Korupsi, Pencucian Uang  dan Penghindaran Pajak

Korupsi, Pencucian Uang dan Penghindaran Pajak

Presiden Bank Pembangunan Asia menguraikan cara organisasi itu melawan ancaman finansial

Takehiko Nakao

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank – ADB) terus menjadi yang terdepan di Asia dan Pasifik dalam mendukung upaya global untuk menangani korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak. Diperkirakan bahwa dari 11,4 kuadriliun rupiah (800 miliar dolar A.S.) hingga 28,6 kuadriliun rupiah (2 triliun dolar A.S.) hilang di seluruh dunia setiap tahun karena kegiatan terlarang ini. Ini adalah dana yang sebenarnya dapat digunakan oleh negara-negara berkembang untuk mencapai komitmen sasaran pembangunan berkelanjutan (SDG) mereka.

Korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak merusak pembangunan ekonomi serta keadilan di berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, semakin banyak konsensus bahwa kegiatan ini merupakan ancaman terhadap struktur dasar masyarakat, termasuk keselamatan dan keamanan, dan stabilitas politik. Keselamatan, keamanan, dan stabilitas politik merupakan kondisi penting bagi ADB dan mitra lainnya untuk melaksanakan proyek dan program pembangunan secara efektif.

KORUPSI – ANCAMAN TERHADAP 

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) dan Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional, yang dikenal sebagai Interpol, korupsi mengakibatkan berkembang biaknya kejahatan terorganisir dan terorisme. Individu yang korup dan teroris memanfaatkan area abu-abu dan kesenjangan dalam sistem hukum dan finansial. Kesenjangan dan area abu-abu ini menyediakan jalan bagi pencucian uang, penghindaran pajak, dan aliran finansial terlarang serta memberikan sarana bagi penjahat dan organisasi teroris untuk beroperasi.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam beberapa resolusinya telah mengakui bahwa kelompok teroris berfungsi seperti sindikat kriminal internasional dalam kaitannya dengan menghasilkan dana dan menggunakan pencucian uang. Korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak terjadi lintas batas negara dan bahkan memengaruhi negara-negara yang paling maju. Akan tetapi, kejahatan itu mengakibatkan kerugian terbesar bagi negara-negara berkembang dan sangat menghancurkan negara-negara yang dianggap rapuh dan terpengaruh konflik, beberapa di antaranya ada di Asia dan Pasifik.

Jika korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak dibiarkan mengakar, tidak diragukan lagi bahwa kita akan hidup di dunia yang kurang aman dan terlindungi.

KOMITMEN DAN PERAN ADB

Bagaimana ADB mendukung negara-negara anggotanya yang sedang berkembang (developing member countries – DMC) untuk mengatasi ancaman korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak?

Pertama, ADB telah mematuhi kebijakan toleransi nol untuk mencegah kegiatan korupsi yang berdampak negatif terhadap penyampaian proyek dan program di DMC kami. Baru-baru ini, pada tahun 2015, dalam operasi yang ditujukan untuk pemerintah, kami memperkenalkan aturan baru untuk memastikan bahwa uji kepatutan integritas dilakukan pada semua peserta sektor swasta seperti kontraktor dan rekan pembiayaan komersial. Pada tahun yang sama, dalam operasi yang ditujukan untuk nonpemerintah, kami merevisi aturan untuk memperketat kontrol guna memerangi korupsi, pencucian uang, dan pembiayaan teroris. Saya meminta semua staf ADB untuk terus menerapkan aturan-aturan penting ini dengan tegas dan serius.

Kedua, melawan korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, dan pembiayaan teroris tidak dapat dicapai oleh satu lembaga semata. Upaya itu mengharuskan kerja sama semua negara untuk menutup celah-celah dan daerah abu-abu tempat kegiatan terlarang dapat tumbuh dan berkembang biak. Dengan pengertian ini, ADB bekerja sama secara erat dengan organisasi internasional lainnya mengenai masalah ini. Selain menjadi pengamat di Satuan Tugas Aksi Finansial, ADB merupakan pengamat di Grup Pencucian Uang Asia/Pasifik dan Grup Melawan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme Eurasia. ADB juga secara aktif mendukung Forum Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak Global dan membantu DMC kami bergabung dalam forum ini serta mendapatkan manfaat dari pertukaran informasi pajak otomatis antarnegara.

Ketiga, untuk lebih membantu DMC kami dalam transparansi dan integritas pajak, dewan direksi ADB menyetujui pembaruan terhadap kebijakan antikorupsi kami pada tahun 2016. Kebijakan itu memperluas mandat ADB untuk menyertakan pencegahan penghindaran pajak lintas perbatasan (selain antikorupsi dan pencucian uang). Berdasarkan kebijakan yang diperbarui ini, kami meningkatkan bantuan teknis kami ke DMC untuk transparansi dan integritas pajak. Misalnya, kami menyetujui pemberian hibah teknis regional senilai 28,6 miliar rupiah (2 juta dolar A.S.) yang akan meningkatkan kemampuan DMC dalam memenuhi standar internasional untuk transparansi pajak, melawan penghindaran pajak, dan melindungi diri mereka sendiri dari bentuk perencanaan pajak agresif. Bantuan teknis ini akan disampaikan antara lain melalui kemitraan dengan OECD, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Pusat Bantuan Teknis Finansial Pasifik.

Keempat, kami telah memulai prakarsa baru untuk memobilisasi lebih banyak sumber daya untuk upaya pengembangan kemampuan oleh DMC kami. Pada Juli 2017, ADB mendirikan Dana Wali Amanat Mobilisasi Sumber Daya Dalam Negeri. Dana itu akan mendukung DMC dalam menutup celah-celah pajak di sektor finansial mereka, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mengembangkan administrasi pajak yang transparan dan efisien. Dana wali amanat itu didukung oleh pemerintah Jepang. Kami mendorong mitra bilateral dan multilateral lainnya untuk berkontribusi pada dana wali amanat ini.

Kelima, ADB sekarang mempertimbangkan Strategi Jangka Panjang baru 2030, yang akan memperkuat dukungan di bidang korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak. Fokus strategi baru ini adalah untuk mendukung DMC dalam mencapai SDG. Seperti yang Anda ketahui, SDG membahas pengurangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, gender, dan lingkungan. SDG juga mencakup memperkuat tata kelola. Sasaran 16 SDG menyerukan promosi masyarakat yang damai dan inklusif, yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Sasaran 17 adalah tentang membantu negara-negara berkembang memperkuat mobilisasi sumber daya domestik. ADB akan meningkatkan dukungan di bidang ini.

Kesimpulannya, kami memiliki kewajiban profesional untuk melawan korupsi, pencucian uang, dan kegiatan terlarang lainnya. Perjuangan ini diperlukan untuk memajukan pembangunan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik dan untuk mempromosikan kesetaraan sosial. Hal ini juga penting untuk kebutuhan yang lebih mendasar, yaitu keamanan dan keselamatan.

Saya meminta semua staf ADB untuk mendukung perjuangan ini. Saya mendorong wakil presiden, direktur jenderal, dan direktur negara untuk melibatkan diri dengan sepenuhnya dan secara proaktif. Tindakan yang dilakukan oleh masing-masing dari kita dan oleh kita semua untuk memerangi korupsi, pencucian uang, dan kegiatan terlarang lainnya merupakan hal yang diperjuangkan oleh kampanye antikorupsi kami, iACT.

saham