• Home »
  • Cerita populer »
  • Rencana RRT untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Tibet memicu kekhawatiran berbagai negara di bagian hilir
Rencana RRT untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Tibet memicu kekhawatiran berbagai negara di bagian hilir

Rencana RRT untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Tibet memicu kekhawatiran berbagai negara di bagian hilir

Radio Free Asia

Rencana Partai Komunis Tiongkok untuk membangun bendungan dan proyek pembangkit listrik tenaga air di Sungai Yarlung Tsangpo, yang menjadi Sungai Brahmaputra di India dan Bangladesh, telah memicu kekhawatiran atas kerusakan lingkungan besar-besaran, dampak sosial, dan kekurangan air di bagian hilir.

Proyek itu dapat memiliki kapasitas tiga kali lipat dari kapasitas Bendungan Tiga Ngarai yang kontroversial di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kelompok lingkungan dan aktivis hak asasi manusia Tibet mengatakan bahwa proyek semacam itu mendatangkan malapetaka lingkungan dan sangat mempengaruhi pasokan air di bagian hilir.

“Para ilmuwan telah memperingatkan bahwa pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air secara terus menerus akan menyebabkan gempa bumi, tanah longsor, dan juga menenggelamkan tanah dan hutan di bawah permukaan air, yang akan membahayakan kehidupan satwa liar,” ungkap Zamlha Tenpa Gyaltsen, seorang analis lingkungan di Dharamsala, Institut Kebijakan Tibet yang berbasis di India. “Upaya itu akan berdampak serius pada Arunachal Pradesh dan Assam di India, yang dilalui sungai itu.”

Detail spesifikasi dan lokasi bendungan itu masih belum jelas, tetapi proyek tersebut telah dikritik oleh India dan negara-negara lain, demikian ungkap Brian Eyler, direktur program Asia Tenggara di kelompok cendekiawan Stimson Center.

“Bendungan pada bagian hulu Sungai Brahmaputra berdampak pada siklus hidrologi musiman hilir, yang memiliki signifikansi budaya penting dan berdampak pada kegiatan ekonomi lokal dan nasional,” ungkapnya. “Bendungan baru ini diumumkan melalui sedikit konsultasi sebelumnya dengan negara-negara hilir, bukan hal baru bagi perlakuan Tiongkok terhadap negara-negara tetangganya yang ada di bagian hilir.”

Eyler mengatakan bahwa proyek itu merupakan bagian dari program pembangunan bendungan besar-besaran di hulu Sungai Brahmaputra, Mekong, Yangtze, dan Kuning yang akan memiliki dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya di bagian hilir.

Para pejabat Tiongkok dilaporkan telah mengatakan bahwa pembangunan PLTA itu akan membantu mengembangkan Tibet yang dikendalikan oleh RRT, sementara itu pembangunan jaringan listrik dan jalan akan memudahkan kerja sama lintas perbatasan dengan negara-negara Asia Selatan.

Namun para penentang pembangunan pembangkit listrik tenaga air mengatakan bahwa sungai-sungai di RRT sudah berada pada titik jenuh setelah ledakan pembangunan bendungan yang mencakup Bendungan Tiga Ngarai dan banyak pembangkit listrik tenaga air raksasa lainnya di Sungai Yangtze dan anak-anak sungainya.

“Saya percaya bahwa di balik proyek jalan dan pembangkit listrik tenaga air ini, niat utama pemerintah Tiongkok adalah untuk memukimkan kembali warga Tiongkok di wilayah Tibet,” ungkap Gyaltsen.

Sebuah studi yang didanai pemerintah A.S. yang diterbitkan pada tahun 2020 menemukan bahwa serangkaian bendungan yang dibangun oleh RRT di Sungai Mekong telah memperburuk kekeringan di negara-negara bagian hilir, meskipun Beijing membantah temuan tersebut.

Jagannath Panda, seorang peneliti di Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses di New Delhi, mengatakan bahwa para pembuat kebijakan India khawatir bahwa RRT tidak membagikan informasi yang cukup tentang proyek-proyek di bagian hulu.

“India idealnya berharap bahwa Tiongkok, sebelum melakukan konstruksi apa pun pada bendungan itu … akan dan seharusnya berkonsultasi dengan India,” ungkapnya. “Informasi dan data ini sangat penting bagi kemajuan pertanian demi kemajuan mata pencaharian rakyat.”

Kepercayaan di antara negara-negara Asia Selatan dan Beijing berada pada titik terendah, termasuk atas kekhawatiran bahwa Sungai Yarlung Tsangpo dapat “digunakan sebagai senjata” oleh RRT, demikian menurut Farwa Aamer, direktur program Asia Selatan EastWest Institute.

Sungai Mekong adalah salah satu contohnya, demikian ungkap Eyler. “Masih sangat sedikit informasi penyediaan data [mengenai cekungan Mekong] dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil di bagian hilir,” ungkapnya. “Tiongkok sering kali tidak memberi tahu berbagai negara tentang pembangunan bendungan baru di Sungai Mekong.”

Dia mengatakan bahwa 11 bendungan di Sungai Mekong milik RRT membatasi aliran air ke bagian hilir selama kekeringan.

“Wacana resmi Tiongkok tentang tindakan ini adalah bahwa pembatasan aliran air pada bendungan di bagian hulu mencegah banjir di bagian hilir dan mengurangi kekeringan dengan melepaskan air saat diperlukan,” ungkap Eyler. Tapi “sama sekali tidak ada bukti bahwa regulasi aliran air di bagian hulu yang dilakukan Tiongkok mengurangi banjir dan memperbaiki kondisi kekeringan.”

Di sepanjang Sungai Brahmaputra, ada alasan lebih lanjut untuk kekhawatiran itu. Sebuah studi baru-baru ini yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah Nature Communications menemukan bahwa banjir yang destruktif mungkin akan terjadi lebih sering daripada yang diproyeksikan, karena kesalahan perhitungan data acuan pengembangan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Angka Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa sekitar 30 juta orang di Bangladesh terpapar atau tinggal di dekat daerah yang terendam banjir selama Juli 2020.

saham