• Home »
  • Cerita populer »
  • Warga Nepal memprotes perambahan Tiongkok di sepanjang perbatasan dengan Tibet yang dikuasai oleh RRT
Warga Nepal memprotes perambahan Tiongkok di sepanjang perbatasan dengan Tibet yang dikuasai oleh RRT

Warga Nepal memprotes perambahan Tiongkok di sepanjang perbatasan dengan Tibet yang dikuasai oleh RRT

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sekali lagi dituduh melanggar wilayah negara yang berdaulat, kali ini di pegunungan Nepal, perambahan terbaru dalam apa yang dilihat sebagai pola perampasan darat dan laut yang mengganggu di seluruh kawasan Indo-Pasifik.

Para pelajar dan aktivis melakukan protes di depan kedutaan RRT di Kathmandu pada akhir September 2020 atas pembangunan yang dilakukan Tiongkok di distrik Humla di sepanjang perbatasan utara Nepal dengan Tibet yang dikuasai oleh RRT. Para pengunjuk rasa membawa poster dan spanduk dengan slogan seperti “Kembali ke perbatasan Anda sendiri, Tiongkok!” demikian yang dilaporkan surat kabar India Deccan Herald.

Kru Tiongkok telah mendirikan 11 bangunan di bagian terpencil yang diklaim Nepal di distrik itu yang hanya ditempati oleh satu pondok 15 tahun lalu, demikian ungkap pejabat setempat kepada The Kathmandu Post, sebuah surat kabar berbahasa Inggris. Mereka mengatakan sebagian besar struktur itu dibangun oleh pasukan keamanan dan perbatasan Tiongkok, termasuk bangunan yang menampung personel keamanan.

Para pejabat Nepal mengunjungi lokasi di Pegunungan Himalaya itu beberapa hari sebelum berlangsungnya unjuk rasa dan disambut oleh tentara dan pejabat keamanan Tiongkok, yang mengklaim wilayah itu merupakan bagian dari RRT, demikian yang dilaporkan The Kathmandu Post.

Sengketa itu mungkin berpusat pada penanda perbatasan yang telah hilang selama bertahun-tahun sebelum ditemukan di bawah salju dan puing-puing pada September 2020. Setelah penanda itu ditemukan, pejabat distrik mengatakan bahwa mereka akan memeriksa ulang perbatasan itu untuk menentukan apakah bangunan baru itu berada di wilayah Nepal atau Tiongkok.

Kementerian Luar Negeri Nepal pada awalnya mengonfirmasi pernyataan kedutaan RRT di Kathmandu bahwa bangunan-bangunan itu berada di sisi perbatasan Tiongkok. Akan tetapi, Kongres Nepal menolak pernyataan itu, mengkritik Kementerian Luar Negeri Nepal karena tidak menunggu sampai inspektur perbatasan menerbitkan laporan akhir, demikian yang dilaporkan surat kabar The Times of India.

Dataran tinggi Tibet, ditampilkan dalam foto, yang kaya sumber daya merupakan gudang air tawar yang sangat besar dan sumber air bagi sebagian besar sungai terbesar di Asia, menjadikannya tempat dengan nilai strategis yang sangat besar. RRT telah menguasai Tibet, yang secara resmi merupakan “wilayah otonom,” sejak Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menginvasi wilayah itu pada tahun 1950-an.

Para ahli mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok memberlakukan kebijakan koersif dan represif pada warga Tibet — termasuk asimilasi budaya dan kerja paksa — seperti halnya dengan kelompok etnis lain di wilayah otonom RRT di Mongolia Dalam dan Xinjiang.

RRT berencana membelanjakan anggaran senilai 2,14 kuadriliun rupiah (146 miliar dolar A.S.) untuk perbaikan infrastruktur di Tibet, termasuk jalur kereta api dengan Nepal, yang menjadi lokasi penanaman investasi besar-besaran Tiongkok, demikian yang dilaporkan Reuters pada September 2020. Nepal dipandang sebagai benteng pertahanan di antara RRT dan India, yang menjadi tempat tinggal pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, di pengasingan sejak invasi Tiongkok ke Tibet.

Di tempat lain di Pegunungan Himalaya, RRT telah terlibat dalam sengketa membara dengan India atas perbatasan mereka, yang dikenal sebagai Garis Kontrol Aktual (Line of Actual Control – LAC). India telah mengajukan protes atas pembangunan jalan dan konstruksi Tiongkok lainnya di daerah itu, serta pelanggaran teritorial yang dilakukan oleh pasukan PLA. Ketegangan jangka panjang meluas menjadi bentrokan mematikan pada tahun 2020.

Teguran semacam itu atas intrusi Tiongkok telah diperkuat dalam beberapa bulan terakhir, terutama terkait dengan Laut Cina Selatan, ketika pelanggaran yang dilakukan oleh RRT mencakup pembangunan fitur artifisial untuk menampung instalasi militer.

Meskipun putusan mahkamah internasional pada tahun 2016 menolak klaimnya atas sebagian besar wilayah laut itu, RRT terus melanggar hukum maritim, termasuk dengan melanggar batas zona ekonomi eksklusif negara-negara pesisir lainnya.

saham