Jaringan Kecepatan Tinggi, Risiko Tinggi

Jaringan Kecepatan Tinggi, Risiko Tinggi

Amerika Serikat memperingatkan agar tidak menggunakan raksasa telekomunikasi Tiongkok, Huawei, sebagai vendor

Staf FORUM

Terlepas dari statusnya sebagai penjual peralatan komunikasi terbesar di dunia dan pembuat ponsel cerdas terbesar kedua di dunia, Huawei Technologies Co. Tiongkok menghadapi penutupan pasar karena kekhawatiran bahwa perusahaan itu bisa menjadi instrumen spionase.

Ketika berbagai negara terjun ke dalam gelombang teknologi seluler berikutnya dengan membangun jaringan nirkabel 5G, Huawei sekarang dilarang menyediakan peralatan itu di Australia dan Amerika Serikat. Negara-negara lain juga mengamati dengan cermat ketika para pemimpin, termasuk sekretaris jenderal NATO, memperingatkan bahaya yang ditimbulkan oleh hubungan dekat Huawei dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Pekerja Huawei berpartisipasi dalam Mobile Expo di Bangkok pada Mei 2019. REUTERS

Wakil Presiden A.S. Mike Pence mendesak semua sekutu A.S. untuk berpaling dari raksasa telekomunikasi itu, dengan mengatakan bahwa perusahaan itu menyajikan ancaman keamanan yang parah. 

“Hukum Tiongkok mewajibkan mereka untuk memberi aparat keamanan Beijing akses yang luas ke data apa pun yang menyentuh jaringan atau peralatan mereka,” ungkap Pence dalam pidato pada Februari 2019 di Konferensi Keamanan Munich tahunan, demikian menurut jurnal bisnis Nikkei Asian Review. “Kita harus melindungi infrastruktur telekomunikasi kritis kita, dan Amerika Serikat meminta semua mitra keamanan kami untuk waspada dan menolak perusahaan apa pun yang akan membahayakan integritas teknologi komunikasi atau sistem keamanan nasional kita.”

Komite Khusus Permanen DPR A.S. di bidang Intelijen menyimpulkan pada tahun 2012 bahwa peralatan yang dibuat oleh Huawei dan ZTE Corp, pesaing telekomunikasi di Tiongkok, dapat merongrong kepentingan keamanan A.S. Hal yang menambah kekhawatiran adalah besarnya skala bisnis Huawei. Perusahaan itu melampaui LM Ericsson Swedia pada tahun 2017 untuk menjadi penjual perangkat jaringan nirkabel global nomor 1. Merek ponsel cerdasnya melampaui Apple pada pertengahan tahun 2018 sebagai penjual ponsel cerdas nomor dua di dunia di belakang Samsung Electronics, demikian menurut laporan The Associated Press (AP). Proyek 5G yang ingin dibangun Huawei akan sangat memperluas jangkauan jaringan untuk mendukung berbagai hal seperti mobil yang dapat berkendara secara mandiri, peralatan pabrik, dan perangkat medis yang terhubung dengan internet.

Meskipun Huawei bersikeras bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kegiatan mata-mata, para politisi, akademisi, dan pejabat intelijen menyampaikan sejumlah alasan mengapa lebih banyak kewaspadaan dibutuhkan sebelum Huawei dan perusahaan Tiongkok lainnya dapat diizinkan untuk berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi kritis.

Hukum Tiongkok Mewajibkan Kerja Sama

Dalam pidatonya di Munich, Pence mengutip undang-undang yang diberlakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang membebani perusahaan untuk membantu pemerintah mengumpulkan informasi. Undang-Undang Keamanan Nasional RRT yang diberlakukan pada tahun 2015 menyatakan bahwa warga negara dan bisnis memiliki “tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga keamanan nasional.” Mungkin yang lebih penting adalah Undang-Undang Intelijen Nasional tahun 2017 yang mewajibkan perusahaan Tiongkok untuk “mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan” badan pengumpulan intelijen pemerintah.

Dalam sebuah analisis untuk Lawfare Institute, sebuah organisasi yang berbasis di Washington, DC yang didedikasikan untuk mengungkap penyalahgunaan hukum dan melindungi hak asasi manusia, Dr. Murray Scot Tanner berpendapat bahwa undang-undang tahun 2017 itu merupakan “tonggak bersejarah yang unik dalam kampanye 4 tahun Beijing untuk memperkuat undang-undang keamanannya.” Tanner, yang telah menerbitkan buku-buku tentang hukum Tiongkok dan aparat keamanan internal negara itu, sebelumnya bekerja sebagai analis untuk pemerintah A.S. Dia menulis bahwa undang-undang intelijen tahun 2017 itu dimaksudkan untuk digunakan sebagai senjata ofensif alih-alih tindakan keamanan protektif.

