Hong Kong:  Sasaran pro-demokrasi mendapatkan dukungan

Hong Kong: Sasaran pro-demokrasi mendapatkan dukungan

Makin banyak orang di Hong Kong mendukung sasaran gerakan pro-demokrasi setelah Partai Komunis Tiongkok (PKT) memberlakukan undang-undang keamanan nasional untuk kota itu, dengan dukungan sebesar 44% untuk gerakan protes tersebut, demikian yang ditunjukkan oleh survei yang dilakukan untuk Reuters.

Para analis mengatakan bahwa demonstrasi semakin sedikit dan lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan unjuk rasa massal yang mengguncang kota yang diperintah oleh Tiongkok itu pada paruh kedua tahun 2019, sebagian besar karena pembatasan terkait virus korona pada acara pertemuan massal dan dampak dari undang-undang baru yang bersifat menyeluruh itu.

Survei yang dilakukan oleh Hong Kong Public Opinion Research Institute (HKPORI) merupakan survei pertama sejak undang-undang tersebut diberlakukan di pusat keuangan global itu pada 30 Juni 2020.

Survei itu menemukan bahwa hampir 60% orang menentang undang-undang keamanan, naik dari sekitar 57% dalam survei HKPORI pada Juni 2020, ketika hanya sedikit detail yang diketahui.

Ivan Choy, dosen senior di Chinese University of Hong Kong, mengatakan bahwa sikap publik berubah setelah undang-undang keamanan itu diterapkan.

Dia mengatakan bahwa “sekarang ada lebih banyak kekhawatiran ketika Anda meminta masyarakat keluar” untuk melakukan unjuk rasa sembari menambahkan bahwa penangkapan telah memicu “lebih banyak kemarahan di masyarakat.”

Pemerintah mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk mengatasi kelemahan dalam keamanan nasional yang diekspos oleh unjuk rasa itu dan untuk memulihkan stabilitas di Hong Kong. Survei menemukan bahwa dukungan publik untuk undang-undang baru itu sedikit di atas 31%.

Para kritikus mengatakan bahwa undang-undang itu semakin mengikis kebebasan berskala luas yang dijanjikan kepada bekas koloni Inggris itu saat dikembalikan ke bawah pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997.

Jajak pendapat itu menunjukkan peningkatan dukungan terhadap aspirasi utama gerakan pro-demokrasi.

Dukungan atas permintaan dibentuknya komisi penyelidikan independen tentang cara kepolisian menangani demonstrasi mengalami peningkatan sekitar 4 persen menjadi 70%.

Kepolisian dan pemerintah mengatakan bahwa pasukan minimum digunakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, serta ada mekanisme yang memadai untuk mencegah dan menghukum ketidakdisiplinan. (Foto: Petugas Kepolisian Hong Kong dikerahkan pada September 2020 dalam menanggapi seruan online untuk memprotes undang-undang keamanan nasional dan penundaan pemilu legislatif.)

Dukungan terhadap hak pilih universal, tuntutan utama lainnya, tetap kuat dengan dukungan dari 63% warga Hong Kong, hampir sama dengan jajak pendapat pada bulan Juni.

Dukungan terhadap amnesti bagi pengunjuk rasa yang ditangkap naik 5 persen menjadi hampir 50%.

Penentangan terhadap tuntutan gerakan pro-demokrasi turun tipis menjadi 19% dari 21,5%.

Survei itu juga menunjukkan bahwa dukungan bagi kemerdekaan Hong Kong, yang merupakan wacana yang dibenci oleh Beijing dan titik fokus undang-undang baru, tetap sekitar 20% sementara oposisi terhadap kemerdekaan berkisar sedikit di bawah 60%.  Reuters

saham