Menumbangkan Narasi Global

Menumbangkan Narasi Global

Alat Propaganda Partai Komunis Tiongkok Berusaha Menguasai Media Dunia

Staf FORUM

Dalam upayanya untuk mengendalikan alur cerita global, mesin propaganda Partai Komunis Tiongkok (PKT) beroperasi dengan kecepatan penuh.

Dalam dekade terakhir ini, PKT telah secara dramatis meningkatkan upayanya untuk secara sistematis mendapatkan kendali atas media dunia guna mengimplementasikan agendanya, yang berupaya untuk menginjak-injak demokrasi, kebebasan berbicara, dan hak asasi manusia secara global, demikian menurut para analis. Untuk menyebarkan pesan koersifnya, PKT menggunakan berbagai strategi dan taktik, mulai dari meningkatkan kapasitas penyiaran internasionalnya, melakukan kampanye iklan yang ekstensif di luar negeri, hingga menumbangkan saluran media asing.

Banyak pakar mengkhawatirkan bahwa skala, ruang lingkup, dan sifat keseluruhan strategi dan organisasi propaganda PKT dapat merongrong fondasi pemerintahan sipil di seluruh dunia. “Meskipun beberapa aspek dari upaya [negara berpartai tunggal Tiongkok] sejalan dengan diplomasi publik tradisional, banyak aspek lainnya yang bersifat terselubung, memaksa, dan berpotensi korup,” demikian menurut “Beijing’s Global Megaphone” (Megafon Global), sebuah laporan yang diterbitkan pada Desember 2019 oleh Freedom House, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didanai oleh Kongres A.S. 

Para pengunjuk rasa di Hong Kong berjalan menginjak foto-foto Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping pada 1 Oktober 2019. THE ASSOCIATED PRESS

“PKT dan proksinya tidak menunjukkan keraguan dalam mengerahkan keunggulan ekonomi untuk menetralisasi dan membungkam pelaporan kritis — tidak hanya pada peristiwa di Tiongkok, tetapi juga pada keterlibatan Tiongkok di luar negeri. Ada banyak bukti bahwa RRT telah menggunakan propaganda dan disinformasi untuk memengaruhi pemilih di negara-negara demokrasi. Sementara itu, banyak dari taktik yang sama diterapkan di berbagai sektor di luar ruang lingkup laporan ini, seperti pendidikan, seni, sastra, dan industri hiburan,” tulis Sarah Cook, analis riset senior Freedom House, dalam laporan tersebut. 

Dengan menyusupi organisasi media asing, PKT merusak jurnalisme yang sah, yang berfungsi sebagai sarana saling kontrol satu sama lainnya terhadap basis kekuasaan berbagai negara di seluruh dunia, demikian pendapat para ahli. “Apa yang dipertaruhkan bukan hanya otoritas Tiongkok yang mencoba menyebarkan propaganda mereka sendiri … yang dipertaruhkan adalah jurnalisme seperti yang kita ketahui,” ungkap Cedric Alviani, direktur Biro Asia Timur Reporters Without Borders, kepada majalah Time pada Maret 2019.

PKT tidak hanya membatasi kebebasan pers di Tiongkok tetapi juga menindas jurnalis di luar negeri dengan menggunakan taktik yang mirip dengan yang digunakan partai itu di dalam negeri untuk membungkam perbedaan pendapat, termasuk “melakukan pemerasan, intimidasi, dan pelecehan dalam skala besar,” demikian menurut “China’s Pursuit of a New World Media Order” (Upaya Mewujudkan Tatanan Media Dunia Baru Tiongkok), laporan yang diterbitkan oleh Reporters Without Borders pada tahun 2019. Misalnya, “Duta Besar Tiongkok memperluas peran mereka di luar peran diplomatik reguler. Mereka menyerang reputasi jurnalis setiap kali mereka menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan propaganda Tiongkok,” ungkap Alviani kepada Time.