Seorang pekerja Huawei mengoperasikan lini produksi untuk ponsel cerdas P30. Huawei merupakan pembuat ponsel cerdas terbesar kedua di dunia setelah Samsung Electronics. REUTERS

“Hal yang menjadi kekhawatiran khusus adalah tanda-tanda bahwa para perancang undang-undang intelijen berusaha mengubah keseimbangan kewajiban hukum ini dari ‘pertahanan’ menjadi ‘serangan’ intelijen — yaitu, dengan menciptakan tanggung jawab hukum yang tegas bagi warga Tiongkok dan, dalam beberapa kasus, warga negara, perusahaan, atau organisasi asing yang beroperasi di Tiongkok untuk menyediakan akses, kerja sama, atau dukungan untuk kegiatan pengumpulan intelijen Beijing,” tulisnya.

Hukum RRT mengizinkan pihak berwenang untuk menahan atau menghukum secara pidana orang-orang yang menghalangi pengumpulan intelijen, tetapi hukum itu tidak membedakan antara upaya menghalangi dengan sekadar lalai untuk bekerja sama. Tom Uren, pakar kebijakan siber internasional dari Australian Strategic Policy Institute, mengatakan ada risiko tinggi bahwa perusahaan Tiongkok bekerja sama dengan upaya pengumpulan intelijen. “Ada risiko Huawei digunakan untuk mengaktifkan spionase atau sabotase,” ungkapnya kepada surat kabar Daily Mail Australia. “Partai Komunis Tiongkok memiliki kendali besar atas perusahaan. Mereka memprioritaskan keamanan mereka sendiri daripada hal lain.”

Pola Pengungkapan

Meskipun Huawei menegaskan bahwa tidak ada bukti yang ada untuk membuktikan pihaknya memata-matai perusahaan atau pemerintah asing, banyak sekali contoh yang menyatakan sebaliknya. Perusahaan teknologi yang berbasis di A.S., Cisco, misalnya, dalam gugatan pada tahun 2003 menuduh Huawei melakukan pencurian kode sumbernya, perintah yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak. Kedua belah pihak pada akhirnya menyelesaikan gugatan itu.

Pada tahun 2017, juri di A.S. menyatakan Huawei bersalah melakukan pencurian kekayaan intelektual dari perusahaan telekomunikasi T-Mobile. Dalam dakwaan pada tahun 2019, Departemen Kehakiman A.S. mengatakan Huawei berulang kali mencoba mencuri informasi desain untuk robot T-Mobile.

Berbagai tuduhan, selain pencurian rahasia dagang, dialamatkan pada perusahaan itu. Pada Januari 2019, A.S. mengungkapkan surat dakwaan terhadap Chief Financial Officer Huawei Meng Wanzhou, putri pendiri perusahaan Ren Zhengfei. Surat dakwaan itu menuduh bahwa Huawei menipu bank-bank A.S. untuk melakukan bisnis dengan Iran yang melanggar sanksi A.S. Pihak berwenang Kanada menahan Meng pada Desember 2018, dan A.S. berupaya mengekstradisinya. Surat dakwaan itu mengatakan bahwa Meng pada tahun 2013 berulang kali berbohong kepada seorang eksekutif bank tentang hubungan perusahaannya dengan perusahaan yang berbasis di Iran bernama Skycom.

Swasta atau Milik Negara?

Meskipun adanya kekhawatiran yang dikemukakan oleh Australia, A.S., dan negara-negara lain bahwa Huawei mungkin dikuasai oleh PKT, eksekutif perusahaan tetap bersikukuh bahwa mereka tidak akan menyerahkan informasi kepada pemerintah mereka. 

“Tidak ada kewajiban pada pihak Huawei untuk bekerja sama dengan pemerintah dengan cara yang ditunjukkan oleh pihak Amerika,” ungkap Tim Watkins, wakil presiden Huawei untuk Eropa Barat, kepada radio BBC. 

Para cendekiawan yang telah mempelajari klaim kepemilikan Huawei meragukan pernyataan itu. 

Meng Wanzhou, Chief Financial Officer Huawei, memakai perangkat pemantauan elektronik di pergelangan kakinya saat dia dikawal dari rumahnya di Vancouver, Kanada. Wanzhou menghadapi ekstradisi ke A.S. atas tuduhan bahwa perusahaan itu menghindari sanksi A.S. terhadap Iran secara ilegal. AFP/GETTY IMAGES

“Huawei menyebut dirinya milik karyawan, tetapi klaim ini dipertanyakan, dan struktur perusahaan yang dijelaskan di situs webnya menyesatkan,” tulis Christopher Balding dan David Weaver, penulis laporan pada April 2017 berjudul, “Who Owns Huawei? (Siapa yang Memiliki Huawei?)” Balding, seorang guru besar madya di bidang ekonomi di Fulbright University Vietnam, dan Weaver, seorang guru besar penelitian di George Washington University Law School, mengatakan bahwa sebuah perusahaan induk memiliki 100% Huawei, dan pendiri Ren memiliki 1% dari perusahaan induk itu. Sementara itu 99% lainnya dimiliki oleh entitas yang disebut “komite serikat pekerja” bagi perusahaan induk itu.

