Membentuk Narasi

Beijing Memajukan Agenda Partai dengan Memengaruhi Badan-Badan Global

Staf FORUM

Di bawah tatapan warga dunia, organisasi kesehatan global tunduk pada tekanan politik dari Partai Komunis Tiongkok (PKT), ketika pejabat Tiongkok mencoba mengaburkan asal-usul pandemi yang berjangkit di seluruh dunia sembari tetap mengawasi lawan politik mereka. Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan pujian publik kepada Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas transparansinya dalam memerangi virus korona, meskipun secara pribadi mengeluhkan penolakan Beijing untuk menyerahkan data setelah penyakit itu terdeteksi untuk pertama kalinya di Wuhan, Tiongkok. Pejabat WHO bahkan mengecam negara-negara yang memberlakukan larangan perjalanan pada warga Tiongkok.

Ini adalah pola yang terjadi di berbagai bidang industri dan tata kelola global yang sensitif. Pejabat Tiongkok atau proksi mereka mengambil alih posisi kepemimpinan di organisasi internasional — mulai dari badan penerbangan sipil dan telekomunikasi hingga hak asasi manusia — dan mengarahkan badan-badan itu untuk mendukung agenda PKT yang sering kali bersifat korup. 

“Beijing tidak pernah malu menggunakan setiap alat bantu yang dapat dipergunakannya untuk mengupayakan agendanya, dan organisasi global memainkan peran penting dalam mencapai tujuan itu,” ungkap Daniel Wagner, kepala eksekutif di Country Risk Solutions, kepada FORUM. Wagner, seorang penulis dengan publikasi yang diterbitkan secara luas dalam masalah urusan publik yang pernah bekerja di bidang manajemen risiko di Indo-Pasifik, merangkum sasaran RRT: “Beijing sedang berada dalam proses menciptakan tatanan dunia alternatif berdasarkan pandangan dunianya yang unik, yang memandang kepentingan Tiongkok sebagai hal terpenting. Bahayanya adalah lembaga-lembaga ini dibajak bahkan tanpa memahami apa yang dilakukan Beijing, berdasarkan kesenjangan dan ketidakkonsistenan dalam peraturan operasi mereka.”

Video Viral, Membangkitkan Peringatan

Meskipun Taiwan dipandang telah mencapai kesuksesan besar dalam menghentikan penyebaran COVID-19, negara itu tetap tidak bisa menjadi anggota WHO karena hubungan badan itu dengan RRT. Besarnya pengaruh RRT terhadap WHO menjadi viral pada Maret 2020 ketika seorang pejabat tinggi WHO tidak hanya menghindari pertanyaan reporter tentang Taiwan, tetapi bahkan menutup teleponnya ketika reporter itu bersikeras untuk mendapatkan jawaban. Video insiden itu memicu kritik terhadap lembaga tersebut di seluruh dunia.

Pada pertengahan Juli 2020, penduduk Taiwan yang jumlahnya hampir 24 juta jiwa telah mencatat 455 kasus COVID-19 dan tujuh kematian. Pejabat Taiwan berpendapat mereka tidak boleh disisihkan dari diskusi pandemi ketika mereka memiliki informasi terkait yang dapat dibagikan. Pejabat kesehatan Taiwan telah mengirimkan email kepada WHO pada 31 Desember 2019, meminta informasi lebih lanjut tentang “kasus pneumonia atipikal.” Karena tidak mendapat tanggapan, Taiwan melakukan pemeriksaan kesehatan hari itu bagi semua penerbangan dari Wuhan dan mengambil tindakan cepat untuk melindungi warganya. Pada 26 Januari 2020, Taiwan menjadi wilayah pertama yang melarang penerbangan masuk dari Wuhan. Selain mengarantina pelancong pada awal penyebaran penyakit, tindakan COVID-19 Taiwan termasuk memantau dengan cermat orang-orang yang berada dalam karantina. 

“Kami berharap melalui ujian epidemi ini WHO dapat mengenali dengan jelas bahwa epidemi tidak mengenal batas negara. Tidak ada satu tempat pun yang boleh disisihkan karena setiap tempat yang disisihkan bisa menjadi celah. … Kekuatan tempat mana pun tidak boleh diabaikan sehingga tempat itu dapat memberikan kontribusi bagi dunia,” ungkap Menteri Kesehatan Taiwan Chen Shih-chung pada konferensi pers, demikian yang dilaporkan BBC.

