Penindasan RRT terhadap pengajaran bahasa Mongolia memicu protes dan penentangan

Ribuan orang di wilayah etnis Mongolia di Tiongkok utara telah memprotes kebijakan baru Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk menggantikan pengajaran bahasa Mongolia di sekolah dengan bahasa Mandarin.

“Kami warga Mongolia juga merupakan ras yang hebat,” ungkap Dagula, ibu dua anak berusia 39 tahun, kepada surat kabar The New York Times dari rumahnya di kota Xilinhot di Mongolia Dalam. “Jika kami menerima pengajaran dalam bahasa Mandarin, bahasa Mongolia kami akan benar-benar mati.”

Demonstrasi massal pada Agustus dan September 2020 melibatkan ratusan orang tua dan pelajar yang menghadapi kepolisian dan ribuan pelajar yang memboikot kelas, demikian menurut Agence France-Presse.

“Setidaknya ada puluhan ribu orang yang melakukan protes di berbagai penjuru Mongolia Dalam,” ungkap Baatar, seorang penggembala berusia 27 tahun di Kabupaten Hinggan, kepada kantor berita itu pada 1 September, yang menolak untuk memberikan nama lengkapnya demi keamanannya.

Program bahasa itu, yang diumumkan beberapa bulan lalu, telah menuai kemarahan dan pembangkangan karena banyak warga etnis Mongol melihatnya sebagai penghalang terakhir dalam perjuangan selama puluhan tahun untuk menjaga agar budaya mereka tidak terhapus, demikian ungkap Enghebatu Togochog, direktur Southern Mongolian Human Rights Information Center di New York, kepada surat kabar Los Angeles Times.

“Warga Mongolia merasa bahwa bahasa, benteng terakhir identitas nasional mereka, akan musnah oleh kebijakan baru ini,” ungkap Togochog. “Itulah mengapa warga Mongolia merasakan adanya urgensi: Jika kami kehilangan ini, kami kehilangan segalanya. Kami tidak ada lagi.”

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah agresif PKT di bawah Sekretaris Jenderal Xi Jinping untuk mengasimilasi budaya minoritas, yang paling menonjol terlihat dalam tindakan kerasnya terhadap warga Uighur di Xinjiang, demikian yang dilaporkan MSNBC. Lebih dari 91% penduduk Tiongkok merupakan warga etnis Han.

Para analis berpendapat bahwa kebijakan tersebut sangat mirip dengan tindakan serupa yang dilaksanakan di Tibet dan Xinjiang, tempat PKT mengganti bahasa minoritas etnis dengan bahasa Mandarin di hampir semua sekolah, demikian yang dilaporkan MSNBC. Sebelum kebangkitan Xi, PKT mengizinkan kelompok minoritas etnis memiliki tingkat otonomi yang memungkinkan mereka untuk melestarikan budaya dan bahasa mereka, yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi RRT.

Xi telah berusaha untuk membakukan pendidikan nasional guna mempromosikan kesetiaan terhadap Republik Rakyat Tiongkok dan PKT.

Otoritas pendidikan Mongolia Dalam membela perubahan kebijakan tersebut dalam sebuah pernyataan, dengan mengatakan bahwa perubahan kebijakan itu “mencerminkan keinginan Partai dan bangsa … dan keunggulan inheren budaya Tiongkok dan kemajuan peradaban manusia,” demikian menurut Reuters.

“Menguasai bahasa lisan dan tulisan nasional merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara Tiongkok. Ini adalah perwujudan nyata dari rasa cinta bagi partai dan negara,” ungkap surat kabar harian Inner Mongolia Daily yang dikelola oleh pemerintah pada awal September.

Situs web surat kabar Global Times yang dikelola oleh pemerintah memposting “klarifikasi” pada 7 September yang menyatakan bahwa “peraturan baru itu tidak menandakan pembatalan kelas yang diajarkan dalam bahasa Mongolia, juga tidak berarti berakhirnya kebijakan pengutamaan yang bertujuan membantu pelajar minoritas etnis masuk ke perguruan tinggi.”

Pernyataan semacam itu tidak banyak meredakan kekhawatiran para pengunjuk rasa, ketika demonstrasi berlanjut hingga pertengahan September. (Foto: Demonstran di Ulaanbaatar, Mongolia, pada September 2020 memprotes perubahan kurikulum sekolah oleh Partai Komunis Tiongkok yang menghapus atau mengurangi penggunaan bahasa Mongolia.)

Agence France-Presse melaporkan bahwa Mongolia Dalam merupakan satu-satunya wilayah yang tersisa di seluruh dunia yang menggunakan aksara Mongolia tradisional, yang diambil dari alfabet Uighur kuno. Mongolia mengadopsi alfabet Sirilik di bawah pengaruh bekas Uni Soviet, tetapi baru-baru ini memberlakukan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan aksara tradisional dalam pemerintahan.

Sekolah minoritas etnis Mongolia Dalam telah menggunakan kurikulum dwibahasa selama beberapa dekade, menampilkan berbagai mata pelajaran yang diajarkan dalam bahasa Mongolia dan Mandarin, serta bahasa Inggris dan Korea, demikian menurut Agence France-Presse.

Sekitar 6 juta warga etnis Mongol tinggal di Tiongkok, dua kali lipat dari jumlah penduduk yang tinggal di Mongolia, demikian menurut angka sensus tahun 2010. Di Mongolia Dalam, sekitar 18% penduduk merupakan warga etnis Mongol, demikian menurut Los Angeles Times.

saham