Buatan Tiongkok 2025’ Lenyap Hanya Tinggal Nama

Buatan Tiongkok 2025’ Lenyap Hanya Tinggal Nama

Menghambat ambisi Republik Rakyat Tiongkok untuk mengendalikan teknologi

Arati Shroff

emerintah Tiongkok telah bergerak cepat untuk menghapus semua penyebutan kebijakan industri andalannya “Buatan Tiongkok 2025” (Made in China 2025 – MIC 2025) dari pidato resmi, dokumen, dan pers resmi di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional. Akan tetapi, kebijakan strategis MIC 2025 terus memainkan peran sentral dalam upaya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mencapai ambisi teknologi, ekonomi, dan militernya, yaitu menjadi pemasok dominan dan pusat penelitian dan pengembangan (R&D) terkemuka untuk 10 sektor ekonomi strategis abad ke-21. Meskipun adanya upaya baru-baru ini untuk mengalihkan perhatian internasional dari tujuan yang dinyatakan dalam MIC 2025, implementasi rencana 5 tahun Partai Komunis Tiongkok (PKT) akan berlanjut, jika tidak dipercepat, mengikuti tindakan tarif dan pembatasan perdagangan pemerintah A.S. terhadap perusahaan telekomunikasi Huawei dan ZTE dari Tiongkok. MIC 2025 merupakan perwujudan dari PKT yang menerapkan pendekatan komprehensif dan menyeluruh di berbagai kalangan pemerintah untuk mengubah RRT menjadi kekuatan utama dalam teknologi global dengan mengorbankan negara-negara lain. 

Para pengunjung terlihat di layar yang menampilkan teknologi pengenalan wajah di Consumer Electronics Show Asia 2019 di Shanghai, Tiongkok. Para analis mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah menggunakan teknologi seperti itu untuk memersekusi kelompok minoritas etnis Uighur di Xinjiang. VeriSilicon merupakan perusahaan layanan platform silikon Tiongkok yang berbasis di Shanghai. REUTERS

Upaya berkelanjutan PKT terhadap kebijakan dan sasaran MIC 2025 menggarisbawahi prioritas yang ditempatkan oleh partai itu untuk mencapai kemandirian ekonomi dan teknologi serta dominasi industri utama generasi mendatang. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya — dihadapkan dengan strategi RRT — perlu menanggapi dengan tepat asimetri ekonomi yang menantang yang disajikan oleh berkembangnya pengaruh global Tiongkok. 

Praktisi keamanan nasional di Indo-Pasifik seharusnya terus memperhatikan kebijakan dan program di bawah MIC 2025, terlepas dari kemajuan rencana itu, penggunaan modal yang tidak efisien, atau penyesuaian signifikansinya hingga saat ini. Model kapitalisme negara otoriter RRT — diaktualisasikan melalui MIC 2025 — memiliki implikasi serius bagi kawasan ini, mengingat kesalingterhubungan kemakmuran ekonomi dengan keamanan nasional, sifat penggunaan ganda dari teknologi garis depan, dan percepatan fusi militer-sipil RRT. 

Langkah dalam Perjalanan Panjang Tiongkok 

PKT melalui MIC 2025 bercita-cita untuk mengubah RRT dari produsen industri berat bernilai rendah menjadi kekuatan utama di bidang teknologi tinggi dan manufaktur “pintar,” yang pertumbuhan ekonominya didukung oleh teknologi generasi mendatang yang didominasi secara domestik seperti komputasi kuantum, kecerdasan buatan (artificial intelligence – AI), dan mikroprosesor. Dewan Negara Tiongkok menguraikan 10 sektor yang ingin dikuasai Tiongkok melalui MIC 2025: teknologi informasi generasi mendatang (misalnya, semikonduktor dan siber), robotika, dirgantara, teknik maritim, kereta api mutakhir, kendaraan energi baru; peralatan listrik (jaringan pintar dan kota pintar), pertanian mutakhir, bahan baru, dan biofarma. 

Menjadi pemimpin global dari sektor-sektor yang muncul ini merupakan hal penting bagi kemampuan Tiongkok untuk menuai kekuatan “revolusi industri keempat,” demikian menurut konsultan PwC. Revolusi industri keempat mengacu pada evolusi teknologi yang sedang berlangsung “yang mengaburkan perbedaan di antara alam fisik, digital, dan biologi,” demikian menurut Klaus Schwab dari Forum Ekonomi Dunia. Dominasi dalam sektor-sektor ini memungkinkan perusahaan, atau dalam kasus RRT, pemerintah, untuk menetapkan standar global, mengusahakan penetapan harga monopolistik, memberlakukan embargo perdagangan, dan memimpin dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak militer, memungkinkan diperolehnya keuntungan yang jelas dalam situasi kekuatan tajam dan keras. 

