PKT berupaya mengekang sentimen antipemerintah dengan kurikulum ‘pemikiran Xi’
Staf FORUM
Anak-anak sekolah di seluruh Tiongkok daratan, termasuk mereka yang berada di wilayah otonom Hong Kong, akan mulai menerima studi intensif tentang ideologi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping, yang secara resmi dikenal sebagai “pemikiran Xi Jinping mengenai sosialisme dengan karakteristik Tiongkok untuk era baru,” demikian menurut mandat baru yang diterbitkan oleh PKT.
Ideologi Xi diabadikan dalam konstitusi Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2018, dan media pemerintah Tiongkok baru-baru ini mulai menyebut filosofi politik Xi sebagai “pemikiran Xi Jinping” atau “pemikiran Xi” semata sebagai bentuk penghormatan terhadap mantan ketua PKT Mao Zedong, yang pemikiran Mao Zedongnya dimasukkan ke dalam konstitusi Tiongkok dan dipromosikan dengan gencar oleh militer, departemen propaganda, dan pemuda Pengawal Merah selama revolusi budaya Tiongkok dari tahun 1962-1976. Para analis mengatakan pemikiran Xi baru ini hanyalah upaya terbaru untuk memberangus protes antipemerintah dan prodemokrasi seperti yang terjadi di Hong Kong pada hampir sepanjang tahun 2019.
Panduan yang diterbitkan oleh Komite Pusat PKT menyerukan peningkatan pendidikan ideologis di kalangan Pelopor Muda Tiongkok (Chinese Young Pioneer – CYP), organisasi pemuda nasional yang berafiliasi dengan partai penguasa. “Organisasi nasional ini bertindak seperti sekolah besar, tempat anggotanya mengembangkan karakter dan semua jenis keterampilan, serta kecintaan mereka terhadap PKT, tanah air, dan rakyat,” ungkap Xi, demikian menurut surat kabar China Daily.
Didirikan pada tahun 1949, CYP menyertakan hampir semua anak-anak Tiongkok yang berusia 6 hingga 14 tahun dan mengajari mereka untuk mengikuti dan mematuhi PKT. Anak-anak di sekolah dasar dan dua tahun pertama di sekolah menengah pertama harus mengikuti satu kelas per minggu untuk melakukan kegiatan CYP berdasarkan pemikiran Xi, demikian yang dilaporkan Bloomberg pada awal Februari 2021.
Arahan itu muncul ketika Menteri Pendidikan Hong Kong Kevin Yeung mengumumkan langkah baru guna meminta pertanggungjawaban sekolah atas kelalaian untuk melaporkan pelanggaran undang-undang keamanan nasional yang kontroversial di kampus. Pemberitahuan yang diterbitkan pemerintah Hong Kong itu menjelaskan bahwa guru dan pelajar harus melapor ke polisi jika mereka melihat kegiatan seperti melantunkan slogan antipartai atau membentuk rantai manusia, yang dilakukan oleh beberapa pelajar selama kerusuhan sosial pada tahun 2019, demikian yang dilaporkan BBC.
Aktivis hak asasi manusia Huang Xiaomin mengatakan kepada Radio Free Asia (RFA) bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini, CYP lebih berorientasi untuk menjadi klub pemuda dan bukannya organisasi politik.
“Ada perasaan bahwa Pelopor Muda telah tumbuh secara tidak dapat diandalkan [sebagai organisasi politik] dan tidak dapat dipercaya untuk melaksanakan pekerjaan penting,” ungkap Huang kepada RFA. “Mereka tiba-tiba menyadari fakta bahwa mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini” untuk terlibat dalam pendidikan politik anak-anak bangsa.
Dengan arahan dari PKT, Pelopor Muda akan mengajari anak-anak yang lebih kecil tentang sejarah dan budaya Tiongkok, sementara anak-anak yang lebih besar akan mendengar tentang pentingnya berbagai institusi seperti Tentara Pembebasan Rakyat, demikian yang dilaporkan CNN. (Foto: Pelopor Muda Tiongkok mengikuti upacara pengibaran bendera di Lapangan Tiananmen untuk menandai peringatan 71 tahun Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 2020, di Beijing.)
Seorang penasihat utama Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan kepada CNN di puncak kerusuhan tahun 2019 bahwa tokoh-tokoh propemerintah menyalahkan kurikulum pendidikan liberal dan guru karena “meradikalisasi” pemuda Tiongkok daratan dan membuat mereka menentang PKT.
“Masalah mendasarnya adalah bahwa Anda memiliki seluruh generasi muda yang tidak hanya sangat menentang PKT, tetapi sebenarnya membenci Tiongkok,” ungkap penasihat utama itu yang berbicara kepada CNN dengan syarat tidak diungkapkan namanya. “Bagaimana Anda akan memiliki ‘satu negara, dua sistem’ yang berfungsi jika Anda memiliki seluruh generasi yang membenci negara itu?”
Namun, beberapa penduduk dan analis Tiongkok daratan menyebut langkah-langkah indoktrinasi ini sebagai upaya untuk mengekang perbedaan pendapat dan protes yang berkembang terhadap tindakan PKT dan mengatakan partai itu harus berfokus pada masalah yang lebih penting, seperti pandemi virus korona.
“Ada sesuatu yang konyol saat membahas ideologi ketika 1,4 miliar orang di negara ini menghadapi semua masalah yang sama seperti yang dihadapi di seluruh dunia saat ini,” ungkap seorang penduduk Taiyuan di provinsi Shanxi, Tiongkok utara, yang mengidentifikasi dirinya dengan nama keluarganya saja yaitu Wang, kepada RFA. “Jika saya memiliki anak yang duduk di bangku sekolah, saya tidak akan pernah mengizinkannya bergabung dengan Pelopor Muda.”
FOTO DIAMBIL DARI: GETTY IMAGES
