Bangladesh bermitra dengan Jepang pada proyek pelabuhan laut dalam dan membatalkan proposal yang didanai RRT
Bangladesh berencana untuk mengembangkan pelabuhan laut dalam pertamanya sebagai bagian dari kemitraan publik-swasta dengan Jepang, menolak proposal yang sudah lama diajukan namun kontroversial untuk membangun pelabuhan di dekatnya yang didanai oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Pelabuhan baru di Matarbari di Teluk Benggala itu akan dibuka paling lambat pada tahun 2025, demikian yang diumumkan pejabat Bangladesh pada upacara penandatanganan kontrak dengan pejabat Jepang di Dhaka pada akhir September 2020.
“Proyek Pengembangan Pelabuhan Matarbari telah dilakukan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan guna membangun logistik maritim tangguh yang akan mendukung berkembangnya perdagangan ekspor dan impor Bangladesh dan untuk mengembangkan negara tersebut sebagai pusat konektivitas regional,” ungkap Menteri Negara Pengapalan Bangladesh Khalid Mahmud Chowdhury, demikian menurut surat kabar Dhaka Tribune.
Bangladesh menerima pinjaman hingga 2,65 miliar yen (25,4 juta dolar A.S.) untuk proyek itu dari Japan International Cooperation Agency (JICA), yang memberikan bantuan teknis dan bantuan lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang, demikian menurut berbagai laporan berita. Chowdhury mengatakan bahwa pelabuhan itu akan dibangun di sepanjang terusan yang dikembangkan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, proyek lain yang didukung JICA.
Para pejabat mengatakan bahwa proyek pelabuhan komersial itu, yang mencakup pembangunan jalan yang menghubungkan fasilitas itu dengan jalan raya nasional, merupakan perluasan dari konsep Sabuk Pertumbuhan Industri Teluk Benggala (Bay of Bengal Industrial Growth Belt), atau “Big-B”, yang diresmikan oleh pemimpin Bangladesh dan Jepang pada tahun 2014.
Pelabuhan laut dalam telah dipertimbangkan setidaknya sejak pertengahan tahun 2000-an untuk mengurangi kemacetan di berbagai pelabuhan di Chittagong, ditampilkan dalam foto, dan Mongla, demikian yang dilaporkan surat kabar India The Economic Times. Fasilitas-fasilitas itu memiliki terusan yang dangkal sehingga memaksa kapal besar untuk mentransfer kargo mereka ke kapal yang lebih kecil di berbagai pusat persinggahan kargo di Singapura dan Sri Lanka agar barang-barang itu dapat dikirim ke Bangladesh. Fasilitas Matarbari diharapkan dapat mempercepat pengiriman dan mengurangi biaya, sekaligus menciptakan pusat pengapalan yang melayani Bhutan, Nepal, dan negara bagian timur laut India.
Ketika mengumumkan kesepakatan dengan Jepang, Bangladesh menghentikan secara resmi rencana pembangunan pelabuhan laut dalam di Pulau Sonadia, sekitar 25 kilometer dari lokasi pelabuhan Matarbari di pantai tenggara negara itu. Proyek Sonadia, yang pertama kali diusulkan sekitar satu dekade lalu, dulunya direncanakan akan dibangun dan dibiayai oleh RRT, demikian yang dilaporkan The Economic Times. Akan tetapi, Bangladesh dan RRT tidak pernah meresmikan perjanjian itu dan studi lingkungan baru-baru ini menemukan bahwa proyek itu akan merusak keanekaragaman hayati.
Proposal Sonadia itu memperkuat kekhawatiran tentang motif RRT dan pengaruhnya yang berkembang secara perlahan-lahan di seluruh kawasan ini. Misalnya, pejabat India mengkhawatirkan bahwa Dhaka mungkin harus mentransfer pelabuhan atau infrastruktur lain ke RRT jika Bangladesh gagal membayar pinjaman Tiongkok, demikian menurut artikel pada Oktober 2020 di majalah online The Diplomat.
Skenario seperti itu terungkap pada akhir tahun 2017, ketika Sri Lanka dipaksa memberikan hak sewa selama 99 tahun kepada badan usaha milik negara Tiongkok untuk mengoperasikan Pelabuhan Hambantota setelah Sri Lanka gagal membayar pinjaman Tiongkok yang ditandatangani hanya 18 bulan sebelumnya.
Ketegangan di antara India dan RRT telah meningkat, memicu bentrokan militer di sepanjang perbatasan mereka yang disengketakan di Pegunungan Himalaya dan menambah kekhawatiran India tentang aktivitas RRT di Bangladesh, mengingat bahwa Teluk Benggala sangat penting bagi keamanan India.
“India tetap mengkhawatirkan setiap langkah Tiongkok untuk membangun aset strategis seperti pelabuhan dan bandara di lingkungan terdekatnya,” ungkap The Economic Times.