Tidak seperti banyak negara tetangganya, Taiwan mencapai rekor tidak memiliki kasus virus korona yang ditularkan secara lokal selama lima bulan berturut-turut dari pertengahan April 2020 hingga pertengahan September 2020, demikian yang dilaporkan majalah online The Diplomat. The Diplomat melaporkan bahwa setiap kasus positif setelah 12 April diimpor dari seseorang yang bepergian ke luar negeri yang dinyatakan positif selama karantina wajib 14 hari atau dari klaster di atas kapal Angkatan Laut Taiwan yang kembali dari misi muhibah ke Palau.

Akan tetapi, pertanyaan tentang tanggapan WHO terhadap pandemi jauh lebih dalam daripada pengucilannya terhadap Taiwan. Penyelidikan yang dilakukan oleh The Associated Press (AP) mengungkapkan bahwa meskipun pejabat WHO memuji RRT di sepanjang Januari 2020 atas tanggapan kesehatan masyarakat yang cepat dan kesediaannya untuk membagikan peta genetik virus “dengan segera,” para pejabat di dalam badan itu secara pribadi mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan data medis secara tepat waktu. Para pejabat Tiongkok menolak untuk merilis peta genetik virus mematikan itu selama lebih dari seminggu setelah beberapa laboratorium pemerintah telah menguraikannya dengan sepenuhnya dan tidak membagikan detail yang diperlukan untuk merancang tes dan vaksin. Catatan yang diperoleh AP menunjukkan bahwa para pejabat WHO merasa frustrasi karena RRT tidak melakukan apa-apa pada saat berjangkitnya wabah dapat diperlambat. 

“Kami saat ini berada pada tahap ketika ya, mereka memberikannya kepada kami 15 menit sebelum muncul di CCTV,” ungkap pejabat tinggi WHO di Tiongkok, Dr. Gauden Galea, dalam satu pertemuan, merujuk pada China Central Television yang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok.

WHO tidak menyatakan COVID-19 sebagai darurat global hingga 30 Januari 2020, selama pertemuan ketika Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dari Etiopia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada RRT atas kerja samanya. “Kita seharusnya benar-benar mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih kita kepada Tiongkok atas apa yang telah dilakukannya,” ungkapnya, demikian menurut laporan AP. “Tiongkok telah melakukan hal-hal luar biasa untuk membatasi penularan virus ke negara lain.”

Tedros memenangkan pemilihan untuk memimpin WHO pada tahun 2017 dengan mengalahkan seorang kandidat dari Inggris berkat lobi sengit Beijing dan sekitar 50 negara Afrika. Tedros bekerja sama secara erat dengan RRT ketika dia menjadi menteri kesehatan Etiopia pada saat negaranya meminjam miliaran dolar dari RRT. Banyak analis menyatakan bahwa dia bertindak sebagai proksi RRT setelah menjadi kepala WHO. Hanya beberapa bulan setelah mengambil alih kepemimpinan WHO, dia menunjuk mantan diktator Zimbabwe Robert Mugabe, seorang pelanggar hak asasi manusia yang terkenal kejam, sebagai duta persahabatan. Dia baru membatalkan keputusan itu setelah terjadi kegaduhan di kancah internasional. 

“Para diplomat mengatakan bahwa penunjukan [Mugabe] merupakan balas jasa politik dari Tedros Adhanom Ghebreyesus — direktur jenderal WHO pertama yang berasal dari Afrika — kepada RRT, sekutu lama Mugabe, dan sekitar 50 negara Afrika yang membantu terpilihnya Tedros pada awal tahun ini,” tulis kolumnis Rebecca Myers di surat kabar The Sunday Times Inggris pada Oktober 2017.

Anggapan adanya keseganan WHO terhadap Beijing selama penyebaran COVID-19 bukannya tidak menimbulkan konsekuensi. Amerika Serikat menangguhkan pembayaran kepada organisasi kesehatan itu selama 60 hari pada April 2020 sembari menunggu penyelidikan atas apa yang disebut para pejabat sebagai penyembunyian informasi dan kesalahan manajemen krisis. A.S. secara resmi menarik diri dari badan kesehatan itu pada awal Juli 2020. Majelis Kesehatan Dunia pada Mei 2020 menyetujui peninjauan independen terhadap tanggapan virus yang dikoordinasikan oleh WHO, termasuk sumber virus dan bagaimana penularannya ke manusia. 

