Reaksi Penolakan PKT

Reaksi Penolakan PKT

Upaya Partai Komunis Tiongkok untuk mengontrol narasi global semakin menjadi bumerang, menyebabkan audiens yang ditargetkan menentang otoritasnya

Staf FORUM

Partai Komunis Tiongkok (PKT) sedang melancarkan perang informasi tanpa henti melawan seluruh dunia. Akan tetapi kampanyenya semakin memudar efektivitasnya dan semakin memicu reaksi penolakan yang mengurangi pengaruh PKT.

Meskipun PKT mengucurkan miliaran dolar setiap tahun ke dalam upaya propaganda di seluruh jaringan platform multimedianya yang luas dan alat bantu pengaruh lainnya, semakin banyak warga yang menolak penyampaian pesan PKT. Kegagalan pemerintah Tiongkok untuk menyebarkan pengaruh telah meluas selama pandemi virus korona tetapi juga sering kali terjadi selama berbagai peristiwa seperti pemilu 2020 di Taiwan dan demonstrasi prodemokrasi yang sedang berlangsung di Hong Kong.

Propaganda PKT menjadi bumerang sebagian besar karena kenyataan menghalangi upaya itu. Pesan dan janji PKT berbenturan dengan pengalaman yang dialami oleh warga sehari-hari, demikian ungkap para analis. Selain itu, nilai-nilai inti PKT membutakan partai itu terhadap sikap agresif dan arogansi penyampaian pesannya, sehingga mengungkapkan niat partai yang mengutamakan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, jika sikap agresif dan arogansi PKT merupakan upaya yang disengaja untuk menunjukkan keunggulan kehendak dan kesiapan PKT untuk menggunakan kekuatan, hasilnya juga negatif. Penggunaan taktik koersif dan represif semacam itu hanya berfungsi untuk melemahkan penyampaian pesan PKT di luar negeri dan di dalam negeri.

Menghadapi Virus Korona

Krisis virus korona membuka mata banyak orang di seluruh dunia, terutama generasi yang lebih muda, terhadap konsekuensi negatif dari jenis pemerintahan otoriter Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ketika PKT membungkam pengungkap fakta seperti dokter mata Wuhan Dr. Li Wenliang, yang kemudian meninggal akibat COVID-19, dunia melihat kerugian yang disebabkan oleh pembatasan kebebasan berbicara. Kampanye media yang cerdas dan serangkaian pesan dari tentara online berbayar dan bot otomatis, tidak peduli seberapa canggih atau masifnya, tidak dapat mengubah realitas atau persepsi bahwa pemerintah RRT menyembunyikan kebenaran tentang wabah itu — asal mulanya, keparahannya, dan bagaimana wabah itu menyebar — tidak hanya dari dunia tetapi juga dari rakyatnya dan kemudian mencoba menutupi penyalahgunaan jabatan publik yang dilakukan PKT.

“Di Tiongkok, ketika dokter dan jurnalis memperingatkan tentang bahaya penyakit baru, PKT membungkam dan melenyapkan mereka, dan berbohong tentang jumlah kematian dan tingkat penyebaran wabah,” ungkap Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo pada 6 Juni 2020 dalam pernyataan yang ditujukan terhadap “propaganda menjijikkan” PKT.

Seorang perempuan yang mengenakan masker di Praha, Republik Ceko, berjalan melewati poster Li Wenliang, dokter mata Tiongkok yang meninggal akibat virus korona di sebuah rumah sakit di Wuhan. REUTERS

Virus korona “telah menghilangkan mitos seputar konsensus Beijing,” tulis Vijay Gokhale, mantan menteri luar negeri India yang pensiun pada tahun 2020, pada Maret 2020 di situs web Strat News Global. Komentarnya mengacu pada model pemerintahan otoriter RRT, yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan keamanan namun tanpa transparansi, kepedulian terhadap masalah hak asasi manusia, dan lembaga demokrasi. 

“Tiongkok berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan bahwa sistem mereka telah menangani keadaan darurat nasional secara efisien, meskipun negara yang paling terpencil di Bumi ini telah mengetahui kegagalan mereka,” tulis Gokhale. “Kali ini tidak akan sesederhana itu menutupi kesalahan mereka. Bagaimanapun juga, tindakan itu mengakibatkan dampak buruk yang sama sekali tidak diinginkan oleh penduduk Bumi ini.”

