Laporan: Tindakan RRT merongrong supremasi hukum di Laut Cina Selatan

Laporan: Tindakan RRT merongrong supremasi hukum di Laut Cina Selatan

Perilaku agresif yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut Cina Selatan telah berkontribusi pada melemahnya hukum laut internasional, demikian menurut laporan yang diterbitkan oleh Brookings Institution pada November 2019.

“Perilaku ini merugikan semua negara, termasuk Tiongkok, yang berkepentingan untuk memastikan bahwa persaingan tetap berada dalam parameter hukum internasional, yang membantu meningkatkan stabilitas dan meminimalkan risiko konflik,” tulis Lynn Kuok, peneliti senior di University of Cambridge dan peneliti senior Shangri-La Dialogue untuk keamanan Asia-Pasifik di International Institute for Strategic Studies. Kuok menulis laporan untuk Brookings Institution berjudul “How China’s Actions in the South China Sea Undermine the Rule of Law (Bagaimana Tindakan Tiongkok di Laut Cina Selatan Merongrong Supremasi Hukum).” (https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/11/FP_20191118_china_scs_law_kuok.pdf)

Kuok menggambarkan upaya RRT untuk menegaskan klaim teritorial dan maritim serta mengendalikan beberapa fitur geografis, termasuk melanggar batas zona ekonomi eksklusif negara-negara pantai, meningkatkan kehadiran militer, dan berupaya untuk menyangkal kebebasan navigasi Amerika Serikat dan berbagai negara lain untuk melintasi jalur perairan yang disengketakan itu. (Foto: Pesawat jet tempur F/A-18 Angkatan Laut A.S. mendarat di atas kapal induk pengangkut pesawat terbang USS Carl Vinson Angkatan Laut A.S. setelah melakukan patroli di Laut Cina Selatan yang disengketakan.)

“Desakan RRT untuk memperlakukan sebagian besar perairan internasional sebagai perairan teritorial atau internal telah meningkatkan risiko insiden di Laut Cina Selatan,” tulis Kuok.

Misalnya, ketika Inggris menantang garis dasar lurus ilegal RRT di sekitar Kepulauan Paracel pada September 2018, RRT berpendapat bahwa kapal Inggris “melanggar kedaulatan Tiongkok.” Kemudian, pada April 2019, ketika sebuah kapal perang Prancis berlayar melalui Selat Taiwan, RRT menuduhnya “memasuki perairan Tiongkok secara ilegal.”

“Jika semua yang dilakukan Tiongkok adalah mengeluarkan peringatan lisan, maka tindakan itu tidak akan dipermasalahkan. Tetapi perilakunya akhir-akhir ini lebih ceroboh dengan angkatan lautnya gagal mematuhi aturan perilaku yang disepakati dengan Amerika Serikat, sehingga meningkatkan risiko insiden dan konflik,” tulis Kuok.

Meskipun RRT terus berupaya untuk merongrong supremasi hukum, upaya gabungan dari berbagai negara lain untuk mempertahankan aturan tersebut masih berlaku.

“Tiongkok masih belum menang di Laut Cina Selatan,” tutur Kuok. Dia merekomendasikan agar berbagai negara terus menegaskan hak-hak maritim dan kebebasan mereka guna menentang taktik RRT. Dia juga mendorong A.S. untuk terus mengadakan latihan bilateral dan multilateral di kawasan itu dengan sekutu dan mitra serta memberi tahu RRT bahwa pembangunan di Scarborough Shoal akan mengakibatkan dampak serius.

“Laut Cina Selatan tidak dapat dilihat secara terpisah, dan bagaimana negara-negara Asia Tenggara memosisikan diri mereka di sana akan tergantung pada lanskap strategis dan ekonomi yang lebih luas,” tulis Kuok.

Klaim teritorial dan maritim yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan mencakup beberapa fitur geografis: Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Macclesfield Bank, Scarborough Shoal, dan Kepulauan Spratly.

Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam semuanya memiliki sengketa wilayah tumpang tindih dengan RRT terkait Laut Cina Selatan. Meskipun A.S. tidak mengajukan klaim atas perairan di Laut Cina Selatan, A.S. terus melanjutkan kehadiran kuatnya di sana, bahkan dua kali mengirimkan kapal militernya di perairan yang disengketakan pada November 2019.

Kuok mendorong dilanjutkannya tindakan yang dilakukan oleh A.S. itu, dan dia mengabaikan pendapat beberapa pihak yang terlalu memandang tinggi RRT dengan mengatakan bahwa tindakan Tiongkok tidak dapat dihentikan.

“Argumen ini salah,” tulis Kuok. “Argumen itu juga berbahaya. Mengambil sikap ini mungkin bisa memuaskan diri sendiri. Tiongkok telah memperoleh keuntungan, tetapi Amerika Serikat dan sekutunya, melalui penegasan mereka tentang hak dan kebebasan maritim, sejauh ini berhasil menentang upaya Beijing dalam menegaskan kendali atas perairan di Laut Cina Selatan.”

saham