Tantangan Mata Uang Kripto

Melawan Pemersenjataan Teknologi Keuangan yang Mengancam Keamanan dan Merongrong Sanksi

Ashley Taylor

Banyak perusahaan beroperasi di dunia siber tanpa pernah terhubung ke sistem perbankan tradisional sehingga membuat mereka tidak dapat disentuh oleh lembaga regulasi pemerintah. Alih-alih, mereka menggunakan mata uang kripto yang memanfaatkan teknologi blockchain atau distributed ledger dan teknologi penganoniman lainnya, kontrak cerdas, dan perdagangan online. Dunia bisnis virtual namun buram yang baru muncul ini tidak hanya menghemat biaya dan waktu bagi pengguna sah, tetapi juga ideal bagi calon penjahat siber serta aktor dan negara jahat.

Para penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama kali melihat potensi penerapan jahat dari alat bantu digital itu lebih dari 20 tahun lalu dalam perang saudara di Angola, ketika agen-agen pengadaan National Union for the Total Independence of Angola (UNITA) menggunakan email untuk mendapatkan persenjataan dan mengatur logistik untuk dikirimkan ke lokasi-lokasi kamp mereka. Sejak itu, ancaman yang ditimbulkannya telah menjadi semakin canggih dan parah. Misalnya, Iran dalam beberapa tahun terakhir ini memperoleh perangkat lunak proyektil yang dirahasiakan dan kekayaan intelektual lainnya dengan meretas berbagai perusahaan pertahanan. Negara Islam Irak dan Suriah menggunakan mata uang kripto untuk mengumpulkan dana guna membeli persenjataan dan mengoordinasikan serangan Paskah di Sri Lanka pada April 2019. Sementara itu, Venezuela, yang masih belum menghadapi sanksi P.B.B., telah mengumpulkan pajak penerbangan dengan menggunakan aplikasi yang mengonversi mata uang asing menjadi bitcoin. 

Dunia siber terus menghasilkan cara-cara baru bagi para aktor jahat untuk mengancam keamanan nasional, regional, dan internasional. Pada faktanya, penggunaan teknologi digital secara ilegal melampaui kemajuan yang dicapai oleh pakar teknologi yang legal, yang pada umumnya tidak memprioritaskan keamanan internasional dalam model bisnis mereka. Aktor jahat menggunakan kemahiran teknologinya untuk mengobarkan perang asimetris guna merongrong langkah-langkah keamanan konvensional. Garis depan perang ini membelah melintasi komunikasi dan perdagangan global dan memungkinkan pengelakan sanksi, dengan banyak unsur paling subversif berasal dari Indo-Pasifik.

Pelanggar sanksi menggunakan mata uang kripto untuk mengaburkan identitas online mereka dan untuk mendukung logistik dan pembiayaan proliferasi. Ketika penerapan teknologi ini telah berkembang pesat, kerangka kerja peraturan dan ketentuan keamanan telah jauh tertinggal. Para pelanggar sanksi yang memiliki kemahiran digital memanfaatkan celah dan kesenjangan hukum agar tidak dikenali ketika mereka memindahkan sumber daya keuangan, mencuri kekayaan intelektual untuk teknologi proliferasi, atau melakukan sejumlah tindakan ilegal lainnya.

Besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh industri mata uang kripto yang baru saja dikembangkan itu berpotensi sangat besar, mengingat total nilai pasar untuk semua koin mencapai nilai tertinggi sepanjang masa yaitu 12,05 kuadriliun rupiah (818,1 miliar dolar A.S.) pada tahun 2018 dan berfluktuasi antara 1,52 kuadriliun rupiah (103 miliar dolar A.S.) dan 4,97 kuadriliun rupiah (338 miliar dolar A.S.) pada tahun 2019, demikian menurut situs web coinmarketcap.com.

Keuntungan bagi Aktor Ancaman

Korea Utara merupakan contoh ideal dari penggunaan alat bantu digital untuk terlibat dalam kegiatan kriminal terorganisir dan menghindari sanksi. Korea Utara telah mengembangkan teknik digital untuk menghasilkan pendapatan guna mendanai upaya proliferasi ilegalnya, mendapatkan intelijen dan pengetahuan teknis, dan merusak bisnis dan reputasi musuh-musuh asingnya. Arsenalnya mencakup kemampuan untuk mengganggu pemantauan sanksi P.B.B. terhadap rezim itu.

