Gedung Putih Mengusulkan Prinsip Regulasi untuk Mengatur Penggunaan AI

Gedung Putih Mengusulkan Prinsip Regulasi untuk Mengatur Penggunaan AI

Gedung Putih pada awal Januari 2020 mengusulkan prinsip regulasi yang akan membatasi “tindakan melampaui batas” yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam mengatur pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence – AI). 

Dalam sebuah lembar fakta, Gedung Putih mengatakan bahwa lembaga-lembaga federal harus “melakukan penilaian risiko dan analisis biaya-manfaat sebelum melakukan tindakan regulasi apa pun tentang AI, dengan fokus pada pembentukan kerangka kerja yang fleksibel alih-alih regulasi satu solusi untuk semua masalah.”

Komentar tersebut muncul pada saat berbagai perusahaan berlomba untuk mengintegrasikan AI dan pembelajaran mesin mendalam ke dalam bisnis mereka untuk tetap kompetitif. Akan tetapi, banyak perusahaan dan pakar mengatakan bahwa teknologi itu menimbulkan kekhawatiran etika tentang kontrol, privasi, keamanan siber, dan masa depan pekerjaan.

Pemerintah A.S. mengatakan bahwa lembaga-lembaga federal harus “mempromosikan AI yang dapat dipercaya” dan “harus mempertimbangkan keadilan, non-diskriminasi, keterbukaan, transparansi, keselamatan, dan keamanan.”

Contohnya, Gedung Putih mengutip Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration – FDA), yang sedang mempertimbangkan cara untuk mengatur penggunaan teknologi AI dan pembelajaran mesin oleh produsen perangkat medis.

Gedung Putih mengatakan, “Eropa dan sekutu kita harus menghindari model pembunuh inovasi yang bersifat menindas.” Gedung Putih menambahkan, “Cara terbaik untuk melawan penggunaan AI yang otoriter adalah untuk memastikan Amerika dan mitra internasional kita tetap menjadi pusat inovasi global.”

Pada tahun 2019, Kelompok Ahli Tingkat Tinggi di bidang Kecerdasan Buatan Komisi Eropa mengeluarkan seperangkat pedoman etika, dan para pemimpin Uni Eropa sedang mempertimbangkan tindakan pengaturan.

Beberapa negara bagian A.S. telah mengungkapkan kekhawatiran terhadap aplikasi AI. Badan Legislatif California pada September 2019 memberlakukan larangan selama tiga tahun pada penggunaan kamera tubuh dengan perangkat lunak pengenal wajah bagi aparat penegak hukum negara bagian dan lokal, pembatasan terbaru pada teknologi yang dikatakan oleh beberapa pihak memberikan ancaman terhadap kebebasan sipil. Beberapa kota di A.S. juga memilih untuk melarang penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh aparat penegak hukum.

Michael Kratsios, kepala pejabat teknologi Gedung Putih, mengatakan bahwa “prinsip-prinsip pemerintah A.S. menetapkan negara itu untuk berada di jalur inovasi dan penemuan AI berkelanjutan.”

Pada Februari 2019, Presiden A.S. Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi lembaga pemerintah federal guna mendedikasikan lebih banyak sumber daya dan investasi untuk penelitian, promosi, dan pelatihan terkait AI.

Sebuah studi pada tahun 2018 dari perusahaan konsultasi PwC mengatakan bahwa 30% pekerjaan di seluruh dunia tersingkirkan oleh otomatisasi paling lambat pada pertengahan tahun 2030-an, termasuk 44% pekerja dengan tingkat pendidikan rendah. Studi itu juga menemukan bahwa otomatisasi dapat meningkatkan produk domestik bruto global sebesar 220,85 kuadriliun rupiah (15 triliun dolar A.S.) paling lambat pada tahun 2030.  Reuters

saham