Pompeo mengakhiri tur Indo-Pasifik di Vietnam
Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo menyelesaikan tur Indo-Pasifik lima negara di Vietnam pada akhir Oktober 2020 dengan menyerukan persatuan regional untuk melawan semakin meningkatnya keagresifan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Pompeo mengunjungi Hanoi untuk merayakan 25 tahun hubungan A.S.-Vietnam. Seperti yang dilakukannya pada persinggahannya di India, Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia, Pompeo juga memperkuat dukungan untuk melawan agresi RRT.
“Kami sangat menghormati rakyat Vietnam dan kedaulatan negara Anda,” ungkap Pompeo kepada Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc.
Dalam komentar yang didengar oleh para jurnalis, tidak ada seorang pun dari kedua pejabat itu yang menyebut-nyebut nama Tiongkok, tetapi penggunaan kata “kedaulatan” oleh Pompeo dipandang sebagai referensi untuk penentangan terhadap perambahan RRT, khususnya di Indo-Pasifik.
“Kami berharap dapat terus bekerja bersama-sama untuk membangun hubungan kita dan membuat kawasan ini — di seluruh Asia Tenggara, Asia, dan Indo-Pasifik — aman dan damai serta sejahtera,” ungkap Pompeo.
Phuc mengatakan bahwa dia berupaya menjalin “kerja sama yang tulus” untuk mendukung kawasan yang damai. (Foto: Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo, kiri, dan Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh saling menyapa sebelum pertemuan di Hanoi, Vietnam, pada 30 Oktober 2020.)
Pemerintahan Presiden A.S. Donald Trump telah membuat konfrontasi terhadap Partai Komunis Tiongkok — termasuk atas penanganan Tiongkok terhadap pandemi virus korona, catatan hak asasi manusia Tiongkok, dan agresivitas Tiongkok terhadap negara-negara tetangga yang lebih kecil — sebagai prioritas kebijakan luar negeri.
Vietnam memiliki banyak kekhawatiran tentang kebijakan Tiongkok, mulai dari klaim teritorial dan maritim RRT di Laut Cina Selatan hingga aktivitas pembangunannya di sepanjang Sungai Mekong, jalur kehidupan regional bagi sebagian besar negara di Asia Tenggara.
“Amerika Serikat mendukung sekutu dan mitra Indo-Pasifik kami dalam melindungi hak kedaulatan mereka atas sumber daya lepas pantai di Laut Cina Selatan, sesuai dengan hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional,” ungkap Departemen Luar Negeri A.S. sebelum kedatangan Pompeo di Vietnam.
Tindakan RRT di Laut Cina Selatan, yang dilalui oleh sepertiga pengapalan global, telah menuai teguran dari A.S. dan menjadi pusat ketegangan bagi kawasan yang diklaim secara tumpang tindih oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
RRT telah mengabaikan putusan arbitrase yang dimenangkan oleh Filipina yang membatalkan sebagian besar klaimnya dan telah membangun pos-pos militer terluar di tujuh fitur buatan.
Pompeo tiba di Vietnam dari Indonesia, tempat dia memuji kepemimpinan Indonesia dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang menentang apa yang disebutnya sebagai klaim “melanggar hukum” RRT di Laut Cina Selatan dan mengecam Beijing atas perlakuannya terhadap kelompok minoritas agama, menyebutnya sebagai “ancaman paling parah bagi masa depan kebebasan beragama.”
