Melawan Operasi Pengaruh RRT

Taiwan memimpin perjuangan panjang dalam melawan paksaan Republik Rakyat Tiongkok

Letnan Jenderal Vincent W.F. Chen/Biro Keamanan Nasional Taiwan

Saya diminta untuk berbicara tentang operasi pengaruh Tiongkok terhadap Taiwan dan mencoba memasukkannya ke dalam konteks regional serta lingkungan strategis global. Saya akan memulai dengan menyampaikan apa yang kami pandang sebagai sifat Partai Komunis Tiongkok (PKT), dan saya juga akan mencoba menyentuh beberapa aspek mengenai apa yang terjadi di Hong Kong dalam hal operasi pengaruh PKT terhadap seluruh gerakan penentangan RUU ekstradisi di Hong Kong. Lalu saya akan berfokus pada bagaimana kami — Taiwan — melihat semua peristiwa yang tengah berkembang. Peristiwa itu berevolusi menjadi ancaman mendesak berdasarkan pengalaman kami dalam melawannya, dan apa yang paling kami yakini adalah bahwa status unik Taiwan tidak boleh binasa.

Di era ketika PKT membahayakan tatanan dunia yang didasarkan pada demokrasi liberal, hak asasi manusia, ekonomi pasar, dan supremasi hukum, Taiwan berada di garda terdepan dari tatanan dunia itu. Taiwan berada dalam situasi yang serupa dengan Ukraina dan negara-negara Baltik, di garis depan lingkup pengaruh Rusia. Namun, Taiwan melakukan tindakan unik dalam menghadapi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) PKT, negara berpartai tunggal paling kuat dalam sejarah yang boleh dikatakan bertekad untuk mengakhiri keberadaan Taiwan. Konflik di antara demokrasi liberal dan kediktatoran totaliter merupakan topik sentral dalam diskusi tentang kekuatan tajam, perang kognitif, operasi pengaruh, dan pengendalian pikiran PKT.

Sejarah Taiwan sejak tahun 1912, terutama sejak tahun 1949, merupakan proses pencerahan demokratis. Pemerintahan PKT di Tiongkok didasarkan pada empat prinsip utama Deng Xiaoping pada tahun 1979. Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKT Xi Jinping mengatalisasi hal itu secara lebih lanjut menjadi totaliterisme dengan beberapa teknologi modern.

Situasi di Hong Kong merupakan contoh yang menonjol dari keinginan Beijing untuk merongrong kebebasan politik dan sipil, serta menempatkan hak asasi manusia individu di bawah kewenangan menyeluruh negara berpartai tunggal itu.

Dari perspektif perang kognitif, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengadaptasi penggunaan pengetahuan sebagai senjata perang, Taiwan memiliki kerentanan yang unik karena Bahasa Mandarin Tiongkok merupakan bahasa yang umum dipakai di Tiongkok dan Taiwan.

Dengan sumber daya melimpah dalam kebijakan terpusat yang bebas digunakan sekehendak hatinya, Beijing dapat dengan mudah memonopoli atau membanjiri persepsi pemirsa berbahasa Mandarin untuk mencapai sasaran manipulasi kognisi subliminal RRT.

Kami percaya bahwa Leninisme digital Xi tersebar luas di seluruh dunia. Xi memerintah Tiongkok dengan meniru pemerintahan era kekaisaran, hanya memperkuatnya dengan teknologi pengawasan canggih. Dr. Stein Ringen, seorang sosiolog Norwegia dan ilmuwan politik, menyebut kombinasi ini sebagai kediktatoran sempurna dari sebuah negara berpartai tunggal.

Rezim Xi sekarang mengevaluasi 80 juta anggota partai berdasarkan skor ujian ideologi Xi mereka. Sejak September 2019, para jurnalis diharuskan lulus ujian ideologi Xi di aplikasi kecil berwarna merah pada ponsel cerdas mereka untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Sistem kredit sosial RRT yang akan diselesaikan pada tahun 2020 adalah puncak dari perlakuan Orwellian terhadap seluruh penduduk Tiongkok.

