Di Mata Badai
Palang Merah Memainkan Peran Utama di Kawasan Rawan Bencana
Dato Lim Jock Hoi
Selamat pagi semuanya, dan terima kasih atas kehadiran Anda sekalian di sini di platform Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara-Komite Palang Merah Internasional [ASEAN-ICRC] mengenai tantangan dan tindakan kemanusiaan di kawasan ASEAN. Acara ini menandai kesempatan lain bagi ASEAN untuk mengakui kontribusi Komite Palang Merah Internasional dan peran unik yang dimainkannya dalam melayani kawasan ini. ICRC telah menjadi aktor penting dalam meringankan penderitaan manusia akibat bencana alam dan bencana buatan manusia di kawasan ASEAN. Merupakan suatu kehormatan untuk merayakan acara ini melalui kemitraan dengan ICRC guna meluncurkan seri pertama dalam rangkaian untuk memperingati bantuan yang diberikan selama bertahun-tahun dan menyediakan platform untuk dialog yang produktif di antara para praktisi, pembuat kebijakan, dan kelompok cendekiawan di kawasan ini.
Sejalan dengan tema acara ini, “Tantangan dan Tindakan Kemanusiaan di ASEAN,” ini adalah kesempatan untuk melakukan momen introspeksi dan diskusi konstruktif tentang bagaimana ASEAN dapat mempersiapkan diri untuk menanggapi secara efektif bencana di kawasan ini.
ASEAN telah menghadapi perubahan lanskap kemanusiaan dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertama, kawasan ASEAN merupakan salah satu kawasan yang paling rawan bencana di dunia, dan frekuensi dan intensitas peristiwa iklim ekstrem diproyeksikan akan meningkat. Pada tahun 2018 saja, ASEAN mengalami total 424 bencana yang dilaporkan di kawasan ini, dibandingkan dengan 118 bencana pada tahun 2017. Dari jumlah tersebut, ASEAN menanggapi 23 insiden, frekuensi bencana tertinggi yang telah ditanggapi oleh ASEAN sejak berdirinya Pusat Koordinasi untuk Bantuan Kemanusiaan ASEAN [AHA Centre]. Selain itu, dengan perubahan demografi penduduk ASEAN, jumlah kerugian ekonomi dan kematian akan meningkat secara proporsional. Kita menghadapi tantangan meningkatnya pengungsian orang secara besar-besaran karena bencana alam seperti tsunami dan angin topan, dampak sekunder seperti runtuhnya bendungan atau kebakaran tempat pembuangan sampah, dan dampak perubahan iklim, termasuk kekeringan dan banjir yang lambat surutnya. Tanggap bencana dan bantuan kemanusiaan yang timbul dari bencana alam tetap menjadi salah satu tantangan mendasar bagi ASEAN.
Kedua, pada tahun 2018, para pemimpin ASEAN menginstruksikan AHA Centre dengan dukungan dari Sekretariat ASEAN untuk menanggapi keadaan darurat kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, memperluas ruang lingkup pekerjaan ASEAN dalam tanggapan kemanusiaan. Dengan itu, Tim Penilaian Tanggap Darurat ASEAN telah dikerahkan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang dapat ditangani oleh ASEAN untuk mendukung pemerintah Myanmar dalam memfasilitasi proses repatriasi.
Perkembangan baru-baru ini menekankan perlunya bagi ASEAN untuk mematangkan dengan cepat strategi tanggapan kemanusiaan kita untuk memenuhi kebutuhan negara-negara anggota yang terkena dampak dengan peningkatan sensitivitas, terutama ketika hal itu melibatkan konflik dan masalah keamanan.
ASEAN harus siap untuk menjadi dukungan pertama dan terpenting bagi negara anggota yang terkena dampak. Sebagai tetangga terdekat, kita harus dapat mengandalkan satu sama lain sebelum mencari bantuan dari mitra yang lebih jauh yang mungkin tidak mampu memberikan dukungan mereka dengan cepat. Menjaga fokus yang berpusat pada masyarakat dalam prioritas ASEAN, kebutuhan rakyat ASEAN harus menjadi perhatian utama, termasuk kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan, serta kesehatan sosial dan ekonomi mereka.
Memahami bahwa tidak ada bencana yang memengaruhi setiap komunitas dengan cara yang sama, upaya kemanusiaan dalam segala bentuk juga harus mempertimbangkan konteks lokal dan melokalisasi upaya untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan individu dan menghormati keinginan negara-negara yang terkena dampak.
