RRT mengincar peningkatan citra seiring semakin gencarnya upaya pencarian vaksin
Keputusan tahap akhir Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk bergabung dengan aliansi distribusi vaksin mencerminkan upaya untuk memperbaiki citranya setelah gagal membendung penyebaran COVID-19, demikian pendapat para ahli.
RRT menunggu hingga 9 Oktober 2020, untuk bergabung dengan COVAX, upaya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) senilai 225,9 triliun rupiah (18 miliar dolar A.S.) guna mengirimkan vaksin COVID-19 ke negara-negara berkembang. Keputusan itu diambil tiga minggu setelah tenggat waktu untuk bergabung dengan COVAX dan setelah rentetan berita negatif tentang penanganan wabah virus korona oleh RRT.
Para analis memandang keputusan Beijing sebagai “upaya pembenahan ulang citra Tiongkok — baik di dalam negeri maupun di dunia,” demikian yang dilaporkan majalah online The Diplomat. Yoshikazu Kato, seorang dosen tidak tetap di Asia Global Institute di University of Hong Kong, sependapat. “Tiongkok membutuhkan lebih banyak teman,” ungkap Kato kepada Bloomberg. “Itulah mengapa Tiongkok merasa perlu menyampaikan pesan yang lebih jelas untuk terlibat secara internasional.”
Langkah itu muncul setelah survei Pew Research Center terhadap lebih dari 14.000 orang di 14 negara mengungkapkan bahwa “pandangan negatif masyarakat di beberapa negara terhadap Tiongkok semakin dalam selama pandemi.”
Para pemimpin COVAX merasa gembira dengan keputusan RRT itu, mengatakan bahwa prospek penyediaan vaksin bahkan untuk sebagian kecil dari 1,4 miliar penduduk Tiongkok meningkatkan kekuatan negosiasi aliansi itu dengan produsen obat. Aliansi itu memiliki sembilan vaksin yang sedang dikembangkan, termasuk masing-masing satu vaksin dari RRT dan Hong Kong. Sembilan vaksin lainnya sedang dipertimbangkan.
Akan tetapi, vaksin-vaksin itu hanya mewakili sebagian kecil dari upaya global. Para peneliti sedang menguji 50 vaksinyang berada dalam tahap uji klinis pada manusia, dan setidaknya 87 vaksin praklinis sedang diuji pada hewan, demikian menurut surat kabar The New York Times.
Amerika Serikat memilih keluar dari aliansi WHO karena kekhawatiran bahwa RRT memengaruhi badan kesehatan itu secara tidak wajar dan bahwa WHO terlibat dalam kurangnya transparansi RRT selama tahap awal berjangkitnya wabah di Wuhan, Tiongkok.
Para pejabat penyakit menular mengatakan bahwa A.S. besar kemungkinan tidak akan menggunakan vaksin dari RRT karena kurangnya transparansi peraturan.
Sejarah memberikan alasan untuk tidak menggunakan vaksin buatan Tiongkok. Meskipun RRT merupakan salah satu produsen vaksin terbesar di dunia, sebagian besar produknya dibuat untuk penggunaan di dalam negeri. Itu karena pabrik-pabrik kecil yang mendominasi sektor farmasinya mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan peraturan internasional, demikian menurut analisis Rand Corp. pada Agustus 2020. Dari 5.300 hingga 7.000 produsen obat lokal di RRT, hanya 40 produsen obat yang memenuhi persyaratan manufaktur WHO untuk diseminasi ke lembaga internasional.
Kurangnya pengawasan juga memicu kontroversi. Sebuah produsen obat di Tiongkok didenda 18,48 triliun rupiah (1,3 miliar dolar A.S.) dan lisensinya dicabut pada Oktober 2018 karena mendistribusikan vaksin rabies yang cacat. Media pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa Changchun Changsheng Biotechnology menciptakan vaksin yang cacat fungsi dengan mencampurkan cairan dari batch yang berbeda dan terkadang kedaluwarsa sebelum memalsukan tanggal produksi, demikian menurut majalah Time. Regulator lain menemukan bahwa perusahaan yang sama telah mendistribusikan 500.000 dosis vaksin DPT (difteri, pertusis, dan tetanus) di bawah standar untuk manusia.
Dengan latar belakang itu, para ahli meragukan keakuratan ilmiah di balik klaim vaksin COVID-19 RRT. China National Biotec Group Co., misalnya, mengatakan bahwa pihaknya telah memvaksinasi ratusan ribu orang tanpa menunjukkan adanya efek samping yang merugikan.
“Pernyataan apa pun yang mengatakan bahwa Anda memvaksinasi lebih dari 100.000 orang dan tidak melihat adanya efek serius atau parah tidak mungkin benar adanya,” ungkap William Haseltine, mantan peneliti Harvard Medical School, kepada Bloomberg. “Jika mereka ingin vaksin mereka memperoleh kredibilitas internasional, mereka harus bersedia mengungkapkan lebih banyak informasi.”
Ketika persaingan untuk memproduksi vaksin semakin memanas, para pemimpin Indo-Pasifik mengantre untuk memesan pasokan vaksin. BBC melaporkan bahwa India menyelenggarakan uji coba untuk vaksin Rusia sembari mengembangkan tiga kandidat vaksinnya sendiri.
Jepang membuat perjanjian dengan raksasa farmasi Inggris AstraZeneca dan Pfizer Inc. yang berbasis di A.S. untuk memasok 120 juta dosis vaksin. Jepang juga sedang bernegosiasi dengan Moderna Inc., sebuah perusahaan A.S., untuk memasok 40 juta dosis tambahan. Reuters melaporkan bahwa Australia juga menjalin kesepakatan dengan AstraZeneca, dan Korea Selatan sedang mengkaji vaksin yang sama untuk memperoleh persetujuan jalur cepat.
Para ilmuwan di Duke-NUS Medical School Singapura sedang mengembangkan vaksin bersama dengan produsen obat A.S. Arcturus Therapeutics.
Sementara itu, Indonesia menjadi tempat pengujian vaksin Tiongkok. Sinovac Biotech Ltd. Tiongkok bekerja sama dengan Bio Farma Indonesia untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin virus korona. (Foto: Seorang pekerja memeriksa jarum suntik vaksin virus korona di lini produksi Sinovac di Beijing.)
Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte mengatakan bahwa vaksin Tiongkok dan Rusia akan diprioritaskan, menandakan berkembangnya persaingan di antara kedua negara itu.
Bloomberg melaporkan bahwa RRT menjalin hubungan pemasokan vaksin dengan 100 negara lewat menjanjikan prioritas pasokan, peralatan pengujian atau manufaktur, atau pinjaman untuk membeli vaksin. Diskusi itu menyertakan negara-negara Amerika Latin, tempat Rusia juga berupaya menembus pasar vaksin di kawasan itu.
Akan tetapi, Presiden Brasil Jair Bolsonaro baru-baru ini memveto kesepakatan untuk membeli 46 juta dosis vaksin Sinovac, dengan mengatakan bahwa dia tidak memercayai vaksin buatan Tiongkok.
