• Home »
  • Cerita populer »
  • Indeks global: sebagian besar warga Tiongkok percaya korupsi pemerintah masih menjadi masalah utama
Indeks global: sebagian besar warga Tiongkok percaya korupsi pemerintah masih menjadi masalah utama

Indeks global: sebagian besar warga Tiongkok percaya korupsi pemerintah masih menjadi masalah utama

Staf FORUM

Hampir satu dekade setelah rezim komunisnya menjanjikan tindakan keras antikorupsi, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) “masih harus menempuh jalan panjang” dalam memerangi penyuapan dan korupsi pemerintah lainnya, demikian menurut indeks global baru.

“Tiongkok perlu dengan mendesak dan segera menerapkan sistem untuk mengurangi penyuapan dalam sektor pelayanan publik,” ungkap kelompok advokasi Transparency International dalam Indeks Persepsi Korupsinya yang diterbitkan pada akhir Januari 2021.

RRT mendapatkan skor 42 pada indeks tahunan itu, kurang dari setengah skor Selandia Baru (88), yang menempati peringkat negara paling tidak korup di Indo-Pasifik dan memiliki skor yang sama dengan Denmark pada posisi teratas di dunia di antara 180 negara dan wilayah. Indeks itu mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik menurut pebisnis dan ahli; nol adalah sangat korup dan 100 adalah sangat bersih.

RRT gagal mencapai skor rata-rata global (43) atau Indo-Pasifik (45), sehingga menempatkannya secara keseluruhan pada peringkat ke-78 pada indeks itu.

Secara signifikan, 62% warga Tiongkok percaya bahwa korupsi pemerintah tetap menjadi masalah utama, dengan 28% mengatakan mereka membayar suap untuk mendapatkan pelayanan publik, demikian yang ditemukan Transparency International. Selain itu, 32% warga Tiongkok mengatakan mereka menggunakan koneksi pribadi untuk memperoleh pelayanan publik. “Ini berarti ratusan juta orang mengalaminya, dan Tiongkok masih harus menempuh jalan panjang untuk memberantas korupsi,” catat indeks itu.

Temuan ini muncul hanya beberapa hari setelah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping, ditampilkan dalam foto, mengatakan kepada badan antikorupsi PKT bahwa korupsi merupakan risiko terbesar bagi pemerintahan rezim itu. “Perjuangan di antara upaya korupsi dan antikorupsi akan terus ada dalam jangka waktu yang panjang,” ungkapnya kepada Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, demikian yang dilaporkan China Global Television Network yang dikelola pemerintah Tiongkok pada 23 Januari.

Xi meluncurkan apa yang digambarkan sebagai kampanye untuk membasmi korupsi publik pada saat menjadi pemimpin PKT pada tahun 2012. Tindakan keras itu, terkadang, bersifat brutal. Sehari setelah indeks global itu dirilis, rezim itu mengeksekusi mantan ketua salah satu perusahaan manajemen aset terbesar yang dikendalikan oleh pemerintah di RRT, demikian yang dilaporkan surat kabar South China Morning Post. Lai Xiaomin dituduh menerima suap senilai hampir 3,87 triliun rupiah (277 juta dolar A.S.).

Akan tetapi, para analis mengatakan tindakan keras itu lebih banyak digunakan sebagai senjata untuk melawan kritik terhadap rezim itu daripada sebagai alat bantu untuk memberikan transparansi dan keadilan bagi warga Tiongkok. PKT telah menargetkan ribuan mantan pejabat partai yang sekarang tinggal di luar negeri, serta penduduk Hong Kong, warga Taiwan, dan etnis Mongolia yang telah angkat bicara dalam menentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh PKT, demikian tulis Sarah Cook dan Nate Schenkkan, direktur penelitian di kelompok cendekiawan Freedom House, di majalah online The Diplomat pada awal Februari 2021.

“Pemerintah Tiongkok bahkan berupaya untuk menegaskan kendali atas warga negara asing yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok,” tulis mereka.

Terlepas dari kampanye antikorupsi yang dijanjikan, posisi RRT dalam indeks itu hampir tidak berubah, dengan skor rata-rata 39 dan menduduki peringkat ke-83 sejak Xi menjadi pemimpin partai.

Di tempat lain di Indo-Pasifik, negara dengan kinerja terbaik dalam Indeks Persepsi Korupsi mencakup negara-negara demokrasi seperti Singapura dengan skor 85 dan Australia dengan skor 77. Sebaliknya, Korea Utara merupakan negara paling korup di kawasan itu dengan skor 18, menempatkannya di peringkat 10 terbawah secara global.

Transparency International menemukan bahwa di seluruh dunia, sebagian besar negara gagal untuk “menangani korupsi secara efektif,” yang memperburuk pandemi virus korona ketika penggelapan dan pencurian menguras anggaran upaya kesehatan masyarakat untuk memasok obat-obatan, peralatan medis, dan sumber daya penyelamatan kehidupan lainnya.

 

FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS

saham