Upaya Global

Kemampuan RRT untuk naik ke posisi kepemimpinan di badan-badan global merupakan kunci untuk memajukan narasi PKT, demikian ungkap Wagner. Dalam banyak kasus, PKT memiliki pengaruh yang sangat besar dibandingkan dengan investasi keuangannya. “Meskipun Beijing tidak memiliki tingkat kepemilikan saham yang sama di sebagian besar organisasi multilateral seperti yang dimiliki A.S., Jepang, dan beberapa negara Eropa, Beijing telah menggunakan keanggotaannya dalam organisasi-organisasi ini untuk mengatasi kesenjangan itu melalui peningkatan pengaruh,” ungkap Wagner. “Misalnya, RRT memimpin empat subdivisi P.B.B. [lebih dari negara anggota lainnya] dan memiliki banyak pengaruh dalam proses pengambilan keputusan di bank pembangunan multilateral — jauh melampaui apa yang ditentukan oleh kepemilikan sahamnya.”

RRT memegang posisi kepemimpinan di lusinan badan pemerintahan internasional dan memiliki posisi teratas di Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, Organisasi Pengembangan Industri, dan Organisasi Pangan dan Pertanian P.B.B.

Wagner menjelaskan bahwa perdebatan mengenai WHO merupakan contoh pengaruh Beijing yang jauh lebih besar daripada investasinya. Data publik menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2019, RRT menyumbang 1,2 triliun rupiah (86 juta dolar A.S.) kepada WHO sedangkan A.S. menyumbang 10 kali lipatnya: 12,6 triliun rupiah (893 juta dolar A.S.). Meskipun demikian, pengaruh Beijing atas badan itu sangat luas. “Negara-negara di dunia menyadari semakin berkembangnya arti penting Beijing secara ekonomi, politik, dan diplomatik, sehingga memungkinkan Beijing untuk memiliki pengaruh internasional yang lebih besar daripada kontribusinya,” ungkap Wagner.

Narasi Alternatif

Terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia, RRT telah mampu membuat alur cerita baru tentang perlakuannya terhadap Muslim Uighur yang dikurung dalam kamp yang disebut kamp pendidikan ulang. Pengaruhnya menjadi fokus tajam pada Juli 2019 ketika Beijing menggunakan pengaruh politik dan ekonominya untuk memengaruhi ketidakberpihakan badan P.B.B. Tiga puluh tujuh duta besar, sebagian besar dari Afrika dan Timur Tengah, menulis surat kepada Dewan Hak Asasi Manusia P.B.B. (UNHRC) yang memberikan ulasan positif tentang perlakuan RRT terhadap warga Uighur, terlepas dari kenyataan bahwa banyak negara telah mengkritik Beijing atas penahanan massal yang dilakukannya — hingga 1 juta warga Uighur telah ditahan — dan karena mencoba menghancurkan keyakinan agama dan budaya asli para tahanan.

Surat itu, ditujukan kepada presiden dewan yang berbasis di Jenewa dan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia P.B.B., mengatakan bahwa upaya kontraterorisme dan deradikalisasi Tiongkok berhasil. Dua puluh dua negara, kebanyakan Barat, menandatangani surat beberapa hari sebelumnya yang mendesak badan dunia itu untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia Beijing di wilayah Xinjiang. “Jika [masyarakat] terus menoleransi dan membiarkan infiltrasi Tiongkok ke dalam UNHRC, maka masyarakat harus meragukan apakah dewan itu masih bisa benar-benar tetap tidak memihak,” ungkap Dilxat Raxit, juru bicara Kongres Uighur Dunia di pengasingan, demikian menurut Voice of America.

Pengaruh Industri

Pengamat RRT mencatat bahwa narasi yang dibentuk oleh PKT jauh melampaui masalah kesehatan dan hak asasi manusia. “Tiongkok telah menggunakan pengaruhnya dalam Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, termasuk kehadiran warga negara Tiongkok dalam posisi kepemimpinan utama, guna menyisihkan Taiwan dengan menolak memberikan izin untuk menghadiri pertemuan,” tulis Hal Brands, profesor urusan global terkemuka Henry A. Kissinger di Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Brands, dalam sebuah opini untuk Bloomberg, juga menunjukkan bahwa setelah seorang mantan pejabat Tiongkok terpilih sebagai sekretaris jenderal Perhimpunan Telekomunikasi Internasional P.B.B. pada tahun 2014, organisasi itu menjadi jauh lebih bersahabat dengan proyek Jalur Sutra Digital Beijing, yang dimaksudkan untuk mendominasi jaringan telekomunikasi canggih dunia dan membuat internet lebih kondusif terhadap kontrol otoriter.

