Kasus Pengenalan Wajah Tiongkok Mengajukan Pengintai ke Meja Hijau

Kasus Pengenalan Wajah Tiongkok Mengajukan Pengintai ke Meja Hijau

Teknologi pengenalan wajah telah tertanam dalam kehidupan masyarakat di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dari bandara hingga hotel, situs perniagaan elektronik (e-commerce) dan bahkan toilet umum, tetapi seorang profesor hukum benar-benar merasa muak ketika diminta untuk memindai wajahnya di taman safari.

Guo Bing menggugat taman margasatwa itu ke pengadilan, memanaskan debat yang berkembang tentang privasi dan penyalahgunaan data pribadi dalam masyarakat yang semakin digital.

Pemerintah Tiongkok telah memberikan dukungannya kepada perusahaan yang mengembangkan pengenalan wajah dan kecerdasan buatan untuk perniagaan dan keamanan, bagian dari upaya untuk menjadi pemimpin dunia di bidang teknologi mutakhir.

Survei telah menunjukkan kesediaan publik yang luas untuk menyerahkan beberapa privasi dengan imbalan keselamatan dan kemudahan yang dapat diberikan teknologi.

Akan tetapi, hal itu berubah saat pengumpulan data biometrik seperti sidik jari dan pemindaian wajah meningkat.

Media domestik menyebut gugatan Guo terhadap Taman Safari Hangzhou di Tiongkok timur, yang diajukan pada Oktober 2019, sebagai jenis gugatan yang baru pertama kalinya diajukan di RRT. Reaksi publik telah mengungkapkan kekhawatiran bahwa perkembangan teknologi melampaui perlindungan hukum.

Postingan online mengenai kasus itu di platform Weibo yang populer di negara itu telah dilihat sebanyak lebih dari 100 juta kali, dengan banyak pengguna menyerukan pelarangan pengumpulan data semacam itu.

Sentimen itu sebagian berasal dari penyalahgunaan data pribadi yang merajalela oleh RRT, mulai dari penipuan keuangan secara terang-terangan dan kebocoran nomor ponsel yang umum terjadi hingga operasi phishing.

Dalam sebuah artikel baru-baru ini yang diposting secara online dan memunculkan diskusi luas di Tiongkok, Lao Dongyan, seorang profesor hukum di Tsinghua University yang bergengsi di Beijing, menyebut penyalahgunaan data pengenalan wajah itu sebagai “kesepakatan dengan iblis.”

“Promosi ceroboh terhadap teknologi pengenalan wajah akan menimbulkan situasi yang menciptakan lebih banyak masalah daripada yang ada sebelumnya. Harga yang kita bayar bukan hanya privasi kita, tetapi juga keamanan yang kita perjuangkan,” tulis Lao.

Guo, seorang profesor di Zhejiang Sci-Tech University di Hangzhou, mengatakan dalam pengaduan perdatanya bahwa pengumpulan data seperti pemindaian wajah, “jika bocor, diberikan secara ilegal atau disalahgunakan, akan dengan mudah membahayakan keselamatan pribadi dan properti konsumen.”

Sebuah surat kabar yang diterbitkan oleh Kementerian Sains dan Teknologi RRT mengatakan bahwa “sikap keras dan kasar taman safari itu menunjukkan ketidakpedulian” terhadap kepekaan publik. Hukum harus digunakan untuk mencegah “tindakan yang melampaui batas,” tambahnya.

Pada 30 Desember 2019, RRT mengeluarkan arahan yang menetapkan serangkaian praktik terkait dengan pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi melalui aplikasi ponsel yang dianggap melanggar hukum.

RRT masih belum memiliki seperangkat undang-undang spesifik yang mengatur data pribadi. Legislasi semacam itu saat ini sedang dirumuskan, tetapi masih belum jelas kapan bisa diberlakukan.

Terlepas dari berita utama tentang dunia baru berteknologi tinggi Tiongkok yang mengesankan, para ahli mengatakan bahwa RRT sebenarnya terus tertinggal jauh di belakang A.S. dalam kemajuan teknologi tetapi unggul dalam memanfaatkan teknologi untuk penggunaan komersial secara luas.

RRT memiliki populasi pengguna internet seluler terbesar di dunia — lebih dari 850 juta — yang beroperasi sebagai tempat pengujian yang berharga bagi kelangsungan hidup konsumen.

Pengenalan wajah saat ini digunakan untuk membayar tagihan, mencatat kehadiran di beberapa sekolah, mengefektifkan pengamanan di angkutan umum, dan menghukum pejalan kaki yang melanggar aturan.

Toilet di beberapa tempat wisata bahkan memerlukan pemindaian wajah untuk menerima kertas toilet guna membatasi konsumsi berlebihan.

Asosiasi Konsumen Tiongkok pada November 2018 merilis laporan yang menyatakan bahwa lebih dari 90% aplikasi seluler diduga mengumpulkan informasi pribadi secara berlebihan, dan 10% aplikasi seluler mengumpulkan data biometrik secara berlebihan.

Kekhawatiran telah tumbuh setelah laporan media pemerintah baru-baru ini mengatakan bahwa ribuan data wajah dijual secara online dengan harga hanya 20 ribu rupiah (1,40 dolar A.S.) untuk setiap data, dan setelah pemerintah mulai menerapkan persyaratan baru yang mewajibkan konsumen menyediakan pemindaian wajah untuk mendaftarkan layanan ponsel.  Agence France-Presse

saham