Membangun Ketahanan

Membangun Ketahanan

Pandemi Mengekspos Kelemahan dalam Rantai Pasokan yang Berpusat pada Tiongkok

Staf FORUM

Pandemi virus korona yang menginfeksi lebih dari 22 juta orang di seluruh dunia hingga pertengahan Agustus 2020 mengungkapkan lebih banyak fakta daripada sekadar rak toko kelontong yang diserbu habis oleh pembeli yang panik dari Singapura hingga Tokyo. Penutupan akses menyeluruh pada sektor manufaktur di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 mengungkapkan kelemahan kritis dalam rantai pasokan yang membuat para pemimpin Indo-Pasifik mencari berbagai macam produk mulai dari alat pelindung diri hingga obat-obatan. Kejadian itu juga mendorong panggilan untuk bertindak: Bangun ketahanan rantai pasokan agar sejarah tidak terulang kembali.

“Kita telah menjadi bergantung pada Tiongkok,” ungkap Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang Yasutoshi Nishimura pada awal Juni 2020, demikian menurut Reuters. “Kita perlu membuat rantai pasokan yang lebih tangguh dan beragam, memperluas sumber pasokan kita, dan meningkatkan produksi dalam negeri.” Para pejabat di India, Jepang, Singapura, dan Taiwan menyatakan pandangan yang serupa dengannya ketika berbagai pemerintah mulai menganalisis ketahanan rantai pasokan mereka dan, dalam beberapa kasus, memberikan subsidi kepada perusahaan yang bersedia untuk melakukan relokasi.

Di Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe meluncurkan program senilai 28,2 triliun rupiah (2 miliar dolar A.S.) untuk memberikan dana stimulus guna membantu perusahaan mengalihkan produksi ke dalam negeri. Beberapa pejabat pemerintah di Tokyo menganggap kebutuhan untuk mendiversifikasi rantai pasokan merupakan masalah keamanan nasional. Meskipun pandemi memberikan bukti baru tentang kerentanan rantai pasokan, para pemimpin Jepang telah berbicara tentang perlunya membangun ketahanan sejak awal tahun 2000-an, ketika biaya tenaga kerja Tiongkok mulai melonjak, demikian yang dilaporkan Reuters. Kenaikan biaya tersebut memicu diskusi di Jepang tentang strategi “Tiongkok plus satu” — kebijakan pengelolaan risiko dengan menempatkan pabrik di RRT dan setidaknya satu pabrik di negara Indo-Pasifik lainnya.

Seorang pegawai apotek di New Delhi melayani pesanan obat generik.

“Banyak perusahaan telah mulai mengadopsi strategi pusat manufaktur Tiongkok plus satu sejak perang perdagangan A.S.-Tiongkok dimulai pada tahun 2018, dalam hal ini Vietnam menjadi pihak yang paling banyak diuntungkan,” ungkap Anwita Basu, kepala penelitian risiko negara Asia di Fitch Solutions, demikian menurut laporan Bloomberg News pada Juni 2020. Meskipun pandemi akan melanjutkan tren itu, “pergeseran menjauh dari Tiongkok akan berjalan lambat karena negara itu masih menawarkan output manufaktur tahunan yang begitu besar sehingga bahkan sekelompok negara akan berjuang keras untuk menyerap sebagian kecil darinya.”

Namun, industri dan pemerintah Indo-Pasifik melihat bahaya ketergantungan berlebihan pada negara tetangga mereka yang lebih besar itu. Para pejabat Taiwan pada tahun 2019 mendorong berbagai perusahaan di pulau itu untuk membangun “rantai pasokan non-merah” di luar Tiongkok daratan. Mereka menyetujui undang-undang yang memberikan pinjaman berbiaya rendah, keringanan pajak, bantuan sewa, dan administrasi yang disederhanakan bagi perusahaan yang berinvestasi di Taiwan. Perkembangan besar dalam perombakan rantai pasokan terjadi pada Mei 2020 ketika salah satu pembuat chip komputer terkemuka dunia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., mengatakan akan membangun pabrik di negara bagian Arizona, A.S. barat.