PKT, yang juga dipengaruhi oleh determinisme ekonomi Marxis dan Leninis, bermaksud untuk menguasai metode produksi global modern guna melanggengkan kehidupan partai. Sejak diberlakukannya kebijakan pintu terbuka Deng Xiaoping pada tahun 1980-an, PKT telah mengikuti jalur kapitalisme negara, mengumpulkan kekayaan sembari mengabaikan aturan ekonomi pasar. Untuk mencapai tujuan ini, Xi telah berupaya untuk mewujudkan serangkaian fakta yang tidak dapat diubah (fait accompli) melalui berbagai cara seperti kebijakan Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road – OBOR), standar 2035 Tiongkok, dan strategi jangka panjang lainnya.

Xi juga mencoba mengonsolidasikan penguatan pertahanan di Laut Cina Selatan. Dia secara bertahap mencoba untuk menguasai ranah udara, siber, dan arktik serta mendorong adopsi internasional terhadap standar teknologi pilihan Tiongkok. Di bawah kepemimpinannya, Tiongkok telah mengabaikan tatanan berbasis aturan internasional dan memanfaatkan penolakan atas tindakan perang yang dianut oleh dunia Barat sebagai alat bantu resolusi konflik.

Melalui investasinya dalam kelompok cendekiawan, organisasi sosial, dan golongan elit negara-negara lain dengan menggunakan Institut Konfusius, PKT memperluas pengaruh asingnya untuk menumbuhkan opini publik pro-Tiongkok di dunia. Strategi propaganda internasional berskala besar diluncurkan pada tahun 2009. China Central Television (CCTV) kini ditayangkan di setidaknya 170 negara dalam lima bahasa yang berbeda. Sementara itu, perusahaan teknologi milik negara, termasuk Huawei, ZTE, CE, IEC, dan High Vision, mengekspor peralatan pengawasan ke Argentina, Myanmar, Kamboja, Maroko, Filipina, Afrika Selatan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lainnya, dan Huawei memasang solusi kota amannya di berbagai kota di lebih dari 100 negara.

Upaya propaganda PKT berjalan dengan lebih efektif di Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Afrika dan kurang begitu efektif di Barat, setidaknya untuk saat ini. PKT juga telah meluncurkan perang kognitif selama perang dagang dengan A.S. untuk memperoleh supremasi inti ini, memanipulasi pemilih Amerika, dan membangkitkan nasionalisme Tiongkok. Acara propaganda TV terbaru pada September 2019 menyoroti kesabaran strategis Tiongkok dan perlambatan pertumbuhan ekonomi A.S.

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan platform multilateral kunci lainnya untuk upaya kampanye kognitif dan infrastruktur PKT. PKT memasukkan tujuan OBOR-nya ke dalam sasaran pembangunan berkelanjutan di P.B.B. dan merilisnya di situs web P.B.B. Warga negara Tiongkok Houlin Zhao dan Fang Liu terpilih kembali untuk memimpin Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union – ITU) dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization – ICAO). Pada tahun 2019, PKT berhasil meraih posisi pimpinan di Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization – FAO) P.B.B. melalui perang hibrida. Intelijen menunjukkan bahwa RRT membebaskan utang senilai puluhan juta dolar kepada sebuah negara di Afrika sebagai imbalan atas penarikan kandidatnya. Sebelum pemungutan suara pada Juni 2019, PKT mengacaukan komunikasi kandidat Prancis, yang membuat pemerintah Prancis memasang perangkat enkripsi. Pada hari pemungutan suara, PKT berupaya menghindari risiko dengan menyediakan transportasi bagi pemilih pro-Tiongkok, dan kandidat Tiongkok memenangkan pemilihan pada putaran pertama.

Kampanye Hong Kong

Sekarang, saya ingin beralih ke perang kognitif PKT terhadap demonstrasi di Hong Kong. Seluruh gerakan di Hong Kong yang menolak RUU ekstradisi ke Tiongkok adalah pertempuran epik dengan implikasi global dan lintas selat. PKT telah lama menawarkan prestise nasional kepada taipan bisnis Hong Kong, termasuk melalui penunjukan untuk menjadi anggota Kongres Rakyat Nasional sebagai imbalan atas dukungan politik, dan dengan mengambil alih media untuk ditempatkan di bawah payung kekuasaan PKT. PKT memilih untuk memotong iklan atau bahkan menggunakan kekerasan yang terkait dengan geng bagi mereka yang menolak untuk menyerah.

