Kemitraan Perikanan

Kemitraan Perikanan

Memerangi penangkapan ikan ilegal untuk memperkuat keamanan maritim dan keberlanjutan lingkungan

Dr. Robert S. Pomeroy, John E. Parks, dan Gina Green

Penangkapan ikan merupakan penggunaan satwa liar ekstraktif terbesar di dunia. Produk perikanan merupakan makanan yang paling banyak diperdagangkan di dunia dan perdagangannya didominasi oleh negara-negara berkembang. Perikanan dan perdagangan berbasis perikanan menyediakan lapangan kerja dan penghasilan tunai yang tak ternilai, menciptakan dan menumbuhkan ekonomi lokal, dan menghasilkan devisa. Di Asia Tenggara saja, lebih dari 250 juta orang mengandalkan ikan untuk setidaknya 20 persen dari rata-rata asupan protein hewani per kapita mereka. Di beberapa negara, misalnya, Kamboja dan Indonesia, ikan menyumbangkan lebih dari 50 persen asupan protein hewani. Lebih dari 200 juta orang di Asia Tenggara juga mengandalkan perikanan untuk mata pencaharian dan pendapatan mereka.

Terlepas dari peran penting yang dimainkan perikanan dalam memelihara ekonomi, mata pencaharian, dan ketahanan pangan banyak negara, semakin banyak bukti ilmiah menunjukkan bahwa ekosistem laut dan pesisir di seluruh dunia telah berubah secara drastis selama 50 tahun terakhir ini, mengurangi produktivitas, ketahanan, dan potensinya untuk terus memberikan manfaat sosial di masa depan. Bukti dari penilaian baru-baru ini menunjukkan adanya pengurangan secara luas dalam ukuran dan nilai ikan yang ditangkap dan pembinasaan spesies ikan utama yang bernilai tinggi, terutama ikan predator besar seperti hiu dan tuna. Penurunan hasil tangkapan ikan predator yang lebih besar selanjutnya telah menghasilkan pergeseran untuk menangkap spesies ikan yang lebih kecil dan kurang bernilai — tren yang dikenal sebagai “memancing ke bawah jaring makanan.”

Di Asia Tenggara, banyak lokasi perikanan telah menurun populasi ikannya hingga hanya menyisakan 5 hingga 15% dari tingkat populasi aslinya. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa penangkapan ikan berlebihan dan penurunan populasi ikan di Asia Tenggara menyebabkan meningkatnya tingkat persaingan dan konflik di antara para nelayan atas persediaan yang tersisa, yang mengarah pada penurunan ketahanan ekonomi dan pangan, berkurangnya kelestarian lingkungan, dan ancaman terhadap perdamaian dan ketertiban.

Para pekerja mengangkut jaring di atas perahu penangkap ikan di Prachuap Khiri Khan, Thailand. istock

Penangkapan ikan berlebihan di Asia Tenggara

Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (illegal, unreported and unregulated – IUU) merupakan salah satu kontributor terbesar bagi penangkapan ikan berlebihan di Asia Tenggara. Penangkapan ikan IUU terjadi ketika nelayan dan kapal nasional atau asing melanggar hukum perikanan negara yang bersangkutan atau kewajiban perjanjian internasional, demikian menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jenis-jenis penangkapan ikan IUU mencakup penggunaan metode dan peralatan penangkapan ikan yang tidak diperbolehkan, penangkapan ikan di daerah terlarang, atau selama periode waktu yang dibatasi, melakukan alih muatan (transshipment) hasil tangkapan secara tidak sah, dan mengubah pelaporan hasil tangkapan atau memalsukan informasi. Contoh umum dari penangkapan ikan IUU terjadi ketika penangkapan ikan berlebihan dan kelangkaan perikanan mengharuskan nelayan untuk menjelajah di luar wilayah penangkapan tradisional mereka guna memenuhi kebutuhan hasil tangkapan, termasuk di perairan negara-negara tetangga tempat mereka tidak memiliki izin untuk menangkap ikan. Ditambah dengan dampak negatif lainnya dari perubahan iklim, polusi laut, dan perusakan habitat pantai, penangkapan ikan IUU dapat mengakibatkan penurunan populasi laut dan keanekaragaman hayati suatu negara, termasuk berbagai persediaan ikan dan habitat laut yang mereka andalkan. Studi terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar produk makanan laut yang diimpor ke A.S. ditangkap secara ilegal dan/atau diberi label yang salah.