Upaya RRT untuk menyalahkan Amerika Serikat dan negara lain atas wabah yang berasal dari Wuhan memicu cercaan yang tiada habisnya. Washington dengan tegas menolak pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT Zhao Lijian pada Maret 2020 yang menyatakan bahwa personel militer A.S. telah membawa virus itu ke Tiongkok. Demikian pula, upaya RRT untuk menyebarkan desas-desus bahwa virus itu mungkin berasal dari Eropa, besar kemungkinan di Italia, dengan cepat ditolak oleh para ilmuwan dan badan pengawas disinformasi dari Uni Eropa, demikian yang dilaporkan surat kabar The Washington Post pada April 2020.

Upaya RRT untuk menampilkan dirinya sebagai pahlawan dalam pertempuran melawan virus korona juga menjadi bumerang, terutama setelah peralatan medis dan alat pelindung diri yang dikirimkan ke banyak negara, bahkan negara yang membayarnya, ditemukan mengalami kecacatan produk. Berbagai negara yang di antaranya adalah Republik Ceko, Belanda, dan Spanyol harus menarik kembali masker dan alat uji virus buatan Tiongkok yang rusak. Analisis lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa selama pandemi, RRT mencoba mengontrol pasokan alat pelindung diri secara internasional dengan menimbun peralatan terbaik untuk dirinya sendiri.

Akan tetapi, propaganda RRT tidak hanya berupaya memuji dirinya sendiri, tetapi juga menyebarkan kecaman ke negara-negara lain mulai dari Eropa dan Timur Tengah hingga Amerika Selatan. “Di Prancis, Kedutaan Besar Tiongkok memposting tuduhan liar di situs webnya bahwa para pekerja di panti jompo Prancis meninggalkan pekerjaan mereka sehingga mengakibatkan meninggalnya para manula,” tulis kolumnis Bloomberg Andreas Kluth. “Di Italia, boneka kaus kaki Tiongkok [pengguna online palsu] menyebarkan cerita bahwa virus korona sebenarnya berasal dari Eropa, atau membuat klip video yang dimanipulasi untuk menunjukkan warga Roma memutar lagu kebangsaan Tiongkok sebagai rasa terima kasih. Di Jerman, diplomat Tiongkok (tidak berhasil) mendesak pejabat pemerintah untuk mengumpulkan pujian dari masyarakat terhadap Tiongkok.” 

“Itu salah Tiongkok,” bunyi poster itu, menyalahkan negara itu karena menjadi sumber pandemi virus korona. Poster itu merupakan bagian dari unjuk rasa di depan konsulat Tiongkok di Rio de Janeiro, Brasil, pada 17 Mei 2020. REUTERS

Praktik RRT mendorong banyak negara, termasuk Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan A.S., untuk segera mengevaluasi kembali ketergantungan pasokan kesehatan dan keamanan utama mereka pada RRT, demikian ungkap Lucrezia Poggetti, peneliti di Mercator Institute for China Studies di Berlin, Jerman, kepada The Washington Post pada April 2020. “Nantinya akan ada evaluasi setelah pandemi ini berakhir,” ujarnya. Negara-negara lain, seperti Republik Ceko dan India, yang tersulut amarahnya oleh kecerobohan RRT terhadap krisis virus korona, mulai berusaha menjalin hubungan perdagangan yang lebih kuat dengan Taiwan.

Sentimen negatif secara keseluruhan terhadap RRT telah meningkat di seluruh dunia sebagai akibat dari kesalahan manajemen PKT yang tidak memiliki perasaan terhadap pandemi itu. “Sentimen anti-Tiongkok sudah merajalela di negara-negara berkembang sebelum virus korona, berkat beragam masalah seperti meningkatnya utang, media yang memicu permusuhan secara agresif, dan perseteruan online, serta pemenjaraan massal di Tiongkok terhadap warga Muslim Uighur. Tanggapan awal PKT yang sangat buruk terhadap wabah pandemi telah semakin memperbesar sentimen itu,” tulis Charles Dunst, seorang peneliti di LSE IDEAS, sebuah kelompok cendekiawan kebijakan luar negeri di London School of Economics. 

RRT telah memberikan pinjaman ke banyak negara untuk proyek yang tidak layak dibiayai secara finansial, seperti proyek yang memaksa Sri Lanka pada akhir tahun 2017 untuk menyerahkan pelabuhan Hambantota ke Tiongkok selama 99 tahun. 