Surat kabar The New York Times melaporkan bahwa ketika dia menggantikan ayahnya pada tahun 2011, Kim Jong Un membanggakan bahwa “perang siber, bersama dengan rudal dan persenjataan nuklir, merupakan ‘pedang serbaguna’ yang menjamin kemampuan militer kami untuk menyerang tanpa henti,” demikian menurut kesaksian kepala intelijen Korea Selatan. Pasukan siber Kim Jong Un dipandang sebagai senjata terkuat dalam “perang rahasianya,” dan anggotanya dianggap sebagai bagian dari golongan elit Korea Utara, di antara salah satu dari sedikit posisi bergaji tinggi di negara itu, demikian ungkap seorang pembelot militer Korea Utara kepada Reuters.

Proksi non-negara dan aktor negara Korea Utara semakin memanfaatkan penggunaan teknologi anonimisasi baru seperti mata uang kripto, dark web, enkripsi, dan serangan siber mutakhir. Para ahli P.B.B. memperkirakan bahwa Korea Utara telah memperoleh 8,4 triliun rupiah (571 juta dolar A.S.) dari peretasan dan pencurian mata uang kripto saja, dan total 29,47 triliun rupiah (2 miliar dolar A.S.) dari semua serangan terkait siber.

Rezim Korea Utara telah mampu mengadaptasi penggunaan mata uang kripto sebagai senjata dengan mencuri dari layanan penukaran mata uang kripto; menguangkan dana haram dengan menukarnya ke dalam mata uang kripto; membuat virus global yang mengenkripsi data korban dan meminta pembayaran dengan bitcoin untuk menerima kembali data mereka; menjual dan membeli barang-barang dengan menggunakan mata uang kripto; menambang mata uang kripto; meretas komputer orang lain untuk menambang mata uang kripto; dan membuat mata uang kripto baru.

Serangan siber yang paling menguntungkan bagi Korea Utara sejauh ini adalah meretas layanan penukaran mata uang kripto dan perusahaan online untuk menukar mata uang kripto yang berbeda dan mata uang yang didukung negara. Pelaku menargetkan dompet-dompet digital yang digunakan oleh layanan penukaran untuk menyimpan dana guna memfasilitasi transaksi bagi klien mereka. Dompet ini merupakan target yang menghasilkan imbalan tinggi karena berisi banyak dana nasabah. Mencuri kata sandi yang mengontrol dompet untuk mendistribusikan kembali dana nasabah ini menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Korea Utara bertanggung jawab atas 75% dari semua peretasan layanan penukaran mata uang kripto yang dilaporkan secara global, total sekitar 12,99 triliun rupiah (882 juta dolar A.S.) dari akhir tahun 2016 hingga musim gugur tahun 2018. Selain itu, layanan penukaran mata uang kripto dapat menawarkan transfer yang mengubah koin curian menjadi uang tunai dan dengan mudah mengaburkan jejak kepemilikan koin curian lewat menukarnya dari satu mata uang kripto ke mata uang kripto lainnya. Meskipun banyak layanan penukaran mata uang kripto mengikuti beberapa peraturan untuk memeriksa identitas nasabah, ada banyak layanan penukaran yang memungkinkan perdagangan tanpa peraturan apa pun.

Meskipun saat ini belum menjadi metode yang paling menguntungkan, menciptakan mata uang kripto baru mungkin merupakan perkembangan yang paling menarik dalam rangkaian trik Korea Utara. Mata uang kripto baru sering kali diciptakan dengan menjual terlebih dulu sebagian koinnya sebelum diluncurkan secara resmi, dengan janji-janji muluk bahwa pembeli akan mendapatkan keuntungan, sering kali menyiratkan diperolehnya imbalan finansial. Korea Utara menciptakan dua koin pada tahun 2018: MarineChain, mata uang kripto baru yang merupakan skema penipuan dengan mengklaim menjual kepemilikan kapal-kapal besar, dan mata uang kripto baru lainnya yang dipasarkan secara online dan dijual melalui penukaran dengan mata uang kripto atau fiat lainnya. Namanya diubah berkali-kali (dari Interstellar, Stellar, HOLD, dan HUZU) untuk mengaburkan asal-usulnya.

