Indonesia tambah 600 petugas pada pasukan kontrateror
Ismira Lutfia Tisnadibrata/BenarNews
Indonesia akan menggandakan ukuran pasukan kontraterorisme menjelang acara internasional besar yang akan berlangsung di negara ini pada tahun 2018, kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada akhir Desember 2017. Jenderal polisi bintang dua akan memimpin pasukan ini alih-alih jenderal bintang satu, ujar Tito.
“Saya juga sudah meminta jumlah pasukan digandakan. Kami menambah sekitar 600 personel, jadi jumlah totalnya menjadi 1.300 orang,” ujarnya.
Mantan kepala unit polisi elit itu mengatakan perubahan tersebut adalah akibat penilaian tingkat ancaman 2018 saat Indonesia menyelenggarakan dua acara internasional besar.
Acara itu adalah Asian Games, yang akan berlangsung di Jakarta, Palembang di Sumatra dan berbagai daerah di Jawa Barat, dengan 1.500 orang dari 45 negara yang ikut ambil bagian; dan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) di Bali, yang diikuti oleh 189 negara.
Ikut sertanya Korea Utara dan Myanmar dalam Asian Games pada Agustus dan September 2018 serta Israel dan Amerika Serikat dalam pertemuan IMF dan WB pada bulan Oktober menjadikan kedua acara tersebut berpotensi menjadi target bagi kelompok radikal dan teroris, kata Tito.
Densus 88, bagian dari pasukan kepolisian Indonesia, pada tahun 2017 menangkap 172 terduga teroris, dan 16 di antaranya ditembak mati dalam upaya penangkapan, kata beberapa pejabat.
Jumlah terduga yang ditangkap meningkat menjadi 163 orang pada 2016 dari 73 orang pada 2015. Dari terduga yang ditangkap pada 2017, 76 orang disidang pada awal 2018, dan 10 orang telah dijatuhi hukuman.
“Jumlah penangkapan lebih banyak berkat langkah proaktif yang diambil oleh kepolisian, khususnya Densus 88, yang bekerja lebih keras untuk mendeteksi, memantau dan mengambil tindakan terhadap jaringan teror,” kata Tito.
Ia mengatakan bahwa jumlah polisi yang tewas dalam tindakan teror telah meningkat selama tiga tahun terakhir. Empat polisi tewas dan 14 terluka saat sedang bekerja pada tahun 2017, kata Tito. Pada 2016, pasukan elit tersebut mengalami satu korban jiwa, dan 11 yang terluka. Satu petugas tewas dan dua terluka pada 2015.
“Saya telah menginstruksikan agar dilakukan lebih banyak tugas penyamaran, pencegahan dini, dan tindakan sebelum terjadi insiden. Untuk itu, kami membutuhkan kapasitas deteksi yang lebih kuat,” ujarnya.
Pangkat komandan Densus 88 yang lebih tinggi menunjukkan perluasan tugas dan anggaran yang lebih besar untuk pasukan ini, demikian menurut pakar kontraterorisme Rakyan Adibrata.
“Tetapi ingat, melatih petugas kontraterorisme yang 100 persen profesional dan siap sangat memakan waktu, sementara melatih teroris jauh lebih cepat,” katanya. “Densus akan berpacu melawan waktu.”
“Dari segi sumber daya, ISIS [Negara Islam Irak dan Suriah] tidak seperti Jemaah Islamiyah, yang bertujuan menimbulkan banyak korban jiwa,” kata Rakyan, yang membandingkan ISIS dengan afiliasi Al-Qaeda yang menewaskan 202 orang dalam pengeboman kelab malam di Bali pada tahun 2002.
“Bagi mereka, melakukan serangan dengan hanya menggunakan pisau dapur saja sudah cukup,” demikian pendapatnya tentang ISIS.
Rakyan setuju dengan analisis kapolri bahwa acara internasional di Indonesia pada 2018 dapat dijadikan target oleh teroris.
“Ada ekspektasi yang tinggi dari pelaku yang ingin menggunakan terorisme sebagai alat untuk menyampaikan pesan politik,” ujarnya.
Menurut statistik dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, 227 orang Indonesia ditangkap di luar negeri pada 2017, termasuk di Turki, Malaysia, Suriah, dan Korea Selatan. Jumlah tertinggi orang yang ditangkap ada di Turki dengan jumlah 195 orang, disusul oleh Suriah dengan jumlah 28 orang.
Kementerian luar negeri menambahkan bahwa 213 orang Indonesia, termasuk 79 wanita dan 78 anak-anak, dideportasi dari Turki antara 1 Januari 2017 hingga 20 Oktober 2017. Jumlah itu tiga kali lipat lebih besar dibandingkan 60 orang yang dideportasi dari Turki pada 2016.
Pejabat Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa sebagian besar orang Indonesia dideportasi akibat pelanggaran imigrasi, seperti penggunaan visa yang tidak benar, melampaui masa visa atau tidak dapat menunjukkan paspor.
“Kendati demikian, pihak berwenang Turki menunjukkan kecurigaan mereka bahwa orang-orang tersebut berada di Turki untuk menyeberang masuk ke Suriah dan bergabung dengan ISIS atau kelompok lain sejenis, seperti Jabhat al-Nusrah, di Suriah,” katanya.