“Ada batasan terhadap efektivitas kampanye [PKT] saat ini, tetapi strategi yang diupayakan memiliki implikasi jangka panjang, terutama karena PKT dan afiliasi internasionalnya mendapatkan pengaruh yang lebih besar atas bagian-bagian penting dari infrastruktur informasi di negara-negara berkembang,” demikian kesimpulan Cook dalam laporan Freedom House. “Potensi dampak praktik-praktik Beijing di masa mendatang tidak boleh diremehkan.”

Membangun Jaringan Pengaruh

Bagaimana PKT dan berbagai entitas terkait pemerintah Tiongkok sampai ke titik ini? Ketika para pemimpin dunia sebagian besar berfokus pada keamanan dan ancaman ekonomi di Timur Tengah, PKT terus membangun jaringan pengaruhnya di tempat lain. Pada tahun 2002, PKT merevisi doktrin Tentara Pembebasan Rakyat untuk memasukkan penggunaan perang media guna memengaruhi pemerintah dan penduduk asing agar memandang partai itu secara positif, demikian menurut surat kabar The Guardian. Sejak itu, negara berpartai tunggal Tiongkok telah menggunakan internet sebagai medan perang sebagai pengakuan bahwa siapa pun yang mengontrol informasi, dan saluran tempat mengalirnya informasi, akan memenangkan perang ideologis. 

Untuk melawan perang operasi informasi ini, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengucurkan banyak anggaran. Rezim itu membelanjakan antara 104,4 triliun rupiah (7 miliar dolar A.S.) hingga 149,2 triliun rupiah (10 miliar dolar A.S.) pada tahun 2015 saja untuk memperkuat jangkauan media globalnya, demikian yang dilaporkan The Guardian. Pemerintah Tiongkok membayar sebagian besar upaya ini melalui pajak propaganda yang diberlakukan pada bisnis publik, demikian menurut Anne-Marie Brady, profesor ilmu politik di University of Canterbury, Selandia Baru. Munculnya media sosial selama dekade terakhir ini telah membantu ekspansionisme media PKT dengan mengaburkan kesadaran akan keluasan dan kedalaman investasi keuangan PKT dalam infrastruktur media global.

Selain uang, tiga taktik utama membuat strategi PKT efektif. Pertama, negara berpartai tunggal Tiongkok berfokus pada jangka panjang, yang menurut para ahli adalah satu-satunya cara untuk mengikis basis ideologis masyarakat. Negara lain pada umumnya menuntut kemenangan dan efek segera dalam jangka pendek, yang tidak mengubah perilaku secara permanen. PKT memahami bahwa perubahan perilaku berkelanjutan adalah proses yang lambat dan metodis yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Banyak militer dan negara dunia pertama tidak memahami kebutuhan ini. Merekalah yang sering kali tidak memiliki kesabaran atau kemampuan politik untuk menerapkan strategi jangka panjang semacam itu, demikian menurut pengamatan para ahli. 

Demonstran mengenakan kostum beruang dan memajang spanduk yang berisi hinaan terhadap Sekretaris Jenderal Xi Jinping selama unjuk rasa terkait virus korona pada 27 Maret 2020, di Brasil. REUTERS

Kedua, PKT menggunakan setiap badan usaha milik negara (BUMN) di setiap negara tempat pihaknya beroperasi sebagai aset untuk mengumpulkan, mendistribusikan, memengaruhi, atau mendanai propaganda partai. Dengan cara ini, PKT “meminjam perahu” di luar negeri dan mengirimkan media berita itu untuk mewakilinya menyebarkan propagandanya. Perusahaan radio milik negara yang dikendalikan oleh PKT memperkenalkan strateginya jie chuan chu hai, atau “meminjam perahu untuk pergi ke samudra,” guna mengupayakan kendali finansial atas stasiun radio asing dan konten pemrograman mereka. Perusahaan yang dikendalikan PKT juga menggunakan hukum dan kebebasan negara tuan rumah untuk melawan mereka, taktik lain yang pada umumnya tidak ingin atau cenderung dimanfaatkan oleh negara-negara demokratis. 

Ketiga, PKT mendorong ideologi terpusatnya ke setiap simpul yang dapat menyebarkan informasi. Tidak ada birokrasi, tidak perlu izin, dan tidak ada penghalang hukum, asalkan sebuah entitas menyebarkan pesan-pesan yang diinginkan oleh PKT. 