Menghindari Perangkap Penghasilan Menengah

Para pemimpin Tiongkok juga percaya bahwa MIC 2025 akan mencegah ekonomi Tiongkok jatuh ke dalam perangkap penghasilan menengah. Istilah perangkap penghasilan menengah yang diciptakan oleh ekonom Indermit Gill dan Homi Kharas berpendapat bahwa negara-negara berpenghasilan menengah — yang didefinisikan oleh produk domestik bruto per kapita sekitar 165,56 juta rupiah (12.000 dolar A.S.) — akan meluncur ke stagnasi upah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat kecuali jika mereka dapat meningkatkan produktivitas di luar input tradisional dari lahan, tenaga kerja, dan modal. Setelah lebih dari tiga dekade pertumbuhan pesat yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai pabrik produk bernilai rendah terbesar di dunia, model pertumbuhan ekonomi sebelumnya yang digunakan oleh Tiongkok tidak lagi berfungsi. Melalui MIC 2025, PKT berharap untuk menghindari stagnasi ekonomi dan menempatkan negara itu pada jalur menuju stabilitas ekonomi di masa depan. Jika berhasil mencapai tujuan ekonominya, MIC 2025 akan mencapai dua sasaran inti: melestarikan legitimasi PKT di dalam dan luar negeri dan meningkatkan kemampuan militer Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army – PLA).

Mengurangi Ketergantungan pada Teknologi Asing 

Dirilis pada tahun 2015, MIC 2025 telah semakin memicu kekhawatiran yang cukup besar di seluruh dunia, sedikit banyak karena besarnya ukuran program itu dan semakin pentingnya geoekonomi. Banyak negara menggunakan kebijakan industri untuk mencapai sasaran keamanan ekonomi dan nasional mereka. Akan tetapi, MIC 2025 berupaya secara eksplisit untuk menyingkirkan kepemimpinan negara-negara dengan perekonomian mutakhir di bidang industri teknologi tinggi dengan membangun dan mendukung “juara nasional” Tiongkok yang kemudian dapat menjadi raksasa global terkemuka.

Khususnya, target pelokalan MIC 2025 mengisyaratkan bahwa Tiongkok bertekad untuk mengambil alih — bukan hanya bersaing dalam — teknologi generasi mendatang yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi global di masa depan. Target pelokalan merujuk pada persentase pangsa pasar yang akan dipegang oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam pasar Tiongkok dan dunia. Peta jalan tidak resmi rencana itu memproyeksikan bahwa paling lambat pada tahun 2025, ekonomi Tiongkok seharusnya mencapai 70% swasembada dalam industri teknologi utama. Paling lambat pada tahun 2049, Tiongkok berkeinginan untuk memimpin pasar global sebagai kekuatan utama di bidang teknologi bertepatan dengan peringatan 100 tahun RRT. Juga bukan kebetulan bahwa target tanggal penyelesaian MIC 2025 selaras dengan sasaran RRT untuk menjadi kekuatan militer kelas dunia, seperti yang diuraikan oleh Xi Jinping di Kongres Partai ke-19 PKT. 

Selain mencoba membangun ekosistem inovasi Tiongkok, MIC 2025 mengikuti strategi yang umum dikenal dari pengaturan ekonomi negara Tiongkok untuk melindungi perusahaan-perusahaan Tiongkok agar tumbuh di dalam negeri, menyubsidi upaya mereka untuk menangkap pangsa pasar global, dan menggusur pesaing asing dalam prosesnya. Alat bantu yang digunakan pemerintah dalam upaya ini mencakup: pencurian kekayaan intelektual, spionase komersial yang didukung negara, transfer teknologi paksa dengan imbalan akses pasar, subsidi untuk juara nasional, proteksionisme dan kebijakan substitusi impor, akuisisi, dan program perekrutan bakat asing. Tiongkok juga menggunakan sistem pendidikan terbuka di negara-negara ekonomi maju untuk menumbuhkan bakat manusia dalam industri sains dan teknologi. Inti dari implementasi MIC 2025 adalah peran PKT dalam mengoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan sektor swasta, lembaga penelitian, dan akademisinya, termasuk melalui penggunaan komite PKT dan akses keuangan. 