Sementara itu, Singapura juga telah mempromosikan kebutuhan untuk melakukan diversifikasi. Menteri Perdagangan Singapura Chan Chun Sing mengatakan bahwa efek pandemi yang melumpuhkan rantai pasokan telah membuka mata kita. “Saat ini, Tiongkok tidak hanya memproduksi produk kelas bawah dan bernilai rendah. Mereka juga berada dalam rantai pasokan dari banyak produk kelas atas. Dan itu berarti bahwa dampaknya pada rantai pasokan akan signifikan di seluruh dunia,” ujarnya kepada Squawk Box Asia CNBC. 

Untuk barang-barang penting, Singapura “akan dengan hati-hati membangun beberapa kapasitas lokal yang dapat kami tingkatkan pada saat dibutuhkan,” ungkap Chan, demikian menurut surat kabar The Straits Times. Itu termasuk melihat “dari mana barang itu berasal, dari mana tenaga kerja berasal, pasar mana yang memasok ke kita” dan bahkan jalur pelayaran mana yang membawa barang itu ke Singapura.

Dia menyatakan bahwa rantai pasokan yang berpusat pada Tiongkok bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Singapura telah melakukan diversifikasi terhadap pasokan berasnya yang dulu sebagian besar berasal dari Thailand dan Vietnam. Sekarang, dia menambahkan bahwa Singapura juga mendapatkan beras dari Jepang dan India.

memeriksa kualitas masker wajah yang diproduksi di pabrik Thai Nguyen Garment di Vietnam. AFP/GETTY IMAGES

Besarnya volume perusahaan yang bergantung pada manufaktur Tiongkok menggambarkan kebutuhan akan alternatif. Analisis pada Maret 2020 yang diterbitkan oleh majalah Harvard Business Review mencatat bahwa 1.000 perusahaan terbesar di dunia atau pemasok mereka memiliki 12.000 fasilitas — pabrik, gudang, dan operasi lainnya — di area karantina COVID-19 di RRT, Italia, dan Korea Selatan. 

Analisis itu menyatakan bahwa berbagai perusahaan di seluruh dunia berusaha keras untuk mengidentifikasi mana saja pemasok tak terlihat mereka — pemasok yang tidak berhubungan langsung dengan mereka — yang berbasis di wilayah RRT yang terpengaruh. “Banyak perusahaan mungkin juga menyesalkan ketergantungan mereka pada satu perusahaan untuk barang-barang yang mereka beli secara langsung. Manajer rantai pasokan mengetahui risiko dari sumber pasokan tunggal, tetapi mereka tetap melakukannya untuk mengamankan pasokan mereka atau memenuhi target biaya,” ungkap artikel itu. “Sering kali, pilihan mereka terbatas, dan semakin banyak pilihan tersebut hanya berada di Tiongkok.”

Diversifikasi Membawa Peluang

Saat perusahaan global membangun ketahanan rantai pasokan, negara-negara Indo-Pasifik siap untuk meraup keuntungan. Menteri Luar Negeri India Harsh Vardhan Shringla mengatakan dalam pidatonya pada Juni 2020 bahwa berbagai negara “akan berupaya melakukan diversifikasi maksimum terhadap produksi dan rantai pasokan mereka dalam jangka menengah hingga panjang, melepaskan diri dari ketergantungan ekstrem pada satu negara atau kawasan tertentu,” demikian menurut laporan di surat kabar The Economic Times. 

Dia menambahkan bahwa India berpeluang untuk berkembang menjadi pusat manufaktur berbiaya rendah. Dia mengatakan bahwa berbagai perusahaan dapat menemukan kekurangan dalam rantai pasokan lebih cepat jika mereka bekerja dengan India, yang memiliki sistem demokrasi yang berjalan dengan baik dan tingkat transparansi yang lebih tinggi daripada RRT.

Bloomberg melaporkan bahwa India berencana untuk memfokuskan beberapa upaya manufakturnya pada bahan-bahan farmasi untuk menjadi pemasok alternatif bagi produsen obat yang terkena dampak penutupan pabrik di RRT. Laporan itu mengatakan bahwa pemerintah India ingin mengidentifikasi bahan-bahan penting untuk pembuatan obat, memberikan insentif kepada produsen dalam negeri, dan menghidupkan kembali perusahaan obat milik negara yang sakit.