Tiga operator nirkabel milik negara RRT, China Mobile, China Unicorn, dan China Telecom, meluncurkan paket langganan 5G pada Oktober 2019. Operator nirkabel itu mengiklankan bahwa mereka akan menagih pelanggan untuk kecepatan dan bukannya penggunaan data, berjanji untuk meluncurkan revolusi teknologi ketika pelanggan internet hanya akan membayar 637 ribu rupiah (45 dolar A.S.) per bulan.

Banyak cendekiawan yang mempelajari upaya RRT untuk menjadi raksasa telekomunikasi melihat sesuatu yang lebih menyeramkan sedang terjadi daripada sekadar internet yang cepat dan murah. Sasaran telekomunikasi dan siber RRT “bersifat geopolitik secara terbuka,” tulis Dr. John Hemmings, guru besar madya di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies. Dalam artikel pada Maret 2020 untuk majalah The National Interest, Hemmings mengatakan bahwa proyek infrastruktur digital Beijing yang sedang berkembang di seluruh Eropa dan Indo-Pasifik akan memiliki “efek dunia nyata pada orang-orang yang hidup dalam sistem semacam itu, sehingga memengaruhi sistem tata kelola dan kekuasaan negara atas data.”

Hemmings mengatakan bahwa bukan infrastruktur saja yang mengkhawatirkan, tetapi pelatihan yang diekspor RRT bersama dengannya. Beijing menjual apa yang disebutnya sebagai teknologi Kota Pintar kepada berbagai kota di seluruh dunia. Dibangun di atas jaringan 5G, teknologi itu mengintegrasikan informasi yang berbeda dari berbagai sumber untuk “menciptakan platform pertukaran data terpusat yang penting untuk operasi sehari-hari” dari segala hal mulai dari manufaktur industri dan perusahaan energi hingga sistem keamanan pemerintah, demikian tulis Hemmings. “Premisnya adalah bahwa kota yang terintegrasi dengan lebih baik dan dioperasikan secara efektif meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan di masa depan, teknologi yang menjanjikan bagi banyak kota di Asia Selatan ketika pertumbuhan penduduk menciptakan kota-kota baru yang tumbuh dengan cepat,” ungkapnya.

Beijing juga mengekspor nilai-nilainya. Beijing melatih pengguna teknologi masa depan tentang bagaimana menangani big data pada “manajemen opini publik,” demikian menurut laporan Freedom House pada tahun 2018. Perusahaan telekomunikasi Tiongkok ZTE, misalnya, membantu Venezuela melakukan pengawasan terhadap warganya dan mengontrol penduduknya melalui sistem kartu tanda pengenal pintar. Kartu-kartu itu terhubung dengan satelit Tiongkok dan menyimpan data lokasi, informasi keuangan, transaksi perbankan, dan bahkan catatan pemungutan suara. “Pemerintah menggunakan kartu-kartu itu untuk mengontrol akses ke tunjangan publik,” tulis Hemmings.

Kata-Kata Peringatan

Brands menulis bahwa selama beberapa dekade, para pemimpin di A.S. dan kekuatan Barat lainnya mencoba membujuk Beijing yang segan angkat bicara untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional dengan gagasan bahwa dengan menyosialisasikan RRT ke dalam pola tata kelola yang bertanggung jawab, pejabat Tiongkok akan menyadari bahwa mereka dapat berkembang dalam sistem semacam itu. Pendekatan itu membawa manfaat pada tahap awal. Sebuah negara yang pernah menjauhi badan internasional menjadi salah satu kontributor terbesar untuk misi pemeliharaan perdamaian P.B.B. Akan tetapi ketika Beijing mendapati dirinya diserang di P.B.B. setelah pembantaian di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, Beijing mulai melihat perannya dalam badan-badan semacam itu untuk melindungi dominasi PKT di dalam negeri dan memproyeksikan pengaruh PKT di luar negeri, demikian tulis Brands.

