Myanmar memilih panel untuk mereformasi konstitusi yang ditulis angkatan darat

Myanmar memilih panel untuk mereformasi konstitusi yang ditulis angkatan darat

Agence France-Presse

Myanmar membentuk sebuah komite untuk membahas reformasi konstitusi yang dirancang oleh militer negara itu pada akhir Februari 2019. Upaya ini membenturkan secara terbuka pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi dengan angkatan bersenjata yang memiliki pengaruh kuat untuk pertama kalinya atas masalah sensitif itu.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy – NLD) yang dipimpin Suu Kyi menang telak dalam pemilihan umum tahun 2015 tetapi dipaksa melaksanakan perjanjian pembagian kekuasaan yang tidak nyaman dengan angkatan bersenjata.

Berdasarkan konstitusi yang disusun militer pada tahun 2008, militer mengendalikan semua kementerian keamanan dan diberi jatah seperempat kursi parlemen.

Ketentuan itu memberi angkatan darat hak veto yang efektif atas perubahan konstitusi.

Partai Suu Kyi telah berjanji untuk mereformasi dokumen kontroversial itu.

Menjelang diselenggarakannya pemilu tahun 2020, parlemen memberikan suara mayoritas untuk membentuk komite lintas partai guna memperdebatkan reformasi konstitusi.

Tujuan utama dari panel “menyeluruh” itu adalah untuk “menulis rancangan undang-undang untuk mengubah konstitusi 2008,” ungkap anggota parlemen NLD Tun Hein, yang merupakan wakil ketua parlemen dan ketua komite itu, kepada parlemen.

NLD akan mendapatkan 18 dari 45 kursi di panel itu, militer akan mendapatkan delapan kursi, dan sisanya akan dibagi di antara partai-partai lainnya.

Sejauh ini belum ada perincian tentang reformasi spesifik yang akan menjadi fokus diskusi, atau langkah-langkah ke depan begitu panel membuat rekomendasinya.

Pembentukan komite itu memicu terjadinya pertikaian politik dengan angkatan darat mengingat protes yang diajukan faksi anggota legislatif militer yang ditunjuk angkatan darat pada awal Februari 2019 ketika pembentukan komite itu dibahas untuk pertama kalinya.

Akan tetapi, panglima angkatan darat menyampaikan wacana yang bersifat lebih menyejukkan dalam wawancara yang jarang dilakukan dengan media asing pada akhir bulan Februari.

“Kami menerima bahwa konstitusi itu membutuhkan amandemen,” ungkapnya kepada surat kabar Jepang Asahi Shimbun.

“Tetapi poin pentingnya adalah bahwa amendemen tidak boleh merusak esensinya.”

Langkah yang diambil parlemen itu muncul hanya beberapa hari setelah pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada para pembunuh yang berperan di balik pembunuhan pengacara Muslim Ko Ni pada tahun 2017, yang merupakan penasihat Suu Kyi.

Ko Ni sedang memimpin misi reformasi konstitusi ketika dia ditembak mati dengan darah dingin, ketika menggendong cucu laki-lakinya.

Ko Ni juga berperan dalam upaya Suu Kyi untuk menghindari pasal yang melarang siapa pun yang menikah dengan orang asing untuk menjadi presiden.

Suu Kyi, yang mendiang suaminya adalah akademisi Inggris Michael Aris, menciptakan jabatannya saat ini sebagai penasihat negara di atas kantor kepresidenan.

Membentuk komite lintas partai merupakan hal yang “sangat signifikan,” demikian yang diungkapkan analis Khin Zaw Win, direktur Tampadipa Institute yang berbasis di Yangon. Dia menambahkan bahwa mungkin ada “semacam perhitungan” yang perlu segera dilakukan antara NLD dan angkatan darat.

“Upaya ini akan membutuhkan banyak kecerdikan dan kreativitas dari semua orang.”

saham