Penetrasi Global

Tingkat pengaruh dan propaganda PKT berada pada proporsi global. PKT dan RRT telah menginvestasikan sebanyak 19,4 triliun rupiah (1,3 miliar dolar A.S.) setiap tahun untuk meningkatkan jejak media Tiongkok. Dengan dana semacam itu, saluran TV dan radio yang dikelola pemerintah Tiongkok telah memperluas jangkauan internasional mereka secara signifikan. China Global Television Network terlihat di 140 negara, demikian menurut laporan Reporters Without Borders pada tahun 2019. Jaringan itu juga mengoperasikan pusat produksi propaganda di London, Washington, D.C., dan Nairobi, Kenya, untuk menyebarkan pengaruh PKT ke seluruh Eropa, Afrika, dan Amerika Serikat, demikian menurut laporan itu. 

PKT juga menggunakan dana semacam itu untuk membeli stasiun radio global. Reuters melaporkan bahwa China Radio International (CRI) yang dikelola pemerintah Tiongkok, yang mengudara dalam 65 bahasa, mengoperasikan lebih dari 70 stasiun dari Finlandia dan Nepal hingga Australia dan A.S. CRI juga sepenuhnya memiliki Guoguang Century Media Consultancy, yang kemudian memegang 60% saham di tiga anak perusahaan: GBTimes, Global CAMG Media Group, dan G&E Studio Inc., demikian menurut Reuters. Global CAMG Media Group, misalnya, mengoperasikan 70 stasiun radio asing, demikian menurut Reporters Without Borders; 11 stasiun berada di Australia, demikian yang dilaporkan The Guardian. Pemerintah negara tuan rumah sebagian besar telah mengizinkan RRT untuk membeli dan menyewa stasiun radio AM secara bebas. Stasiun radio WCRW AM yang 60% sahamnya dimiliki Beijing, misalnya, mengudara di Washington, D.C., ibu kota A.S., demikian menurut Reuters. Dari Meksiko, XEWW AM menyiarkan propaganda RRT ke California Selatan, demikian menurut insideradio.com. 

PKT juga mengelola portofolio media cetak yang tangguh. People’s Daily, corong resmi partai dan surat kabar terbesar negara itu, memiliki oplah 3 juta eksemplar. Anak cabangnya Global Times, sebuah tabloid ultra-nasionalis yang dikelola negara memiliki oplah sebanyak 1 juta eksemplar. Versi bahasa Inggrisnya, yang diluncurkan pada tahun 2009, memiliki oplah 100.000 eksemplar. Situs webnya, yang diproduksi dalam 10 bahasa, mengklaim mendapatkan 15 juta kunjungan setiap hari. Diterbitkan hanya dalam bahasa Inggris, China Daily, yang merupakan anak perusahaan dan cabang propaganda yang dimiliki sepenuhnya oleh PKT, menargetkan warga non-Tiongkok, warga Tiongkok yang berbahasa Inggris, dan diaspora. Surat kabar itu mengklaim memiliki oplah 900.000 eksemplar dan total 150 juta pembaca untuk gabungan versi cetak dan onlinenya. China Daily menghabiskan lebih dari 298,4 miliar rupiah (20 juta dolar A.S.) untuk melakukan operasi pengaruh di A.S. saja antara tahun 2017 hingga 2019, demikian menurut artikel di surat kabar Human Events pada Juni 2019. PKT telah menandatangani kesepakatan dengan setidaknya 30 surat kabar asing dan A.S. untuk memuat “China Watch,” sebuah sisipan propaganda empat hingga delapan halaman, yang diperkirakan memiliki oplah 5 juta eksemplar. 

