Demokrasi dan keamanan regional dipertaruhkan setelah kudeta militer di Myanmar

Demokrasi dan keamanan regional dipertaruhkan setelah kudeta militer di Myanmar

Staf FORUM

Masa depan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar tetap dipertanyakan, seperti halnya keamanan Asia Tenggara setelah militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021.

Kudeta militer itu memicu protes selama berhari-hari yang dilakukan oleh puluhan ribu warga Myanmar, yang berlanjut bahkan setelah aparat kepolisian menembakkan peluru ke udara untuk membubarkan kerumunan massa serta menembakkan peluru karet dan meriam air ke arah pengunjuk rasa pada 9 Februari, sehingga melukai beberapa orang, demikian yang dilaporkan beberapa kantor berita. Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mengecam penggunaan kekuatan yang “tidak proporsional” itu, dan Amerika Serikat mengutuk kekerasan terhadap para demonstran, demikian menurut surat kabar The Wall Street Journal. (Foto: Para pengunjuk rasa melakukan demonstrasi menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, ketika aparat kepolisian berjaga di dekat kendaraan mereka pada 8 Februari 2021, di Naypyitaw, Myanmar.)

Presiden A.S. Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pada 10 Februari untuk memungkinkan A.S. menjatuhkan sanksi baru terhadap para pemimpin militer Myanmar guna menekan “dikembalikannya demokrasi dengan segera,” demikian yang dilaporkan The Wall Street Journal.

“Militer harus melepaskan kekuasaan yang direbutnya dan menunjukkan rasa hormat terhadap kehendak rakyat Myanmar sebagaimana diungkapkan dalam pemilihan umum pada 8 November,” ungkap Biden, dan membebaskan para aktivis dan pemimpin pemerintahan sipil, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi yang terpilih kembali hari itu bersama dengan anggota partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy – NLD). Dalam siaran sehari sebelum tindakan junta militer terhadap pengunjuk rasa, junta militer memperingatkan bahwa tindakan akan diambil terhadap “pelanggaran yang mengganggu, mencegah, dan menghancurkan stabilitas negara, keselamatan publik, dan supremasi hukum,” demikian yang dilaporkan BBC.

“Untuk pemerintahan kudeta militer yang telah menginjak-injak seluruh demokrasi dan supremasi hukum, tidak masuk akal bagi mereka untuk mengklaim bahwa mereka memiliki hak ‘tindakan hukum’ apa pun terhadap pengunjuk rasa damai,” ungkap Phil Robertson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch, demikian yang dilaporkan BBC.

Selain menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Min Aung Hlaing, militer Myanmar juga mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan mulai menerapkan pembatasan seperti memblokir Facebook, merebut kontrol atas media pemerintah, menutup sementara internet, membatasi pertemuan publik, dan memberlakukan jam malam, demikian yang dilaporkan CNN.

Banyak negara, termasuk A.S., dengan cepat menyerukan kepada militer Myanmar untuk membatalkan tindakannya dan menyatakan “keprihatinan dan keresahan besar” atas penahanan para pemimpin pemerintahan sipil yang dilakukan oleh militer Myanmar.

“Amerika Serikat mendukung rakyat Myanmar dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan,” ungkap Menteri Luar Negeri A.S. Antony Blinken pada hari terjadinya kudeta.

Pemimpin Indonesia dan Malaysia juga menyuarakan keprihatinan mereka terhadap Myanmar dan meminta anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk bertemu guna membahas cara menjaga stabilitas politik di kawasan itu, termasuk penderitaan Muslim Rohingya yang telah melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, demikian yang dilaporkan The Associated Press (AP).

“Indonesia dan Malaysia menanggapi situasi politik di [Myanmar] dengan serius,” ungkap Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin pada 5 Februari setelah bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Jakarta, demikian yang dilaporkan AP. “Ini merupakan langkah mundur dalam transisi demokrasi [Myanmar]. Kami khawatir kerusuhan politik di [Myanmar] dapat mengganggu keamanan dan stabilitas di kawasan ini.”

“Masalah Rohingya tetap menjadi keprihatinan kami,” ungkap Joko Widodo, demikian yang dilaporkan AP. “Untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN, penting bagi kita semua untuk menghormati Piagam ASEAN, khususnya supremasi hukum, tata kelola yang baik, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan konstitusional.”

A.S. telah menjatuhkan sanksi pada tahun 2019 terhadap beberapa pemimpin militer Myanmar atas perlakuan mereka terhadap warga Rohingya.

Jepang memperingatkan bahwa negara-negara demokrasi di dunia harus mewaspadai kemungkinan mendorong Myanmar lebih dekat ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), demikian yang dilaporkan Reuters. “Jika kita tidak melakukan pendekatan ini dengan baik, [Myanmar] dapat semakin menjauh dari negara-negara demokratis yang bebas secara politik dan bergabung dengan aliansi Tiongkok,” ungkap Menteri Pertahanan Jepang Yasuhide Nakayama.

