Melawan Ambisi Maritim Tiongkok

Melawan Ambisi Maritim Tiongkok

Berbagai negara meningkatkan kerja sama untuk membatasi ekspansi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dan ancaman terhadap kedaulatan.

Dr. Mohan Malik

Laksamana Philip S. Davidson, komandan Komando Indo-Pasifik A.S. (USINDOPACOM), memberikan kesaksian pada April 2019 bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah secara efektif mengambil kendali atas Laut Cina Selatan melalui ekspansi militer di kawasan itu yang meliputi pangkalan-pangkalan pulau rahasia dan pembangunan pulau-pulau buatan. “Singkatnya, Tiongkok sekarang mampu mengendalikan Laut Cina Selatan dalam semua skenario kecuali perang dengan Amerika Serikat,” ungkap Davidson kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat A.S.

Dalam dua dekade terakhir, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army Navy – PLAN) Tiongkok terus berupaya mewujudkan sasaran Presiden RRT Xi Jinping untuk memulihkan “posisi sah dan historis Tiongkok sebagai kekuatan maritim terbesar.”

Kapal-kapal Angkatan Laut India, Jepang, Filipina, dan A.S. berlayar dalam formasi pada Mei 2019. Jaringan keamanan multilateral baru muncul untuk melindungi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. REUTERS

Sementara PLAN melakukan militerisasi pada apa yang disebut sebagai rangkaian pulau pertama dari kepulauan besar yang membentang dari pantai daratan benua Asia Timur dan termasuk kepulauan yang membentang di Laut Cina Selatan, Beijing menyuap negara-negara pulau kecil di rangkaian pulau kedua strategis yang membentang dari Jepang hingga Kepulauan Mariana dan Mikronesia di Samudra Pasifik. Per tahun 2020, Tiongkok diproyeksikan memiliki armada angkatan laut dan kapal selam terbesar di dunia. Hampir dua pertiga dari 50 pelabuhan utama di dunia dimiliki oleh Tiongkok atau telah menerima sejumlah investasi Tiongkok. RRT terus melakukan pembelian pangkalan secara besar-besaran guna memperkuat kemampuan lepas pantainya untuk tujuan komersial dan strategis, menempatkan penjaga keamanan swasta, pasukan nontempur, dan menyediakan persenjataan ke negara-negara yang lokasinya strategis di sepanjang jalur laut dan titik keluar masuk rawan maritim.

Pencarian sumber daya alam untuk memicu industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi domestik, pasar luar negeri untuk menjual barang-barang manufaktur, dan pangkalan-pangkalan garis depan untuk mengakses dan melindungi keduanya sebagian besar mendorong evolusi strategi maritim Beijing. Tidak ada kekuatan lain yang mampu menyamai ambisi muluk RRT. Mengklaim hampir 90% Laut Cina Selatan dan sumber dayanya secara eksklusif untuk dirinya sendiri mungkin baru permulaan. RRT sekarang menyebut dirinya sebagai “negara di dekat Arktik,” dan menggambarkan sumber daya Arktik sebagai “persemakmuran umat manusia,” yang harus dibagi.

Strategi Dua Samudra RRT

Strategi maritim Tiongkok merupakan komponen integral dari rencana Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road – OBOR) kreasi khas Xi, yang diilhami oleh pemikir geopolitik abad ke-19 Halford Mackinder dan ahli strategi maritim Alfred Thayer Mahan. OBOR mensyaratkan pembangunan transportasi darat dan koridor perdagangan lintas benua di Eurasia dan mengembangkan jaringan pelabuhan lingkar maritim untuk mengamankan kontrol sumber daya dan pasar. Jaringan maritim merupakan puncak logis dari strategi dua samudra PLAN.

RRT berusaha untuk mendominasi Pasifik dan menjadi adikuasa saat ini di Samudra Hindia. Laksamana Muda (Purnawirawan) Yin Zhuo, misalnya, menyerukan pembangunan “setidaknya lima hingga enam kapal induk” untuk mempertahankan “dua kelompok kapal induk pemukul di Samudra Pasifik Barat dan dua di Samudra Hindia.” 