“Jibuti, Kirgistan, Laos, Maladewa, Mongolia, Pakistan, dan Tajikistan masing-masing berutang lebih dari 45% dari PDB [produk domestik bruto] mereka ke Tiongkok melalui proyek Satu Sabuk, Satu Jalan [One Belt, One Road], dan berisiko mengalami penyerahan kontrol serupa atas area yang diminati Beijing. Bagi negara-negara ini, bersama dengan dua lusin negara lainnya yang berutang setidaknya 20% dari PDB mereka ke Tiongkok, bencana ekonomi yang disebabkan oleh virus korona menjadi ancaman nyata terhadap kedaulatan,” tulis Dunst. 

Negara-negara Afrika, yang merupakan setengah dari 50 negara teratas yang paling banyak berutang ke Tiongkok, menemukan diri mereka berada di bawah tekanan yang sama dari RRT, yang pada pertengahan tahun 2020 lambat menawarkan keringanan utang kepada negara-negara yang mengalami kesulitan akibat difasilitasinya penyebaran virus itu oleh RRT. 

Aliansi Teh Susu, jaringan oposisi media sosial terhadap Republik Rakyat Tiongkok, membuat meme seperti ini untuk menunjukkan solidaritas. Nama aliansi itu diambil dari kegemaran yang sama dari anggotanya terhadap minuman teh susu yang populer di Asia Tenggara dan tempat lain di luar Tiongkok. TWITTER

Titik Buta Hegemonik

Sering kali, keagresifan diplomatik PKT dalam tuntutannya untuk mendapatkan kesetiaan mutlak juga memicu tindakan pembalasan karena kampanye semacam itu menyinggung perasaan warga dari negara lain, demikian yang dijelaskan oleh para analis. Misalnya, video musik yang dirilis pada pertengahan April 2020 guna menyoroti upaya RRT untuk membantu Filipina selama pandemi virus korona malah memicu kemarahan yang meluas karena banyak warga Filipina menafsirkannya sebagai “upaya terselubung Beijing untuk menegaskan kembali klaimnya atas seluruh wilayah Laut Cina Selatan,” sebagaimana yang dilaporkan surat kabar The Straits Times. Video musik itu muncul beberapa hari setelah Filipina mengajukan protes diplomatik terhadap RRT karena membuat dua distrik baru yang tidak diakui secara internasional untuk mengelola kepulauan di Laut Cina Selatan, termasuk bentangan yang diklaim Filipina.  

“Meskipun melibatkan setiap pihak dalam perang narasi berskala penuh dapat memperkuat nasionalisme Tiongkok di dalam negeri, keagresifan itu berlawanan dengan citra ‘kekuatan besar yang bertanggung jawab’ yang coba digambarkan oleh Tiongkok dan merongrong visi Xi [Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping] untuk ‘membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia,’” tulis jurnalis Jo Kim dalam komentar yang diterbitkan pada akhir April 2020 di surat kabar The Japan Times.

“Pemaksaan yang dilakukan PKT dengan ‘menemukan musuh dan menyatukan front’ menciptakan skenario ‘Tiongkok melawan semuanya’ dan dengan demikian membatasi terbentuknya kemitraan. Bagaimanapun juga, tujuan propaganda bukanlah untuk mengasingkan pemirsanya,” tulis Kim. Akan tetapi, dalam kampanye propagandanya selama pandemi virus korona, PKT menentang secara terbuka para pejabat dari Brasil hingga Irak dan Nigeria hingga Sri Lanka.

“Seperti dalam kasus pandemi virus korona yang sedang berlangsung, perang informasi Beijing di arena internasional mungkin tidak sebaik yang diharapkannya. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa perang informasi Tiongkok begitu buruk sehingga dapat diabaikan,” tulis Kuni Miyake, presiden Foreign Policy Institute dan direktur penelitian di Canon Institute for Global Studies, dalam artikel komentar pada Maret 2020 di The Japan Times. 

“Ketidakberhasilan Beijing dalam menangkis kritik di komunitas internasional yang menyatakan bahwa Tiongkok telah memulai pandemi global merupakan hal yang disambut baik. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa kontrol informasi domestik Tiongkok juga buruk. Keterampilan pemerintah RRT untuk mengontrol aliran, kuantitas, dan kualitas informasi di dalam kekaisaran Tiongkok modern tidak boleh diremehkan,” ungkap Miyake. “Beberapa orang di Tokyo mungkin berharap pandemi itu pada akhirnya akan menyebabkan jatuhnya Republik Rakyat Tiongkok. Ini sekadar angan-angan. Selama pemerintah Tiongkok dapat mengontrol informasi secara internal dengan ketat, rezim itu akan bertahan di masa mendatang. Itulah inti dari kediktatoran otoriter.”