Di RRT, anggota serikat pekerja tidak memiliki hak atas aset yang dimiliki oleh serikat pekerja. Apa yang disebut Huawei sebagai “saham karyawan” di perusahaan adalah “pada kenyataannya tidak lebih dari sekadar kepentingan kontraktual dalam skema bagi hasil,” tulis kedua penulis itu. 

“Mengingat sifat umum serikat pekerja di Tiongkok, jika kepemilikan saham komite serikat pekerja memang benar adanya, dan jika serikat pekerja dan komitenya berfungsi sebagai serikat pekerja yang berfungsi secara umum di Tiongkok, maka Huawei dapat dianggap secara efektif milik negara,” ungkap laporan itu.

Riwayat dan ikatan militer Ren dengan PKT juga telah menimbulkan kecurigaan. India, misalnya, meskipun tidak mengeluarkan larangan terhadap Huawei, sedang mempertimbangkan rencana untuk menjauhkan perusahaan itu dari pembangunan 5G-nya di daerah perbatasan sensitif tempat India memiliki sengketa wilayah. Laporan media mengutip hubungan miliarder Ren dengan PKT sebagai satu alasan. Setelah tumbuh dewasa dalam kondisi miskin di provinsi barat daya Guizhou, Ren pada akhirnya belajar di Chongqing Institute of Civil Engineering and Architecture dan kemudian bergabung dengan militer pada tahun 1970-an, demikian menurut laporan di surat kabar The Guardian. Dia bergabung dengan PKT pada tahun 1978 dan diundang untuk menghadiri kongres nasional ke-12 pada tahun 1982.

Ancaman Lebih Besar

Perdebatan yang bergolak tentang apakah Huawei diizinkan untuk membangun jaringan 5G sering kali berpusat pada dua risiko potensial: Sebuah perusahaan yang terkait erat dengan pemerintah RRT akan memiliki jendela ke dalam sistem telekomunikasi nasional penting, sehingga secara teoritis dapat memberikan Beijing “sakelar mematikan” untuk mematikan jaringan seluler vital selama krisis atau konfrontasi, demikian menurut berbagai laporan media.

Kekhawatiran lain adalah potensi akses perusahaan itu ke informasi hak milik atau rahasia pemerintah. Pada Maret 2019, Microsoft mengungkapkan bahwa Huawei melengkapi beberapa laptopnya dengan apa yang disebut cacat pintu belakang (backdoor flaw) yang dapat memungkinkan akses tidak sah ke informasi di komputer. Microsoft mengatakan bahwa pihaknya memberi tahu Huawei tentang cacat itu, dan Huawei merilis tambalan pada 9 Januari 2019. Insinyur Microsoft melacak kode yang dicurigai itu ke perangkat lunak manajemen perangkat yang disebut PC Manager, yang sudah diinstal sebelumnya pada laptop Matebooks buatan Huawei. Perangkat lunak itu pada awalnya menyertakan driver yang akan memungkinkan pengguna yang tidak memiliki hak istimewa untuk meningkatkan tingkat akses mereka. 

Karyawan Huawei menunggu bus antar-jemput di taman pengujian 5G perusahaan itu di Shenzhen, provinsi Guangdong, Tiongkok. REUTERS

Profesor Alan Woodward, seorang pakar keamanan komputer di Surrey University di Inggris, mengatakan kepada BBC News bahwa pintu belakang (backdoor) pada laptop itu diperkenalkan pada tahap manufaktur, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana pintu belakang itu bisa masuk ke sana. Dia mengatakan dia tidak melihat bukti apa pun bahwa pintu belakang itu diperkenalkan secara sengaja oleh pemerintah atau perusahaan, tetapi masih muncul pertanyaan: “Bagaimana proses rekayasa perangkat lunak memungkinkan hal ini?” tanyanya. “Ini tidak akan membantu kasus mereka [Huawei] atau mengurangi kekhawatiran masyarakat.”