Bagi Beijing, jalur kereta api dan jaringan pipa Xinjiang-Gwadar dan jalur kereta api dan jaringan pipa Kunming-Kyaukpyu merupakan dua urat nadi OBOR yang paling kritis untuk menyediakan akses ke Samudra Hindia dan membantu Beijing mengatasi risiko yang terkait dengan mengalirkan perdagangan dan sumber daya energi melalui Selat Malaka. Di bawah doktrin Pertahanan Laut Jauh RRT, banyak ahli strategi PLAN memandang Pakistan dan Myanmar sebagai “Pantai Barat Tiongkok,” untuk menutupi setiap kerentanan strategis Selat Malaka.

Beijing juga membangun pasukan ekspedisi kelautan yang bertujuan melancarkan operasi perang amfibi jauh dari pantainya. Rupanya, Beijing ingin mengirimkan pesan bahwa negara-negara di sepanjang rute maritim yang diusulkan — yang menjanjikan jaringan pelabuhan, jalur kereta api, dan kota-kota pesisir yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia, Afrika, dan Eropa — harus mengandalkan Tiongkok untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi dan keamanan militer, dan bahwa setiap tantangan terhadap perluasan lingkup pengaruh Beijing tidak akan ditoleransi.

Daya Pikat Perangkap Investasi RRT

Mengingat bahwa permainan hebat baru ini adalah tentang geopolitik rantai pasokan, negara-negara besar berlomba-lomba untuk memengaruhi simpul industri, teknologi, dan komersial yang penting di seluruh Indo-Pasifik. Dalam perdagangan dan perniagaan, sebagian besar negara tidak memilih salah satu blok tetapi menjalin hubungan dengan semua blok. Untuk negara-negara yang ingin membangun pabrik, sekolah, jalan, dan pelabuhan, seperti yang dilakukan sebagian besar perekonomian yang sedang berkembang dan bangkit, penawaran teknik dan modal RRT sangat menarik. Pengaruh ekonomi RRT juga memberikan peluang bagi negara-negara kecil untuk membenturkan beberapa kekuatan besar satu sama lain demi memperoleh keuntungan. Bagi negara-negara yang dilanda konflik dengan rezim otokratis yang tidak dapat memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan global, bantuan dan investasi RRT menawarkan jalan keluar.

Fusi otoriter entitas negara dan korporasi RRT memungkinkan Beijing untuk mengumpulkan dana dengan cara yang sering kali tidak dapat ditandingi oleh negara-negara demokratis. Badan usaha milik negara (BUMN) RRT yang kaya dan didukung oleh bank-bank Tiongkok dan lembaga pemerintah lainnya, dapat menghindari masalah lingkungan, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia serta norma-norma internasional lainnya yang, meskipun memiliki maksud yang baik, sering kali memperpanjang masa konstruksi dan meningkatkan biaya. Perusahaan Tiongkok menginvestasikan lebih dari 1,24 kuadriliun rupiah (90 miliar dolar A.S.) di negara-negara OBOR antara tahun 2013 dan 2018, demikian yang dilaporkan surat kabar South China Morning Post pada April 2019. Mengingat permintaan besar untuk pembangunan infrastruktur di Asia dan Afrika, sasaran konektivitas yang dinyatakan OBOR tampaknya sejalan dengan rencana konektivitas regional. Tiongkok telah menandatangani 173 perjanjian kerja sama dengan 125 negara dan 29 organisasi internasional per April 2019, demikian menurut Xinhua, kantor berita resmi milik pemerintah RRT.

Diplomasi infrastruktur memanfaatkan kekuatan Tiongkok sementara itu pada saat yang sama membantu Tiongkok membentuk kembali benua Eurasia dan bergerak menuju sasarannya, yakni menginternasionalkan yuan. Dengan menyertakan dirinya sebagai penjaga gerbang yang tak terhindarkan dari jaringan infrastruktur yang muncul di kawasan itu, Beijing juga berharap untuk memikat berbagai negara ke dalam orbit Tiongkok dan melonggarkan aliansi dengan A.S. Penuntasan rencana OBOR akan memberi Tiongkok akses ke sumber daya, memungkinkannya mengekspor kelebihan kapasitas industri, dan mengamankan kehadiran strategis di garis depan untuk memproyeksikan kekuatan.

