Survei: Jurnalis asing di Tiongkok melihat ‘penurunan cepat dalam kebebasan media’
Partai Komunis Tiongkok (PKT) menggunakan langkah-langkah pencegahan virus korona, intimidasi, dan pembatasan visa untuk membatasi pelaporan jurnalis asing pada tahun 2020, sehingga mendorong “penurunan cepat dalam kebebasan media,” demikian ungkap Klub Koresponden Asing Tiongkok (Foreign Correspondents’ Club of China – FCCC) pada Maret 2021.
Selama tiga tahun berturut-turut, tidak ada jurnalis yang mengatakan kepada kelompok itu bahwa kondisi kerja mereka telah membaik, demikian ungkap FCCC dalam laporan tahunan yang didasarkan pada 150 tanggapan survei dari koresponden dan wawancara dengan kepala biro.
“Semua lengan kekuasaan negara — termasuk sistem pengawasan yang diperkenalkan untuk mengekang berjangkitnya wabah virus korona — digunakan untuk melecehkan dan mengintimidasi jurnalis, kolega Tiongkok mereka, dan mereka yang ingin diwawancarai oleh pers asing,” ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa pihak berwenang mengutip masalah kesehatan masyarakat untuk menolak akses jurnalis ke daerah sensitif dan mengancam mereka dengan pemberlakuan karantina. Pembatasan visa juga digunakan untuk menekan jurnalis.
Setidaknya 13 koresponden diberi kredensial pers yang berlaku selama enam bulan atau kurang, demikian ungkap FCCC. Jurnalis asing yang berbasis di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) biasanya menerima visa satu tahun dan harus memperbaruinya setiap tahun.
Dia menambahkan bahwa jurnalis juga digunakan sebagai “pion” dalam sengketa diplomatik RRT.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin menyebut klaim itu “tidak berdasar.”
“Kami selalu menyambut baik media dan jurnalis dari semua negara untuk meliput berita di Tiongkok sesuai hukum … yang kami lawan adalah bias ideologis terhadap Tiongkok dan berita palsu atas nama kebebasan pers,” ungkapnya, pada konferensi pers harian.
PKT mengusir lebih dari selusin jurnalis asing yang bekerja di organisasi media A.S. pada tahun 2020, di tengah serangkaian aksi balas dendam di antara kedua negara. Washington juga memangkas jumlah jurnalis yang diizinkan untuk bekerja di Amerika Serikat di empat saluran media utama yang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok.
Pada September 2020, Australia membantu dua koresponden asingnya meninggalkan Tiongkok setelah mereka diinterogasi oleh kementerian keamanan negara Tiongkok.
Jurnalis yang melaporkan dari Xinjiang barat jauh, tempat PKT dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia berskala besar, mengalami pelecehan yang sangat intens, demikian ungkap laporan itu.
Pada tahun 2020, pihak berwenang Tiongkok menahan Cheng Lei, seorang warga negara Australia yang bekerja untuk media pemerintah Tiongkok, dan kemudian Haze Fan, seorang warga negara Tiongkok yang bekerja untuk Bloomberg News, keduanya ditahan karena dicurigai membahayakan keamanan nasional.
Keduanya masih ditahan hingga saat ini.
Beberapa jurnalis Reuters merupakan anggota FCCC.
FOTO DIAMBIL DARI: ISTOCK