Seiring berjalannya waktu, peretas Korea Utara telah beralih ke serangan siber yang menghasilkan pendapatan, siap untuk mengadopsi tren teknologi terbaru, dan memanfaatkan standar peraturan yang lemah di seputar teknologi yang baru muncul, termasuk mata uang kripto.

Ambisi RRT

Perusahaan dan investor Tiongkok tidak perlu dipertanyakan lagi merupakan pemimpin operasi siber di dunia. Dengan memanfaatkan investasi awal dan peraturan pemerintah yang menguntungkan untuk memproduksi komputer khusus guna menambang mata uang kripto, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sekarang mendominasi pembuatan koin siber baru. Antara 50% dan 74% penambangan mata uang kripto terjadi di Tiongkok, demikian menurut situs web konferensi perdagangan dan pembangunan P.B.B.

Dorongan tanpa henti RRT ke dalam pasar global dengan skema investasi infrastruktur Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road) menghadirkan konsekuensi buruk bagi dunia siber, mengingat pemerintah komunis Tiongkok tampaknya juga bertekad untuk mendominasi teknologi dan industri digital yang paling berharga itu. Kapasitas penambangan mata uang kripto RRT yang sangat rakus dapat diadaptasikan untuk menciptakan mata uang pribadi baru yang akan memungkinkan pengoperasian jaringan keuangan tertutup, hanya dapat diakses oleh aktor atau sekutu yang dipercaya oleh Tiongkok. Jaringan yang dilindungi dari pemantauan dunia luar semacam itu akan kebal terhadap kekuatan sistem moneter berbasis dolar A.S., termasuk kekuatan pembekuan aset dan sanksi A.S.

Pembalikan tren pada akhir tahun 2013 dari dolar ke yuan sebagai mata uang dominan yang membeli dan menjual bitcoin, mata uang kripto yang paling banyak digunakan, mengungkapkan bukti yang lebih meyakinkan bagi keinginan RRT untuk mendominasi perniagaan siber. Meskipun adanya volatilitas dalam nilai bitcoin, pihak Tiongkok telah bertanggung jawab atas hampir 95% perdagangan berbasis bitcoin dalam beberapa tahun terakhir ini, demikian yang dilaporkan organisasi berita internasional Quartz pada tahun 2017. 

Meskipun penambangan yang dilakukan oleh pihak Tiongkok tampaknya melambat, sinyal itu mungkin hanya mencerminkan tren menuju koin pribadi baru. Pola ini konsisten dengan perubahan yang diamati sebelumnya, misalnya, ketika investor Tiongkok mendukung platform dan teknologi internet mereka sendiri seperti Alibaba, WeChat, dan lainnya.

Keuntungan bagi Aktor Sah

Inovator menggembar-gemborkan implikasi menguntungkan dari teknologi mata uang kripto seakan-akan memiliki dampak historis yang setara dengan kekuatan disruptif internet. Beragam aktor seperti JPMorgan Chase, RRT, dan Facebook semuanya menciptakan mata uang kripto mereka sendiri dengan keyakinan bahwa mereka dapat memproses transaksi dengan lebih cepat dan lebih andal, sembari memangkas biaya transaksi secara drastis dan memperluas bisnis mereka untuk membangun pusat laba dan pasar baru. Para pemimpin dana lindung nilai menciptakan platform perdagangan ekuitas dan utang yang keunggulan operasionalnya mendorong para profesional keuangan untuk bermigrasi menjauh dari bursa sekuritas tradisional. Raksasa industri seperti IBM menerapkan alat bantu berbasis blockchain untuk memberikan wawasan waktu-nyata ke dalam rantai pasokan barang, mulai dari kontainer pengapalan hingga bahan makanan atau komoditas. Di berbagai negara yang mengalami inflasi tinggi, seperti Argentina, warga menggunakan mata uang kripto sebagai alternatif terhadap mata uang yang didukung pemerintah yang tidak dapat diandalkan.