Penyebutan Kebijakan Menghilang

Setelah munculnya kritik internasional selama satu setengah tahun terakhir ini, para pemimpin Tiongkok secara terbuka tidak terlalu memberikan penekanan pada MIC 2025, menghindari rujukan apa pun terhadap rencana tersebut dalam pidato, publikasi, dan propaganda resmi. Saluran media resmi Tiongkok menerima instruksi eksplisit dari pemerintah pusat untuk menghindari istilah “MIC 2025” di platform cetak dan online. Penyebutan MIC 2025 terutama tidak ada dalam laporan kerja pemerintah Tiongkok tahun 2019 yang disampaikan oleh Perdana Menteri Li Keqiang ke Kongres Rakyat Nasional di Beijing, meskipun telah disorot dalam tiga laporan kerja sebelumnya. (Laporan kerja tahunan PKT mengomunikasikan kebijakan ekonomi khusus kepada pemerintah daerah, bisnis, dan warga negara untuk menetapkan arah masa depan negara dan mengatalisasi tindakan.) Akan tetapi Li tetap berjanji bahwa RRT akan memutakhirkan industri tradisional, memperkuat Penelitian & Pengembangan, dan mendukung berbagai sektor seperti teknologi informasi generasi mendatang, otomotif energi baru, dan bahan baru — aspek-aspek yang ditemukan dalam MIC 2025. 

Pemerintah Tiongkok mengklaim kepada audiensi internasional bahwa pihaknya akan merilis versi rencana MIC 2025 yang direvisi — dan mungkin kurang mengancam. Akan tetapi, terlepas dari apa yang disertakan dalam MIC 2025 versi 2.0 atau bagaimana program ini diganti namanya bagi audiensi internasional, PKT tetap berkomitmen untuk mengejar tujuan yang dinyatakan dalam MIC 2025. Kenyataannya, pemerintah Tiongkok tampaknya sedang mempersiapkan permainan panjang dan menggandakan strategi industri jangka panjangnya untuk memutakhirkan manufaktur — suatu langkah yang didorong sebagian oleh tarif A.S. dan larangan keamanan nasional terhadap perusahaan-perusahaan RRT oleh Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. 

Dengan menggunakan kontrol monopolistiknya terhadap media domestik, PKT sedang membangkitkan sentimen nasional guna memandu semua elemen masyarakat untuk bersatu dalam mencapai sasaran fusi teknologi, ekonomi, dan militer-sipil Tiongkok. Pidato domestik pemimpin PKT Xi Jinping, yang juga menjabat sebagai presiden RRT, semakin mendesak Tiongkok untuk mempercepat kemandirian, menguasai teknologi inti, menjadi negara adidaya siber, dan menciptakan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi – semua tema yang mendasar bagi penciptaan MIC 2025.

Ambisi Teknologi yang Mengakar secara Mendalam

Secara konseptual, tujuan inti dari strategi MIC 2025 bukanlah hal baru bagi Tiongkok. Memang, akarnya meluas jauh ke dalam sejarah dan masyarakat Tiongkok. MIC 2025 pada dasarnya merupakan evolusi dari kebijakan industri RRT yang telah lama berjalan yang bertujuan mengembangkan teknologi inti untuk mendorong pertumbuhan domestik dan menjaga legitimasi politik. Para pemimpin Tiongkok mulai dari Mao Zedong hingga Presiden Xi semuanya menyepakati arti penting strategis teknologi sebagai sumber kekuatan nasional dan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan sains dan teknologi dalam negeri Tiongkok, demikian menurut pakar di bidang urusan Tiongkok Evan Feiganbaum.

Peluncuran “reformasi dan pembukaan” ekonomi yang dilakukan Deng Xiaoping pada tahun 1978 menetapkan sains dan teknologi sebagai hal terpenting bagi modernisasi Tiongkok, sementara itu strategi “inovasi dalam negeri” Hu Jintao pada tahun 2006 berfungsi sebagai pelopor langsung bagi MIC 2025. Mirip dengan MIC 2025, strategi Hu menetapkan target untuk menghentikan ketergantungan Tiongkok pada teknologi asing, menetapkan tujuan untuk mengurangi ketergantungan negara itu dari 60% pada tahun 2006 menjadi 30% dan menjadi pemimpin teknologi global paling lambat pada tahun 2050. Prakarsa lainnya yang didukung pemerintah, seperti program pengembangan teknologi tinggi “863” pada tahun 1986, muncul untuk mendanai penelitian guna mengurangi ketergantungan Tiongkok pada teknologi asing dan mengarah pada penciptaan Shenzhou, pesawat ruang angkasa berawak Tiongkok yang dikembangkan di dalam negeri, dan Tianhe-2, salah satu superkomputer tercepat di dunia.