Kantor penghubung pusat PKT di Hong Kong mengendalikan setengah dari perusahaan penerbitan Hong Kong, dan melalui dukungan jaringan ini, PKT, pada tahap awal demonstrasi, menyalahkan keterlibatan asing yang memanipulasi hubungan lintas selat dan ikatan Taiwan-A.S. untuk memastikan bahwa transformasi damai di Tiongkok tidak akan terjadi. Patut dicatat bahwa para demonstran mengangkat spanduk besar yang menyerukan kematian Xi pada 27 September 2019. PKT memandang peran Kongres A.S. dalam demonstrasi di Hong Kong sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Unjuk rasa pro-demokrasi pada tahun 2019 di Hong Kong juga mengungkap kelemahan perang kognitif PKT. Kegiatan pengunjuk rasa di Hong Kong sangat fleksibel dan mengalir seperti air sampai-sampai beberapa pengamat Tiongkok mencurigai militer A.S. mendukung para demonstran di Hong Kong dengan kapasitas broadband telekomunikasi. Intelijen menunjukkan bahwa demonstrasi di Hong Kong tampaknya menerapkan perang tidak konvensional yang menghasilkan dampak pada dimensi keuangan, perdagangan, hukum, media, dan ideologi. Media pro-Tiongkok seperti Oriental Daily News, sebuah surat kabar berbahasa Mandarin di Hong Kong, mengakui pada Agustus 2019 bahwa intelijen dan propaganda PKT di Hong Kong benar-benar membeo. Kampanye pencemaran nama baik dan pembeoan yang dilakukan oleh PKT tampaknya mendukung pengakuan ini.

Operasi terhadap Taiwan
Mari kita beralih ke operasi pengaruh PKT terhadap Taiwan. Xi telah mengutarakan bahwa peremajaan Tiongkok tidak dapat terjadi tanpa apa yang disebut sebagai akuisisi kembali wilayah yang hilang. Dia menetapkan tenggat waktu tahun 2049 untuk menyelesaikan “masalah” sehubungan dengan aneksasi Taiwan. Operasi pengaruh Tiongkok terhadap Taiwan merupakan bagian integral dari Leninisme digital PKT. Hal ini dapat dikonseptualisasikan di bawah ideologi partai dan keamanan nasional. Pidato Xi tentang perjuangan untuk mewujudkan peremajaan ini di sekolah partai pusat pada September 2019 menegaskan hal ini sebagai prioritas. Pernyataannya mengungkapkan bahwa kelangsungan hidup partai merupakan faktor paling penting dan keharusan utama. Keharusan ini merupakan perbedaan mendasar di antara negara berpartai tunggal PKT dan bagian dunia lainnya.

Saat ini, kebijakan PKT mengenai masalah Taiwan dipandu oleh pernyataan lima poin Xi pada Januari 2019, yang menunjukkan pentingnya paksaan militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), isolasi eksternal Taiwan, infiltrasi dan subversi, interaksi United Front Work Department (UFWD), kegiatan siber, dan penyebaran disinformasi. Semua kegiatan ini disertakan dalam kerangka kerja propaganda RRT yang dimaksudkan untuk membentuk pola pikir Taiwan. Taktik ini lebih disukai sejauh menganeksasi Taiwan tanpa adanya pertumpahan darah. Pada tahun 2018, PKT meluncurkan kampanye pemerintah yang relatif baru untuk mengeliminasi penggunaan nama Taiwan yang disebut “namefare.” Kampanye itu berupaya untuk menghilangkan semua jejak kedaulatan Taiwan, terutama di sektor swasta dan dengan lembaga swadaya masyarakat.

Sehubungan dengan kekuatan militer, paksaan jangka pendek militer PKT terhadap Taiwan memiliki dimensi kognitif langsung pada tahun 2019. Seperti dilansir surat kabar Tiongkok di luar negeri World Journal pada Februari 2019, dua cendekiawan Tiongkok mengunjungi California pada Januari 2019 untuk bertemu dengan mantan pejabat intelijen A.S. guna menyampaikan rencana unifikasi paksa Xi paling lambat pada tahun 2022. Mereka mengungkapkan bahwa Xi akan bekerja sama dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara untuk melakukan koordinasi skenario di Timur Tengah dan Asia Timur Laut guna membatasi campur tangan pasukan A.S. ke dalam masalah Taiwan. Pada saat itu, rencana itu terdengar seperti gertakan semu di tengah berlangsungnya perang dagang Tiongkok-A.S. Ternyata pada tahun 2019, rencana Xi itu tampaknya bukan sekadar pepesan kosong. Di Rusia, pesawat pengebom Tu-95 mengitari Taiwan secara penuh untuk pertama kalinya pada 20 Juni.

