• Home »
  • Cerita populer »
  • Pihak berwenang Xinjiang mengirim warga Uighur untuk bekerja di pabrik-pabrik Tiongkok, meskipun ada risiko virus korona
Pihak berwenang Xinjiang mengirim warga Uighur untuk bekerja di pabrik-pabrik Tiongkok, meskipun ada risiko virus korona

Pihak berwenang Xinjiang mengirim warga Uighur untuk bekerja di pabrik-pabrik Tiongkok, meskipun ada risiko virus korona

Cerita populer | Mar 11, 2020:

Radio Free Asia

Pihak berwenang di Kawasan Otonomi Uighur Xinjiang (Xinjiang Uighur Autonomous Region – XUAR) mengirim ratusan warga etnis Uighur ke berbagai provinsi lainnya di Tiongkok untuk bekerja di pabrik-pabrik yang terkena dampak virus korona baru (COVID-19), sehingga menuai kritik dari para pengamat yang mengatakan bahwa langkah itu menunjukkan “nyawa warga Uighur bukanlah hal penting” di negara itu.

COVID-19 telah menghentikan produksi di Tiongkok ketika pihak berwenang memberlakukan karantina dan pembatasan perjalanan nasional untuk memperlambat penyebaran virus yang telah menginfeksi lebih dari 82.000 orang di 34 negara dan beberapa wilayah serta menyebabkan setidaknya 2.700 kematian per 27 Februari 2020, demikian menurut Organisasi Kesehatan Dunia.

Meskipun langkah-langkah yang diambil oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk memerangi virus itu semakin ketat, laporan media resmi dalam beberapa hari terakhir ini menunjukkan bahwa pemerintah di XUAR telah memaksa warga Uighur untuk pindah ke pabrik-pabrik di provinsi Hunan, Jiangsu, Jiangxi, dan Zhejiang, dalam apa yang mungkin menjadi bagian dari upaya untuk menopang hasil produksi, terlepas dari risiko yang terkait dengan potensi infeksi. (Foto: Dalam foto rekaman video tanpa tanggal yang ditayangkan oleh CCTV Tiongkok melalui Video The Associated Press, peserta pelatihan Muslim bekerja di sebuah pabrik garmen di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Hotan di Hotan, Xinjiang, di Tiongkok barat laut.)

Laporan terbaru yang diterbitkan oleh surat kabar resmi Xinjiang Daily dan Chinanews.com mengatakan bahwa pada 22-23 Februari 2020, “400 pemuda-pemudi dipindahkan ke provinsi Hunan, Zhejiang, dan Jiangxi.”

Dari 400 orang itu, 114 orang dari kabupaten Awati, di prefektur Akesu XUAR, dikirim ke kota Jiujiang di provinsi Jiangxi pada 23 Februari; 100 orang dari kota Akesu dikirim ke Jiujiang pada 22 Februari; dan 171 orang dari prefektur Hetian dikirim ke kota Changsha di provinsi Hunan, demikian ungkap laporan itu, tanpa memberikan tanggal untuk pemindahan terakhir.

Selain itu, Chinanews.com melaporkan bahwa pada 26 Februari pukul 11 siang, 135 pekerja terbang dari Bandara Aksu ke kota Wuyi di provinsi Jiangsu untuk mengambil bagian dalam “pekerjaan musim panas,” tanpa memberikan perincian.

Laporan lain dari situs web resmi Tianshan.net mengatakan bahwa pada siang hari tanggal 27 Februari, 242 pekerja dari kabupaten Kashi di prefektur Kashi, serta kabupaten Zepu, Yecheng, dan Yingjisha di prefektur Kashi, terbang dari Bandara Kashi ke Changsha dengan pesawat terbang B787 China Southern Airlines.

Menurut laporan itu, sebagian besar pekerja itu lahir setelah tahun 1990 dan dikirim ke Changsha untuk bekerja di Lansi Technology Co.

Dalam laporan terpisah, Tianshan.net mengatakan bahwa pada 25 Februari, pihak berwenang di Hotan memaksa lebih dari 30.000 pekerja untuk kembali bekerja pada 299 perusahaan di daerah itu, meskipun ada karantina yang sedang berlangsung.

Dolkun Isa, presiden World Uighur Congress (WUC) yang berbasis di Munich, mengatakan bahwa dia merasa “terguncang” bahwa pemerintah Xinjiang memaksa ratusan pekerja Uighur untuk melakukan perjalanan ke berbagai provinsi lainnya di Tiongkok guna bekerja di pabrik-pabrik “pada saat [Beijing telah] mengarantina jutaan orang, dan perusahaan telah menangguhkan produksi karena takut akan infeksi virus korona.”

“Jelas bahwa pemerintah Tiongkok menempatkan warga Uighur ini dalam bahaya karena nyawa warga Uighur bukanlah hal penting bagi Tiongkok,” ungkapnya. “Tidak ada jaminan bahwa warga Uighur ini akan pulang dalam kondisi hidup. Tiongkok harus berhenti memaksa warga Uighur untuk pergi ke kawasan daratan utama dan bekerja sebagai buruh murah di bawah ancaman virus korona.”

Memet Imin, seorang peneliti medis Uighur yang berbasis di New York, mengatakan bahwa warga Uighur merupakan tenaga kerja ideal untuk perusahaan-perusahaan di berbagai provinsi lainnya di Tiongkok yang berjuang untuk memenuhi target mereka di tengah merebaknya wabah.

“Tiongkok mengirim warga Uighur karena mereka tidak memiliki sarana untuk menentang pihak berwenang. Mereka dapat dipaksa untuk bekerja sebagai buruh murah, dan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan jika mereka sakit atau mati karena virus korona,” ujarnya. “Karena situasi yang dihadapi warga Uighur sangat berbahaya, akan lebih mudah bagi pemerintah Tiongkok untuk menjelaskan kematian [salah satu dari pekerja ini] kepada orang tua mereka.”

Laporan baru-baru ini yang diterbitkan oleh Radio Free Asia telah menemukan bahwa banyak penduduk XUAR ditelantarkan tanpa makanan dan persediaan yang memadai di tengah karantina yang diberlakukan oleh pejabat setempat untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di kawasan tersebut, yang pada 27 Februari 2020 telah menginfeksi 76 orang dan menyebabkan dua kematian.

Di daerah-daerah XUAR tertentu, seperti kota Atushi di prefektur otonomi Kezileisu Keerkezi, para warga yang ditemukan meninggalkan rumah mereka tanpa izin selama karantina menghadapi ancaman penahanan selama 15 hari di jaringan kamp pengasingan di kawasan itu, tempat sebanyak 1,8 orang juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya yang dituduh menyembunyikan “pandangan agama yang kuat” dan gagasan “yang salah secara politis” diyakini telah ditahan sejak April 2017.

Laporan yang diterbitkan oleh berbagai saluran media menunjukkan bahwa mereka yang berada di kamp ditahan di luar kehendak mereka dan menjadi sasaran indoktrinasi politik, secara rutin menghadapi perlakuan kasar di tangan para pengawas mereka, dan menjalani diet buruk dan kondisi tidak higienis dalam fasilitas yang sering kali penuh sesak yang diperingatkan oleh para ahli baru-baru ini dapat menyebabkan terjadinya epidemi.

Berbagai pihak menyalahkan kurangnya transparansi para pejabat Tiongkok karena membiarkan virus korona memperoleh pijakan yang kokoh di Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok, sehingga menyebabkan pihak berwenang menutup kota itu pada Januari 2020.

saham