Selain dampak lingkungannya, penangkapan ikan IUU juga umumnya dikaitkan dengan pelanggaran kesejahteraan manusia yang serius, termasuk kerja paksa, dan merupakan ancaman nontradisional yang dihadapi keamanan laut di Asia Tenggara. Operasi penangkapan ikan IUU diketahui oleh para petugas penegak hukum dan manajer perikanan di Asia Tenggara terkait dengan mendukung pemberontakan, terorisme, dan kejahatan maritim terorganisir, terutama pembajakan, penculikan, dan perdagangan narkotika, manusia, dan persenjataan kecil. Ancaman keamanan maritim sangat kompleks dan saling terkait, dan meskipun dapat terjadi di laut, memiliki dampak besar di darat. Di daerah-daerah tempat adanya tata kelola yang tidak efektif di laut dan kemampuan pemantauan, kontrol, dan pengawasan (monitoring, control and surveillance – MCS) yang tidak memadai, ancaman-ancaman ini dapat berkembang biak dan menyebabkan kerawanan laut.

Melacak Hasil Tangkapan

Menyadari bahwa penangkapan ikan IUU merupakan tantangan kompleks yang dihadapi komunitas internasional, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat semakin mencari prakarsa multinasional dan kebijakan regional yang meningkatkan pertukaran informasi dan mempromosikan pendekatan kolaboratif untuk memerangi penangkapan ikan IUU di dalam perairan yang ditentukan, demikian menurut FAO. Selain itu, negara-negara konsumen makanan laut besar, termasuk negara-negara anggota A.S. dan Uni Eropa (UE), telah mengembangkan peraturan impor makanan laut baru yang mengharuskan pemerintah dan/atau perusahaan swasta dari negara-negara pengekspor untuk memberikan dokumentasi yang dapat diverifikasi bahwa produk makanan laut yang mereka impor bebas IUU, dilabeli secara akurat, dan tidak melibatkan tenaga kerja paksa dalam rantai pasokan mereka.

Baru-baru ini, pada tahun 2018, A.S. meluncurkan Program Pemantauan Impor Makanan Laut, bergabung dengan UE dalam mewajibkan dokumentasi impor yang kuat untuk memverifikasi legalitas produk. Untuk memenuhi persyaratan ini, negara-negara pengekspor semakin menggunakan sistem keterlacakan dan dokumentasi hasil tangkapan elektronik (electronic catch documentation and traceability – eCDT) untuk mengumpulkan informasi waktu-nyata, akurat, dan dapat diverifikasi di semua titik di sepanjang rantai pasokan makanan laut, dari titik tangkapan hingga pendaratan, pemrosesan, transportasi, dan ekspor.

Data yang disediakan di sepanjang rantai pasokan oleh sistem eCDT ini dapat digunakan oleh negara pengimpor untuk mengikuti informasi yang dapat diverifikasi mengenai produk makanan laut “dari umpan ke piring” untuk mendeteksi dan mencegah produk IUU. Sistem eCDT tersebut biasanya merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada kapal penangkap ikan dan di darat, di pelabuhan, di fasilitas pemrosesan, dan dalam sistem transportasi. Dengan sistem eCDT, operator dapat mendokumentasikan informasi yang relevan tentang produk makanan laut secara digital dan mengirimkannya secara waktu-nyata ke layanan pertukaran data online melalui teknologi komunikasi satelit, seluler, atau frekuensi radio. Ketika dikombinasikan dengan langkah-langkah kontrol negara pelabuhan yang kuat untuk mencegah impor dan penjualan ikan tidak berdokumen, data besar yang dihasilkan melalui sistem eCDT dapat membatasi secara signifikan masuknya ikan IUU ke dalam rantai pasokan, sehingga mengurangi pendapatan bagi operator ilegal sembari memperkuat akses pasar untuk produsen yang beroperasi secara legal dan terlacak.