Pengunjuk rasa memajang spanduk yang mengkritik para pemimpin Partai Komunis Tiongkok termasuk Sekretaris Jenderal Xi Jinping sebagai protes atas usulan amandemen undang-undang ekstradisi di Hong Kong pada Juni 2019. REUTERS

PKT juga memperoleh saham dalam jumlah besar pada berbagai surat kabar di seluruh dunia dan terus menyensor konten mereka dengan cara yang penuh tipu muslihat. Contohnya adalah berbagai perusahaan yang terkait dengan Beijing memegang 20% saham di grup media terbesar kedua di Afrika Selatan, Independent Media. Ketika seorang jurnalis dan kolumnis Afrika Selatan menulis artikel untuk Independent Online pada tahun 2018 yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia oleh PKT terhadap warga minoritas Muslim Uighur, kolom sindikasinya “At the World’s End” dibatalkan, demikian menurut Reporters Without Borders. 

Sementara itu, Xinhua, kantor berita milik pemerintah PKT, telah mendirikan 162 biro asing per tahun 2017 dan diproyeksikan memiliki setidaknya 220 biro paling lambat pada tahun 2020, demikian menurut laporan Departemen Pertahanan A.S. pada tahun 2018, “Assessment on U.S. Defense Implications of China’s Expanding Global Acces” (Penilaian Implikasi Pertahanan A.S. terhadap Meluasnya Akses Global Tiongkok).

PKT juga berusaha untuk membuat media yang dikendalikan negaranya tampak sah. Di Thailand, Xinhua menandatangani nota kesepahaman dengan Matichon Group, perusahaan induk surat kabar Khaosod Thailand, untuk memungkinkan Khaosod memublikasikan berita terbaru Xinhua tanpa biaya, demikian yang diungkapkan majalah Foreign Policy dalam laporan pada tahun 2019. Ini memungkinkan propaganda Xinhua menjangkau 13 juta pengikut Facebook dan 900.000 pembaca harian Khaosod dengan kedok surat kabar yang sah. Pemimpin redaksi Khaosod English berfungsi sebagai penghubung untuk kesepakatan itu dan juga merupakan kontributor sisipan “China Watch.” Xinhua juga menyebarkan kontennya melalui perjanjian serupa dengan Vientiane Times Laos, Khmer Times dan Cambodia Daily Kamboja, serta Manila Bulletin Filipina. 

Memanfaatkan Persenjataan Media

Setelah memperoleh rangkaian persenjataan medianya, PKT dengan licik memanfaatkan persenjataannya. Selama lima tahun terakhir ini, misalnya, PKT telah memperoleh kendali berpengaruh atas empat media berita asing di Kamboja: Surat kabar Fresh News, People’s Daily dan Phnom Penh Post serta NICE TV, demikian menurut laporan Reporters Without Borders. Dengan bantuan Beijing, Perdana Menteri Hun Sen memenangkan pemilihan parlemen Kamboja pada tahun 2018. Pemerintah Kamboja kemudian menangkap, membunuh, atau mengusir semua jurnalis, termasuk jurnalis Voice of America dan Radio Free Asia, serta pengawas hak asasi manusia yang berbicara menentang pemerintah, dan siapa pun yang menyoroti perampasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok atas Sihanoukville atau perjanjian rahasianya untuk membangun dan menggunakan Pangkalan Angkatan Laut Ream di provinsi itu, sebuah langkah yang akan melanggar Konstitusi Kamboja, demikian yang dilaporkan surat kabar The Wall Street Journal. Penggunaan media berita asing oleh PKT memengaruhi politik Kamboja secara eksternal hingga merugikan rakyatnya.

PKT juga menggunakan persenjataan medianya untuk mengontrol narasi lingkungan. RRT adalah penghasil gas rumah kaca dan konsumen batu bara terbesar di dunia, seperti yang didokumentasikan oleh situs web Climate Action Tracker, tetapi berbagai platform medianya mempromosikan propaganda tentang apa yang disebut RRT sebagai kota hutan hijau dan aktivitas lainnya yang seharusnya bersifat ramah lingkungan. RRT terlibat dalam beberapa kerusakan lingkungan terburuk Indo-Pasifik di kawasan Mekong, tempat pembangunan bendungannya di sepanjang sungai besar itu menghancurkan seluruh ekosistem dan mata pencaharian masyarakat serta menantang kedaulatan negara-negara Mekong, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Brahma Chellaney, seorang profesor studi strategis di Center for Policy Research yang berbasis di New Delhi, dalam artikel di surat kabar Taipei Times pada tahun 2019. Bendungan ini akan membuat negara-negara di sepanjang Sungai Mekong berada di bawah kekuasaan RRT dan partai komunisnya yang berkuasa, yang secara efektif akan mengontrol aliran sungai itu. RRT berpotensi melanggar kedaulatan negara-negara Mekong dengan setiap bendungan yang diyakinkan oleh Tiongkok kepada negara-negara ini untuk dibiarkan dibangun oleh RRT, semuanya didukung oleh mesin propaganda PKT.

