Filipina dapat meningkatkan klaim kedaulatan dengan mempromosikan pariwisata
Staf FORUM
Filipina dapat meningkatkan klaim kedaulatannya atas pos terluar strategis di Laut Cina Selatan dengan mengundang wisatawan memesan hotel di sana.
Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan kepada jurnalis pada Juli 2019 bahwa pemerintah Filipina sedang membangun kembali landasan pacu yang sudah bobrok di Pulau Thitu, juga disebut sebagai Pulau Pag-asa.
“Plus, di masa depan kami akan membangun struktur untuk pasukan kami di sana dan mungkin beberapa hotel untuk warga Filipina yang ingin pergi ke sana sebagai turis,” ujarnya, demikian menurut surat kabar The Philippine Star.
Sebagai bagian dari kepulauan Spratly, Thitu berjarak sekitar 519 kilometer di sebelah barat pantai Filipina. Thitu hanya berjarak 26 kilometer dari Subi Reef, pulau yang diduduki dan telah dirancang oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi benteng dengan 400 bangunan, radar, landasan pacu, hanggar pesawat terbang, dan rudal permukaan-ke-udara, demikian menurut Reuters. (Foto: Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana memberi isyarat saat dia memeriksa pekerjaan landasan pacu di Pulau Thitu.)
Hanya sekitar 100 orang yang tinggal di Thitu, sehingga memungkinkan wisatawan untuk tinggal di sana akan memperkuat klaim kedaulatan Filipina berdasarkan hukum internasional, demikian pendapat para ahli.
“Pariwisata, seperti yang saya pahami, adalah bentuk pendudukan virtual dan pernyataan kedaulatan karena pariwisata berarti bahwa ada legitimasi aktivitas sipil di wilayah yang disengketakan ini,” ucap Alan Chong, guru besar madya di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, demikian menurut laporan Voice of America. “Tindakan itu merupakan cara untuk memastikan bahwa pulau-pulau ini akan terus dihuni.”
Brunei, Malaysia, Filipina, RRT, Taiwan, dan Vietnam mempersengketakan kedaulatan atas seluruh atau sebagian wilayah Laut Cina Selatan. Mahkamah Internasional menganggap penampilan wewenang secara terus-menerus atas suatu fitur tanah merupakan elemen penting dari kedaulatan, demikian ujar Fabrizio Bozzato, seorang peneliti di Taiwan Strategy Research Association, kepada Voice of America.
“Filipina akan mendemonstrasikan apa yang dalam doktrin hukum internasional disebut kontrol aktual dan penggunaan pulau tertentu itu, sehingga akan menguatkan klaim Filipina tidak hanya pada Thitu tetapi juga sembilan pulau yang dikendalikan Manila.”
Milisi maritim RRT memantau pembangunan yang dilakukan Manila di pulau itu dan menjadikannya sasaran perilaku mengancam. Sekitar 200 perahu Tiongkok, yang menurut pihak berwenang Filipina adalah bagian dari milisi maritim RRT, mengepung pulau itu pada April 2019 sebelum kembali ke laut.
Para pejabat militer Filipina mengatakan bahwa para awak kapalnya tidak berperilaku seperti nelayan. “Mereka diduga sebagai milisi maritim,” tutur Kolonel Laut Jason Ramon, juru bicara Komando Barat militer Filipina, demikian menurut surat kabarThe Straits Times. “Ada kalanya mereka hanya berada di sana dan tidak menangkap ikan.”
Insiden itu mendorong Filipina untuk mengajukan protes diplomatik kepada Beijing, dan konflik itu tampaknya memperkuat tekad negara itu untuk menegaskan kedaulatannya.
Reuters melaporkan bahwa selain memperbaiki landasan pacu, pemerintah Filipina sedang membangun landasan pantai untuk memindahkan material konstruksi dan alat berat ke pulau itu. Hermogenes Esperon, penasihat keamanan nasional, mengatakan bahwa rencana itu juga menyerukan adanya pelabuhan terlindung bagi kapal penangkap ikan yang lebih besar, kapal Pasukan Penjaga Pantai, dan kapal Angkatan Laut.
“Kami tidak menelantarkan pulau mana pun,” ungkap Esperon, demikian menurut Reuters. “Tidak ada pulau yang diambil dari kami sejak tahun 2016, dan kami memperkuat posisi dan kepemilikan kami.”
