Laporan menyebutkan bahwa PKT menjalankan propaganda COVID-19 dan kampanye penyensoran online

Laporan menyebutkan bahwa PKT menjalankan propaganda COVID-19 dan kampanye penyensoran online

Staf FORUM

Sebuah studi baru memperkuat klaim bahwa pemerintah Tiongkok tidak hanya kurang transparan pada awal mula berjangkitnya pandemi COVID-19, tetapi juga menyesatkan negara-negara lain dengan meremehkan tingkat keparahan virus melalui operasi propaganda online terkoordinasi yang diluncurkan pada awal Januari 2020 oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Laporan pada Desember 2020 yang diterbitkan oleh surat kabar The New York Times dan ProPublica, sebuah organisasi berita independen, mendukung tuduhan bahwa aktivitas misinformasi PKT menghalangi persiapan negara-negara lain dalam mengatasi penyebaran virus di dalam perbatasan mereka dan meningkatkan kerugian terhadap manusia dan lainnya.

Pada akhir Desember 2020, COVID-19 telah menginfeksi hampir 83 juta orang di seluruh dunia dan menewaskan lebih dari 1,8 juta orang, termasuk lebih dari 342.000 orang di Amerika Serikat, demikian yang dilaporkan Johns Hopkins University.

Pada awal minggu pertama Januari 2020, badan penyensoran internet pusat PKT, Administrasi Ruang Siber Tiongkok, berupaya mengendalikan narasi virus korona di dalam negeri dan di seluruh dunia, demikian menurut laporan itu. Misalnya, badan itu memerintahkan situs web berita Tiongkok untuk “hanya menggunakan materi yang diterbitkan oleh pemerintah dan tidak menggambarkan kesamaan apa pun dengan wabah SARS mematikan di Tiongkok dan tempat lain yang mulai berjangkit pada tahun 2002, bahkan ketika Organisasi Kesehatan Dunia mencatat adanya kemiripan di antara keduanya.”

Para penulis bersama studi itu mendasarkan analisis mereka pada lebih dari 3.200 arahan, 1.800 memo resmi, dan file dari Urun Big Data Services, yang diperoleh oleh kelompok peretas CCP Unmasked dan China Digital Times, situs web kelompok pengawas. Urun merupakan perusahaan Tiongkok yang membuat perangkat lunak untuk memantau aktivitas online warga.

Dokumen itu juga mengonfirmasi klaim bahwa pemerintah Tiongkok menyembunyikan aktivitasnya secara agresif sejak dini untuk membeli pasokan medis dan perlengkapan pelindung dalam jumlah besar dari negara lain karena takut bahwa aktivitasnya, jika diketahui, “dapat menimbulkan reaksi penolakan di luar negeri dan mengganggu upaya pengadaan Tiongkok.”

PKT mengandalkan ratusan ribu pegawai pemerintah Tiongkok, sukarelawan, mahasiswa universitas, dan guru serta tentara online lainnya, yang dikenal sebagai Pasukan 50 Sen, untuk melakukan kampanye propaganda di seluruh platform media dan internet, demikian ungkap laporan itu.

“Untuk mengatur dengan cermat apa saja yang muncul di internet Tiongkok awal tahun ini, pihak berwenang mengeluarkan perintah ketat mengenai konten dan nada liputan berita, mengarahkan penyebar pesan provokatif bayaran untuk membanjiri media sosial dengan obrolan yang sesuai dengan garis kebijakan PKT, dan mengerahkan pasukan keamanan untuk memberangus suara-suara yang tidak diizinkan,” demikian yang ditemukan laporan itu.

“Meskipun Tiongkok tidak merahasiakan keyakinannya terhadap kontrol internet yang kaku, dokumen itu menyampaikan betapa banyaknya upaya di balik layar yang terlibat dalam mempertahankan cengkeraman yang erat. Dibutuhkan birokrasi yang sangat besar, sepasukan orang, teknologi khusus yang dibuat oleh kontraktor swasta, pemantauan terus-menerus terhadap saluran berita digital dan platform media sosial — dan, mungkin, banyak uang,” ungkap laporan itu.

“Tiongkok memiliki sistem penyensoran yang dipersenjatai secara politik; sistem itu disempurnakan, diorganisir, dikoordinasikan, dan didukung oleh sumber daya negara. Sistem itu bukan hanya untuk menghapus sesuatu. Mereka juga memiliki aparat yang kuat untuk membangun narasi dan mengarahkannya pada target apa pun dengan skala besar,” ungkap Xiao Qiang, pendiri China Digital Times, kepada penulis bersama studi itu. “Sistem ini sangat besar. Tidak ada negara lain yang memilikinya.”

Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping mengoordinasikan secara langsung kampanye propaganda itu, demikian menurut laporan itu. Misalnya setelah dia memimpin pertemuan mengenai operasi itu pada awal Februari, Administrasi Ruang Siber Tiongkok, yang diciptakan Xi pada tahun 2014, diarahkan untuk “secara aktif memengaruhi opini internasional” serta opini domestik, demikian ungkap laporan itu.

Xi diduga mengetahui tentang munculnya krisis COVID-19 setidaknya sejak 31 Desember 2019, ketika otoritas kesehatan Tiongkok memberi tahu Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization – WHO), meskipun Xi pertama kali mengakui epidemi itu secara terbuka dalam pernyataan pada 20 Januari 2020.

Xi bertemu dengan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada 28 Januari 2020 dan mengatakan kepada Tedros bahwa Xi “mengarahkan secara pribadi” tanggapan pemerintah, demikian yang dilaporkan The New York Timespada Februari 2020. Akan tetapi, media pemerintah RRT kemudian mengubah pernyataan yang diungkapkan sebelumnya dengan mengklaim bahwa pemerintah Xi “mengarahkan secara kolektif” tanggapannya.

Studi yang diterbitkan pada Desember 2020 oleh surat kabar itu dan ProPublica juga mendukung temuan laporan intelijen A.S. pada bulan Juni 2020 bahwa pejabat PKT menyembunyikan informasi penting dari dunia. “Laporan itu mengatakan bahwa para pejabat senior di Beijing, meskipun mereka berjuang keras untuk mengorek data dari para pejabat di Tiongkok tengah, memainkan peran dalam mengaburkan berjangkitnya wabah dengan menahan informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia,” demikian yang dilaporkan The New York Times pada Agustus 2020.

saham