• Home »
  • Cerita populer »
  • P.B.B. mengatakan penyiksaan dan kerja paksa marak di Korea Utara ketika A.S. mempertimbangkan dijatuhkannya sanksi
P.B.B. mengatakan penyiksaan dan kerja paksa marak di Korea Utara ketika A.S. mempertimbangkan dijatuhkannya sanksi

P.B.B. mengatakan penyiksaan dan kerja paksa marak di Korea Utara ketika A.S. mempertimbangkan dijatuhkannya sanksi

Reuters

Penyiksaan dan kerja paksa tersebar luas di penjara Korea Utara, yang merupakan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, demikian ungkap kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awal Februari 2021, ketika Amerika Serikat mempertimbangkan sanksi baru atas program nuklir Pyongyang.

Laporan yang diterbitkan tujuh tahun setelah penyelidikan penting P.B.B. menemukan bahwa rezim Korea Utara melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga mengatakan bahwa kamp penjara politik yang dijalankan oleh pasukan keamanan Korea Utara masih ada, meskipun informasinya sulit untuk ditemukan. (Foto: Pembelot Korea Utara dan pengunjuk rasa Korea Selatan menyerukan diberikannya perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim pemimpin Korea Utara Kim Jong Un selama unjuk rasa pada Februari 2019 di Seoul.)

“Tidak hanya impunitas yang berlaku, tetapi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menimbulkan kejahatan terhadap kemanusiaan terus dilakukan,” ungkap Michelle Bachelet, komisaris tinggi hak asasi manusia P.B.B., dalam sebuah pernyataan.

Dia mendesak kekuatan dunia untuk mengupayakan keadilan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Laporan itu menyerukan kepada Dewan Keamanan P.B.B. untuk menuntut Korea Utara ke Mahkamah Pidana Internasional atau membentuk mahkamah ad hoc.

“Akuntabilitas atas pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan secara berkelanjutan tidak boleh menjadi pertimbangan sekunder dalam membawa Korea Utara ke meja perundingan,” ungkap juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia P.B.B., Ravina Shamdasani.

Menteri Luar Negeri A.S. Antony Blinken, yang berbicara di NBC News pada 1 Februari, mengatakan sanksi tambahan dapat digunakan terhadap Korea Utara melalui koordinasi dengan sekutu A.S. sebagai cara menuju denuklirisasi Semenanjung Korea yang terpecah belah. Alat bantu lain termasuk insentif diplomatik yang tidak disebutkan, demikian ungkapnya.

Korea Utara menyangkal keberadaan kamp penjara politik dan pada Juli 2020 mengecam Inggris karena mengumumkan sanksi terhadap dua organisasi yang menurut pemerintah Inggris terlibat dalam kerja paksa, penyiksaan, dan pembunuhan di kamp-kamp itu.

Laporan P.B.B., mengutip wawancara dengan mantan tahanan, mengatakan bahwa pihaknya terus menerima “laporan yang konsisten dan dapat dipercaya tentang perlakuan sistematis yang menimbulkan kesakitan atau penderitaan fisik dan mental yang parah pada tahanan, akibat pemukulan, pemaksaan pemosisian tubuh untuk memicu rasa sakit, dan kelaparan di tempat-tempat penahanan.”

Ini menegaskan kembali temuan penyelidikan P.B.B. pada tahun 2014, yang dipimpin oleh mantan hakim Australia, Michael Kirby, dan “menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan melalui penyiksaan terus terjadi di sistem penjara biasa,” ungkap laporan itu.

Kerja paksa, “yang dapat menimbulkan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbudakan,” juga berlanjut di penjara, demikian ungkap laporan itu.

 

FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS

saham