• Home »
  • Cerita populer »
  • Tokyo dan Sydney berupaya memikat perusahaan keuangan Hong Kong yang mengalami kegamangan, tetapi Singapura menjadi pilihan utama
Tokyo dan Sydney berupaya memikat perusahaan keuangan Hong Kong yang mengalami kegamangan, tetapi Singapura menjadi pilihan utama

Tokyo dan Sydney berupaya memikat perusahaan keuangan Hong Kong yang mengalami kegamangan, tetapi Singapura menjadi pilihan utama

Reuters

Australia, Jepang, dan berbagai negara lain mempersiapkan insentif untuk menarik bank dan manajer aset di Hong Kong yang merasa khawatir dengan undang-undang keamanan baru yang diberlakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), tetapi para pakar sektor keuangan mengatakan bahwa jika mereka pindah, mereka akan pindah ke Singapura.

Pajak dan biaya tinggi, birokrasi yang membengkak, dan perbedaan budaya di beberapa negara Indo-Pasifik menghadirkan tantangan besar bagi lembaga keuangan Hong Kong untuk pindah meskipun hanya secara parsial, demikian ungkap para ahli. Kemiripan Singapura dengan Hong Kong merupakan keunggulan Singapura, meskipun negara-kota Asia Tenggara itu belum berupaya untuk mendapatkan bisnis semacam itu.

PKT memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang keras pada 1 Juli 2020, di Hong Kong, kantor pusat regional bagi banyak kelompok keuangan global sehingga mendorong berbagai perusahaan untuk menilai ulang operasi mereka di sana. (Foto: Distrik keuangan pusat Hong Kong)

Regulator keuangan Hong Kong mengatakan bahwa mereka telah didekati oleh berbagai lembaga yang merasa khawatir dengan undang-undang itu, tetapi mereka mengatakan bahwa undang-undang itu tidak akan memengaruhi operasi mereka.

Meskipun demikian, para pesaing berharap mendapatkan manfaat dari kekhawatiran tersebut.

“Pergolakan politik di Hong Kong telah menciptakan peluang bagi Australia dan Sydney untuk menjadi pusat keuangan regional yang lebih kuat,” tulis Senator Australia Andrew Bragg kepada menteri keuangan Australia pada Juli 2020 sembari mengusulkan perubahan kebijakan.

Jepang menyertakan upaya menarik “sumber daya manusia yang unggul” untuk membentuk pusat keuangan global dalam peta jalan kebijakan ekonomi pada bulan Juli, setelah munculnya pernyataan resmi bahwa Jepang dapat memenangkan bisnis dari Hong Kong.

Rancangan proposal partai yang berkuasa meliputi dukungan visa dan merampingkan persetujuan untuk mendapatkan lisensi manajemen investasi.

Pusat keuangan yang lebih kecil juga mencoba peruntungan mereka.

Busan di Korea Selatan menawarkan keringanan pajak dan kantor bebas sewa kepada berbagai perusahaan keuangan, sementara itu regulator utama Taiwan mengatakan bahwa dia berharap aturan hukum dan nilai-nilai demokrasi pulau itu akan menarik bisnis.

Akan tetapi, reformasi yang sedang digodok itu masih belum cukup untuk menghasilkan perubahan nyata, demikian ungkap beberapa profesional.

“Tokyo akan, terus terang, mengalami kesulitan untuk mencuri pangsa pasar yang signifikan dari, apalagi menggantikan, Hong Kong,” ungkap Steven Tran, rekanan di firma hukum Mayer Brown di Hong Kong, yang sebelumnya berbasis di Tokyo selama empat tahun.

Tran mengatakan bahwa pajak Jepang, bersama-sama dengan tingkat birokrasi lebih besar yang dirasakan, biaya tenaga kerja lebih tinggi, dan kurangnya kefasihan berbahasa Inggris, akan mempersulit berbagai lembaga keuangan untuk mengoperasikan pusat kegiatan regional dari Tokyo.

Tarif pajak perusahaan di Hong Kong yang mencapai 16,5% berada sedikit di atas setengah dari tarif pajak perusahaan di Jepang dan Australia, dan di antara yang terendah di kawasan itu.

Tantangan lainnya adalah meyakinkan staf senior untuk meninggalkan gaya hidup internasional di Hong Kong.

“Biasanya, ketika ekspatriat pindah ke Jepang, mereka membutuhkan lebih banyak bantuan daripada ketika pindah ke Hong Kong,” ungkap Jeremy Laughlin, manajer pengembangan bisnis yang berbasis di Tokyo di Santa Fe Relocation.

Kesulitan bahasa dan budaya serta tidak adanya infrastruktur keuangan yang memadai dapat mengacaukan upaya Korea Selatan dan Taiwan.

Masalah budaya tidak terlalu sulit bagi Australia, tetapi CEO Financial Services Council Sally Loane mengatakan bahwa Australia membutuhkan reformasi pajak dan perubahan peraturan untuk menyelaraskan industri pengelolaan dananya dengan yurisdiksi Indo-Pasifik lainnya guna menarik bisnis Hong Kong.

Berbagai lembaga keuangan belum membuat langkah besar dari Hong Kong tetapi mengambil sikap berhati-hati bahkan tentang membahas rencana kontingensi karena topik tersebut bersifat sensitif dan banyak lembaga keuangan berharap untuk memperluas bisnis mereka di Tiongkok daratan.

Singapura dipandang oleh beberapa pihak sebagai tempat tujuan yang paling mungkin dari setiap relokasi, berkat tarif pajak perusahaan di Singapura yang mencapai 17%, lingkungan yang ramah bisnis, dan kedudukannya sebagai pusat keuangan.

“Setiap orang bersaing untuk mendapatkan bakat, tetapi dalam hal populasi, profil ekonomi, dan kemudahan berbisnis, Singapura merupakan negara yang paling mirip dengan Hong Kong,” ungkap Jason Salim, seorang analis di perusahaan konsultan risiko Control Risks yang berbasis di Singapura.

saham