Terlepas dari adanya rintangan, saya mendesak peserta dialog ini untuk merasa optimis dalam menghadapi tantangan ini. ASEAN sudah memiliki pengaturan kelembagaan untuk menanggapi bencana, seperti Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Manajemen Bencana ASEAN; Komite Manajemen Bencana ASEAN, yang beberapa di antaranya hadir hari ini; Perjanjian Manajemen Bencana dan Tanggap Darurat ASEAN [AADMER]; Visi Manajemen Bencana 2025 ASEAN; dan, tentu saja, mekanisme Satu ASEAN Satu Tanggapan. ASEAN mengakui sifat lintas-sektoral dari tindakan kemanusiaan dan bahwa strategi tanggapan bencana yang efektif akan memerlukan keterlibatan sektor lain, terutama di tingkat strategis.
Ini mungkin menyangkut koordinasi, pemantauan, dan pengembangan kebijakan, serta mengatasi masalah yang muncul seperti kesehatan mental. Dengan demikian, ASEAN juga memiliki mekanisme untuk koordinasi lintas-sektoral seperti Satuan Tugas Gabungan untuk Bantuan Kemanusiaan dan Bantuan Bencana dan Kelompok Kerja Teknis untuk Koordinasi Sipil-Militer. Selain itu, AHA Centre sebagai badan koordinasi dan mesin AADMER ASEAN siap untuk menanggapi setiap bencana berskala besar di kawasan ini.
Mekanisme yang sedang berlangsung ini secara kolektif meletakkan dasar bagi tanggapan ASEAN yang terkoordinasi dan komprehensif terhadap bencana di kawasan ini. Mengakui perlunya pengaturan yang praktis dan fleksibel, ASEAN seharusnya lebih berfokus pada memaksimalkan mekanisme yang sudah ada.
Akan tetapi, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam siklus manajemen bencana dan bantuan kemanusiaan, baik dalam tahap peringatan dini, persiapan, tanggapan, atau pemulihan. Dalam pandangan saya, kita perlu memajukan “ASEAN Way” ke arah mekanisme koordinasi yang kuat yang melibatkan para pemangku kepentingan utama, seperti pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Kelompok Kemitraan AADMER, sebuah konsorsium lembaga swadaya masyarakat (LSM), merupakan contoh yang sangat baik ketika kita dapat memobilisasi sumber daya dan pengetahuan untuk mendukung implementasi Rencana Kerja AAMDER.
Namun demikian, ASEAN tidak boleh berpuas diri dalam strategi kita dan terus membina hubungan kerja sama dengan aktor-aktor lain di kawasan ini termasuk organisasi internasional seperti ICRC. Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah merupakan mitra unik bagi ASEAN, memiliki posisi strategis dengan akses ke daerah bencana yang tidak dapat diakses oleh LSM lain dan dalam beberapa kasus bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 2017, di bawah kepemimpinan Filipina, ASEAN mengeluarkan pernyataan tentang keterlibatannya dengan Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, mengakui kerja dan kontribusi organisasi itu sebagai perespons pertama dalam bencana dan kolaborasi erat mereka dengan otoritas dan masyarakat setempat. Pada akhir tahun 2018, saya bertemu dengan presiden ICRC, Mr. Peter Maurer, di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika dia menegaskan kembali niat ICRC untuk memperluas hubungan dengan ASEAN. Kami menghargai kemitraan, kerja sama, dan kontribusi berkelanjutan ICRC untuk kawasan ASEAN.
Sebagai koordinator bantuan kemanusiaan ASEAN, saya sangat senang mengamati pembagian perspektif ASEAN dan meningkatnya kesadaran tanggapan ASEAN secara keseluruhan dalam menghadapi bencana. Dengan itu, saya juga mengamati perubahan paradigma tanggapan internasional terhadap tanggapan regional dan lokal, ketika organisasi regional kita sekarang lebih memusatkan perhatian pada pendidikan, kesadaran, dan peningkatan kemampuan Organisasi Manajemen Bencana Nasional.
Saya juga menantikan presentasi dari mitra kami dengan harapan ide-ide mereka dapat meningkatkan mekanisme respons ASEAN secara lebih lanjut.
Sebelum menutup pidato pembukaan saya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada wakil sekretaris jenderal komunitas sosial-budaya ASEAN, Kung Phoak, dan Mr. Alexandre Faite, kepala ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste, atas prakarsa mereka dalam mewujudkan platform ASEAN-ICRC ini. Saya memuji kerja sama yang ada di antara ASEAN dan ICRC dan mengharapkan keterlibatan berkelanjutan di masa depan. Saya berharap para tamu yang terhormat mampu melakukan diskusi yang produktif dan bermakna di sesi dialog hari ini.
Dato Lim Jock Hoi dari Brunei, sekretaris jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, menyampaikan pidato ini pada April 2019. Pidato ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.