Strategi Hu meluncurkan era nasionalisme teknologi baru, demikian menurut pakar urusan Tiongkok James McGregor. Inovasi dalam negeri menjadi cetak biru bagi pendekatan menyeluruh di berbagai kalangan pemerintah dengan elemen persaingan tidak adil yang melekat dengan sangat kuat: transfer teknologi asing paksa, perlakuan diskriminatif terhadap investasi asing di pasar Tiongkok, pencurian kekayaan intelektual, spionase siber, subsidi berlebihan terhadap perusahaan domestik, dan kebijakan substitusi impor, semua kelemahan yang bersedia diterima perusahaan Barat sebagai “biaya berbisnis di Tiongkok” untuk mendapatkan akses pasar. Kebijakan-kebijakan ini secara agregat telah membantu meningkatkan kontrol perusahaan-perusahaan Tiongkok terhadap teknologi asing utama dan memperluas pangsa pasar domestik dan global mereka dengan mengorbankan pesaing asing.

Chipset yang dirancang oleh anak perusahaan Huawei ditampilkan di kantor pusat Huawei di Shenzhen, Tiongkok, pada Mei 2019. Orang dalam industri merasa skeptis bahwa perusahaan Tiongkok akan mampu mandiri dalam pembuatan chip paling lambat pada tahun 2025, seperti yang diinginkan Partai Komunis Tiongkok (PKT). PKT berencana untuk menginvestasikan lebih dari 1,63 kuadriliun rupiah (118 miliar dolar A.S.) dalam industri semikonduktor selama lima tahun ke depan. REUTERS

PKT mempercepat dan memperluas gagasan inovasi dalam negeri setelah Presiden Xi mulai menjabat pada tahun 2012 dan menyatakan bahwa Tiongkok akan menjadi “masyarakat yang cukup makmur” dengan menggandakan PDB per kapita tahun 2010-nya pada tahun 2021, dan pada tahun 2049 akan menjadi negara yang “maju, kaya, dan kuat dengan sepenuhnya.”

Akan tetapi, para analis mencatat bahwa kebijakan industri ini secara agregat melanggar komitmen RRT terhadap Organisasi Perdagangan Dunia dan dapat menempatkan secara tidak adil perusahaan Tiongkok di posisi terdepan untuk menetapkan standar, mengembangkan protokol, dan membangun ekosistem strategis teknologi generasi mendatang, termasuk kecerdasan buatan, pembelajaran mendalam, dan manufaktur pintar. Meningkatnya keunggulan Tiongkok di sektor-sektor ini mempercepat penutupan peluang yang sudah sempit bagi perusahaan multinasional untuk bersaing secara adil dalam bidang-bidang ini di Tiongkok. Sederhananya, Tiongkok memperluas pangsa pasar domestik dan globalnya dengan mengorbankan pesaing asing, tetapi tidak melalui persaingan yang bebas dan adil di pasar terbuka. 

Dana Panduan PKT Mendistorsi Pasar Global

Pemerintah Tiongkok mengalokasikan sumber daya keuangan yang sangat besar untuk mengimplementasikan MIC 2025 dan membangun “juara nasional” domestik. Perekonomian domestik yang melambat dan berkurangnya pemberian penekanan pada MIC 2025 oleh penyambung lidah resmi PKT tidak menunda alokasi uang dan personel bagi tujuan MIC 2025. Strategi itu berjalan dengan kecepatan penuh, meskipun ada keterbatasan terhadap pendekatan ini, termasuk potensi alokasi modal yang tidak efisien untuk badan usaha milik negara dan duplikasi upaya.

