Cerita populer

PKT mengintervensi pemilihan umum Taiwan 2020 dan menggunakan banyak persenjataan pengaruh politik

Partai Komunis Tiongkok (PKT) menggunakan berbagai cara politik untuk turut campur tangan dalam pemilihan presiden dan legislatif Taiwan pada Januari 2020 dan mengganggu proses demokrasinya, demikian menurut para analis intelijen dan pejabat Taiwan.

PKT menggunakan keterbukaan demokrasi Taiwan dan “celah” dalam prosesnya untuk menginfiltrasi dan merongrong institusi demokrasinya, demikian menurut Dewan Urusan Daratan (Mainland Affairs Council – MAC), badan administratif tingkat kabinet Taiwan yang merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan di antara Republik Tiongkok/Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), demikian yang dilaporkan surat kabar The Epoch Times.

Sebagai permulaan, PKT membayar media dan perusahaan pemungutan suara Taiwan untuk memproduksi dan memublikasikan jajak pendapat palsu yang mendukung kandidat pro-komunis. Contohnya, Biro Investigasi Kementerian Kehakiman Taiwan menemukan bahwa ketua perusahaan media online di Taiwan menerima dana dari Kantor Urusan Taiwan PKT untuk pemilihan pendahuluan presiden Kuomintang pada Juli 2019, demikian yang dilaporkan The Epoch Times.

PKT membujuk dan mengintimidasi anggota partai demokrasi yang berkuasa dan tokoh pemerintah Taiwan melalui pendanaan dan tekanan politik untuk mempromosikan kandidat PKT. Untuk melawan pendanaan ilegal terhadap kandidat politik, Taiwan sedang menyelidiki lebih dari 30 kasus dugaan pendanaan kampanye PKT untuk menentang partai demokratik, demikian yang dilaporkan surat kabar Taipei Times pada Oktober 2018.

PKT telah menyusup ke dalam komunitas bisnis Taiwan dan menekan para pemimpin bisnis untuk mendukung kandidat pro-komunis. PKT telah memobilisasi “pebisnis Taiwan dan keluarga mereka yang tinggal di daratan Tiongkok untuk kembali ke Taiwan guna memberikan suara dan mendorong anggota keluarga besar dan teman-teman untuk memberikan suara pada calon yang mendukung Tiongkok,” ungkap Bonne Glaser, penasihat senior dan direktur China Power Project di Center for Strategic and International Studies, dalam kesaksian di depan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan A.S.-Tiongkok pada September 2019.

PKT secara sistematis menyusup ke dalam media Taiwan untuk memaksanya membuat opini publik guna mempromosikan kandidat pro-komunis dalam melawan para pesaingnya. “Istilah ‘media merah’ telah diciptakan untuk menyoroti penetrasi PKT terhadap organisasi media Taiwan, yang telah menghasilkan liputan pro-Tiongkok, penyensoran mandiri, dan promosi kandidat yang disukai oleh Beijing,” ungkap Glaser. PKT dan RRT telah melakukan pembayaran kepada kelompok-kelompok media Taiwan untuk mempromosikan Tiongkok di media cetak dan TV dan Kantor Urusan Taiwan secara rutin membayar beberapa saluran media untuk mengikuti arahan hariannya, demikian yang dilaporkan surat kabar Financial Times pada Juli 2019.

PKT juga menggunakan Pasukan 50 Sennya — terdiri dari orang-orang yang dibayar untuk mengirimkan pesan-pesan pro-Tiongkok — untuk menyerang kandidat anti-komunis di situs jejaring sosial seperti Facebook. Kelompok ini meluncurkan 2.500 serangan per hari terhadap situs web di Taiwan, demikian menurut Asia Report edisi Januari 2019 yang diterbitkan oleh Sigur Center for Asian Studies, The George Washington University.

“Kekhawatiran besar menjelang pemilihan umum 2020 adalah bahwa RRT akan berusaha melakukan hal yang sama seperti pada tahun 2018 tetapi dengan lebih banyak sumber daya,” ungkap Kharis Templeman, manajer proyek Taiwan Democracy and Security Project dan seorang cendekiawan penelitian ilmu sosial di Stanford University, kepada National Bureau of Asian Research (NBR) pada Oktober 2019. “Mungkin ada kampanye yang jauh lebih luas di media sosial untuk mencoba mendiskreditkan beberapa kandidat dan membantu kandidat lain. Jika kampanye ini bersifat terselubung, menggunakan uang yang merusak sistem politik, atau memaksa orang-orang penting untuk secara terbuka mendukung kebijakan dan kandidat Beijing, maka kampanye itu cukup mengkhawatirkan.”

(Foto: Seorang perempuan memberikan suara selama pemilihan umum tahun 2018 di Kaohsiung, Taiwan, ketika Partai Komunis Tiongkok turut campur tangan dengan menggunakan media sosial, pendanaan gelap, dan berita palsu, demikian menurut berbagai laporan media.)

PKT juga menyebarkan berita palsu di internet untuk menumbuhkan kebencian dan permusuhan terhadap kandidat tertentu. Untuk melawan berita palsu, Taiwan telah meningkatkan pengecekan fakta dan promosi literasi berita di kalangan masyarakat, termasuk menciptakan Pusat Pemeriksaan Fakta Taiwan, demikian menurut Taipei News. Facebook, Line, Yahoo-Kimo, dan Google juga berkomitmen untuk mengawasi akun palsu dan penyesatan informasi di Taiwan, demikian yang dilaporkan Taipei Times.

Templeman yakin bahwa para pemilih Taiwan akan mengetahui alasan sesungguhnya dari berbagai upaya RRT untuk memanipulasi proses politik Taiwan.

“Mengingat sejarah campur tangan Tiongkok dalam pemilihan umum di Taiwan, saya cenderung optimis bahwa pemilih Taiwan — secara keseluruhan — sekarang merasa cukup skeptis terhadap suara-suara pro-PKT dan oleh karena itu kurang rentan terhadap operasi pengaruh. Tetapi kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan bahwa demokrasi Taiwan dapat rusak akibat kampanye sistematis. Cara terbaik dalam jangka panjang untuk menghadapi ancaman ini adalah bagi Taiwan untuk memperkuat institusi demokrasinya sendiri, terutama pembiayaan kampanye publik, persyaratan transparansi, etika media, dan pengawasan peradilan.”

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button