Membiayai Masa Depan yang Aman

Membiayai Masa Depan yang Aman

Bank Pembangunan Asia mempromosikan pertumbuhan, kemakmuran, dan keberlanjutan di Indo-Pasifik 

PAUL CURRY/BANK PEMBANGUNAN ASIA

Dengan mengatasi masalah yang berkisar dari kesenjangan ekonomi hingga ketahanan bencana, bank pembangunan multilateral yang berbasis di Filipina telah menjadi mesin bagi kemajuan sosial ekonomi di Indo-Pasifik selama beberapa dekade.

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank – ADB) didirikan pada tahun 1966 dan berkantor pusat di Manila. Visinya adalah untuk mencapai kawasan Asia-Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, dari Tbilisi hingga Tarawa. ADB menggunakan perpaduan pinjaman, hibah, investasi ekuitas, jaminan, bantuan teknis, dan dialog kebijakan sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuannya dalam memberantas kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggotanya yang sedang berkembang (developing member countries – DMC) di seluruh kawasan ini. ADB telah memainkan peran sentral dalam pembangunan sosial ekonomi kawasan ini, dan sebagai donor terbesarnya, ADB akan terus memainkan peran ke depan dalam transformasi politik, sosial, dan ekonomi Indo-Pasifik. 

Pada tahun 2018, ADB menyediakan bantuan pembangunan lebih dari 292,34 triliun rupiah (20 miliar dolar A.S.) dalam bentuk pinjaman dan hibah kepada pemerintah serta investasi sektor swasta kepada DMC-nya. Mayoritas sumber dayanya digunakan untuk membiayai infrastruktur, mendukung pembuatan kebijakan dan tata kelola yang baik, dan meningkatkan hasil pembangunan sosial ekonomi. Pada tahun 2018, beberapa komitmen utama ADB berdasarkan sektor mencakup energi (24%), transportasi (23%), sumber daya alam dan pembangunan pedesaan (11%), manajemen sektor publik (11%), dan perkotaan dan keairan (10%). 

Bantuan ADB didasarkan pada konsultasi erat dengan para pemegang saham dan DMC serta mitra pembangunan lainnya yang aktif di kawasan ini. Amerika Serikat merupakan salah satu anggota pendiri bank itu dan salah satu dari dua pemegang saham terbesar “kembarnya” bersama dengan Jepang. Kolaborasi di antara ADB dan A.S. telah mendukung pertumbuhan stabil sumber daya yang tersedia bagi negara-negara anggota bank itu, dan pada gilirannya, telah memainkan peran kunci dalam memperkuat hubungan A.S. dengan berbagai negara di seluruh kawasan itu. 

Kepemilikan dan Tata Kelola

ADB dimiliki oleh 68 negara anggota. Dari 49 anggota regionalnya, 44 anggota diklasifikasikan sebagai DMC dan oleh karena itu memenuhi syarat untuk meminjam dan menerima bantuan. Kepemilikan oleh anggota regional dan nonregional didasarkan pada jumlah saham yang dibeli. Pemegang saham terbesar adalah Jepang (15,6%) dan A.S. (15,6%), diikuti oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (6,4%), India (6,3%), dan Australia (5,8%).

Mirip dengan bank pembangunan multilateral lainnya, termasuk Bank Dunia, struktur tata kelola ADB terdiri dari dewan gubernur dan dewan direksi residen. Dewan gubernur bertanggung jawab atas strategi jangka panjang dan tata kelola kelembagaan secara keseluruhan. Departemen Keuangan memimpin keterlibatan A.S. di dewan direksi ADB dan diwakili oleh duta besar A.S. untuk ADB. 

Dewan direksi mewakili kepentingan pemegang saham di bank itu dan menyetujui semua strategi, kebijakan, dan bantuan ekonomi. Dewan direksi melakukan pertemuan secara kontinu di sepanjang tahun dan terdiri dari 12 kursi, masing-masing dipimpin oleh seorang direktur eksekutif. Sembilan kursi mewakili kelompok negara, sementara itu tiga kursi adalah kursi konstituen tunggal dari Jepang, A.S., dan RRT. Presiden ADB merupakan ketua dewan direksi dan membimbing operasi, staf, dan manajemen bank. ADB secara historis telah dipimpin oleh warga negara Jepang. Presiden terbaru ADB, Masatsugu Asakawa, mulai menjabat pada 17 Januari 2020. 