Berbagai analis memperkirakan bahwa MIC 2025 didukung oleh 800 hingga 1.600 dana panduan pemerintah pusat dan daerah, dengan nilai perkiraan modal gabungan senilai 8,07 kuadriliun rupiah (584,8 miliar dolar A.S.) pada akhir tahun 2018, demikian menurut perusahaan konsultan Zero2IPO Research. Perusahaan itu menghitung bahwa rata-rata 7,57 dana panduan pemerintah baru dibuat setiap bulan, dengan masing-masing dana memiliki modal rata-rata 4,98 triliun rupiah (361 juta dolar A.S.). Besarnya jumlah uang yang dipandu oleh negara ini terdiri dari perpaduan dana langsung dan tidak langsung, subsidi, keringanan pajak, pinjaman berbunga rendah, dan kontrak pengadaan pemerintah Tiongkok. 

Akan tetapi Lance Noble, Analis Senior di Gavekal Dragonomics, memberikan peringatan: Keberhasilan kebijakan industri PKT kecil kemungkinannya ditentukan oleh tingkat pendanaan melainkan oleh “interaksi di antara struktur industri, kebijakan pemerintah, dan tindakan masing-masing perusahaan.” Dengan menggunakan metrik yang mengikuti hal di atas, dia memperkirakan bahwa dalam kebijakan MIC 2025 RRT, Tiongkok memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik di sektor kendaraan listrik dan farmasi daripada dalam pengembangan pesawat terbang sipil. 

Muncul kekhawatiran bahwa, mengingat ukuran dana panduan pemerintah MIC 2025, kapasitas berlebih dan distorsi pasar global akan mengikuti, memiliki efek yang serupa dengan pendanaan industri yang didukung pemerintah Tiongkok mulai dari tenaga surya hingga baja. Tidak transparannya pendanaan pemerintah MIC 2025 menunjukkan akan ada alokasi modal yang tidak efisien dan kesalahan alokasi sumber daya. Sayangnya, ketika PKT terus kurang memberikan penekanan pada kebijakan MIC 2025, mampu mengikuti aliran uang dan melacak cara dana panduan pemerintah ini dapat mendistorsi pasar global dan industri masa depan terbukti sulit untuk dilakukan. 

Jika Anda Tidak Dapat Membangunnya, Beli

Selain menyubsidi perusahaan dalam negeri, dana panduan pemerintah terkait MIC 2025 difokuskan pada memperoleh teknologi asing yang dibutuhkan Tiongkok melalui akuisisi di luar negeri dan investasi asing dalam inkubator dan perusahaan rintisan teknologi tahap awal. Selama 18 tahun terakhir ini, investasi asing langsung Tiongkok di sektor teknologi informasi dan komunikasi berjumlah sekitar 231,78 triliun rupiah (16,8 miliar dolar A.S.) per tahun, demikian menurut perusahaan konsultasi dan pemantau investasi Rhodium Group. Sebagian besar aliran kesepakatan ini terjadi dari tahun 2014 hingga 2016, sejalan dengan peluncuran MIC 2025 oleh pemerintah Tiongkok dan kebijakan industri teknologi terkait, sesuai perhitungan mereka. 

Beberapa dari kesepakatan ini dipimpin oleh sektor swasta Tiongkok dan dikategorikan sebagai investasi modal ventura untuk menghindari pengawasan pemerintah asing. Akan tetapi, investasi ini kecil kemungkinannya ditujukan untuk motif laba murni tetapi lebih untuk secara langsung atau tidak langsung membantu Tiongkok meningkatkan kemampuan sains dan teknologi dalam negerinya. Ketika Presiden Xi memperkenalkan kembali kontrol Partai Komunis terhadap semua kekuatan ekonomi domestik untuk mencapai tujuan nasional, perbedaan di antara sektor swasta Tiongkok dan perusahaan yang didukung pemerintah terus menjadi tidak jelas — sebuah pengamatan yang tidak banyak mengalami penolakan di antara banyak akademisi dan praktisi Tiongkok. Contoh-contoh PKT yang memperketat cengkeramannya pada sektor swasta mencakup disahkannya Undang-Undang Intelijen Nasional Tahun 2017, peningkatan komite Partai Komunis di perusahaan swasta, dan penggunaan dana modal ventura pemerintah untuk berinvestasi di perusahaan swasta yang berspesialisasi dalam teknologi generasi mendatang, demikian menurut Ashley Feng, peneliti di Center for a New America Security.