India, yang merupakan pengekspor obat generik terbesar di dunia, mengalami kekurangan bahan baku yang disebabkan oleh wabah virus korona, menandakan ketergantungannya yang berbahaya pada RRT untuk memperoleh pasokan bahan baku. India mengimpor hampir 70% bahan kimia yang digunakannya untuk membuat obat generik dari RRT. Beberapa pemasok bahan baku ini berada di provinsi Hubei, tempat wabah virus korona muncul pada Desember 2019. 

Untuk memulai perombakan rantai pasokan, pemerintah India mengucurkan dana senilai 25,4 triliun rupiah (1,8 miliar dolar A.S.) pada Maret 2020 untuk mendirikan tiga pusat produksi obat dan mengidentifikasi 53 bahan awal utama dan bahan farmasi aktif yang akan dijadikan prioritas. Obat-obatan ini mencakup obat penurun demam parasetamol dan antibiotik yang mencakup penisilin dan siprofloksasin.

India bukan satu-satunya negara Indo-Pasifik yang ingin menjadi bagian integral dari rantai pasokan global. Tenaga kerja murah dan harga lahan rendah telah lama memberikan keuntungan bagi Vietnam ketika beberapa perusahaan beberapa tahun lalu mulai merelokasi lokasi manufaktur mereka di luar RRT. Pandemi global tidak akan memperlambat tren itu, demikian menurut laporan pada April 2020 yang diterbitkan oleh Jones Lang LaSalle (JLL), konsultan real estat global yang berbasis di Amerika Serikat.

Data Biro Sensus A.S., misalnya, menunjukkan lonjakan hampir 36% dalam barang yang diimpor ke A.S. dari Vietnam pada tahun 2019 dibandingkan dengan penurunan sebesar 16,2% dalam barang yang diimpor dari RRT. “Data untuk tahun ini [2020] akan terdistorsi oleh efek virus korona pada rantai pasokan global, tetapi tren manufaktur yang berpindah dari Tiongkok ke Asia Tenggara akan terus berlanjut,” ungkap Stuart Ross, kepala industri dan logistik JLL untuk Asia Tenggara. 

Mitra yang Berpandangan Serupa

Kekurangan pasokan yang ditunjukkan selama masa pandemi bisa menstimulasi kemitraan baru. A.S. sedang berupaya membuat aliansi mitra yang dijuluki Jaringan Kemakmuran Ekonomi. Jaringan itu akan melibatkan berbagai perusahaan dan kelompok masyarakat sipil yang beroperasi di bawah serangkaian standar dalam segala hal mulai dari bisnis digital dan energi hingga penelitian, perdagangan, dan pendidikan, demikian yang dilaporkan Reuters.

Di Indo-Pasifik, A.S. ingin bekerja sama dengan Australia, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Vietnam untuk “memajukan ekonomi global,” ungkap Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo pada April 2020, demikian menurut Reuters. Diskusi itu mencakup “bagaimana kita merestrukturisasi … rantai pasokan untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi.”

Kebijakan utama dalam strategi keamanan ekonomi A.S. adalah perluasan dan diversifikasi rantai pasokan yang melindungi “rakyat di dunia bebas,” demikian menurut Keith Krach, pejabat Departemen Luar Negeri yang memimpin upaya untuk mengembangkan kebijakan pertumbuhan ekonomi internasional. Krach mengatakan bahwa Jaringan Kemakmuran Ekonomi akan dibangun untuk produk-produk penting seperti farmasi, peralatan medis, semikonduktor, mobil, tekstil, dan bahan kimia.

Melepaskan Keterikatan

Manufaktur Tiongkok terjalin begitu dalam ke dalam struktur rantai pasokan internasional sehingga diversifikasi dan pembangunan ketahanan di negara-negara Indo-Pasifik tidak akan terjadi dalam semalam. Jepang merupakan contoh yang baik. Program pemerintah senilai 28,2 triliun rupiah (2 miliar dolar A.S.) untuk memikat berbagai perusahaan untuk masuk ke dalam produksi dalam negeri merupakan upaya permulaan, tetapi perusahaan Jepang banyak berinvestasi di pusat manufaktur Tiongkok. Reuters melaporkan bahwa perusahaan Jepang memiliki setidaknya 7.400 afiliasi di RRT per Maret 2018, demikian menurut survei kementerian perdagangan. Angka itu naik 60% dari tahun 2008. 