Kerugian Sampingan

Meskipun sejumlah besar negara yang berupaya mendapatkan pertumbuhan ekonomi cenderung berpaling ke Beijing, akan tetapi beberapa negara merasa semakin tidak nyaman dengan apa yang mereka anggap sebagai “diplomasi neokolonial” Beijing yang sering kali berakhir dengan jejak utang, nota pengakuan utang (IOU), dan jebakan strategis dalam bentuk kehadiran RRT dalam jangka panjang. Sama halnya seperti upaya yang dilakukan kekuatan industrialisasi Eropa untuk mendapatkan sumber daya, pasar, dan pangkalan mengarah pada penjajahan Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada abad ke-18 dan ke-19, upaya yang dilakukan Tiongkok untuk memperoleh sumber daya, pasar, pangkalan, dan merkantilisme di luar negeri sekarang merupakan tantangan besar bagi kedaulatan dan kemerdekaan negara-negara kecil dan lemah di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Beberapa proyek OBOR melintasi wilayah dan perairan yang disengketakan dan merongrong integritas dan kedaulatan wilayah.

Pertimbangan geopolitik RRT untuk memperoleh pijakan strategis mendorong banyak proyek infrastruktur yang dibangun tanpa perhitungan ekonomi yang matang. Akibatnya, usaha tersebut sering kali gagal menghasilkan uang, dan malah menghasilkan proyek mahal dan merugikan yang membebani negara-negara penerima pinjaman dengan utang besar. Semakin besar utang, semakin besar pengaruh yang diperoleh Beijing dalam menegosiasikan kepemilikan eksklusif atau akses ke lahan, sumber daya, pelabuhan, dan bandara.

Selain itu, BUMN RRT meminjam dana dari bank-bank nasional Tiongkok dalam renminbi atau yuan untuk membangun proyek-proyek dengan tenaga kerja dan teknologi Tiongkok di negara-negara yang memiliki lokasi strategis lewat pinjaman dengan suku bunga tinggi sebesar 4% hingga 6% dan mengharapkan negara-negara tuan rumah melunasinya dalam dolar A.S. Beijing sering kali mencari pangkalan di luar negeri (sewa 50 hingga 99 tahun dengan kepemilikan saham 75% hingga 85%) untuk melindungi kepentingan luar negeri, aset, dan warga negaranya serta memproyeksikan kekuatan. Seperti dalam kasus Sri Lanka dan Jibuti, dominasi ekonomi Tiongkok mengakibatkan hilangnya kedaulatan atas aset strategis negara tuan rumah, termasuk pelabuhan, bandara, dan infrastruktur penting. Salah satu perusahaan Tiongkok, UDG, misalnya, mengendalikan hampir 20% garis pantai Kamboja dalam sewa selama 99 tahun, mendorong mantan Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans untuk menggambarkan Kamboja sebagai “anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh RRT Inc.” Contoh-contoh Pakistan dan Kenya menunjukkan bahwa meningkatnya utang sering kali memaksa berbagai negara untuk mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional untuk melunasi pinjaman Tiongkok. Singkatnya, Myanmar, Kenya, Maladewa, Malaysia, Montenegro, Sri Lanka, dan lainnya telah menyatakan kegelisahan dengan kesepakatan tidak setimpal yang membebani mereka dengan pinjaman berbunga tinggi untuk membeli produk, layanan, dan tenaga kerja Tiongkok, namun tidak mengurangi pengangguran, korupsi, atau degradasi lingkungan.

Selain itu, sumbangan infrastruktur dan dominasi ekonomi Tiongkok terhadap negara-negara kecil membatasi pilihan kebijakan luar negeri para debitor mengenai berbagai masalah seperti Laut Cina Selatan, Taiwan, Tibet, kamp konsentrasi Uighur di Xinjiang, dan praktik perdagangan tidak adil. Misalnya, melalui cengkeraman ekonominya atas Kamboja dan Yunani, Beijing telah memiliki kekuasaan veto yang efektif atas masalah Laut Cina Selatan yang disengketakan dan sikap Uni Eropa (UE) pada masalah hak asasi manusia dan perdagangan. Dominasi ekonomi Tiongkok yang berkembang atas negara-negara kecil telah berdampak pada pelemahan kohesi dan organisasi regional, termasuk Uni Eropa, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan Forum Kepulauan Pasifik. Pemaksaan ekonomi melalui akses pasar yang terkendali telah mengikis hubungan bilateral dengan berbagai negara, misalnya India, Jepang, Filipina, dan Korea Selatan.