Kemitraan Samudra dan Perikanan Badan Pembangunan Internasional A.S. (USAID Oceans) bekerja untuk memerangi penangkapan ikan IUU dan penipuan makanan laut di seluruh Asia Tenggara lewat kemitraan dengan pemerintah nasional dan lokal, industri perikanan, dan pelaku sektor swasta lainnya, organisasi regional, serta pemangku kepentingan perikanan lainnya untuk mendorong adopsi mereka terhadap sistem eCDT. Pada akhir tahun 2018, berbagai mitra proyek telah mengerahkan dan menguji sistem eCDT — termasuk kebijakan, perangkat keras, dan perangkat lunak — di atas kapal penangkap ikan tuna berskala kecil dan besar, serta di lokasi pendaratan, fasilitas pemrosesan tuna, dan seluruh sistem transportasi. Sepanjang tahun 2019, USAID Oceans akan mendukung analisis dan penggunaan pengambilan keputusan data eCDT untuk membantu manajer perikanan regional dan lembaga pemerintah untuk mengelola tingkat hasil tangkapan ikan yang berkelanjutan, meningkatkan pemahaman mereka tentang status persediaan ikan, dan memperkuat MCS waktu-nyata dari operasi penangkapan ikan di laut, termasuk masalah yang terkait dengan kesejahteraan manusia dan kejahatan transnasional.

Seorang Petugas Angkatan Laut Thailand memeriksa perahu penangkap ikan di perairan dekat Samut Sakhon, Thailand. Angkatan Laut Thailand menggunakan teknologi baru untuk memantau perahu penangkap ikan guna menindak tegas penangkapan ikan ilegal dan tenaga kerja paksa.
THE ASSOCIATED PRESS

Meningkatkan Kesadaran Maritim

Kesadaran ranah maritim (MDA) adalah pemahaman yang efektif tentang peristiwa, perilaku, dan dinamika dalam ranah maritim yang memiliki atau bisa memiliki dampak keamanan, keselamatan, ekonomi, dan/atau lingkungan pada bidang tanggung jawab ranah terkait, demikian menurut definisi Departemen Keamanan Dalam Negeri A.S. dan Organisasi Maritim Internasional. Kemampuan MDA yang tangguh membutuhkan intelijen yang dapat ditindaklanjuti secara waktu-nyata atau hampir waktu-nyata yang ditriangulasi dari sumber antarlembaga, pemerintah regional, dan sektor swasta. Tujuan MDA adalah untuk mendeteksi, mencegah, dan mengurangi berbagai ancaman, seperti pembajakan, perdagangan manusia, dan bentuk-bentuk lain dari kegiatan kriminal transnasional, yang sangat didasarkan pada pengumpulan, triangulasi, peleburan, analisis, dan tindakan terhadap informasi dari berbagai sumber dan sistem.

Jika digunakan secara efektif, MDA dapat mempromosikan keamanan dan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di seluruh Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Pada konferensi global baru-baru ini, termasuk Konferensi Samudra Kita (Our Ocean Conference) 2018, keamanan maritim semakin berada di garis depan kepentingan sektor swasta dan publik dengan investasi besar yang mendukung prakarsa bersama. Keamanan maritim merupakan salah satu bidang tindakan yang dibahas dalam konferensi itu, dengan pengakuan atas dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kebutuhan inovasi teknologi canggih.

Polisi menyaksikan ketika pemerintah Indonesia menghancurkan perahu asing yang disita karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.
REUTERS

Di bawah proyek USAID Oceans, negara-negara di Asia Tenggara sedang menguji sistem eCDT untuk memerangi penangkapan ikan IUU yang juga dapat digunakan untuk meningkatkan MDA dan memperkuat keamanan maritim nasional dan regional. Big data yang dihasilkan secara waktu-nyata di sepanjang semua titik rantai pasokan — dari operasi berskala besar dan kecil — dapat digunakan oleh mitra keamanan nasional dan regional untuk meningkatkan prakarsa MDA yang ada, termasuk melalui analisis informasi tentang posisi di laut, kegiatan penangkapan ikan, dan perilaku kapal, serta awak kapal yang terdokumentasi dan divalidasi secara hukum. Kemampuan ini juga memberdayakan pelaku rantai pasokan berskala besar dan kecil yang bertanggung jawab untuk memverifikasi komitmen mereka terhadap praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan legal.

