Mitra kepulauan Pasifik berjuang untuk melindungi perikanan

Mitra kepulauan Pasifik berjuang untuk melindungi perikanan

Tom Abke

Perikanan kepulauan Pasifik terancam oleh penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported and unregulated – IUU), polusi laut, dan guncangan iklim, yang menempatkan ketahanan pangan dan cara hidup penduduk pulau dalam bahaya. Temuan ini diumumkan pada Pertemuan Menteri Perikanan Regional Pasifik perdana pada 27 Agustus 2020, di Noumea, Kaledonia Baru, yang diselenggarakan oleh Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum – PIF).

Tanggapan kolektif dari negara-negara kepulauan Pasifik dan dukungan pengawasan udara dan laut dari negara-negara tetangga mengurangi beberapa ancaman ini. Pada pertemuan virtual itu, Perdana Menteri dan Menteri Sumber Daya Kelautan Kepulauan Cook Henry Puna menyebut perikanan sebagai “sumber daya, aset, dan penyambung kehidupan tak terbantahkan dan nyata yang kita semua miliki.”

Kartu Laporan Perikanan Pesisir menyatakan bahwa sekitar 89% rumah tangga di kepulauan Pasifik mengonsumsi ikan atau makanan laut setiap minggu, dan 30% berpartisipasi dalam penangkapan ikan, demikian menurut rilis berita PIF. Kartu laporan itu juga menunjukkan penurunan status spesies ikan utama serta kesehatan terumbu karang dan ekosistem.

Penangkapan ikan IUU tetap menjadi tantangan berkelanjutan. Setiap tahun antara 3,7 juta hingga 7,2 juta ton ikan dicuri dari perairan negara-negara pesisir Pasifik, demikian menurut sebuah studi yang dilakukan oleh World Resources Institute pada tahun 2019. Selama pertemuan virtual itu, para menteri setuju bahwa Program Pengawasan Udara Terintegrasi Badan Perikanan PIF melawan ancaman tersebut, dan mereka berterima kasih kepada Australia yang mendanai program itu.

Program itu menambahkan 1.400 jam pengawasan udara yang dilakukan oleh sepasang pesawat King Air 200 terhadap 300 jam pengawasan udara yang dilakukan setiap tahun oleh Australia, Prancis, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, demikian yang dilaporkan Radio New Zealand. Negara kepulauan dapat mengarahkan lokasi dilakukannya pengawasan.

Pengawasan itu merupakan bagian dari Program Keamanan Maritim Pasifik yang menargetkan penangkapan ikan IUU, demikian yang dilaporkan Departemen Pertahanan Australia, yang mendanai dan mengelola program itu. Program itu juga mengganti perahu patroli dengan perahu yang lebih baru dan lebih mutakhir di bawah program Perahu Patroli Pasifik. Diluncurkan pada tahun 2016, program itu akan mengirimkan 21 perahu patroli paling lambat pada tahun 2023 ke 12 negara kepulauan Pasifik. (Foto: Pejabat Samoa Barat setuju untuk bergabung dengan program pengawasan udara terintegrasi selama pertemuan Forum Kepulauan Pasifik tahun 2019.)

Untuk mengurangi pencemaran laut, para menteri memilih melengkapi pelabuhan untuk mengumpulkan limbah kapal penangkap ikan. Mereka menyerukan kolaborasi untuk mengatasi dampak dari alat tangkap ikan yang dibuang, “terutama pada perikanan pesisir dan terumbu karang.”

Para menteri juga sepakat bahwa perikanan dapat dibuat lebih tahan iklim melalui kemajuan teknologi, penelitian, pelatihan, manajemen, dan kolaborasi regional.

Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.

saham