Militer Jepang menetapkan sasaran mulia untuk kemandirian energi
Cerita populer | Jan 20, 2020:
Felix Kim
Menteri Pertahanan Jepang ingin melihat 100% fasilitas pertahanan negaranya didukung oleh energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan kemandirian energi.
Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono mengatakan kepada jurnalis pada 27 Desember 2019, bahwa kantornya telah memerintahkan peninjauan pengadaan energi di semua fasilitas milik Kementerian Pertahanan dan Pasukan Bela Diri Jepang (Japan’s Self-Defense Forces – JSDF). “Kami baru saja menginstruksikan kepada kantor Kementerian Pertahanan agar semua fasilitas dapat dipasok listrik dengan proporsi energi terbarukan setinggi mungkin,” ungkapnya.
Kono mengatakan bahwa kementeriannya harus “mencoba dengan jujur” untuk meningkatkan jumlah energi terbarukan yang digunakannya. “Penting untuk diingat bahwa masalah perubahan iklim bukanlah urusan orang lain, sama halnya bagi JSDF,” ujarnya, “dan saya ingin melakukan berbagai hal di masa depan yang dapat dilakukan JSDF.”
Dia menekankan bahwa JSDF mempekerjakan 250.000 personel dengan berbagai fasilitas yang tersebar di seluruh wilayah Jepang. Meskipun pergeseran ke energi terbarukan 100% merupakan sasaran utama Kementerian Pertahanan, sasaran lain mencakup: mempertahankan pasokan listrik yang stabil, mengamankan daya saing dalam pengadaan, menjaga biaya tetap rendah, dan bermitra dengan perusahaan listrik lokal.
“Saat ini, sudah ada sistem yang dapat memasok tenaga surya, tenaga angin, tenaga air kecil, dan berbagai jenis tenaga lainnya” di berbagai daerah di seluruh Jepang, demikian ujarnya. “Sebagai tetangga baik yang beroperasi di kawasan ini, kami ingin membeli dari pemasok tenaga listrik yang saat ini aktif di sana.”
Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono memasukkan bahan bakar hayati (biofuel) ke dalam paduan sumber energi terbarukannya, dengan mengatakan bahwa beberapa perusahaan di Jepang berupaya untuk menggunakan bioteknologi dalam produksi bahan bakar penerbangan. “Jadi, lewat kerja sama dengan perusahaan seperti itu, jika ada tempat bagi SDF untuk dapat memberikan dukungan yang diperlukan, kami akan mempertimbangkan untuk melakukannya.”
Pernyataan Kono muncul ketika Tokyo telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan penggunaan energi terbarukan di semua sektor, termasuk penyesuaian pada jaringan energi nasional dan skema penetapan harga baru. Kebijakan energi terbaru Jepang, yang diperbarui setiap tiga tahun, bertujuan agar energi terbarukan berkontribusi pada 22% hingga 24% konsumsi energi nasional paling lambat pada tahun 2030. (Foto: Sebuah pembangkit tenaga surya terapung di Inchihara, Jepang, merupakan jenis pembangkit tenaga surya terapung terbesar di negara itu. Pembangkit tenaga listrik itu memiliki 50.904 modul surya yang menghasilkan 16.170 megawatt jam listrik per tahun.)
Jepang baru-baru ini membatalkan program insentif tahun 2012 untuk mempromosikan produksi energi terbarukan karena program itu lebih menguntungkan produsen dan menghasilkan biaya energi yang lebih tinggi bagi konsumen. Penggantinya adalah skema berdasarkan model Eropa yang mewajibkan produsen untuk menjual listrik di pasar energi grosir guna memberikan harga yang lebih rendah.
Kono menolak gagasan bahwa energi terbarukan itu mahal, dengan mengatakan bahwa dalam hal biaya bagi planet ini, “energi terbarukan lebih murah daripada berbagai bahan bakar fosil.”
Jepang saat ini bergantung pada impor bahan bakar untuk memasok sekitar 80% kebutuhan energinya, demikian menurut World Nuclear Association, sebuah angka yang tetap tinggi karena kurangnya sumber daya alam dan penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang setelah bencana nuklir Fukushima Daiichi pada tahun 2011. Oleh karena itu, energi terbarukan dipandang sebagai jalur ramah lingkungan bagi kemandirian energi yang lebih besar. “Pada akhirnya, energi terbarukan merupakan energi domestik,” ungkap Kono, “jadi jika Kementerian Pertahanan/SDF tidak bergantung pada energi impor, hal itu akan mengarah pada pengamanan ketahanan energi.”
Felix Kim merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Seoul, Korea Selatan.