Polisi paramiliter Tiongkok berjaga di dekat Lapangan Tiananmen di Beijing pada 4 Juni 2020.
THE ASSOCIATED PRESS

Kegagalan di Dalam Negeri

Akan tetapi, beberapa tanda menunjukkan bahwa propaganda PKT juga semakin menjadi bumerang pada front dalam negeri sehingga menyebabkan beberapa warga Tiongkok mempertanyakan kompetensi pihak berwenang. Dalam setahun terakhir, narasi PKT tersandung di dalam negeri karena pandemi COVID-19 menghantam negara itu dengan keras, dan pesan PKT bertentangan dengan kenyataan yang dialami warga Tiongkok, demikian ungkap King-wa Fu, seorang ahli penyensoran Tiongkok di University of Hong Kong, kepada surat kabar The Wall Street Journal pada Februari 2020. Lebih buruk lagi, RRT meniadakan perjanjian diam-diamnya dengan rakyatnya yang mempertukarkan hak individu mereka dengan keamanan sehingga membuat mereka mempertanyakan kompetensi tata kelola PKT, demikian ungkap para analis.

RRT tidak dapat menyembunyikan kebenaran tentang jumlah korban akibat virus itu pada warganya, mengingat banyaknya obrolan online, yang mencakup laporan tentang perawatan mengerikan terhadap pasien dan anekdot tentang mayat yang menumpuk dan penanganan yang tidak patut terhadap abu jenazah pasien. “Jumlah kritik yang begitu banyak — dan sering kali cara-cara cerdas yang dilakukan para kritikus untuk menghindari sensor, seperti … dengan membandingkan wabah itu dengan bencana Chernobyl — telah mempersulit Beijing untuk mengontrol pesan itu,” tulis jurnalis Raymond Zhong di surat kabar The New York Times pada Januari 2020.

“Media sosial Tiongkok dipenuhi dengan kemarahan, bukan karena tidak ada penyensoran pada topik ini, tetapi meskipun ada penyensoran yang kuat,” ungkap Xiao Qiang, seorang ilmuwan peneliti di School of Information di University of California, Berkeley, kepada The New York Times. “Mungkin saja penyensoran akan tiba-tiba meningkat lagi, sebagai bagian dari upaya untuk mengontrol narasi itu,” ungkap Xiao, yang mendirikan China Digital Times, situs web yang memantau kontrol internet Tiongkok.

Upaya PKT tidak hanya untuk menyensor tetapi juga memanipulasi narasi kegagalan di dalam negeri. Misalnya, kampanye PKT yang dilakukan oleh Liga Pemuda Komunisnya untuk memperkenalkan sepasang saudara laki-laki dan perempuan sebagai “tokoh idola virtual” guna merebut hati generasi yang lebih muda mengalami kegagalan. “Pengumuman itu dengan cepat dibanjiri kritik dari pengguna Weibo, yang menuduh organisasi itu melakukan tipu muslihat yang merendahkan citra Tiongkok,” demikian yang dilaporkan The Wall Street Journal. “Sementara rakyat dengan susah payah bertahan hidup di medan pertempuran melawan epidemi, mengapa Anda bermain-main dengan tokoh idola dua dimensi?” tulis seorang pengguna Weibo, demikian menurut The Wall Street Journal. Seorang lainnya yang memposting di Weibo menuduh liga itu “membuang-buang sumber daya dan mengabaikan bencana nasional.” 

PKT dengan cepat menarik meme tersebut.