Melanie Hart, seorang pakar kebijakan Tiongkok di Center for American Progress, mengutip strategi akuisisi teknologi asing Tiongkok sebagai contoh taktik zona abu-abu di dunia ekonomi. Contohnya, Tiongkok menggunakan langkah-langkah berjenjang untuk mendapatkan pengetahuan asing “sepotong demi sepotong” hingga pada akhirnya mentransfer seluruh rantai nilai itu ke Tiongkok. (Sejarawan Hal Brands mendefinisikan tantangan zona abu-abu sebagai aktivitas yang bersifat koersif dan agresif, tetapi sengaja dirancang untuk tetap berada di bawah ambang batas konflik militer konvensional.) Tiongkok telah mengadopsi taktik-taktik ini dalam sejumlah prioritas strategis, yang paling nyata dalam melakukan klaim kedaulatan di Laut Cina Selatan.

Misalnya, pengembangan industri berbagi tumpangan mobil merupakan contoh klasik dari pendekatan komando dan kontrol Tiongkok untuk mendominasi, dengan cara apa pun yang dimungkinkan. Perusahaan berbagi tumpangan terbesar di Tiongkok, Didi Chuxing, bertarung secara langsung dengan pesaingnya dari A.S. yaitu Uber, menggunakan semua keuntungan yang disponsori negara guna mendukungnya — termasuk subsidi yang disediakan negara dan liputan media yang menguntungkan — sementara itu Uber merupakan korban dari akses pasar yang ditumpulkan, perubahan peraturan menit terakhir, dan kampanye kotor yang dirancang dengan cermat. Uber pada akhirnya menjual bisnisnya di Tiongkok dengan imbalan sedikit saham di Didi Chuxing. Secara regional, Didi Chuxing terus berkembang melalui akuisisi, berinvestasi lebih dari 27,59 triliun rupiah (2 miliar dolar A.S.) di perusahaan yang berbasis di Singapura, Grab, menggandakan apa yang ternyata menjadi keyakinan akurat bahwa Grab memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan Uber di Asia Tenggara. Setelah mengusir Uber dari Asia Tenggara melalui Grab, Didi Chuxing mengincar Australia sebagai tempat berikutnya untuk melakukan penaklukan regional. Bukan kebetulan bahwa Didi yang didukung oleh PKT menginvestasikan sejumlah besar modal finansial untuk mengembangkan teknologi berkendara otomatis dan kemampuan kecerdasan buatan. 

Besarnya upaya Tiongkok dalam memanfaatkan pusat-pusat inovasi dan ekonomi pasar terbuka untuk memperoleh teknologi asing telah mendorong negara-negara ekonomi maju untuk mengevaluasi kembali cara melindungi keamanan dan inovasi ekonomi. Di Indo-Pasifik, Australia, Jepang, dan A.S. baru-baru ini merevisi peraturan investasi asing, termasuk di sektor teknologi yang sedang berkembang. 

Daya Saing dan Inovasi Dipertaruhkan

MIC 2025 atau nama apa pun diberikan pada model “merkantilisme inovasi” RRT secara mendasar menantang kesejahteraan ekonomi negara-negara yang memiliki keunggulan kompetitif inti dalam industri berbasis inovasi dengan upah lebih tinggi, demikian ungkap Robert Atkinson dari Information Technology and Innovation Foundation. Dia mengatakan bahwa berbeda dengan industri manufaktur bernilai rendah, hilangnya daya saing secara permanen di sektor teknologi dan basis inovasi negara sulit untuk diciptakan kembali karena kompleksitas ekosistem yang sudah lama ada dan hambatan masuk yang tinggi. Selain itu, kehilangan kepemimpinan dalam industri teknologi mutakhir akan menciptakan “spiral kematian.”

Pertama, perusahaan berbasis pasar kehilangan pangsa pasar dan keuntungan dari pesaing yang didukung oleh merkantilis. Yang dipertaruhkan adalah hilangnya lapangan kerja level inovatif dengan upah tinggi di industri manufaktur dan teknologi mutakhir, terutama di tempat-tempat seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan berbasis pasar juga tidak mampu menginvestasikan kembali pendapatan mereka untuk mengembangkan produk-produk inovatif generasi mendatang, yang selanjutnya merusak ekosistem inovasi masing-masing negara mereka, demikian menurut Atkinson. Sebagai akibatnya, rantai pasokan sering kali ditata ulang, yang mengarah pada konsekuensi negatif bagi keamanan ekonomi suatu negara dan kemampuan untuk mempertahankan basis industri pertahanannya.