Pasukan 50 Sen merupakan alat bantu propaganda lain yang digunakan PKT untuk memengaruhi pengikut online. Pada tahun 2004, negara berpartai tunggal Tiongkok meluncurkan Pasukan 50 Sen, juga disebut Partai 50 Sen, yang terdiri dari sekitar 2 juta orang yang digunakan untuk mengganggu mobilisasi dan aksi kolektif, menggagalkan dan mencairkan kritik, dan mempromosikan narasi positif PKT secara online. Meskipun sebagian besar digunakan dalam platform domestik RRT untuk mengontrol dan memantau rakyat negara itu, pemerintah Tiongkok juga menggunakan penyebar pesan provokatif online ini untuk mendukung upaya propaganda yang menargetkan dunia luar. Selama Olimpiade Beijing 2008, operator PKT secara virtual menyerang atlet asing yang mengalahkan pesaing dari Tiongkok. PKT juga mengerahkan para penyebar pesan provokatif itu untuk menyebarkan agendanya selama pemilu Taiwan 2020 dan unjuk rasa di Hong Kong serta untuk menutupi pelanggaran di kamp “pendidikan ulang” Uighur dan operasi pengambilan organ, demikian menurut berbagai laporan media. Para ahli menjelaskan bahwa ketakutan terbesar negara berpartai tunggal Tiongkok adalah aksi kolektif domestik dan global serta mobilisasi gerakan atau ide yang berlawanan dengan PKT. 

Petugas pemadam kebakaran berdiri di luar kantor lembaga berita Xinhua, yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok, setelah jendela lembaga berita itu dihancurkan oleh pengunjuk rasa di Hong Kong pada November 2019. THE ASSOCIATED PRESS

Untuk alasan ini, banyak propaganda PKT menargetkan pemirsa asing Tiongkok dan non-Tiongkok perantauan. Selama bertahun-tahun, PKT juga telah menerapkan pengaruh politik untuk mengontrol konten media asing bahkan di A.S. Misalnya, pada tahun 2013 Bloomberg News menghentikan penyelidikan terhadap akumulasi kekayaan anggota elit PKT karena para eksekutifnya takut akan adanya konsekuensi dari pemerintah Tiongkok, demikian yang dilaporkan NPR. Bloomberg khawatir bahwa pihaknya akan kehilangan akses ke Tiongkok setelah reporter investigasi dan istrinya menerima ancaman pembunuhan. “Hal itu pastinya akan, tahu kan, mengundang Partai Komunis untuk, tahu kan, benar-benar menutup kami dan mengusir kami keluar dari negara itu,” ungkap pemimpin redaksi pendiri Bloomberg, Matthew Winkler, pada Oktober 2013, demikian menurut NPR. “Jadi, saya tidak melihatnya sebagai kisah yang bisa dibenarkan,” mengacu pada karya investigasi itu.

Ketakutan Bloomberg terbukti dapat dibenarkan mengingat tekanan terus-menerus dari PKT untuk mengontrol saluran media asing. Misalnya, PKT mengusir jurnalis surat kabar The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, majalah Time, dan Voice of America dari Tiongkok pada Maret 2020 karena dituduh meliput berita yang bersifat kritis terhadap partai itu. 