Selain itu, model Tiongkok itu merongrong negara demokrasi yang rapuh dan mempromosikan otoritarianisme dan korupsi, dan teknologi pengawasannya mengekang kebebasan. Pinjaman Tiongkok yang tersedia dengan mudah merupakan candu baru bagi para elit yang korup di negara dengan ekonomi rapuh yang memiliki sistem politik yang disfungsional. Kekhawatiran atas cengkeraman Tiongkok terhadap perekonomian setempat sering kali menghasilkan tekanan domestik untuk perubahan politik. Jejak ekonomi Beijing yang berkembang sering kali melemahkan lembaga-lembaga demokrasi, mendukung politik orang kuat, menggeser hubungan sipil-militer, dan meningkatkan korupsi. Selain itu, faktor Tiongkok menjadi masalah polarisasi pada saat perubahan rezim atau pemilihan umum seperti yang terlihat baru-baru ini di Myanmar, Indonesia, Maladewa, Malaysia, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka, dan Zimbabwe.

Penggambaran negatif terhadap pemerintah Tiongkok meningkat sehubungan dengan peningkatan keterlibatannya di negara-negara lain. Ketergantungan ekonomi menghasilkan keputusasaan, sebagaimana diungkapkan oleh sejarah. Ketika negara-negara kecil dan lemah berusaha untuk membenturkan satu kekuatan besar melawan kekuatan besar lain, mereka sering kali menjadi mangsa intrik dan intervensi eksternal dalam urusan domestik. Di Asia dan Afrika, RRT sedang melanggengkan apa yang dilakukan negara-negara besar dan kuat Eropa terhadap Tiongkok dan negara-negara lainnya di saat mereka lemah pada abad ke-18 dan ke-19. Rencana OBOR Xi tampaknya telah berubah menjadi “Satu Pangkalan, Satu Jalan (One Base, One Road)” dan paling buruk menjadi “Satu Utang, Satu Jalan (One Debt, One Road – ODOR).” Hasilnya adalah kembalinya merkantilisme, proteksionisme, perang dagang, dan perlombaan pangkalan seperti Perang Dingin untuk membangun, memperoleh, atau mengakses pangkalan-pangkalan garis depan dari Pasifik Barat hingga Samudra Hindia Barat.

Strategi Penolakan

Meskipun Beijing mengklaim akan membangun infrastruktur konektivitas untuk mempromosikan “komunitas suratan takdir bersama” untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran, Beijing saat ini menghadapi penolakan besar tidak hanya dari kekuatan kecil dan menengah di sepanjang rencana rute OBOR tetapi juga dari Uni Eropa, India, Jepang, dan A.S. Beberapa negara yang menghadiri forum OBOR pertama pada tahun 2017 memilih untuk tidak berpartisipasi dalam forum OBOR kedua pada tahun 2019. Beberapa negara ini mencakup Argentina, Fiji, Polandia, Maladewa, Spanyol, Sri Lanka, Turki, dan Amerika Serikat.

Menanggapi meningkatnya kritik terhadap OBOR, Beijing berjanji akan melakukan koreksi pada forum kedua yang diadakan pada April 2019 dengan mempromosikan upaya yang bebas korupsi, sadar lingkungan, dan transparan. Perlawanan terhadap proyek raksasa Xi itu tidak lagi terbatas pada negara-negara Barat atau rival Asia Tiongkok tetapi telah menyebar ke berbagai negara seperti Myanmar, Maladewa, Malaysia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Thailand.

Pihak-pihak yang merasa skeptis, seperti Wang Jun, mantan direktur Departemen Informasi di China Center for International Economic Exchanges, berpendapat bahwa Beijing hanya akan “membuat penyesuaian taktis, bukan strategis.” Oleh karena itu, Uni Eropa, India, Jepang, A.S., dan lainnya harus bersama-sama bersikeras untuk hanya mendukung proyek konektivitas OBOR yang mengikuti aturan ini:

  • Menjunjung tinggi integritas dan kedaulatan wilayah.
  • Menyediakan pendanaan dari lembaga keuangan multilateral seperti Bank Investasi Infrastruktur Asia, Bank Pembangunan Asia, bukan hanya bank Tiongkok, dan mengikuti standar dan norma peminjaman internasional.
  • Mempromosikan tata kelola yang baik dan mengekang korupsi.
  • Membuka lapangan pekerjaan melalui penggunaan tenaga kerja lokal, bukan tenaga kerja Tiongkok.
  • Mengundang penawaran kompetitif dari semua pihak, bukan hanya BUMN Tiongkok, secara transparan.
  • Menawarkan kesinambungan fiskal dan kelayakan komersial.
  • Tidak menimbulkan beban utang yang tidak berkelanjutan yang mengarah pada jebakan strategis (melalui sewa jangka panjang) atau membatasi pilihan kebijakan luar negeri.
  • Mengizinkan penyelesaian sengketa di pengadilan internasional, bukan hanya pengadilan Tiongkok.
  • Mempromosikan tanggung jawab lingkungan.