Alih-alih menjadi pahlawan virtual yang sedang tren, kampanye dan penindasan suara yang dilakukan PKT selama berjangkitnya wabah virus korona menciptakan pahlawan sejati yang mendorong generasi baru penentang PKT. “Jika kita tidak bisa menjadi pengungkap fakta seperti Li Wenliang, maka mari kita menjadi orang yang dapat mendengarkan pengungkapan fakta,” ungkap novelis yang berbasis di Beijing, Yan Lianke, saat memberikan kuliah di Hong Kong University of Science and Technology pada Februari 2020, demikian menurut The New York Times. Buku dan cerita pendek Yan bersifat satire, yang mengakibatkan beberapa karyanya yang paling terkenal dilarang beredar di Tiongkok. Untuk menghindari penyensoran PKT, dia mengaku melakukan penyensoran mandiri saat menulis ceritanya, “Jika kita tidak dapat berbicara dengan lantang, mari kita menjadi pembisik,” ungkap Yan. “Jika kita tidak bisa menjadi seorang pembisik, maka mari jadilah orang diam yang mengingat dan menyimpan kenangan. … Mari menjadi orang dengan kuburan dalam hati kita.”

Aktivis pelajar Thailand membagikan kue teh susu di Chinatown Bangkok pada Juni 2020 untuk memperingati hari jadi penumpasan pengunjuk rasa di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989. TWITTER

Penolakan Pemilu Taiwan

Pemilu Taiwan pada Januari 2020, ketika para pemilih menolak keras upaya PKT untuk memengaruhi dan mencampuri pemungutan suara itu, merupakan contoh menonjol lainnya dari berkurangnya pengaruh mesin propaganda PKT. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Partai Progresif Demokratiknya yang berkuasa menang dengan selisih besar meskipun ada intervensi besar-besaran dari PKT, yang memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayah RRT dan melakukan tindakan koersif untuk membuatnya berada di bawah kendalinya. 

Peretas, bot disinformasi, dan layanan mikroblog PKT bukanlah tandingan bagi publik dan pemimpin politik yang menyesuaikan diri dengan taktik PKT dan terbiasa dengan rentetan propaganda dan misinformasi PKT. “Tiongkok memiliki sejarah panjang dalam campur tangan di Taiwan,” tulis Joshua Kurlantzick, seorang peneliti senior di Council on Foreign Relations (CFR), di situs web CFR pada November 2019.

Tingkat operasi PKT terungkap pada bulan yang sama ketika dua eksekutif dari perusahaan yang terdaftar di Hong Kong ditahan karena dicurigai melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional Taiwan, demikian ungkap jaksa Taiwan. Reuters melaporkan bahwa seorang pembelot RRT menuduh kedua tersangka bekerja untuk mengontrol media Taiwan guna memengaruhi hasil pemilu. “Taiwan merupakan pekerjaan kami yang paling penting: infiltrasi ke dalam media, kuil, dan organisasi akar rumput,” ujar Wang “William” Liqiang, pencari suaka yang menyatakan dirinya sebagai mata-mata Tiongkok, melalui penerjemah dalam program 60 Minutes Australia pada 24 November 2019, demikian yang dilaporkan CNBC. Wang memberikan pernyataan tersumpah kepada Organisasi Intelijen Keamanan Australia tentang kegiatan RRT untuk memengaruhi politik di Australia, Hong Kong, dan Taiwan, demikian yang dilaporkan Reuters.

Di Taiwan, PKT telah lama beralih dari metode persuasi ke metode pemaksaan tanpa kekerasan, demikian menurut cendekiawan Brookings Institution, Richard Bush. Selama beberapa waktu sebelum pemilu, PKT telah menggunakan “pabrik pesan provokatifnya” untuk membuat akun di Weibo, Facebook, YouTube, Twitter, dan platform media sosial lainnya untuk melakukan “pertempuran ruang kognitif,” demikian yang dilaporkan Taiwan News, surat kabar harian berbahasa Inggris, pada November 2018. Misalnya, Pasukan 50 Sen PKT, yang terdiri dari warganet yang dibayar sangat kecil untuk membuat komentar pro-PKT di situs media sosial, secara teratur meluncurkan setidaknya 2.500 serangan per hari terhadap situs web di Taiwan, demikian menurut Asia Report edisi Januari 2019. 

Menjelang pemilu Taiwan 2020, RRT juga menggunakan taktik agresif lainnya seperti mencuri mitra diplomatik Taiwan, membatasi wisatawan Tiongkok daratan untuk mengunjungi Taiwan, dan meningkatkan latihan militer udara dan laut di daerah itu untuk mengintimidasi Taiwan, demikian menurut Bonnie Glaser, penasihat senior dan direktur China Power Project di Center for Strategic and International Studies.