Angkatan udara PLA dan pesawat terbang Rusia berpatroli bersama-sama di Laut Cina Timur pada 23 Juli 2019. Hingga Oktober 2019, Korea Utara telah melakukan 11 uji coba rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam dan rudal jarak pendek. Dan setelah serangan terhadap kilang minyak Arab Saudi pada September 2019, Iran mengumumkan latihan militer bersama dengan Tiongkok dan Rusia di Samudra Hindia barat. Peran PKT masih belum jelas, tetapi ada beberapa kesamaan dengan rencana Xi.

Pemaksaan jangka panjang
PKT telah melakukan interaksi dan infiltrasi United Front Work Department (UFWD) di Taiwan selama beberapa dekade sehingga memiliki jangkauan yang cukup luas dan dalam di pulau kami. PKT telah mengembangkan jaringan pemerintah daerah yang lengkap di seberang selat tempat 24 perwakilan bisnis, media, dan semi-resmi di Taiwan membangun hubungan yang luas. Beberapa dari mereka telah terlibat dalam kegiatan di luar misi yang dinyatakan secara publik. Setidaknya ada 22 organisasi dan partai politik pro-Tiongkok, dan kami telah mengidentifikasi bahwa beberapa dari mereka memiliki koneksi dengan kejahatan terorganisir untuk memperluas jaringan mereka ke entitas lokal, pengusaha Taiwan di Tiongkok daratan, dan kantor berita Taiwan.

Di sisi lain, aktivitas siber PKT merupakan ancaman mendesak bagi Taiwan. Pasukan siber itu berhasil meretas data asuransi kesehatan Taiwan sekitar tahun 2010 untuk mencuri informasi demografis penting tentang struktur penduduk Taiwan.

Dari tahun 2016 hingga Juli 2019, pasukan siber PKT melancarkan lebih dari 21.000 serangan terhadap Taiwan, menargetkan lembaga pertahanan, urusan luar negeri, layanan luar negeri, layanan medis, maritim, dan pemadam kebakaran. Banyak serangan itu dilakukan melalui stasiun relai. Hampir 300 stasiun relai di seluruh dunia digunakan oleh peretas PKT antara Januari dan Juli 2019.

PKT telah lama memupuk pengaruh pada media Taiwan, dan sejak tahun 2015, PKT telah berusaha untuk melibatkan media Taiwan secara luas dalam KTT media lintas selat. Pada Mei 2019, KTT ini mengumpulkan delegasi eksekutif dari 80 surat kabar komunis, stasiun TV dan radio, situs web berita, dan industri penerbitan serta kantor berita Taiwan, ruang lingkup yang dimaksudkan untuk memonopoli persepsi pemirsa Taiwan.

Meskipun upaya Tiongkok untuk menggoyahkan opini publik Taiwan mungkin berhasil dalam beberapa kasus, upaya itu gagal merongrong kedaulatan dan identitas nasional. Sebuah jajak pendapat yang dirilis oleh Dewan Urusan Daratan Taiwan pada Mei 2019 menunjukkan bahwa 86% responden menentang apa yang disebut sebagai formula satu negara, dua sistem, dan 78,5% mendukung alasan dibentuknya lembaga demokrasi liberal oleh otoritas Taiwan. Jajak pendapat lain yang dirilis oleh National Chengchi University menunjukkan bahwa 40,3% lebih suka mempertahankan status quo dan mendukung kemerdekaan, sementara hanya 3,7% lebih memilih mempertahankan status quo dan unifikasi ke depannya.