Pengembangan lebih banyak otomatisasi dan dimulainya teknologi berbasis kecerdasan buatan bisa menjadi salah satu jawaban untuk mengembangkan lebih banyak ketahanan rantai pasokan. Japan Display Inc. dan pembuat chip Rohm Co. Ltd. mengatakan kepada Reuters bahwa potensi pergeseran ke otomatisasi penuh untuk proses produksi akhir padat karya dapat menyebabkan dibangunnya lini perakitan baru di Jepang.

Akan tetapi, bagi negara lain, RRT akan tetap berada dalam rantai pasokan mereka karena alasan biaya. Sharp Corp., yang membuat panel layar dan televisi, mengirimkan produk ke RRT. Di sana, lampu latar, konektor, dan komponen lain ditambahkan. Prosesnya membutuhkan pengujian manual dan penyesuaian mesin. “Proses produksi akhir sudah lama dilakukan di Tiongkok karena sifatnya padat karya,” ungkap juru bicara Sharp, yang diakuisisi oleh Foxconn Taiwan pada tahun 2016. “Mahal untuk membawanya ke dalam negeri.” 

Langkah ke Depan

Pakar rantai pasokan menunjukkan bahwa RRT merekayasa keunggulan manufakturnya dengan menciptakan jaringan rantai pasokan yang didukung oleh sistem distribusi yang luas dan infrastruktur transportasi yang efisien. RRT juga menawarkan sejumlah besar pekerja yang terlatih dalam mengoperasikan mesin yang kompleks. Akan tetapi, ketika perusahaan memeriksa kembali rantai pasokan mereka dalam ekonomi pascapandemi, “tekanan dari pemerintah untuk mengembalikan pengoperasian ke dalam negeri versus daya tarik Tiongkok sebagai pusat manufaktur akan menjadi ketegangan geo-ekonomi yang harus terus-menerus mereka tangani,” demikian menurut artikel yang diterbitkan oleh Yogaananthan S/O Theva, peneliti madya di Policy Studies Group di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, di Singapura.

Dia berpendapat bahwa untuk menangani perekonomian pascavirus korona, “perusahaan harus menghindari pendekatan biner yang kaku dan sepenuhnya mengandalkan [pada] atau memisahkan diri dari Tiongkok. Sebaliknya, perusahaan harus mengupayakan ketahanan rantai pasokan dengan gesit dan mengalihkan operasi mereka secara strategis di antara Tiongkok dan negara lain jika diperlukan.”

Dia mengatakan bahwa strategi untuk mencapainya dapat mencakup investasi dalam membangun jaringan rantai pasokan multisumber dan menciptakan rantai pasokan sirkular yang memungkinkan berbagai perusahaan untuk menggunakan kembali bahan-bahan yang dibuang. Dia menyatakan bahwa perusahaan global juga membutuhkan visibilitas maksimum pada jaringan rantai pasokan mereka untuk mengantisipasi gangguan yang berasal dari RRT atau tempat lain.

Untuk mencapai visibilitas ini, perusahaan-perusahaan seperti Corning, Emerson, Hayward Supply, dan IBM menggunakan teknologi digital seperti blockchain untuk membuat jejak audit andal yang melacak aset mulai dari produksi hingga pengiriman. “Berbekal data semacam itu, perusahaan akan dapat mengidentifikasi dengan cepat rantai pasokan spesifik yang akan terganggu dan mengaktifkan rantai pasokan alternatif,” tulis Theva.

Baik memisahkan diri sepenuhnya dari RRT atau hanya mendiversifikasi rantai pasokan untuk membangun ketahanan, para pemimpin industri Indo-Pasifik setuju bahwa status quo dari ketergantungan yang besar pada manufaktur Tiongkok perlu ditangani. “Semua orang setuju bahwa kita benar-benar harus mempertimbangkan kembali keberlanjutan rantai pasokan,” ungkap Hiroaki Nakanishi, ketua Hitachi Ltd. dan kepala lobi bisnis terbesar Jepang, dalam wawancara yang disiarkan televisi pada Mei 2020. “Tidak realistis untuk tiba-tiba mengembalikan semua produksi ke Jepang. Tetapi jika kita benar-benar bergantung pada satu negara tertentu dan negara itu mengalami penutupan akses menyeluruh, akan ada konsekuensi yang sangat besar.”  

saham