Contohnya, transfer teknologi paksa Tiongkok atas kekayaan intelektual kereta api berkecepatan tinggi Jepang mengakibatkan mitra perusahaan patungan Tiongkok dari perusahaan Jepang itu menjadi pesaingnya dalam teknologi kereta api berkecepatan tinggi dengan biaya rendah, demikian menurut Brad Setser dari Council on Foreign Relations (CFR). Sebagai imbalan untuk akses ke pasar Tiongkok, Jepang mentransfer kekayaan intelektual kereta api berkecepatan tingginya yang sangat berharga ke Tiongkok. Begitu Tiongkok memperoleh dan menguasai teknologi itu, Tiongkok mengembangkan kemampuan kereta api berkecepatan tingginya sendiri di bawah perlindungan cermat dari kebijakan dan peraturan PKT, hanya untuk berbalik dan bersaing secara global dengan perusahaan-perusahaan kereta api berkecepatan tinggi Jepang dan melemahkan daya saing dan basis inovasi mereka.

Terobosan ke Industri Semikonduktor Regional

Beralih ke sektor yang berbeda, pengaturan ekonomi negara MIC 2025 yang sedang berlangsung di Tiongkok berisiko menggerogoti daya saing dan inovasi industri semikonduktor di kawasan itu. Indo-Pasifik merupakan lokasi bagi sembilan dari 10 perusahaan semikonduktor utama di dunia. Jika mengembangkan industri kereta api kecepatan tinggi domestik merupakan keharusan Tiongkok pada tahun 2000-an, Tiongkok melanjutkan tugasnya untuk menciptakan juara nasional dalam industri semikonduktor untuk menggantikan pemasok asing. 

Meskipun keberhasilannya terbatas hingga saat ini, Tiongkok memandang pengembangan industri semikonduktor dalam negeri sebagai hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena chip semikonduktor merupakan tulang punggung dari terobosan teknologi masa depan, termasuk dalam kecerdasan buatan, sistem otonom, dan komputasi kuantum, demikian menurut Asosiasi Industri Semikonduktor. Investasi semikonduktor yang direncanakan pemerintah Tiongkok selama lima tahun ke depan senilai 1,63 kuadriliun rupiah (118 miliar dolar A.S.) mengerdilkan penelitian dan pengembangan yang direncanakan oleh para pesaing asing, demikian menurut James Andrew Lewis dari Center for Strategic and International Studies. 

Selain dana pemerintah berskala besar untuk membangun industri semikonduktor dalam negeri, Tiongkok dituduh melakukan pencurian kekayaan intelektual yang disponsori negara di perusahaan asing di berbagai tempat dari Lembah Silikon hingga Taiwan. Negara-negara Indo-Pasifik mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ancaman ini. Misalnya, badan legislatif Korea Selatan mencari cara untuk mengatasi pencurian rahasia dagang dalam industri semikonduktor melalui hukuman yang lebih keras. Sementara itu pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan merevisi Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Asingnya untuk memperluas daftar pembatasan investasi asing dengan memasukkan sektor-sektor seperti semikonduktor, sementara itu juga menilai penciptaan kerangka kerja pengendalian ekspor untuk teknologi mutakhir, mirip dengan revisi sistem pengendalian ekspor A.S.

Teknologi Penggunaan Ganda, Fusi Sipil Militer

MIC 2025 juga tetap menjadi komponen vital dari modernisasi pertahanan Ketua PKT Xi Jinping dan strategi fusi sipil militer yang dirancang untuk mereformasi PLA menjadi militer berkelas dunia paling lambat pada tahun 2049. Pertama, sifat penggunaan ganda dari teknologi MIC 2025 akan membantu PLA untuk mencapai keunggulan medan perang. Contohnya, Tiongkok sudah memasukkan kecerdasan buatan ke dalam program robotika militer, kemampuan otonom, dan pengambilan keputusan komando militer, demikian menurut Gregory Allen dari Center for New American Security (CNAS). PLA mengantisipasi kecerdasan buatan akan mendorong revolusi urusan militer di masa mendatang ketika sistem militer dan doktrin pertempuran bertransisi dari “informatized (berbasis informasi)” menjadi “intelligentized (berbasis kecerdasan),” demikian ungkap Elsa Kania dari CNAS. Kemajuan teknologi Tiongkok di sektor MIC 2025 lainnya akan memiliki implikasi militer jangka panjang bagi kawasan ini dan sifat perang generasi berikutnya, termasuk komunikasi kuantum, radar, dan kriptografi; kendaraan otonom dan sistem otomatis; dan robotika, demikian menurut peneliti Meia Nouwens dan Helena Legarda dari International Institute for Strategic Studies.