Campur tangan PKT dalam pemilihan umum di Taiwan dimulai sejak tahun 1990-an. Krisis Selat Taiwan pada tahun 1995-1996 dimaksudkan untuk mengintimidasi para pemilih menjelang pemilihan presiden secara langsung yang baru pertama kalinya diselenggarakan. Pasukan siber PKT meretas markas besar kampanye partai-partai politik besar selama pemilihan umum pada tahun 2008. Adapun untuk pemilihan umum Taiwan pada tahun 2018 dan 2020, PKT membentuk satuan tugas multi-departemen pada akhir tahun 2017 untuk mengevaluasi pemilihan umum, membiayai partai-partai pro-Tiongkok, dan mendukung kelompok yang memiliki suami/istri dari Tiongkok daratan. Satuan tugas itu juga mendanai pembawa acara temu wicara regional dan penulis situs web.

Pada tahun 2018, diamanatkan oleh apa yang disebut sebagai komisi keamanan nasional pusat PKT, pasukan pendukung strategis PLA ditugaskan untuk mengoordinasikan kantor propaganda, siber, dan urusan Taiwan serta United Front Work Department (UFWD) untuk melakukan perang kognitif guna membentuk opini publik Taiwan. Beijing mengembangkan apa yang disebut media mandiri, atau yang kita sebut sebagai media sosial, untuk menyebarkan pesan video di YouTube, memobilisasi sejumlah besar poster internet, dan mengarahkan bot untuk membanjiri ruang diskusi. Tiongkok juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi informasinya sendiri untuk mengarakterisasi masalah yang diinginkan, mengevaluasi manipulasi, dan memodifikasi strategi. Beijing juga menggunakan selebriti internet dan media pro-Tiongkok di Taiwan untuk mengumandangkan pesan PKT di Facebook, Twitter, Live, dan media sosial lainnya. Kegiatan-kegiatan ini merupakan model atau tren baru perang kognitif PKT terhadap Taiwan, yang menantang kapasitas respons Taiwan.

Prakarsa penangkalan di dalam negeri
Mari kita beralih ke upaya luar negeri Taiwan. Untuk memikul tanggung jawab atas nasib Taiwan, Presiden Tsai Ing-wen pada Maret 2019 mengusulkan panduan untuk melawan propaganda versi PKT, “satu negara, dua sistem” dalam berbagai dimensi. Dalam ranah hukum, pemerintahannya telah secara komprehensif meninjau 11 undang-undang dan sekitar 134 peraturan yang mengatur interaksi lintas selat dan menetapkan serta membuat amendemen yang diperlukan, seperti memperluas ruang lingkup dan definisi dalam hukum pidana mengenai pengkhianatan, termasuk perlindungan informasi teknologi sensitif dalam pekerjaan intelijen nasional dan meningkatkan hukuman untuk pelanggaran terhadap hukum itu.

Sehubungan dengan infiltrasi dan campur tangan PKT dan negara lain dalam pemilihan umum di Taiwan, Biro Keamanan Nasional (National Security Bureau – NSB) Taiwan telah membentuk satuan tugas yang mengintegrasikan organisasi intelijen untuk memantau transaksi keuangan bawah tanah di seluruh Selat Taiwan, termasuk perjudian lokal, penyelundupan persenjataan dan narkoba, kekerasan yang terkait dengan geng, dan aktivitas tidak lazim yang dilakukan oleh pengunjung asing tertentu. Pihak berwenang Taiwan juga telah membentuk segi tiga tangguh untuk keamanan siber dengan mengintegrasikan eksekutif Dewan Keamanan Nasional, Komisi Komunikasi Nasional, dan NSB yang bertanggung jawab atas peringatan dini dan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Nasional, kepolisian, biro investigasi serta mitra internasional untuk deteksi stasiun relai.

Dari segi tindakan penanggulangan informasi, beberapa surat kabar sekarang memiliki bagian pemberantas rumor. Aparat keamanan mengidentifikasi informasi ini dan meneruskannya ke pihak berwenang yang tepat untuk menanganinya. Untuk meningkatkan kesadaran publik, pihak berwenang kami telah bekerja sama dengan sektor swasta untuk memperkenalkan program media internet tentang disinformasi dan berita palsu.