Manajemen dan Operasi

Secara operasional, ADB diorganisasikan ke dalam departemen regional dan dukungan. Departemen regional mengoordinasikan bantuan di antara ADB dan peminjamnya. Mereka mengawasi kantor lapangan ADB di negara-negara peminjam dan bekerja secara erat dengan pemerintah, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk merencanakan dan mengimplementasikan portofolio bantuan untuk negara tertentu. Departemen regional merancang dan mengimplementasikan bantuan negara ADB, termasuk strategi kemitraan negara ADB dan rencana bisnis operasi negara.  

Departemen regional ADB — dicantumkan berdasarkan proporsi komitmen baru mereka yang dibuat pada tahun 2018 — adalah: Asia Selatan (32%), Asia Tenggara (29%), Asia Tengah dan Barat (21%), Asia Timur (14%), dan Pasifik (2%). Mayoritas departemen regional berada “di lapangan” dengan 59% staf departemen regional ADB berada dalam misi residen di DMC. Ini memungkinkan ADB untuk menyesuaikan bantuannya agar dapat menanggapi kebutuhan domestik dan selaras dengan prioritas strategis ADB yang lebih luas. Departemen Operasi Sektor Swasta ADB melengkapi tim regionalnya dengan berfokus pada transaksi non-negara untuk mengatalisasi investasi swasta.

Departemen dukungan ADB menyediakan berbagai bantuan tidak hanya untuk operasi internal ADB (seperti komunikasi, penasihat hukum, dan evaluasi internal) tetapi juga dalam merancang dan mengimplementasikan proyek di berbagai area tematik atau sektoral seperti perubahan iklim atau energi. Beberapa contoh departemen nonregional ADB termasuk Departemen Penelitian Ekonomi dan Kerja Sama Regional, Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim, Departemen Komunikasi, dan Departemen Evaluasi Independen. 

Semua departemen, staf, dan konsultan ADB mengupayakan pendekatan “Satu ADB,” yang mendorong berbagi pengetahuan dan keahlian di seluruh organisasi untuk menerapkan strategi panduan ADB secara efektif. 

Strategi 2030 dan Bidang Prioritas ADB

Pada tahun 2018, ADB merilis Strategi 2030, kerangka kerja panduan jangka panjang bank itu. Strategi itu menetapkan tujuh prioritas operasional untuk mengarahkan operasi sektor publik dan swasta ADB, layanan advisory, dan kegiatan berbagi pengetahuan. 

Tujuh prioritas operasional Strategi 2030 adalah: mengatasi kemiskinan yang tersisa dan mengurangi ketidaksetaraan; mempercepat kemajuan dalam kesetaraan gender; mengatasi perubahan iklim, membangun ketahanan bencana dan iklim, dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan; membuat kota lebih layak huni; mempromosikan pembangunan pedesaan dan ketahanan pangan; memperkuat tata kelola dan kapasitas kelembagaan; serta membina kerja sama dan integrasi regional. 

Meskipun bidang prioritas Strategi 2030 menyediakan kerangka kerja untuk operasi ADB, pemrograman negaranya dirancang secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan, kapasitas penyerapan finansial dan teknis DMC, dan status pembangunan sosial ekonomi masing-masing DMC. Perpaduan modalitas pemberian pinjaman berbasis pasar dan konsesi ADB, dipasangkan dengan bantuan teknis dan hibah, memungkinkan ADB untuk memberikan bantuan keuangan yang sesuai dengan situasi negara anggota bersama dengan dialog kebijakan konstruktif dan dukungan untuk pengembangan sektor swasta. 

Modalitas dan Kebijakan Pemberian Pinjaman

ADB memiliki ketentuan pemberian pinjaman yang berbeda untuk DMC-nya. ADB menggunakan sistem klasifikasi tiga tingkat untuk menentukan apakah DMC memenuhi syarat untuk meminjam dengan suku bunga yang mendekati suku bunga pasar dari sumber daya modal biasa (ordinary capital resources – OCR) ADB, dengan ketentuan pinjaman konsesi, atau untuk menerima hibah dari Dana Pembangunan Asia (Asian Development Fund – ADF). Ketentuan pemberian pinjaman didasarkan pada pendapatan nasional bruto per kapita, kelayakan kredit, dan risiko kesulitan melunasi utang DMC. Operasi pemberian pinjaman ADB menghasilkan pendapatan untuk membayar biaya administrasi, menumbuhkan basis modal bank, dan membantu membiayai bantuan teknis dan hibah. Donor mendanai sebagian besar ADF dan mengisi kembali periode pemberian hibah pada siklus empat tahun. A.S. secara historis merupakan donor terbesar kedua bagi ADB setelah Jepang. 