Brands mengatakan kepada FORUM bahwa Beijing telah menggunakan perannya di Dewan Hak Asasi Manusia P.B.B. dan badan-badan utama lainnya untuk melakukan dua hal: “Pertama, untuk melindungi Beijing dari pengawasan atas pelanggarannya sendiri di dalam negeri; dan kedua, mendorong promosi konsep sesat hak asasi manusia yang menekankan ‘keharmonisan sosial’ dan kedaulatan negara otoriter. Itu adalah manuver defensif, dimaksudkan untuk mencegah campur tangan dalam urusan dalam negeri Tiongkok, dan manuver ofensif, yang dimaksudkan untuk membuat dunia lebih kondusif bagi penyebaran ide-ide tidak liberal,” ungkapnya.

Mengizinkan Beijing mencapai sasaran ini bisa menimbulkan biaya yang tinggi. “Amerika Serikat dan sekutu demokrasinya telah lama bekerja untuk membentuk lingkungan global tempat demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling dominan dan terkuat serta hak asasi manusia dihormati secara luas,” ungkapnya. “Jika Beijing berhasil mempromosikan penyebaran norma-normanya sendiri yang tidak liberal, hal itu akan menciptakan dunia tempat konsepsi Amerika tentang hak asasi manusia melemah, demokrasi menjadi kurang lazim, dan otoritarianisme sedang naik daun.”

Pengaruh Internasional

Republik Rakyat Tiongkok telah mengambil peran kepemimpinan dalam lusinan badan pemerintahan global. Berikut ini adalah beberapa jabatan paling berpengaruh yang dipegang oleh para pemimpin Tiongkok.

Houlin Zhao, sekretaris jenderal, Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union – ITU)

Houlin Zhao terpilih untuk memimpin ITU pada Oktober 2014 dengan masa jabatan empat tahun yang dimulai pada Januari 2015. Dia terpilih kembali pada November 2018 dan memulai masa jabatan empat tahun keduanya pada Januari 2019. Dia adalah warga negara Tiongkok pertama yang memimpin ITU, badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum bergabung dengan badan itu, dia bekerja sebagai insinyur di Institut Desain, bekas Kementerian Pos dan Telekomunikasi Tiongkok.

Fang Liu, sekretaris jenderal, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization – ICAO)

Fang Liu memulai masa jabatan pertamanya sebagai sekretaris jenderal ICAO, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Agustus 2015 dan diangkat kembali untuk masa jabatan tiga tahun kedua yang berlangsung hingga Juli 2021. Sebelum diangkat sebagai sekretaris jenderal, dia menjabat selama delapan tahun sebagai direktur Biro Administrasi dan Layanan ICAO. Sebelumnya, dia berdinas selama 20 tahun di berbagai pos penerbangan sipil pemerintah di Republik Rakyat Tiongkok.

Yong Li, direktur jenderal, Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO)

Yong Li telah menjabat sebagai direktur jenderal UNIDO sejak Juni 2013. Sebelumnya, dia adalah wakil menteri di Kementerian Keuangan Republik Rakyat Tiongkok dan anggota Komite Kebijakan Moneter Bank Rakyat Tiongkok dari tahun 2003-13. Selama berdinas di sana, dia terlibat dalam mengoordinasikan kebijakan fiskal, moneter, dan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Qu Dongyu, direktur jenderal, Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization – FAO)

Qu Dongyu menjadi direktur jenderal FAO, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Agustus 2019. Sebelumnya, dia menjabat sebagai wakil menteri pertanian dan pedesaan di RRT. Dia sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur Daerah Otonomi Ningxia Hui dari tahun 2008 hingga 2011.

Meng Hongwei, mantan presiden, Interpol

Meng Hongwei menjadi warga negara Tiongkok pertama yang memimpin organisasi kepolisian internasional Interpol yang bermarkas besar di Prancis pada tahun 2016. Dia menghilang dari Interpol pada September 2018 setelah berangkat untuk melakukan perjalanan ke Tiongkok. Penyebab lenyapnya Meng Hongwei kemudian terungkap: Otoritas Tiongkok telah menahannya atas tuduhan korupsi. Pada Januari 2020, Meng menerima hukuman penjara 13½ tahun karena menerima suap lebih dari 28,2 miliar rupiah (2 juta dolar A.S.) antara tahun 2005 dan 2017. Sebelum terpilih sebagai presiden Interpol, dia adalah wakil menteri keamanan publik Republik Rakyat Tiongkok.

Liqun Jin, presiden dan ketua, Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB)

Liqun Jin adalah presiden dan ketua perdana dari dewan direksi AIIB. Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal Sekretariat Interim Multilateral AIIB. Dia juga pernah menjabat sebagai ketua China International Capital Corp. Ltd., bank investasi usaha patungan pertama Republik Rakyat Tiongkok.