Laporan P.B.B.: Korea Utara mengembangkan program nuklir dan rudal pada tahun 2020

Laporan P.B.B.: Korea Utara mengembangkan program nuklir dan rudal pada tahun 2020

Reuters

Korea Utara mempertahankan dan mengembangkan program rudal balistik dan nuklirnya di sepanjang tahun 2020 yang melanggar sanksi internasional, demikian ungkap diplomat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengetahui laporan rahasia yang diberikan kepada anggota Dewan Keamanan P.B.B. pada awal Februari 2021.

Laporan yang disusun oleh pengawas sanksi independen itu mengatakan Pyongyang “memproduksi bahan fisil, mempertahankan fasilitas nuklir, dan memutakhirkan infrastruktur rudal balistiknya” dan terus mencari bahan dan teknologi untuk program itu dari luar negeri.

Laporan tahunan kepada komite sanksi Korea Utara Dewan Keamanan muncul hanya beberapa minggu setelah Presiden A.S. Joe Biden menjabat. Seorang perwakilan Departemen Luar Negeri A.S. mengatakan pada 8 Februari bahwa pemerintah A.S. merencanakan pendekatan baru terhadap Korea Utara yang mencakup peninjauan penuh dengan sekutu “tentang opsi tekanan yang sedang berlangsung dan potensi diplomasi di masa depan.”

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden A.S. saat itu Donald Trump bertemu sebanyak tiga kali pada tahun 2018 dan 2019 tetapi gagal membuat kemajuan pada seruan A.S. kepada Pyongyang untuk menghentikan program persenjataan nuklirnya dan tuntutan Korea Utara untuk diakhirinya sanksi.

Laporan P.B.B. mengungkapkan bahwa pada tahun lalu, Korea Utara memamerkan sistem rudal balistik jarak pendek, jarak menengah, yang diluncurkan dari kapal selam, dan antarbenua baru dalam parade militer, demikian menurut diplomat P.B.B. itu. (Foto: Truk militer Korea Utara mengangkut rudal selama parade di Pyongyang pada Januari 2021.)

Meskipun tidak ada uji coba rudal balistik atau nuklir pada tahun 2020, Pyongyang “mengumumkan persiapan untuk pengujian dan produksi hulu ledak rudal balistik baru dan pengembangan persenjataan nuklir taktis.”

Misi P.B.B. Korea Utara di New York tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari laporan tersebut.

Korea Utara telah dikenai sanksi P.B.B. sejak tahun 2006. Pembatasan tersebut telah diperkuat oleh 15 anggota Dewan Keamanan selama bertahun-tahun dalam upaya untuk memotong pendanaan bagi program rudal balistik dan nuklir Pyongyang.

Pada tahun 2019, pemantau sanksi P.B.B. melaporkan bahwa Korea Utara memperoleh pendapatan setidaknya 5,18 triliun rupiah (370 juta dolar A.S.) melalui ekspor batu bara, yang dilarang berdasarkan sanksi P.B.B. Mereka mengatakan pengiriman batu bara tampaknya sebagian besar telah ditangguhkan sejak Juli 2020.

Negara yang terisolasi itu memberlakukan penutupan akses menyeluruh yang ketat pada tahun 2020 di tengah berjangkitnya pandemi virus korona yang telah memangkas perdagangannya, sehingga melukai perekonomian yang sudah terbebani oleh sanksi internasional. Akan tetapi pada Juli 2020, lebih dari 40 negara menuduh Korea Utara secara ilegal melanggar pembatasan yang diberlakukan oleh P.B.B. untuk impor minyak bumi sulingan.

Pemantau sanksi P.B.B. mengatakan citra dan data yang diberikan kepada mereka oleh negara anggota yang tidak disebutkan menunjukkan bahwa Pyongyang telah “beberapa kali” melanggar pembatasan tahunan sebesar 500.000 barel.

Kim mengatakan pada Januari 2021 bahwa rencana ekonomi lima tahunnya gagal. Dia telah berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pasokan listrik, tetapi badan-badan P.B.B. melaporkan terjadinya kekurangan listrik dan makanan kronis, yang diperburuk oleh sanksi, pandemi COVID-19, dan banjir parah.

 

FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS

saham