Kebijakan merkantilis, sengketa wilayah dan maritim yang belum terselesaikan, dan ketidakpercayaan strategis terhadap Tiongkok memberi Australia, Uni Eropa, India, Jepang, dan A.S. berbagai peluang strategis.

Banyak negara sudah menawarkan alternatif yang lebih baik daripada OBOR RRT. Program-program mereka memungkinkan pembangunan yang stabil tanpa perangkap utang keuangan dan politik. Contohnya termasuk Koridor Pertumbuhan Asia-Afrika Jepang, Keamanan dan Pertumbuhan India untuk Semua di Kawasan ini, poros maritim global Indonesia, rencana Konektivitas Berkelanjutan Eropa-Asia dari Uni Eropa, dan strategi Indo-Pasifik bebas dan terbuka dari A.S.

Upaya Beijing untuk memperoleh kemampuan pencegahan penggunaan laut dan kontrol laut telah mendorong kekuatan maritim terkemuka, termasuk Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat, untuk bekerja sama dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya guna memastikan bahwa Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia utara tidak jatuh di bawah Hegemoni RRT.

Masa Depan Maritim

Jaringan hubungan keamanan yang kompleks mulai muncul di Indo-Pasifik. Masa depan kerja sama keamanan regional besar kemungkinan akan berada dalam format trilateral atau segi tiga, kuadrilateral, dan multilateral. Seiring berjalannya waktu, berbagai upaya trilateral (misalnya, Jepang-Vietnam-Filipina, A.S.-Jepang-India, Australia-Indonesia-India, India-Jepang-Vietnam, Prancis-Australia-India) dan upaya multilateral informal untuk menghambat ekspansi maritim Tiongkok dapat bergabung menjadi koalisi maritim atau Kemitraan Maritim Indo-Pasifik. Jika Beijing melanjutkan kegiatannya yang melanggar hukum di Laut Cina Selatan, satuan tugas multinasional mungkin diperlukan untuk menjaga agar Laut Cina Selatan tetap terbuka dan bebas, dan lebih penting lagi, untuk menyadarkan Beijing dari anggapan bahwa “Laut Cina Selatan merupakan milik eksklusif Tiongkok.”

Contoh koalisi semacam itu sudah muncul. Australia, India, Jepang, dan A.S. kini mengoordinasikan taktik dan strategi untuk menawarkan visi alternatif terhadap pembiayaan pembangunan guna memastikan bahwa berakhirnya abad penghinaan Tiongkok tidak mengarahkan pada abad penghinaan bagi negara-negara berkembang dan miskin yang dipimpin oleh rezim korup dan tidak bermoral. Konsekuensinya, visi OBOR berbasis kekuasaan dan hierarki Tiongkok sekarang ini diadu dengan visi berbasis hukum dan aturan untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Mudah-mudahan, lebih banyak negara, termasuk Selandia Baru dan Kanada, akan bergabung secara lebih lanjut dengan berbagai upaya ini untuk membantu mempertahankan kerja sama trilateral, kuadrilateral, dan multilateral di tingkat regional yang diperlukan untuk tatanan berbasis aturan yang memelihara lingkungan kompetitif yang lebih adil bagi semua negara tanpa memandang ukurannya.  


Pilihan yang Lebih Disukai daripada Satu Sabuk, Satu Jalan RRT

Australia: Memperluas Kemitraan Keamanan 

Australia telah menyatakan keprihatinannya atas upaya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam “menjerat negara-negara kecil Pasifik dalam perangkap utang dengan proyek-proyek mahal dan merugikan.” Canberra telah mengambil langkah-langkah guna mencegah upaya Beijing untuk membangun kabel serat optik dari Kepulauan Solomon ke Papua Nugini dan Australia dan membangun pangkalan angkatan laut di Papua Nugini, Vanuatu, dan di kamp Black Rock di Fiji. Australia telah meningkatkan bantuan dan keterlibatan diplomatik dengan berbagai negara kepulauan Pasifik lewat mengalokasikan hibah dan pinjaman infrastruktur senilai 30,07 triliun rupiah (2,18 miliar dolar A.S.). Australia dan A.S. bersama-sama membangun pangkalan angkatan laut Manus di Papua Nugini. Kerja sama maritim (melalui patroli dan latihan angkatan laut bersama) dengan Prancis, India, Indonesia, Jepang, Filipina, Inggris, dan Vietnam juga meningkat.