Dukungan berpandangan serupa
Meskipun demikian, Taiwan masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kami menghargai dukungan dari teman-teman yang berpandangan serupa di seluruh dunia, khususnya A.S. A.S. memberlakukan Undang-Undang Perjalanan Taiwan (Taiwan Travel Act) pada tahun 2018, Undang-Undang Jaminan Taiwan (Taiwan Assurance Act) tahun 2019, dan Undang-Undang Taipei (Taipei Act) pada tahun 2020. Dalam laporan strategi Indo-Pasifik pertama yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan A.S. pada Juli 2019, Taiwan dikarakterisasikan sebagai mitra yang sangat penting bagi A.S. Kerangka kerja pelatihan dan kerja sama global yang dikelola oleh A.S. dan Taiwan telah membuat kemajuan yang mengesankan, belakangan ini menarik perhatian Jepang, Swedia, dan negara-negara lain untuk turut berpartisipasi. Selain itu, Taiwan diundang untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin A.S. untuk melawan ISIS. Gedung Putih menentang upaya Beijing yang meluncurkan kampanye “namefare” untuk memaksa komunitas internasional menerima Prinsip Satu Tiongkok.

Kami menghargai, khususnya, posisi pemerintah A.S. mengenai pertahanan nasional Taiwan, yang dimanifestasikan oleh penjualan tank tempur M1A2 Abrams dan pesawat jet tempur F-16V baru-baru ini.

Pihak berwenang A.S. membagikan informasi kepada Taiwan tentang negara-negara teknologi yang dulunya turut campur tangan dalam pemilu sela A.S. pada tahun 2018. Kemudian pada Oktober 2019, para ahli Inggris diundang ke Taiwan untuk memberikan lokakarya guna membagikan pendekatan seimbang Inggris terhadap disinformasi.

Ke depannya, dan mengingat ancaman Leninisme digital PKT yang semakin meningkat dan menjulangnya urgensi untuk unifikasi penuh, semakin sulit bagi Taiwan untuk bertahan hidup sendirian. Dari perspektif kognitif bersama dengan dukungan A.S., patut dipertimbangkan agar Taiwan dan negara-negara berpandangan serupa membentuk aliansi keamanan siber interregional guna memerangi informasi semacam ini sehingga kami dapat membagikan informasi ini dan informasi peringatan dini lainnya yang relevan.

Tujuan aliansi ini adalah untuk melindungi kebebasan berbicara dan mengeksplorasi regulasi aktivitas internet.  Sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik, A.S. dan Taiwan dapat mempertimbangkan untuk menandatangani nota kesepahaman bersama dalam memerangi disinformasi, karena Taiwan adalah zona tempur waktu nyata.

Aktivitas PKT dan pengalaman pertahanan Taiwan dapat berfungsi sebagai referensi berharga bagi dunia bebas. Selain itu, kami juga dapat memperluas interoperabilitas kognitif di antara kami. Melalui perjanjian perdagangan bebas bilateral A.S.-Taiwan, beberapa contohnya adalah lebih banyak kerja sama di antara televisi publik Taiwan dan HBO atau lebih banyak kemunculan Taiwan di CNN Heroes.

Pada Maret 2019, Presiden Tsai Ing-wen mengumumkan tugasnya untuk menghadapi ancaman keamanan nasional era baru dan untuk melestarikan pilihan bagi generasi masa depan di Taiwan. Dia kemudian menegaskan bahwa kunci untuk pembangunan hubungan lintas selat yang damai adalah demokratisasi Tiongkok. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keunikan Taiwan merupakan inspirasi bagi demokratisasi Tiongkok dan elemen kunci dalam menanggapi operasi pengaruh PKT terhadap Taiwan. Sungguh menenteramkan hati bahwa selama masa jabatannya Asisten Menteri Pertahanan A.S. Randy Schriver, yang meninggalkan Pentagon pada Desember 2019, menegaskan bahwa A.S. akan terus membantu Taiwan mempertahankan status uniknya.  

Letnan Jenderal Vincent W.F. Chen adalah deputi direktur jenderal, Biro Keamanan Nasional Taiwan. Artikel ini disarikan dari presentasinya pada 15 Oktober 2019, “The Unique Status Shall Not Perish: CCP’s Influence Operations Against Taiwan (Status Unik Tidak Akan Lenyap: Pengaruh Operasi PKT Terhadap Taiwan),” pada Konferensi Pertahanan dan Keamanan Tiongkok Tahunan Kesembilan Jamestown Foundation di Carnegie Endowment for International Peace di Washington, D.C. Presentasi itu telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.