Kedua, melalui MIC 2025 dan kebijakan industri terkait lainnya, perusahaan sektor swasta Tiongkok semakin memainkan peran yang lebih besar dalam memajukan sasaran keamanan militer dan nasional Tiongkok. Contohnya, teknologi pengenalan wajah dan kecerdasan buatan sektor swasta Tiongkok merupakan inti dari persekusi yang dilakukan PKT terhadap jutaan kelompok minoritas etnis Uighur di Xinjiang, demikian menurut Kania. Perusahaan kecerdasan buatan juara nasional Tiongkok yang sama ini juga mengekspor alat bantu pengawasan mereka di seluruh dunia guna mendukung upaya pemerintah otoriter untuk memantau warga mereka. 

Peluang bagi Kawasan

Di tengah upaya PKT untuk menghapus MIC 2025 dari kesadaran internasional, komunitas internasional harus terus meningkatkan kesadaran tentang praktik ekonomi tidak adil dan predator RRT melalui seruan untuk transparansi dan pembagian informasi. Peningkatan pembagian informasi di kawasan Indo-Pasifik di antara sektor publik dan swasta serta akademisi sangat penting untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh model kapitalisme negara dan agresi ekonomi PKT. Sekutu dan mitra A.S. sudah melakukan upaya diplomatik di kawasan itu. Akan tetapi, lebih banyak penjangkauan perlu dilakukan dengan sektor swasta dan universitas karena di situlah sebagian besar transfer teknologi terjadi — baik secara legal, paksa, diam-diam, atau ilegal. 

Pembagian informasi dengan sektor teknologi swasta dan dengan laboratorium Penelitian & Pengembangan di lembaga-lembaga akademik akan memperkuat perlunya langkah-langkah defensif yang kuat, termasuk transparansi kepemilikan, sementara itu juga meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi tidak diinginkan jangka panjang yang dapat dimiliki oleh investasi atau usaha patungan mereka. Secara bersamaan, sektor swasta dan laboratorium penelitian masih memiliki kekuatan untuk memengaruhi perilaku PKT, meskipun pengaruhnya akan berkurang ketika perusahaan-perusahaan Tiongkok mendapatkan lebih banyak pangsa pasar internasional dan semakin banyak universitas Tiongkok menjadi universitas berkelas dunia. Tekanan publik terpadu dengan ancaman konsekuensi nyata telah memberikan hasil nyata dalam menghadapi Tiongkok di masa lalu. Contohnya, tekanan terpadu perusahaan asing — melalui kombinasi dengan dukungan pemerintah A.S. — berhasil mencapai kemenangan dalam penarikan pengenalan standar domestik lokal untuk jaringan nirkabel Tiongkok pada tahun 2003, demikian menurut Adam Segal dari CFR.

Sama pentingnya adalah pembagian informasi di antara sektor publik dan swasta serta akademisi tentang cara memperkuat ekosistem inovasi secara lebih lanjut dan meningkatkan kolaborasi di antara A.S. dan sekutunya di seluruh Indo-Pasifik, dalam rangka mempersiapkan kawasan itu untuk mencapai keberhasilan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan bersama selama beberapa dekade mendatang. Seruan kemitraan dan pendanaan Penelitian & Pengembangan global di antara berbagai negara dengan nilai-nilai bersama yang serupa akan menjadi awal yang baik. Ini dapat meletakkan kerangka kerja guna menciptakan infrastruktur global untuk teknologi generasi mendatang, (mirip dengan bagaimana konsorsium 5G sedang dikembangkan), untuk bersaing secara efektif melawan strategi MIC 2025 diskriminatif Tiongkok. Pada akhirnya, kolaborasi Penelitian & Pengembangan berdasarkan aturan hukum dan timbal balik memungkinkan semua mitra untuk menuai manfaat dari inovasi teknologi.  

Arati Shroff, seorang pejabat layanan luar negeri Departemen Luar Negeri A.S., adalah seorang fellow Una Chapman Cox dan adjunct fellow East-West Center di Honolulu, Hawaii. Pandangannya merupakan pandangannya sendiri dan tidak mewakili pandangan Departemen Luar Negeri A.S.

saham