Seorang perempuan Papua Nugini memeluk Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada pembukaan sebuah gedung baru di University of Papua New Guinea. Negara itu mendapatkan dukungan dari Australia, menyusul forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik di Port Moresby, Papua Nugini, pada November 2018. REUTERS

Uni Eropa: Melawan Konektivitas RRT

Ekspansi maritim Tiongkok dan upaya untuk membangun kekaisaran “kantong-kantong ekonomi eksklusif” membawa mantan angkatan laut kekaisaran Eropa — Prancis dan Inggris — kembali ke Asia untuk membela hukum internasional, terutama kali ini dengan dukungan dari bekas koloni mereka (Australia, India, Malaysia, dan Vietnam). Pada tahun 2018, 27 dari 28 duta besar Uni Eropa (UE) di Beijing — kecuali Hungaria — mengecam Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road – OBOR) karena tidak sejalan dengan “standar internasional mengenai lingkungan atau tenaga kerja,” menghambat perdagangan bebas, dan memberikan keuntungan yang tidak adil terhadap badan usaha milik negara RRT. Uni Eropa melihat Beijing melaksanakan strategi “memecah belah dan mendominasi” sebagaimana dicontohkan oleh serikat 16+1 yang dipimpin Tiongkok (KTT yang melibatkan RRT dan negara-negara Eropa Tengah dan Timur seperti Republik Ceko, Hungaria, dan Serbia), yang semakin melemahkan kohesi UE dan persatuan regional. Beijing telah meraih keberhasilan besar dalam memikat negara-negara kecil di Eropa Selatan dan Tengah (misalnya, Austria, Yunani, Hungaria, Italia, Portugal, dan Serbia) ke dalam orbit OBOR, mendorong Uni Eropa untuk menyerukan pendirian yang lebih tegas terhadap Tiongkok untuk mengatasi meningkatnya masalah perdagangan, teknologi, dan geostrategis. Pada Maret 2019, Uni Eropa, untuk pertama kalinya, menyebut Tiongkok sebagai “pesaing ekonomi” dan “saingan sistemik yang mempromosikan model tata kelola alternatif.” Uni Eropa telah mengusulkan rencana Konektivitas Berkelanjutan Eropa-Asia senilai 4,57 kuadriliun rupiah (300 miliar Euro) dari tahun 2021 hingga 2027 bagi investor yang membangun proyek infrastruktur.

India: Bertindak ke Timur, Berpaling ke Barat, Menyediakan Rencana Pertumbuhan yang Aman