Sesuai dengan “kebijakan nonintervensinya,” RRT secara resmi memberikan tanggapan sehari setelah terjadinya kudeta bahwa RRT dan Myanmar “merupakan negara tetangga yang bersahabat. Kami berharap semua pihak akan menangani perbedaan mereka dengan baik berdasarkan Konstitusi dan kerangka hukum untuk menjaga stabilitas politik dan sosial,” ungkap Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri, pada konferensi pers di Beijing, demikian menurut surat kabar The New York Times.

Meskipun militer Myanmar menggunakan tuduhan kecurangan pemilu selama dilaksanakannya pemilu pada November 2020 sebagai alasan untuk melakukan kudeta, beberapa analis mengarahkan perhatian mereka pada pertemuan muhibah pada Januari 2021 di antara Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi dan Min.

“Sesuatu tentang pertemuan itu tampaknya telah membuat pemimpin militer Myanmar percaya bahwa Tiongkok akan bersedia untuk membela negara tetangganya,” tulis Azeem Ibrahim, direktur di Center for Global Policy, di majalah Foreign Policy.

“Melalui kebijakan luar negeri ini yang setara dengan perilaku manipulatif yang terlihat biasa namun ternyata berbahaya (gaslighting), Tiongkok tampaknya mengisyaratkan dukungan diam-diamnya, jika bukan dukungan tegas, terhadap tindakan para jenderal,” ungkap pakar Myanmar Elliott Prasse-Freeman dari National University of Singapore kepada BBC. “Tiongkok tampaknya mengambil tindakan seolah-olah peristiwa ini merupakan ‘masalah internal’ [Myanmar] ketika apa yang kami amati merupakan ‘perombakan kabinet,’ demikian yang dikatakan media pemerintah Tiongkok.”

Bahkan jika RRT tidak secara eksplisit menyetujui atau mendorong kudeta itu, militer Myanmar memperhitungkan bahwa Min dapat memperoleh perlindungan dari Beijing.

“Perhitungannya di sini adalah bahwa Tiongkok jarang melewatkan kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di Asia dengan mengorbankan Amerika Serikat, jadi ketika Washington dan sekutunya akan memberlakukan konsekuensi pada [Myanmar], pejabat Tiongkok masih akan merasa tertarik untuk campur tangan atas nama kepemimpinan di sana,” tulis Ibrahim.

Pada 2 Februari, RRT, dengan hak vetonya, memblokir keputusan Dewan Keamanan P.B.B. untuk mengimplementasikan pernyataan yang mengutuk pengambilalihan kekuasaan oleh militer, sehingga menunda tanggapan internasional yang jelas.

Para analis menjelaskan bahwa RRT tidak menginginkan tanggapan internasional yang signifikan seperti sanksi.

“Semakin besar tanggapan politiknya, semakin besar tanggung jawab politik yang harus ditanggung Tiongkok untuk militer [Myanmar],” ungkap Yun Sun, direktur bersama Program Asia Timur dan direktur Program Tiongkok di Stimson Center di Washington, D.C., kepada majalah online The Diplomat. “Tiongkok akan menanggungnya… tapi saya kira Tiongkok tidak akan melakukannya dengan senang hati atau sukarela.”

“Tiongkok juga akan mengalami kerugian reputasi di luar negeri untuk setiap dukungan yang dirasakan terhadap militer [Myanmar] — termasuk melindungi negara itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tulis Shannon Tiezzi, editor di The Diplomat.

Harga politiknya mungkin sepadan, demikian ungkap analis lainnya. “Tiongkok akan memiliki pengaruh yang lebih besar untuk menarik [Myanmar] masuk lebih jauh ke dalam orbit rencana pengembangan ekonomi RRT,” ungkap Dr. John G. Dale, profesor di George Mason University, kepada AP.

Negara-negara lain yang juga banyak berinvestasi di Myanmar mungkin hanya mendukung dengan lemah langkah-langkah melawan rezim militer, demikian tulis Gregory B. Poling dan Simon Tran Hudes dari Center for Strategic and International Studies dalam sebuah laporan.

“Dan pemain asing terbesar dalam perekonomian [Myanmar], Tiongkok, akan dengan senang hati mengalibrasi ulang keterlibatannya untuk mengenali fakta baru di lapangan. Itu besar kemungkinan akan mengurangi dampak negatif akibat sanksi A.S., yang tidak perlu diragukan lagi sudah diantisipasi dan dikesampingkan oleh Min Aung Hlaing,” tulis mereka.

 

FOTO DIAMBIL DARI: REUTERS

saham