Akan tetapi, upaya PKT untuk menggulingkan Tsai mencapai tingkat manipulasi politik baru. PKT membantu mempromosikan kandidat pro-Beijing, Han Kuo-yu, yang menantang presiden petahana pada pemilu tahun 2020. Para analis menuduh PKT memanipulasi media Taiwan selama pemilihan kepala daerah tahun 2018 untuk membantu Han terpilih sebagai walikota di Kaohsiung guna memungkinkan pencalonan presidennya di kemudian hari. PKT mempekerjakan kelompok siber profesional yang berbasis di Tiongkok untuk membantu Han memperoleh kemenangan dalam pemilihan walikota, demikian yang dilaporkan majalah Foreign Policy pada Juni 2019. 

Tsai tidak hanya menang telak dalam pemilu Januari 2020, tetapi pemilih di Kaohsiung melengserkan Han sebagai walikota enam bulan kemudian pada bulan Juni. Jumlah suara setuju untuk menurunkan Han dari jabatannya jauh melampaui ambang batas perolehan suara yang diperlukan untuk menurunkannya, demikian menurut The Associated Press (AP). AP melaporkan bahwa para analis memuji keberhasilan pemberhentian jabatan itu, yang merupakan pemungutan suara pertama semacam itu di Taiwan, sebagai tanda lain dari kekuatan dan akuntabilitas demokrasi pulau tersebut.

Untuk melawan perang informasi PKT di Taiwan, presiden petahana dan badan intelijen utama Taiwan mengeluarkan peringatan tentang aktivitas RRT dan memperkenalkan undang-undang baru untuk memerangi infiltrasi asing dan campur tangan politik dalam proses demokrasi. “Pemerintah Tiongkok dengan sengaja menyerang Taiwan sebelum pemilihan presiden dan legislatif kami, jelas bertujuan untuk mengganggu pemungutan suara itu. Pemerintah mengutuk dengan keras upaya ini dan mendesak rakyat untuk mempertahankan kedaulatannya dan nilai kebebasan dan demokrasi,” ungkap Joseph Wu, menteri luar negeri Taiwan, pada September 2019, demikian menurut Reuters.

Berbagai platform informasi juga meningkatkan kewaspadaan untuk memantau berita palsu saat pemilihan umum itu semakin dekat. Pada awal Desember 2019, Facebook mengatakan bahwa pihaknya telah menghapus 200 akun, halaman, dan grup yang melanggar standar platform itu karena terkait dengan berita palsu mengenai pemilihan umum di Taiwan. Kelompok pengecekan fakta di Taiwan juga telah mengadakan seminar serta membuat situs web dan ruang obrolan untuk membantu pemilih mengidentifikasi berita palsu, demikian menurut Reuters.

Aliansi Teh Susu

Contoh lain dari memburuknya penyampaian pesan PKT adalah munculnya jaringan oposisi media sosial pada April 2020 yang dikenal sebagai Aliansi Teh Susu, dinamai demikian karena adanya kegemaran yang sama terhadap minuman teh susu yang populer di Asia Tenggara dan tempat lain di luar Tiongkok. 

Dua orang selebritas Thailand yang membintangi sinetron populer Thailand yang juga ditonton di Tiongkok menjadi sasaran tentara online RRT karena mendukung kemerdekaan Hong Kong dan Taiwan dalam komentar online mereka. Warga Thailand melawannya dengan membentuk aliansi online yang terus berkembang melintasi perbatasan. Seorang aktivis prodemokrasi Hong Kong memposting meme berisi tiga sosok yang mendentingkan gelas teh susu dan menyerukan solidaritas pan-Asia “untuk menangkis semua bentuk otoritarianisme dari Tiongkok.” Tanda pagar #MilkTeaAlliance dan #MilkTeaIsThickerThanBlood muncul di lebih dari satu juta cuitan. 

Jaringan pan-Asia mencerminkan perbedaan di antara opini resmi dan opini publik di negara-negara ini ketika membahas tentang Tiongkok, demikian ungkap Thitinan Pongsudhirak, profesor di bidang hubungan internasional di Chulalongkorn University di Bangkok, kepada Voice of America. “Ada sikap yang berbeda di antara pemerintah Asia Tenggara dan rakyatnya,” ungkap Pongsudhirak. “Pemerintah mereka sebenarnya pro-Tiongkok, seperti Filipina dan Thailand.”