India, saingan lama Tiongkok di Asia, merupakan satu-satunya negara besar yang memboikot forum OBOR RRT pada Mei 2017, dan memboikotnya kembali pada April 2019. New Delhi merasa nyaman bahwa banyak kekhawatiran awal India tentang kelayakan dan keberlanjutan proyek-proyek OBOR tidak hanya telah dibuktikan kebenarannya tetapi juga telah membentuk kritik negara-negara lain terhadap OBOR. Beberapa negara, seperti Myanmar, Malaysia, Maladewa, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka, dan Thailand, telah membatalkan atau merundingkan kembali kontrak dengan perusahaan Tiongkok selama beberapa tahun terakhir ini. Mengingat penolakan Beijing untuk mengatasi kekhawatiran India mengenai Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (China-Pakistan Economic Corridor – CPEC), yang melewati wilayah Kashmir yang disengketakan dan dipandang sebagai merongrong kedaulatan dan integritas wilayah India, New Delhi tetap menentang keras CPEC. Akan tetapi, India mendukung koridor timur-barat yang menghubungkan India dengan Myanmar dan Thailand (melalui jalan raya India-Myanmar-Thailand, Proyek Transportasi Transit Multimoda Kaladan, dan pelabuhan di Bangladesh dan Myanmar). Di barat, India telah membangun koridor perdagangan dan transportasi (jalur kereta api dan pelabuhan) dengan Afganistan melalui Chabahar di Iran. India dilaporkan telah memberikan kredit dan hibah sebesar 344,9 triliun rupiah (25 miliar dolar A.S.) hingga 413,9 triliun rupiah (30 miliar dolar A.S.) ke negara-negara di sekitarnya dari Afrika Timur hingga Asia Tenggara dan menawarkan visi alternatif terhadap jaringan pelabuhan lingkar laut RRT dengan proyek Keamanan dan Pertumbuhan untuk Semua di Kawasan, menyatakan bahwa “tanggung jawab untuk perdamaian, kemakmuran, dan keamanan ada pada mereka yang tinggal di Samudra Hindia.” Ini bukan hanya balasan Modi atas retorika “Asia untuk Bangsa Asia” Xi tetapi juga upaya untuk menghidupkan kembali rute perdagangan kuno India dan hubungan budaya di sekitar kawasan Samudra Hindia. Secara militer, jaringan maritim Beijing telah mendorong Angkatan Laut India untuk mengungkap strategi tiga cabang: memperkuat pertahanannya di Samudra Hindia dengan memperoleh akses istimewa ke pangkalan-pangkalan di Indonesia, Iran, Madagaskar, Mauritius, Oman, Reunion, dan Seychelles; melakukan latihan angkatan laut bersama di laut Cina Timur dan Selatan; dan meluncurkan ekspansi angkatan laut yang ambisius (dari angkatan laut dengan 138 kapal menjadi 212 kapal dengan tiga kapal induk dan 24 kapal selam serbu paling lambat pada tahun 2030). Ketika Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army Navy – PLAN) Tiongkok bergerak ke selatan menuju Samudra Hindia, Angkatan Laut India semakin menuju ke arah timur ke Samudra Pasifik. Dihadapkan dengan kehadiran Beijing yang terus berkembang di sekitar perbatasannya, India cenderung berpaling ke A.S., Jepang, dan negara-negara lainnya yang berpandangan serupa dalam menciptakan postur yang menyeimbangkan tanpa memprovokasi Tiongkok.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kanan, menyambut pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi sebelum pelaksanaan Pertemuan KTT Jepang-Mekong di Tokyo pada Oktober 2018 ketika mereka dan empat pemimpin negara-negara Mekong lainnya sepakat untuk bekerja sama dalam konektivitas dan proyek-proyek infrastruktur berkualitas di kawasan itu. REUTERS

Indonesia: Menjadi Poros Maritim Global 

Kritik pemimpin Malaysia Mahathir Mohamad tentang OBOR RRT sebagai “neokolonialisme” ditambah dengan sengketa maritim yang belum terselesaikan di Laut Cina Selatan mendorong kehati-hatian di negara-negara maritim Asia Tenggara. Meskipun pemimpin Indonesia Joko Widodo berusaha untuk tidak terlalu memberikan penekanan pada proyek-proyek yang didanai Tiongkok dalam pemilihan umum baru-baru ini, dia akan melanjutkan pendiriannya saat ini untuk menarik modal Tiongkok untuk melaksanakan pembangunan sembari memperkuat pertahanan di sekitar Kepulauan Natuna terhadap perambahan dan penangkapan ikan ilegal RRT. Guna melawan rute maritim Tiongkok, Jakarta telah mengusulkan rencana untuk menjadikan Indonesia “poros maritim global,” mengingat lokasi negara itu yang berada di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik. Ketika Tiongkok melanjutkan ekspansi maritimnya di Samudra Hindia bagian timur, perjanjian trilateral maritim Indonesia-Australia-India, yang terbentuk pada tahun 2014 setelah latihan angkatan laut pertama PLAN di Selat Sunda, dapat memainkan peran yang lebih aktif. Kekhawatiran tentang ekspansi angkatan laut PLA telah mendorong Jakarta dan New Delhi untuk bekerja sama dalam proyek pengembangan pelabuhan Sabang. 