Agar data eCDT dapat digunakan secara paling efektif untuk MDA, data tersebut harus memiliki interoperabilitas dan dapat dengan mudah dipertukarkan di seluruh sistem informasi pemerintah, termasuk sistem yang menyimpan dokumentasi masuk/keluar pelabuhan, sertifikat hasil tangkapan, lisensi penangkapan ikan dan registrasi kapal, manifes awak kapal, dan database penegakan hukum. Dengan demikian, sistem eCDT meluas ke berbagai sektor misi-kritis yang terkait dengan keamanan maritim untuk mengatasi pendorong ketidakstabilan, ekstremisme, kejahatan, dan kekerasan. Selama tahun 2018, USAID Oceans terlibat dengan Forum Keamanan Lingkungan Pasifik Komando Indo-Pasifik A.S. dan memulai diskusi awal terkait dengan bagaimana data eCDT tersebut dapat didemonstrasikan kepada mitra keamanan dan pertahanan tingkat nasional untuk meningkatkan MDA regional.

Solusi Teknologi

Untuk memerangi penangkapan ikan IUU, sistem eCDT di Asia Tenggara dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat diverifikasi terkait dengan perilaku, operasi, dan posisi kapal penangkap ikan di laut secara waktu-nyata, sehingga memperkuat metode MCS yang ada sembari meningkatkan MDA. Filipina, misalnya, meluncurkan program percontohan eCDT (lihat bilah samping) pada September 2017 yang hampir selesai. Di masa depan, ketika sistem seperti itu menjadi semakin diterima dan digunakan, penangkapan beberapa jenis data eCDT waktu-nyata di ribuan operator, seperti perusahaan perikanan berlisensi, akan menghasilkan rangkaian data yang besar. Rangkaian data itu akan membutuhkan pembelajaran mesin aktif dengan alat bantu visualisasi geospasial waktu-nyata sehingga data itu dapat diintegrasikan, dianalisis, dan diperbarui secara efektif untuk memberikan analisis risiko waktu-nyata yang akurat untuk meningkatkan MDA dan memungkinkan prioritas pertahanan dan keamanan.

Pembelajaran mesin dan analisis risiko data eCDT besar itu akan menjadi alat bantu yang sangat berharga bagi analis keamanan dan manajer perikanan. Sistem eCDT tidak hanya akan memberikan informasi tentang posisi dan perilaku kapal penangkap ikan di laut dan awaknya, tetapi juga status spesies laut yang terancam punah atau hampir punah dan persediaan ikan yang berharga. Analisis big data ini akan memungkinkan manajer perikanan membatasi penangkapan ikan secara adaptif, membatasi tangkapan sampingan, dan menindak penggunaan jenis peralatan yang dilarang di dalam perairan yang ditentukan. (Tangkapan sampingan mengacu pada ikan dan spesies laut lainnya yang ditangkap secara tidak sengaja saat menangkap spesies ikan dengan ukuran tertentu.) Big data yang dihasilkan oleh sistem eCDT ini akan digunakan untuk meningkatkan MDA di negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). 

Artikel ini mendapat dukungan dari Misi Pembangunan Regional USAID untuk Asia melalui Kontrak No. AID-486-C-15-00001. Artikel ini tidak mewakili pandangan USAID atau pemerintah A.S.



Program Filipina berkembang untuk memantau penangkapan ikan secara digital

Badan Pembangunan Internasional A.S.

Filipina hampir menyelesaikan penerapan sistem keterlacakan makanan laut digital di General Santos City yang pada akhirnya akan diperluas ke seluruh negara itu.

