Taktik ‘perang hibrida’ RRT terungkap melalui kebocoran data besar-besaran

Taktik ‘perang hibrida’ RRT terungkap melalui kebocoran data besar-besaran

Sebuah perusahaan teknologi yang terkait dengan militer dan keamanan negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengumpulkan informasi pribadi terperinci mengenai sekitar 2,4 juta orang di seluruh dunia, termasuk komandan militer, pejabat pemerintah, politisi, dan pemimpin industri, demikian menurut investigasi yang dilakukan oleh konsorsium media internasional terhadap materi yang bocor itu pada pertengahan September 2020.

Perusahaan Tiongkok itu, Shenzhen Zhenhua Data Technology, mengumpulkan data dalam Database Informasi Penting Luar Negerinya (Overseas Key Information Database – OKIDB), termasuk informasi mengenai setidaknya 50.000 warga negara Amerika Serikat, seperti biografi dan catatan dinas personel militer A.S., 35.000 warga Australia, 10.000 warga India, dan 9.500 warga Inggris, serta laporan berita dan postingan media sosial, demikian menurut laporan di surat kabar Indian Express, Taiwan News, dan The Washington Post.

Catatan yang bocor itu juga mencakup rincian lebih dari 5.000 warga Kanada, 2.100 warga Indonesia, 1.400 warga Malaysia, dan 138 orang dari Papua Nugini, demikian menurut Australian Broadcasting Corp. (ABC).

“Kami tahu bahwa saat ini Partai Komunis Tiongkok berupaya untuk mempromosikan pengumpulan data massal, dengan maksud untuk mengembangkan kemampuan guna memproses dan menggunakannya di masa depan,” ungkap Samantha Hoffman, seorang peneliti di Pusat Kebijakan Siber Internasional Australian Strategic Policy Institute, kepada The Washington Post. “Kumpulan data ini membuktikan bahwa mereka menargetkan individu dan bahwa media sosial merupakan alat bantu penting.”

Situs web Zhenhua menggambarkan perusahaan tersebut sebagai pelopor dalam menggunakan big data untuk “perang hibrida,” yang didefinisikan sebagai perang nonmiliter yang dilakukan dengan cara politik, ekonomi, dan teknologi, tetapi klaim tersebut dihapus pada 9 September setelah munculnya laporan berita untuk pertama kalinya, demikian yang dilaporkan Indian Express. Zhenhua juga menghapus kalimat di situs webnya yang menyatakan bahwa media sosial dapat dijadikan senjata sebagai propaganda untuk melemahkan negara lain, demikian yang dilaporkan Yahoo! News.

Taiwan News melaporkan bahwa menurut para analis, Kementerian Keamanan Negara RRT dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) merupakan klien utama Zhenhua.

Seorang juru bicara Zhenhua membantah bahwa perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan pemerintah atau militer Tiongkok atau memiliki database 2 juta orang.

“Semua data kami merupakan data publik di internet. Kami tidak mengumpulkan data. Ini hanyalah integrasi data,” ungkap juru bicara itu, yang hanya menyebutkan nama belakangnya, Sun, demikian menurut surat kabar The Guardian. “Pelanggan kami adalah organisasi riset dan grup bisnis.”

Sebuah perusahaan konsultan keamanan siber Australia dan seorang peneliti independen memberi organisasi berita sebagian dari database yang dianalisis oleh perangkat lunak OKIDB.

“Negara-negara demokrasi liberal terbuka harus mempertimbangkan cara terbaik untuk menghadapi ancaman sangat nyata yang disajikan oleh pemantauan yang dilakukan Tiongkok terhadap individu dan institusi asing di luar batas hukum yang ditetapkan,” ungkap peneliti Christopher Balding kepada The Washington Post.

“Tiongkok dikenal sedang membangun negara otoriter pengawasan teknologi di dalam negeri,” ungkap Balding dan pendiri perusahaan konsultan itu, Robert Potter, dalam laporan tentang temuan mereka, demikian yang dilaporkan Taiwan News. Mereka mengatakan bahwa temuan itu merupakan “bukti langsung pertama” dari data yang dikumpulkan oleh RRT guna “memantau individu dan institusi asing untuk tujuan operasi intelijen dan pengaruh.”

Catatan tersebut mencakup informasi tentang para pemimpin terkemuka seperti Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Perdana Menteri India Narendra Modi serta keluarga mereka, selebriti, penjahat, dan anggota masyarakat, demikian menurut berbagai laporan berita.

“Tiongkok benar-benar membangun negara pengawasan besar-besaran baik secara domestik maupun internasional,” ungkap Balding kepada ABC.

Banyak negara meningkatkan upaya untuk melindungi informasi dan privasi warganya. India baru-baru ini melarang lebih dari 175 aplikasi seluler yang didanai Tiongkok, termasuk TikTok. Pemerintah A.S. meluncurkan prakarsa Jaringan Bersih (The Clean Network) pada Agustus 2020 untuk menjaga informasi sensitif dari aktor jahat, termasuk Partai Komunis Tiongkok (PKT). Lebih dari 30 negara dan wilayah telah bergabung dengan program ini, berkomitmen untuk menggunakan vendor tepercaya dalam jaringan mereka, demikian menurut Departemen Luar Negeri A.S.

“Amerika Serikat menyerukan kepada sekutu dan mitra kami di kalangan pemerintahan dan industri di seluruh dunia agar bergabung dengan meningkatnya upaya untuk mengamankan data kita dari negara pengawasan PKT dan entitas jahat lainnya,” ungkap Departemen Luar Negeri A.S.

saham