Jepang: Memperluas Kemitraan dan Koridor Pertumbuhan Asia-Afrika

Meskipun adanya publisitas berlebihan atas investasi luar negeri Tiongkok, Jepang masih tetap menjadi pemain utama dalam pembangunan infrastruktur dan kreditur internasional yang lebih besar. Guna melawan OBOR Tiongkok, Jepang mengumumkan perluasan kemitraan senilai 2,89 kuadriliun rupiah (210 miliar dolar A.S.) untuk infrastruktur berkualitas, dengan suku bunga yang sangat rendah (1% hingga 2%, berbeda dengan suku bunga Tiongkok yang mencapai 4% hingga 6%), yang didanai melalui Bank Pembangunan Asia. Jepang meningkatkan bantuan dan investasinya dalam membangun koridor timur-barat dari Vietnam ke Myanmar yang bersaing dengan jalur kereta api utara-selatan Tiongkok ke Asia Tenggara dan Selatan. Secara signifikan, Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency – JICA) mendanai pelabuhan di Bangladesh, Myanmar, Jibuti, Kenya, India, Madagaskar, Mozambik, dan Oman. Jepang mendirikan pangkalan pertamanya di luar negeri pasca Perang Dunia II di Jibuti jauh sebelum Beijing menetapkan kehadirannya di Laut Merah. Selain itu, Tokyo meluncurkan Koridor Pertumbuhan Asia-Afrika dengan India dan memajukan kemitraan perdagangan. Jepang juga telah meningkatkan kerja sama angkatan lautnya dengan Australia, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam serta A.S. Tokyo telah menawari Vietnam enam kapal patroli senilai 4,66 triliun rupiah (338 juta dolar A.S.), bagian dari paket bantuan Jepang senilai 13,79 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.) untuk mendukung “kemampuan penegakan hukum maritim” Vietnam dan memberikan bantuan infrastruktur besar-besaran kepada Filipina — 119,48 triliun rupiah (8,66 miliar dolar A.S.) selama lima tahun ke depan. Untuk wilayah pesisir Indonesia yang belum berkembang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah menjanjikan bantuan senilai 8,83 triliun rupiah (640 juta dolar A.S.). Tokyo dan Jakarta juga telah sepakat untuk membentuk Forum Keamanan Maritim dan dialog 2+2 (menteri luar negeri dan pertahanan). 

A.S.: Mengembangkan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka

Strategi Keamanan Nasional A.S. menggambarkan Tiongkok sebagai negara revisionis yang terlibat dalam ekonomi predator, dengan para pejabat senior memperingatkan berbagai negara untuk mewaspadai “kekuatan imperial baru [yang menawarkan] keuntungan jangka pendek untuk ketergantungan jangka panjang … mengingatkan pada kolonialisme Eropa.” Strategi regional A.S. telah beralih dari poros atau penyeimbangan kembali menjadi strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Prinsip-prinsip timbal balik dan kesetaraan, bukan keuntungan perusahaan multinasional, sekarang mendasari kebijakan A.S.-Tiongkok. Meskipun dunia terbuka untuk berbisnis dengan Tiongkok, Tiongkok masih tertutup bagi dunia. Beijing tidak mengizinkan investasi atau saham asing dalam industri strategis dan infrastruktur kritis yang dicari BUMN Tiongkok di negara lain. 

Berdasarkan prakarsa infrastruktur A.S.-Jepang-Australia dan Build Act tahun 2018, Amerika Serikat telah membentuk International Finance Development Corp. senilai 827,79 triliun rupiah (60 miliar dolar A.S.) untuk merampingkan investasi infrastruktur bersama. Visi Ekonomi Indo-Pasifik yang diuraikan bersama dengan Jepang dan Australia bertujuan untuk mencegah Tiongkok memanfaatkan sumbangan ekonominya guna merongrong demokrasi. Asia Reassurance Initiative Act pemerintahan Presiden A.S. Donald Trump menegaskan kembali aliansi lama dengan Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina sembari menyerukan hubungan yang lebih dalam dengan India dan Taiwan. Ketika persaingan strategis dengan Beijing meningkat, Washington telah mengalihkan perhatiannya ke negara-negara kepulauan kecil di wilayah rangkaian kepulauan Pasifik, mengungkapkan Prakarsa Keamanan Maritim Asia Tenggara, dan berencana membangun angkatan laut 355 kapal untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan yang tangguh. Perang dagang, tarif, dan teknologi, sorotan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat Tiongkok di Xinjiang dan di tempat lain, pencurian kekayaan intelektual, dan spionase siber semuanya itu berusaha mempertahankan tekanan maksimum di berbagai titik pada Tiongkok untuk mengubah perilakunya dan melunakkan ambisinya.

saham