Perkembangan mata uang kripto ini dapat memiliki dampak yang lebih besar daripada internet karena mata uang kripto merevolusi pusat kendali ekonomi — keuangan. Pada tahun 2016, laporan kepala penasihat ilmiah Inggris mendefinisikan blockchain sebagai puncak revolusi informasi dan telekomunikasi yang telah secara radikal mengurangi biaya dan mengganti “sistem hierarki organisasi dan tata kelola” dengan jaringan online kolaboratif. Dalam hal ini, mata uang kripto bisa menjadi katalisator terbesar dari revolusi teknologi kelima yang sedang terjadi di bidang informasi dan telekomunikasi, seperti yang dijelaskan oleh Carlota Perez, seorang cendekiawan dalam buku yang diterbitkannya pada tahun 2003, Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages (Revolusi Teknologi dan Modal Keuangan: Dinamika Gelembung dan Zaman Keemasan). (Lihat bagan, halaman 27).

Mengatasi Ancaman Internasional 

Untuk memahami implikasi keamanan atau ketidakamanan dari mata uang kripto, bandingkan dengan protokol pengawasan dan lembaga regulasi keuangan saat ini. Uang tradisional muncul dalam dunia lembaga keuangan terpusat yang memproses transaksi, mematuhi aturan nasional, dan dengan demikian menjamin integritas, stabilitas, dan likuiditas sistem moneter.

Dalam paradigma mata uang kripto/blockchain, jaringan komputer, alih-alih lembaga terpusat, membuat dan memproses transaksi. Meregulasi jaringan itu merupakan hal yang menantang karena teknologi blockchain dan enkripsi menjamin tingkat anonimitas tinggi bagi penggunanya. Hanya alat bantu investigasi forensik yang sangat intrusif yang dapat menembus rangkaian pengodean kompleks blockchain untuk mendeanonimisasi transaksi. Kerangka kerja peraturan untuk mata uang kripto memerlukan pendekatan yang berbeda dan bervariasi untuk mengatasi risiko keamanan.

Ancaman keamanan dari penggunaan mata uang kripto untuk tujuan jahat paling baik ditangani secara holistis oleh respons P.B.B. terhadap ancaman siber sebagai ancaman yang tingkatnya setara dengan ancaman terhadap keamanan internasional. Sejak masa-masa awal internet, beberapa ahli telah mengklasifikasikan pemersenjataan teknologi digital ketika industri itu telah berevolusi dan menemukan bagaimana ruang siber telah menjadi bagian integral dari strategi entitas yang dikenai sanksi untuk menghindari norma-norma internasional. Wawasan semacam itu dapat membantu memandu kebijakan P.B.B.

Kerangka kerja peraturan siber nasional telah diadopsi oleh 138 negara, tetapi sebagian besar berfokus pada pencegahan tindak pidana domestik dan tidak terhubung dengan implikasi keamanan internasional akibat pemersenjataan ruang siber. Dewan Keamanan P.B.B. menangani ancaman siber dengan cara yang tidak seragam dan tidak konsisten, meskipun memiliki laporan dan bukti selama 20 tahun tentang bagaimana teknologi digital telah mendorong timbulnya konflik dan memberi manfaat bagi aktor yang dijatuhi sanksi.

Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force – FATF), misalnya, mengamendemen 40 rekomendasinya secara bertahap untuk mencegah dan melindungi diri dari variasi digital antipencucian uang, pembiayaan kontraterorisme, dan pembiayaan nonproliferasi. Teknologi digital tertentu seharusnya diklasifikasikan secara universal sebagai penggunaan ganda, sebagaimana diuraikan dalam Pengaturan Wassenaar 1996, pengaturan multilateral global pertama tentang kontrol ekspor untuk persenjataan konvensional serta barang dan teknologi penggunaan ganda yang bersifat sensitif.

Sudah ada beberapa langkah unilateral yang mengarah pada dijatuhkannya sanksi siber. Contohnya, A.S. baru-baru ini memberikan sanksi kepada tiga entitas siber Korea Utara dan dua rekening mata uang kripto yang dimiliki oleh warga Iran. Uni Eropa telah merilis beberapa panduan, termasuk perangkat bantu diplomasi siber. Namun langkah-langkah ini masih jauh dari pendekatan komprehensif yang dibutuhkan. Beragam kemampuan Korea Utara untuk melakukan serangan siber yang monumental, tetapi hampir tidak dapat dideteksi dan murah terhadap data atau aset keuangan milik pemerintah, perusahaan, dan individu telah mendorongnya untuk mengadopsi alat bantu perang digital dan informasi yang ofensif.

