Indonesia mendorong reformasi pertahanan

Indonesia mendorong reformasi pertahanan

Tom Abke

Dalam upaya meningkatkan efisiensi sekaligus mencegah korupsi, Kementerian Pertahanan (Kemhan) Indonesia telah memulai “Peta Jalan Reformasi Birokrasi untuk tahun 2020-2024” sejalan dengan upaya reformasi yang lebih besar di seluruh jajaran pemerintahan Indonesia.

Untuk mencapai sasarannya, Kemhan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), demikian ungkap Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Indonesia, pada September 2020.

SAKIP berupaya untuk menciptakan “manajemen birokrasi kelembagaan yang ramping, tangkas, terintegrasi, dan berbasis elektronik” melalui evaluasi tahunan terhadap organisasi pemerintah, demikian menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB).

Donny mengatakan bahwa evaluasi SAKIP terbaru Kemhan menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di antara tahun 2018 dan 2019. “Efisiensi harus dimulai dengan meningkatkan pola penggunaan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil atau kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Kemhan menerima predikat B untuk keseluruhan kinerjanya dalam penerapan SAKIP yang menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan efisiensi anggaran. (Foto: Para pejabat pertahanan Indonesia membahas upaya reformasi pada September 2020.)

“Peta jalan ini menjadi pedoman bagi seluruh penanggung jawab program dan Kasatker/Kasubsatker dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan,” ungkap Donny seraya menambahkan efisiensi harus dibangun secara sistemik dan bukan melalui kebijakan yang bersifat sementara, seperti memodifikasi anggaran belanja di tengah tahun anggaran.

Menuju era digital merupakan bagian besar dari gerakan reformasi di Indonesia, demikian tulis tim peneliti dalam artikel untuk International Journal of Recent Technology and Engineering pada November 2019. Melalui Kemen PAN dan RB, Pemerintah Indonesia, yang menduduki peringkat ke-77 dari 119 negara dalam Indeks Daya Saing Bakat Global, memerintahkan seluruh lembaga negara untuk mengadopsi teknologi informasi guna meningkatkan kinerja. Dengan menerapkan sistem digital pada tahap perekrutan, pemerintah juga berharap dapat mencegah korupsi, demikian tulis tim peneliti dalam jurnal itu.

“Adanya transformasi digital diharapkan dapat mempersempit peluang terjadinya korupsi,” demikian ungkap siaran pers Kemen PAN dan RB pada 8 Oktober 2020.

Kemhan mendukung sepenuhnya upaya reformasi itu. “Kami menerapkan semua bentuk reformasi birokrasi untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan hasil penilaian kinerja,” ungkap Donny.

Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.

saham