Dokumen yang baru saja diperoleh menunjukkan peran Huawei dalam melanggar larangan pengiriman peralatan A.S. ke Iran

Cerita populer | Apr 2, 2020:

Reuters

Huawei Technologies Tiongkok, yang selama bertahun-tahun membantah telah melanggar sanksi perdagangan Amerika terhadap Iran, membuat catatan internal perusahaan dari tahun 2010 yang menunjukkan bahwa pihaknya terlibat secara langsung dalam pelanggaran larangan pengiriman peralatan komputer A.S. ke operator telepon seluler terbesar di Iran.

Dua daftar uraian barang Huawei, tertanggal Desember 2010, mencakup peralatan komputer yang dibuat oleh Hewlett-Packard Co. (HP) dan ditujukan kepada operator seluler Iran, demikian yang ditunjukkan dokumen internal Huawei yang ditinjau oleh Reuters.

Dokumen Huawei lainnya, tertanggal dua bulan kemudian, menyatakan: “Saat ini peralatan itu dikirim ke Teheran, dan menunggu izin bea cukai.”

Daftar uraian barang dan dokumen internal lainnya memberikan bukti dokumenter terkuat hingga saat ini mengenai keterlibatan Huawei dalam dugaan pelanggaran sanksi perdagangan. Bukti itu dapat mendukung kampanye Washington dari berbagai sisi untuk membatasi ruang bisnis Huawei, produsen peralatan telekomunikasi terkemuka di dunia.

Amerika Serikat berusaha membujuk sekutu untuk menghindari penggunaan peralatan Huawei dalam sistem telekomunikasi seluler generasi terbaru mereka, yang dikenal sebagai 5G. Secara terpisah, otoritas A.S. sedang berjuang melawan Huawei di ranah hukum.

Dokumen-dokumen yang baru saja diperoleh itu melibatkan proyek telekomunikasi bernilai jutaan dolar di Iran yang merupakan pertimbangan penting dalam kasus pidana yang sedang berlangsung yang didakwakan Washington terhadap perusahaan Tiongkok itu dan Chief Financial Officer Huawei, Meng Wanzhou. Meng Wanzhou, putri pendiri Huawei, telah berjuang untuk melawan ekstradisi dari Kanada ke Amerika Serikat sejak penangkapannya di Vancouver pada Desember 2018. Huawei dan Meng telah membantah tuntutan itu, yang melibatkan penipuan bank, penipuan yang melibatkan penggunaan telekomunikasi atau teknologi informasi, dan tuduhan lainnya.

Dokumen-dokumen tersebut, yang tidak dikutip dalam kasus pidana itu, memberikan perincian baru tentang peran Huawei dalam menyediakan sejumlah besar server komputer, switch, dan peralatan lain yang dibuat oleh HP serta perangkat lunak yang dibuat oleh perusahaan Amerika lainnya pada saat itu, termasuk Microsoft Corp., Symantec Corp., dan Novell Inc. kepada operator telekomunikasi Iran.

Sebuah dakwaan A.S. menuduh bahwa Huawei dan Meng berpartisipasi dalam skema penipuan untuk mengirimkan barang dan teknologi terlarang A.S. kepada bisnis Huawei yang berbasis di Iran dan memindahkan uang keluar dari Iran dengan menipu bank-bank Barat. Dakwaan tersebut menuduh Huawei dan Meng secara diam-diam menggunakan “anak perusahaan tidak resmi” di Iran yang disebut Skycom Tech Co. Ltd. untuk mendapatkan barang-barang terlarang itu.

“Dengan demikian, Huawei dapat berupaya mengklaim ketidaktahuan sehubungan dengan tindakan ilegal apa pun yang dilakukan oleh Skycom atas nama Huawei, termasuk pelanggaran terhadap” undang-undang sanksi A.S., demikian yang dinyatakan dakwaan itu. Skycom, yang digambarkan Huawei sebagai mitra bisnis lokal di Iran, dinyatakan sebagai terdakwa dalam kasus itu. Catatan di Hong Kong, tempat Skycom terdaftar, menunjukkan bahwa perusahaan itu dilikuidasi pada Juni 2017.

Catatan yang baru saja diperoleh yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan bahwa perusahaan Tiongkok lainnya, Panda International Information Technology Co., yang tidak disebutkan dalam dakwaan A.S., juga terlibat dalam mengirimkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk proyek Iran itu. Panda International memiliki hubungan yang sudah lama terjalin dengan Huawei dan dikendalikan oleh badan usaha milik negara Tiongkok.

“Karena proses hukum yang sedang berlangsung, tidak tepat bagi Huawei untuk berkomentar saat ini,” ungkap juru bicara Huawei dalam menanggapi pertanyaan tentang dokumen yang baru saja diperoleh. “Huawei berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara dan kawasan tempat kami beroperasi, termasuk semua undang-undang dan peraturan kontrol ekspor dan sanksi PBB, A.S., dan UE.”