Akan tetapi Huawei hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan ancaman ketika menyangkut masalah keamanan informasi tentang RRT. Dalam sebuah laporan pada Juni 2018 berjudul “How China’s Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United States and the World (Bagaimana Agresi Ekonomi Tiongkok Mengancam Teknologi dan Kekayaan Intelektual Amerika Serikat dan Dunia),” Kantor Kebijakan Perdagangan dan Manufaktur Gedung Putih mengatakan bahwa RRT ingin memperoleh industri teknologi tinggi yang sedang berkembang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Untuk melakukan upaya ini, pemerintah terlibat dalam pencurian protokol internet yang disponsori negara, spionase siber, penghindaran undang-undang pengendalian ekspor, pemalsuan dan pembajakan, demikian ujar laporan itu. 

Meskipun spionase siber merupakan taktik yang paling umum digunakan oleh RRT, kemajuan teknologi terkadang dicuri secara fisik. Pada September 2016, seorang hakim federal A.S. menjatuhkan hukuman hampir dua tahun penjara kepada seorang perempuan Tiongkok atas pengiriman suku cadang kendaraan selam secara ilegal ke sebuah universitas Tiongkok, termasuk beberapa yang dia masukkan dalam kopernya, demikian yang dilaporkan surat kabar Orlando Sentinel. Jaksa menuduh Amin Yu, yang berusia 55 tahun pada saat dijatuhi hukuman dan mantan karyawan di University of Central Florida, lalai mengungkapkan bahwa dia bekerja atas nama pemerintah RRT dan berbohong tentang apa yang dia kirim ke Tiongkok. Dia mengaku bersalah atas tindakan mengekspor barang ke negara asing tanpa mendaftarkan diri sebagai agen asing dan berkonspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional. Hakim Distrik A.S. Roy B. Dalton Jr. menjatuhkan hukuman 21 bulan penjara kepadanya.

Target militer sering kali menjadi bidikan para peretas Tiongkok. Pada Juli 2018, seorang hakim federal A.S. menjatuhkan hukuman kepada pengusaha Tiongkok Su Bin hampir empat tahun penjara setelah dia mengaku bersalah melakukan konspirasi untuk meretas jaringan Boeing Co. dan kontraktor militer A.S. lainnya. Dia melakukan perjalanan ke A.S. setidaknya 10 kali dari tahun 2008 hingga 2014 untuk mencuri data dengan dua rekan persekongkolan yang tidak disebutkan identitasnya yang berbasis di Tiongkok. Ketiganya dituduh mencuri desain pesawat angkut militer C-17 serta pesawat jet tempur siluman F-22 dan F-35.

Seorang insinyur bekerja di pusat pengujian 5G Huawei di Pusat Manufaktur Danau Songshan di provinsi Guangdong, Tiongkok. REUTERS

Bahkan saat perhatian dunia terarahkan pada Huawei ketika perusahaan itu memperluas bisnisnya, Huawei berjuang dalam pertempuran hubungan masyarakat lainnya ketika salah satu karyawannya dituduh melakukan spionase di Polandia.

Pada Januari 2019, otoritas Polandia menangkap dua orang, termasuk seorang warga Tiongkok yang menjadi karyawan Huawei, dan menuduh mereka melakukan mata-mata untuk Beijing, demikian menurut laporan di surat kabar The New York Times. Televisi Polandia mengatakan bahwa karyawan Huawei itu mendapatkan gelar sarjana di bidang studi Polandia dari Beijing Foreign Studies University dan pernah bekerja di Konsulat Tiongkok di Gdansk, Polandia. 

Huawei merespons dengan segera memecatnya. Perusahaan itu mengatakan bahwa pihaknya “menetapkan untuk memutuskan hubungan kerja dengan Bapak Wang Weijing, yang ditangkap karena dicurigai melanggar hukum Polandia,” demikian menurut laporan AP. Pihak berwenang Polandia mengatakan bahwa mereka menangkap Wang, seorang mantan diplomat Tiongkok, bersama dengan seorang pakar keamanan siber Polandia yang dulunya pernah memegang beberapa jabatan utama di bidang keamanan siber pemerintah.

Huawei menyatakan bahwa tindakan Wang “tidak ada hubungannya dengan perusahaan” dan bahwa dia dipecat karena “insiden tersebut telah menodai nama baik Huawei.” Akan tetapi, pernyataan resmi itu tidak banyak mengurangi kekhawatiran mereka yang menganggap perusahaan itu sebagai risiko keamanan nasional.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Mei 2019 memperingatkan para pemimpin Inggris tentang risiko menggunakan perusahaan Tiongkok untuk membangun jaringan 5G. Dia mengakui bahwa semua anggota NATO memiliki hak untuk membuat pilihan mereka sendiri. 

“Meskipun demikian, tentu saja, apa yang penting bagi NATO adalah bahwa keputusan ini dibuat dengan cara yang memastikan mereka memiliki jaringan yang aman,” ungkap Stoltenberg, demikian menurut laporan Agence France-Presse.

saham