Sering kali kampanye propaganda PKT menjadi bumerang, sebagian besar karena “keagresifan diplomatiknya.” Tuntutannya untuk kesetiaan mutlak kepada partai menyinggung warga dari negara lain. Misalnya, video musik yang dimaksudkan menyoroti upaya RRT untuk membantu Filipina selama pandemi virus korona malah memicu kemarahan yang meluas karena banyak orang Filipina menafsirkannya sebagai “upaya terselubung oleh Beijing untuk menegaskan kembali klaimnya atas seluruh Laut Cina Selatan,” sebagaimana yang dilaporkan surat kabar The Straits Times. Video musik tersebut muncul beberapa hari setelah Filipina mengajukan protes diplomatik terhadap RRT karena membuat dua distrik baru yang tidak diakui secara internasional untuk mengelola kepulauan di Laut Cina Selatan, termasuk bentangan yang diklaim Filipina. 

 “Meskipun melibatkan setiap pihak dalam perang naratif berskala penuh dapat memperkuat nasionalisme Tiongkok di dalam negeri, keagresifan itu berlawanan dengan citra ‘kekuatan besar yang bertanggung jawab’ yang coba digambarkan oleh Tiongkok dan merongrong visi Xi untuk ‘membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia,’” tulis jurnalis Jo Kim dalam komentar yang diterbitkan pada akhir April 2020 di surat kabar The Japan Times.

Seorang perempuan berjalan melewati poster propaganda dengan kata “pakai” di luar kediaman di Beijing pada Maret 2020. Propaganda Partai Komunis Tiongkok menembus semua aspek masyarakat Tiongkok. THE ASSOCIATED PRESS

Langkah Penanggulangan yang Sedang Dikembangkan 

Untuk memanipulasi pemirsa asing guna memastikan keabadian PKT, negara berpartai tunggal Tiongkok melakukan berbagai pendekatan yaitu merekrut dan melatih jurnalis asing, membeli saluran media, menyewa waktu tayang mayoritas, dan memegang sejumlah saham berpengaruh di berbagai saluran media. Pada intinya, PKT menyebarkan propagandanya di saluran mana pun yang bersedia mengambil uangnya. 

Para pemimpin dunia semakin prihatin dengan aktivitas PKT yang tidak hanya menyebarkan propagandanya secara global tetapi juga mengeksploitasi celah dalam sistem demokrasi, memecah belah pemerintah, dan menggunakan undang-undang, birokrasi, kebijakan, dan kebebasan berbicara negara tuan rumah untuk melawan kepentingan negara tuan rumah. Di semakin banyak negara, aktor pemerintah, militer, dan masyarakat sipil menyadari aktivitas PKT untuk memperdalam pengaruh asingnya dalam upayanya untuk meraih dominasi global dan hegemoni regional. Akibatnya, mereka mencari cara untuk melindungi kebebasan media dan struktur demokrasi dari pengaruh merugikan mesin propaganda PKT, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menerapkannya. 

“Upaya mereka untuk mengidentifikasi kebijakan dan undang-undang guna meningkatkan transparansi dan membatasi kepemilikan silang, menghukum tindakan koersif dan korup yang dilakukan oleh pejabat Tiongkok, dan melindungi media independen dari ancaman terhadap keberlanjutan finansial mereka tidak hanya akan mengatasi perambahan Beijing, tetapi juga memperkuat lembaga demokrasi dan media independen terhadap ancaman domestik dan internasional lainnya,” demikian menurut Freedom House. “Tindakan semacam itu mungkin memerlukan kemauan politik yang besar, karena langkah-langkah tertentu yang dirancang untuk menegakkan kebebasan media dan persaingan yang adil dalam jangka panjang akan ditentang oleh Beijing dan dapat menghambat investasi Tiongkok dalam jangka pendek. Tetapi semakin jelas bahwa membiarkan dimensi otoriter kampanye media pengaruh PKT untuk meluas dengan tidak terkendali menimbulkan dampak negatif.”  


