• Home »
  • Cerita populer »
  • Terpilihnya pejabat RRT di mahkamah internasional memicu kekhawatiran atas penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan
Terpilihnya pejabat RRT di mahkamah internasional memicu kekhawatiran atas penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan

Terpilihnya pejabat RRT di mahkamah internasional memicu kekhawatiran atas penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan

Staf FORUM

Terpilihnya duta besar Tiongkok untuk Hungaria di Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal for the Law of the Sea – ITLOS) merupakan contoh kampanye yang ditargetkan oleh RRT untuk meningkatkan pengaruh mereka pada sistem berbasis aturan internasional melalui organisasi terkait, seperti pengadilan ini.

Total 168 negara yang menandatangani Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) memilih enam hakim baru, termasuk pejabat Tiongkok Duan Jeilong, untuk ITLOS pada akhir Agustus 2020.

Para pengamat meragukan bahwa Duan, dalam kapasitasnya sebagai direktur jenderal perjanjian dan departemen hukum Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT), mampu menjadi arbiter netral dalam masyarakat internasional. Lima hakim lainnya, yang akan menjabat dalam masa jabatan sembilan tahun, berasal dari Kamerun, Cile, Italia, Malta, dan Ukraina. Secara keseluruhan, ada 21 hakim di panel itu.

“Memilih pejabat RRT untuk badan ini seperti merekrut pelaku pembakaran untuk membantu menjalankan dinas pemadam kebakaran,” ungkap David Stilwell, asisten menteri luar negeri A.S. untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, dalam forum sebelumnya pada bulan Agustus di Center for Strategic and International Studies (CSIS). A.S. bukan penanda tangan maupun negara anggota UNCLOS.

Pada tahun 2016, mahkamah UNCLOS terpisah menolak klaim RRT atas hampir 90% wilayah Laut Cina Selatan dan menetapkan bahwa klaim itu tidak memiliki dasar hukum. RRT telah menolak untuk menerima atau mematuhi putusan mahkamah itu sehingga memicu kecemasan banyak negara di Asia Tenggara dan sekitarnya, mulai dari negara penggugat, Filipina, hingga Australia, Kanada, dan Jepang. (Foto: Kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok berpatroli melewati perahu nelayan Filipina di Scarborough Shoal yang disengketakan pada April 2017.)

Setidaknya ada empat mahkamah tempat sengketa UNCLOS dapat diselesaikan.

Mengikuti jejak Filipina, pemerintah Vietnam telah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Beijing atas Laut Cina Selatan. Pada Mei 2020, Hanoi mencalonkan empat arbiter dan empat konsiliator, menandakan bahwa pihaknya dapat segera mengajukan kasus itu ke mahkamah arbitrase, demikian menurut berbagai laporan berita.

Mengingat adanya hakim baru dari RRT itu, para pengamat berspekulasi bahwa Vietnam, sama seperti Filipina, tidak akan menggunakan ITLOS untuk menegakkan klaimnya.

Melalui manipulasi persyaratan pencalonan berdasarkan wilayah geografis, RRT telah memastikan bahwa seorang hakim Tiongkok selalu menjabat di ITLOS sejak mahkamah itu didirikan pada tahun 1996.

“Pola panjang pencalonan Tiongkok yang tidak terbantahkan ke mahkamah itu berkontribusi pada keberanian Beijing untuk mengabaikan supremasi hukum — termasuk di Laut Cina Selatan,” ungkap Jonathan Odom, seorang pengacara dan cendekiawan militer Angkatan Laut A.S., dalam Lawfare, blog yang didedikasikan untuk masalah keamanan, edisi 10 Agustus 2020.

“Setelah mendalami sejarah alokasi kursi regional ITLOS dan nominasi Tiongkok yang tidak terbantahkan, saya berpendapat bahwa hasil bersih Beijing dari ‘kursi Tiongkok’ de facto ini di ITLOS berpotensi memicu rasa pemberian hak dan impunitas untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan UNCLOS dan supremasi hukum,” tulis Odom. “Memberikan penghargaan kepada Tiongkok atas petualangannya dan meratifikasi klaim maritimnya yang absurd merupakan gagasan yang sangat buruk.”

Sejak didirikan, ITLOS telah menangani 28 kasus yang berkaitan dengan pelepasan segera kapal dan awak kapal, yurisdiksi negara pesisir di zona maritim, kebebasan navigasi, pengejaran darurat, lingkungan laut, bendera kemudahan, dan konservasi persediaan ikan, demikian menurut surat kabar South China Morning Post.

Arti penting pemilihan hakim di ITLOS itu dilemahkan oleh fakta bahwa berbagai negara dapat memilih dari banyak mahkamah UNCLOS untuk menegakkan klaim di Laut Cina Selatan dan di tempat lain, demikian ungkap para analis.

“Secara individu dan kolektif, 168 negara anggota itu memiliki kewajiban untuk menjalankan peran mereka dengan adil guna menegakkan prinsip dan institusi tatanan berbasis aturan internasional yang tercermin dalam perjanjian itu,” tulis Odom di Lawfare.

Dan untuk A.S.:  “Di lain waktu saat kapal-kapal Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok melakukan manuver berbahaya terhadap anjungan minyak di lepas pantai Vietnam atau armada kapal penangkap ikan Tiongkok muncul di perairan Indonesia, Amerika Serikat besar kemungkinan akan angkat bicara dengan lebih tegas untuk mencela tindakan ilegal itu,” ungkap Greg Poling, peneliti senior untuk Asia Tenggara dan direktur Asia Maritime Transparency Initiative di CSIS, kepada CNBC pada Agustus 2020.

“Dan itu akan memiliki efek yang lebih besar secara proporsional pada reputasi internasional Tiongkok.”

saham