ADB di Indo-Pasifik

ADB merupakan bank pembangunan regional terbesar di kawasan Indo-Pasifik, dengan dana bantuan lebih dari 292,34 triliun rupiah (20 miliar dolar A.S.) dalam bentuk pinjaman, hibah, dan komitmen lainnya per tahun. ADB juga merupakan salah satu lembaga yang memiliki sejarah terlama dalam memberikan bantuan pembangunan di kawasan ini — lebih dari 50 tahun — sehingga memungkinkan ADB untuk membangun hubungan yang tak tertandingi dengan pemangku kepentingan pemerintah dan sektor swasta di seluruh kawasan ini. Tetapi kapasitas keuangan dan hubungan mendalam ADB bukanlah satu-satunya alasan yang menjadikannya sebagai bank pembangunan utama. Rangkaian kebijakan ADB, yang mencakup keberlanjutan utang, perlindungan lingkungan dan sosial, pengadaan, antikorupsi, dan integritas, merupakan landasan lembaga ini. Kebijakan-kebijakan ini sejalan dengan praktik internasional terbaik dan mewakili standar emas dari investasi berkelanjutan dan berkualitas tinggi.

Sebagai mitra pembangunan multilateral yang tepercaya, ADB sering kali memainkan fungsi pertemuan bagi pemerintah, mitra pembangunan, dan donor bilateral yang aktif di seluruh Indo-Pasifik. Oleh karena itu, kepemimpinan A.S. di ADB merupakan elemen penting untuk merencanakan dan menyampaikan pemrograman bantuan dan investasi di kawasan ini. 

Karena perannya yang mapan di kawasan ini, sebuah laporan terbaru yang diterbitkan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) baru-baru ini menandai ADB sebagai “aset strategis Amerika Serikat.” Laporan tersebut mencatat bahwa: “Per tahun 2018, A.S. menyediakan dana senilai 338,49 triliun rupiah (23 miliar dolar A.S.) yang dikomitmenkan dalam kontribusi modal keseluruhan, dengan tambahan 27,98 triliun rupiah (1,9 miliar dolar A.S.) yang dikomitmenkan untuk proyek-proyek pembiayaan bersama. Program-program pembiayaan bersama itu telah tersebar di beberapa negara di kawasan ini, termasuk India, Vietnam, dan Nepal. A.S. juga telah berinvestasi dalam dana perwalian multidonor, seperti Afghanistan Infrastructure Trust Fund, yang melaksanakan pembiayaan bersama sektor swasta untuk peningkatan infrastruktur.”

Meskipun Departemen Keuangan memimpin keterlibatan A.S. di ADB, bank itu juga secara rutin terlibat dengan berbagai departemen dan lembaga A.S., di antaranya adalah Departemen Luar Negeri, Badan Pembangunan Internasional A.S., DFC A.S., Badan Perlindungan Lingkungan, dan Departemen Dalam Negeri. Laporan CSIS menyoroti kolaborasi di antara ADB dan Badan Perdagangan dan Pembangunan A.S. untuk meluncurkan prakarsa pengadaan global dengan proyek-proyek yang layak didanai bank untuk kawasan Indo-Pasifik. Overseas Private Investment Corp. juga bekerja bersama-sama dengan ADB untuk membiayai bersama bank dan dana ekuitas swasta, keduanya di India. Akhirnya, perusahaan A.S. seperti General Electric dan Citibank telah bekerja secara erat dengan ADB sebagai penyedia pembiayaan bersama yang menyediakan keahlian dan modal sektor swasta. 

Sebagai salah satu anggota pemegang saham terbesar di bank itu, A.S. telah mendukung ADB, dan pada saat yang sama, mendapatkan manfaat yang cukup besar dari keanggotaannya. A.S. menyediakan modal finansial dan keahlian teknis, sementara itu ADB menyediakan platform multilateral yang sangat menonjol sehingga A.S. dapat mendukung dan mengarahkan upaya pembangunan berkelanjutan di seluruh Indo-Pasifik.  

Paul Curry adalah spesialis koordinasi operasi utama di Bank Pembangunan Asia.

saham