Rekomendasi Kebijakan untuk Melawan Mesin Propaganda PKT

Pembuat kebijakan di negara-negara demokratis harus membantu melawan dampak negatif kampanye pengaruh media asing Partai Komunis Tiongkok (PKT). Menurut lembaga swadaya masyarakat Freedom House, mereka dapat:

  • Meningkatkan transparansi. Pemerintah harus mengadopsi atau menegakkan kebijakan yang meningkatkan informasi yang tersedia untuk umum tentang aktivitas pengaruh media Tiongkok di negara mereka. Ini dapat mencakup persyaratan pelaporan bagi pengeluaran saluran media untuk advertorial berbayar, struktur kepemilikan, dan hubungan ekonomi lainnya dengan aktor negara Tiongkok.
  • Menerapkan hukuman bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Tiongkok. Ketika diplomat dan agen keamanan Tiongkok melangkahi batas mereka dan berupaya mengganggu pelaporan media di negara lain, pemerintah tuan rumah harus memprotes dengan keras, memperingatkan bahwa perilaku seperti itu dapat melanggar protokol diplomatik. Jika tindakan yang dipertanyakan itu diulangi atau sangat mengerikan, pemerintah tuan rumah harus mempertimbangkan untuk memersonanongratakan si pelanggar.
  • Mengkaji penyensoran dan pengawasan internasional yang dilakukan oleh perusahaan milik RRT. Anggota parlemen di negara demokrasi harus mengadakan audiensi untuk lebih memahami ruang lingkup, sifat, dan dampak dari penyensoran dan pengawasan yang dipolitisasi pada platform WeChat Tencent, TikTok ByteDance, dan browser ponsel buatan Tiongkok, kemudian mencari jalan untuk menekan perusahaan yang bersangkutan guna menegakkan hak-hak pengguna untuk mendapatkan kebebasan berekspresi dan privasi. Politisi yang memilih untuk menggunakan WeChat, TikTok, atau platform lain yang dimiliki atau dikendalikan pemerintah Tiongkok untuk berkomunikasi dengan konstituen harus memantau pengiriman pesan dengan cermat guna mendeteksi manipulasi apa pun, mendaftarkan akun mereka dengan nomor telepon internasional jika memungkinkan, dan menerbitkan ulang pesan di platform media sosial internasional paralel.
  • Memperketat dan menegakkan peraturan penyiaran. Regulator media harus merevisi atau lebih menegakkan aturan penyiaran mereka untuk mengekang praktik-praktik penyelewengan yang dilakukan oleh media pemerintah dan perusahaan yang terkait dengan Republik Rakyat Tiongkok, seperti penyiaran pengakuan paksa oleh tahanan nurani atau manipulasi infrastruktur distribusi media yang saham kepemilikan perusahaannya telah diakuisisi. Badan pengatur harus melakukan penyelidikan terhadap potensi pelanggaran dan memberlakukan ketentuan pada pembelian dan merger untuk mengatasi konflik kepentingan.
  • Mendukung media independen berbahasa Mandarin. Pemberi dana pengembangan media harus memastikan bahwa saluran pengasingan dan diaspora disertakan dalam proyek yang menawarkan pendanaan, pelatihan, dan peluang bantuan lainnya untuk media berbahasa Mandarin. Pemerintah harus secara proaktif terlibat dengan saluran tersebut, memberikan wawancara dan mengeksplorasi potensi kemitraan lainnya, sembari melawan tekanan dari diplomat Tiongkok untuk meminggirkan mereka. Pemberi dana harus memberikan dukungan teknis dan keuangan untuk memperkuat keamanan siber di antara berbagai saluran independen berbahasa Mandarin.
  • Mendiskusikan tanggapan dengan rekan-rekan demokratis. Diplomat, regulator media, anggota parlemen, dan pihak lainnya harus secara teratur membahas taktik pengaruh media asing PKT dan tanggapan praktik terbaik sebagai bagian dari agenda pertemuan bilateral dan multilateral di antara pemerintah demokratis. Semakin banyak pemerintah dan aktor lain yang terlibat dalam inisiatif untuk mengurangi masalah itu, dan ini besar kemungkinan akan menghasilkan pelajaran baru dan alat bantu yang lebih efektif. Pembagian pengetahuan yang dihasilkan secara terorganisir akan memperbesar dampaknya dan mendorong pengadopsian praktik-praktik yang sesuai dengan tujuan dan konsisten dengan nilai-nilai demokrasi.
saham