Laporan: Dokumen pemerintah Tiongkok yang bocor merinci tindakan keras di Xinjiang

Laporan: Dokumen pemerintah Tiongkok yang bocor merinci tindakan keras di Xinjiang

Reuters

Sekumpulan dokumen pemerintah Tiongkok yang bocor mengungkapkan perincian tindakan kerasnya terhadap warga Uighur dan Muslim lainnya di kawasan Xinjiang di bagian barat negara itu di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, demikian yang dilaporkan surat kabar The New York Times pada pertengahan November 2019.

Para pakar dan aktivis Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa setidaknya 1 juta warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang dalam tindakan keras yang mendapat kecaman dari Amerika Serikat dan negara-negara lain. (Foto: Seorang petugas polisi Tiongkok mengambil posisi di pinggir jalan di dekat apa yang secara resmi disebut sebagai pusat pendidikan kejuruan di Yining, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, Tiongkok.)

Dokumen-dokumen itu, yang menurut surat kabar itu dibocorkan oleh “seorang anggota lembaga politik Tiongkok,” menunjukkan bagaimana Xi memberikan serangkaian pidato internal kepada para pejabat selama dan setelah kunjungan pada tahun 2014 ke Xinjiang menyusul serangan penikaman yang dilakukan oleh kelompok militan Uighur di sebuah stasiun kereta api yang menewaskan 31 orang.

Laporan itu mengatakan bahwa Xi menyerukan “‘perjuangan habis-habisan melawan terorisme, infiltrasi, dan separatisme’ menggunakan ‘organ kediktatoran,’ dan menunjukkan ‘sama sekali tidak ada belas kasihan.’”

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa ketakutan kepemimpinan Tiongkok semakin meningkat akibat serangan teroris di negara-negara lain dan penarikan pasukan A.S. dari Afganistan.

Tidak jelas bagaimana dokumen-dokumen itu — tebalnya 403 halaman — dikumpulkan dan diseleksi, demikian ungkap surat kabar itu.

Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyangkal perlakuan buruk terhadap warga Uighur atau warga lainnya di Xinjiang, dengan mengatakan bahwa pihaknya memberikan pelatihan kejuruan untuk membantu membasmi ekstremisme dan separatisme Islam dan mengajarkan keterampilan baru.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui faks.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bagaimana para pejabat diberi poin pembicaraan untuk menjelaskan kepada mahasiswa yang kembali ke kampung halaman mereka bahwa anggota keluarga mereka telah dibawa pergi untuk mengikuti pelatihan, dan bagaimana program itu menghadapi penolakan dari beberapa pejabat setempat, demikian tulis laporan itu.

Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bahwa kamp-kamp pengasingan berkembang dengan cepat setelah Chen Quanguo diangkat pada Agustus 2016 sebagai pemimpin partai komunis di kawasan itu, demikian ungkap laporan itu. Chen telah mengambil tindakan keras untuk memadamkan pergolakan terhadap kekuasaan PKT selama penugasannya sebelumnya di Tibet.

saham