Apa yang dimulai sebagai serangan online kecil-kecilan oleh PKT menyebabkan #MilkTeaAlliance dan memenya menjadi simbol solidaritas di antara pengguna internet di Thailand, Hong Kong, Taiwan, dan sekitarnya untuk melawan propaganda koersif RRT. Dalam beberapa minggu dan bulan berikutnya, pengguna internet di Filipina bergabung dengan koalisi online itu untuk menunjukkan penentangan mereka terhadap militerisasi RRT di Laut Cina Selatan. Warga Australia dan India juga memasuki medan online untuk menentang agresi RRT.

Aliansi online yang dihasilkan itu dapat memungkinkan dialog yang kuat di antara kelompok-kelompok prodemokrasi transregional, demikian ungkap beberapa analis. “Ketika musuh bersama Anda sebesar Partai Komunis Tiongkok, ada peningkatan pengakuan terhadap kekuatan yang muncul lewat bersatu padu,” ungkap Dan McDevitt, peneliti teknologi dan hak asasi manusia, kepada situs web Axios. Aliansi itu telah menghasilkan “peningkatan kesadaran, perhatian, dan simpati” di seluruh kawasan ini, demikian ungkapnya, “terutama ketika mereka menghadapi perjuangan prodemokrasi mereka sendiri di dalam negeri.”

Sudah ada bukti bahwa aliansi itu mungkin memiliki konsekuensi dalam kehidupan nyata. Pada Juni 2020, aktivis pelajar Thailand membuat kue berbentuk gerbang Tiananmen di Beijing dan sosok ikonis “Manusia Tank” dan membagikannya di depan Kedutaan Besar Tiongkok di Bangkok pada peringatan pembantaian Lapangan Tiananmen, demikian yang dilaporkan situs web berita Khaosod English. Kue-kue itu memiliki rasa teh susu sebagai dukungan terhadap Aliansi Teh Susu. Sementara itu, Presiden Taiwan Tsai telah menyampaikan solidaritasnya dengan Hong Kong melalui postingan Facebook. Taiwan juga telah berjanji untuk membantu penduduk Hong Kong yang ingin pindah ke Taiwan setelah RRT menerbitkan undang-undang keamanan nasional yang ketat dan berdampak buruk pada kebebasan warga sipil.

Danny Marks, asisten profesor di City University of Hong Kong, mengatakan kepada Voice of America bahwa diskusi online telah berkembang menjadi protes politik yang lebih luas karena penduduk negara-negara ini semakin tidak puas dengan tindakan sepihak Tiongkok. “Hal itu juga menunjukkan terbatasnya kemampuan warga Tiongkok untuk melakukan perang internet,” ungkapnya. “Mereka sebelumnya dimanjakan oleh internet Tiongkok yang sepihak.”

Kegagalan Pesan

Terlepas dari skala perang propaganda PKT di dunia ini, kampanyenya tampaknya hanya memperburuk citra PKT. Taktiknya selama pandemi virus korona, khususnya, mungkin telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kredibilitas dan reputasi PKT di luar negeri dan otoritasnya di dalam negeri.

“Ketika Tiongkok mulai mendapatkan kendali atas virus itu dan memulai diplomasi kesehatan ini, Tiongkok bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menekankan sisi belas kasihnya serta membangun kembali kepercayaan dan reputasinya sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab,” ungkap Susan Shirk, pakar di bidang urusan Tiongkok dan direktur 21st Century China Center di University of California, San Diego, kepada The New York Times pada Mei 2020. “Tetapi upaya diplomatik itu dibajak oleh Departemen Propaganda PKT, dengan upaya yang jauh lebih tegas untuk memanfaatkan bantuan mereka guna mendapatkan pujian bagi Tiongkok sebagai negara dan sistem serta kinerjanya dalam menghentikan penyebaran virus.”

Selain itu, reaksi penolakan yang timbul terhadap PKT lebih parah karena PKT berusaha mengisi mesin propagandanya dengan berita palsu dan misinformasi serta memanfaatkan destabilisasi negara-negara yang kebijakan cerobohnya semakin memperburuk kondisinya selama krisis virus korona. Pada saat dunia membutuhkan kepemimpinan dan kasih sayang, para pemimpin Tiongkok tidak menunjukkannya. Sebaliknya, banyak analis berpendapat bahwa PKT mengungkapkan secara terbuka sasarannya untuk menjadi kekuatan dunia yang dominan, meskipun harus mengorbankan warga negara lain atau bahkan warga negaranya sendiri. Pesan itu diterima.

saham