Di tingkat internasional, sanksi P.B.B. yang ada tidak mengategorikan penyalahgunaan infrastruktur siber internasional sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi. Para pemimpin industri dan pemerintahan yang pasif masih menghadapi risiko serangan siber yang menyebabkan hilangnya pendapatan, data penting, dan kapasitas operasional; kegagalan kepatuhan dan kehilangan reputasi karena memungkinkan pelanggaran sanksi; dan tertinggal dalam upaya dan prakarsa untuk mengatur teknologi yang memiliki potensi implikasi luas bagi perekonomian dan keamanan nasional mereka.

Peraturan dan Teknologi yang Baru Muncul

Pelaku usaha teknologi yang mengeksploitasi potensi disruptif dan transformatif dari teknologi digital yang menghasilkan banyak keuntungan secara historis mendapatkan insentif dari standar peraturan yang lunak. Pengakuan atas dampak yang berpotensi merugikan dari teknologi baru ini terhadap masalah politik, sosial, dan keamanan mulai memobilisasi regulator Eropa dan A.S. untuk mendisiplinkan dan melakukan intervensi terhadap perusahaan teknologi yang melanggar standar nasional dan internasional. Namun pendekatan regulasi yang berfokus pada ancaman yang ada tidak cukup untuk menangani ancaman yang baru muncul.

Selain ancaman dari mata uang kripto, komersialisasi data telah menciptakan jalur untuk memanipulasi opini publik, dan mungkin subversi proses demokrasi esensial seperti pemilihan umum. Hukum internasional dan nasional masih belum siap untuk melawan ancaman semacam itu. Masa depan keamanan internasional dan kedaulatan nasional akan bergantung, sebagian, pada pembuatan praktik terbaik bagi ruang siber dan upaya untuk menegakkan praktik tersebut.

Ashley Taylor merupakan kolaborator senior di Compliance and Capacity Skills International.

Asal-Usul Mata Uang Kripto

Mata uang kripto muncul bersama dengan buku putih tahun 2008 ketika penulisnya, Satoshi Nakamoto (nama samaran), menguraikan algoritme yang sekarang ini digunakan untuk bitcoin. Algoritme itu merupakan puncak awal dari penelitian ilmuwan komputer di bidang program uang digital. Penelitian itu dimulai pada masa-masa awal internet, sebagian besar didorong oleh pendukung kebebasan yang berupaya memaksimalkan kebebasan individu dan mengurangi peran pemerintah, termasuk dominasi pemerintah terhadap mata uang berdaulat. 

Selama 11 tahun terakhir, keberhasilan dan kegagalan bitcoin mendorong pengembang dan pemodal baru untuk menciptakan banyak mata uang kripto lainnya. Saat ini, ada ribuan mata uang kripto yang berbeda. 

Mata uang kripto mengelompokkan berbagai transaksi menjadi beberapa “blok” yang dicatat dalam urutan kronografis sebagai sebuah rantai, sehingga disebut sebagai “rantai blok (blockchain).” Begitu blok-blok ini dicatat, maka akan sulit dan mahal untuk diubah. Setiap transaksi dapat dilihat selamanya oleh seluruh jaringan, membuat teknologi ini berguna untuk membuat data “tepercaya.” Jaringan blockchain ini dan mata uangnya dapat bersifat publik, seperti bitcoin, atau pribadi, yang hanya dapat diakses oleh grup tertentu. Setiap mata uang kripto memiliki aturan mengenai cara memperoleh koin baru, yang disebut “penambangan,” yang sering kali mengharuskan penggunaan komputer khusus. Penambangan dapat membutuhkan banyak daya komputasi untuk memproses data secara terus-menerus ketika banyak komputer bersaing untuk menyelesaikan masalah matematika sulit guna memenangkan koin baru yang dirilis secara berkala.

Mata uang kripto juga menggunakan enkripsi, teknologi untuk membuat informasi dan transaksi hanya dapat diuraikan oleh orang-orang yang memiliki kode sandi yang tepat. Fitur ini membuat koin semakin sulit untuk dipalsukan dan memberikan anonimitas bagi penggunanya, yang berarti identitas dunia nyata tidak diperlukan untuk memperoleh atau memperdagangkannya.