Vietnam: Presiden mendesak pengendalian diri di tengah ketegangan maritim dengan RRT
Presiden Vietnam dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong pada Oktober 2019 menyerukan pengendalian diri di Laut Cina Selatan yang disengketakan di tengah-tengah ketegangan selama berbulan-bulan di antara kapal-kapal Tiongkok dan Vietnam, demikian yang dilaporkan media pemerintah.
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengklaim hampir semua wilayah perairan yang kaya akan energi itu, tetapi negara-negara tetangganya yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengajukan klaim atas wilayah tersebut.
Ketegangan meningkat ketika RRT mengirimkan kapal penelitian untuk melakukan survei energi di perairan yang dikendalikan oleh Vietnam pada awal Juli 2019.
“Mengenai masalah kebijakan luar negeri, termasuk masalah Laut Timur, Sekretaris Jenderal menekankan pentingnya menjaga lingkungan yang damai dan stabil, dan dengan tegas berjuang untuk melindungi kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Vietnam,” tulis Voice of Vietnam (VOV) yang dikelola pemerintah di situs webnya pada Oktober 2019. Laut Cina Selatan dikenal sebagai Laut Timur di Vietnam.
Vietnam memiliki hubungan baik dengan Tiongkok tetapi seharusnya “tidak pernah berkompromi” terkait kedaulatan dan integritas teritorialnya, demikian ungkap Trong seperti yang dikutip oleh VOV. (Foto: Sebuah perahu Pasukan Penjaga Pantai Vietnam, yang digunakan untuk berpatroli di Laut Cina Selatan, berlabuh di Hanoi.)
Kapal Tiongkok, Haiyang Dizhi 8, melanjutkan surveinya di zona ekonomi eksklusif Vietnam hingga akhir Oktober 2019, di bawah pengawalan dari setidaknya tiga kapal Tiongkok, demikian menurut data dari Marine Traffic, sebuah situs web yang melacak pergerakan kapal.
Kementerian Luar Negeri Vietnam berulang kali menuduh kapal itu dan kapal-kapal pengawalnya melanggar kedaulatannya dan menuntut agar RRT memindahkan kapal-kapalnya dari daerah itu, tetapi RRT tidak memindahkan kapal-kapal itu selama lebih dari tiga bulan. Pada Agustus 2019, kepolisian membubarkan unjuk rasa singkat terkait kapal survei itu di luar kedutaan besar Tiongkok di Hanoi. Akhirnya pada 24 Oktober, kapal penelitian itu dan kapal-kapal pengawalnya meninggalkan zona ekonomi eksklusif Vietnam dan bergerak menuju ke Tiongkok, demikian menurut situs web Maritime Traffic.
Trong telah memimpin tindakan tegas berskala luas terhadap korupsi di negara Asia Tenggara itu. Tindakan itu mengakibatkan beberapa menteri dan politisi berpangkat tinggi, termasuk satu orang anggota Politbiro, dikirim ke penjara dengan tuduhan mulai dari penggelapan hingga salah urus ekonomi. Reuters