Pemerintah Filipina, melalui Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan (Bureau of Fisheries and Aquatic Resources – BFAR), merancang sistem keterlacakan dan dokumentasi hasil tangkapan elektronik (eCDT) untuk menangani penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi melalui keterlacakan rantai penuh, dari titik tangkapan hingga ekspor. Proyek percontohan eCDT diluncurkan pada September 2017 saat Kongres Tuna Nasional ke-19 di Filipina.

Pada titik tangkapan, sistem eCDT BFAR akan menggunakan sistem pemantauan kapal (vessel monitoring system – VMS) di atas kapal penangkap ikan berskala besar untuk menangkap data utama dan memastikan ikan telah ditangkap dari area yang diizinkan. Saat mendarat, data yang ditangkap oleh VMS akan diserahkan secara elektronik ke BFAR, yang akan digunakan petugas perikanan untuk menyetujui pembongkaran ikan dan memvalidasi pengiriman untuk diproses.

BFAR bekerja sama dengan Kemitraan Samudra dan Perikanan Badan Pembangunan Internasional A.S. (USAID Oceans) dan South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani and General Santos region (SOCSKSARGEN) Federation of Fishing and Allied Industries Inc. (SFFAII) untuk melengkapi semua tautan sistem. Berbasis di Santos City, SFFAII merupakan lembaga swadaya masyarakat nirlaba yang didirikan pada tahun 1999 sebagai organisasi yang memayungi tujuh asosiasi yang mencakup lebih dari 100 perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, pengalengan, pengolahan ikan, produksi dan pengolahan akuakultur, dan industri terkait lainnya.

Ikan dijual di Pasar Basah di Palawan, Filipina

Sistem eCDT sedang dijadikan proyek percontohan di beberapa perusahaan perikanan dan pengolahan ikan. Hingga saat ini, sistem itu telah melacak lebih dari 25 metrik ton tuna dari perusahaan-perusahaan ini, yang meliputi Tuna Explorers Inc., Marchael Sea Ventures, Rell and Renn Fishing Inc., Dex Sea Trading, General Tuna Canning Corp., Philippine Cinmic Industrial Corp., dan RR Seafood Sphere Inc.

Untuk saat ini, perusahaan-perusahaan itu menggunakan sistem eCDT secara paralel dengan sistem dokumentasi berbasis kertas tradisional, dengan sasaran untuk beralih ke dokumentasi elektronik sepenuhnya setelah sistem itu berfungsi secara penuh.

USAID Oceans dan SFFAII telah mengadakan serangkaian kegiatan pengujian data langsung dengan perusahaan perikanan, pengalengan ikan, dan pengolahan ikan segar yang dibekukan untuk menunjukkan efisiensi teknologi itu. Pemrogram dan teknisi BFAR yang berbasis di Manila memimpin proses pemeliharaan dan peningkatan sistem, membangun secara lebih lanjut kemampuan mereka dalam desain dan manajemen sistem adaptif.

Pelajaran utama yang dipetik selama fase percontohan yang sedang berlangsung adalah bahwa komunikasi yang efisien dan konsisten di antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting dalam mempercepat solusi terhadap masalah yang berulang, memfasilitasi pengujian sistem tanpa gangguan, dan mengatasi masalah apa pun secara tepat waktu.

USAID Oceans telah melakukan koordinasi dengan BFAR dan SFFAII untuk memfasilitasi pertukaran umpan balik dan solusi terkait dengan tantangan teknis yang dihadapi melalui pertemuan rutin dan lokakarya pengembangan sistem. Lokakarya itu memungkinkan semua mitra untuk mengatasi masalah yang dihadapi selama pengujian, serta memulai rencana tindakan untuk implementasi sistem eCDT secara lebih lanjut.

USAID Oceans terus bekerja dengan para mitranya di seluruh Asia Tenggara, termasuk di Indonesia dan Thailand, untuk memberikan bimbingan dan dukungan teknis guna meningkatkan keterlacakan, membagikan pengalaman dari proyek percontohan di Filipina.

saham