P.B.B. ke wilayah itu guna melakukan penyelidikan.

“Mereka menjatuhkan sanksi kepada kami dan kemudian mereka mengatakan ingin datang dan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti. Saya kira ini mewakili asas praduga bersalah,” ungkap Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Le Yucheng.

Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi perjalanan dan keuangan kepada para pejabat Tiongkok yang dituduh melakukan pelanggaran di Xinjiang. Washington telah memblokir impor dari beberapa perusahaan serta impor produk kapas dan tomat dari wilayah itu.

Laporan Human Rights Watch meminta Komisi Eropa untuk menunda pengajuan persetujuan usulan perjanjian investasi UE-Tiongkok kepada Parlemen Eropa sampai tuduhan kerja paksa itu diselidiki, pelanggaran ditangani, korban diberi kompensasi, dan kemajuan dibuat guna meminta pertanggungjawaban terhadap mereka yang terlibat dalam kejahatan itu.

 

FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS

saham