Hubungan Vietnam–Tiongkok

Hubungan Vietnam–Tiongkok

Apakah Vietnam memiliki formula untuk Tiongkok?

KISAH OLEH Huong Le Thu/FOTO OLEH THE ASSOCIATED PRESS

Hubungan Tiongkok-Vietnam telah melalui beberapa siklus kemerosotan dan normalisasi. Kedekatan geografis Tiongkok dan Vietnam dan catatan sejarah panjang invasi dan pendudukan Tiongkok, serta afinitas ideologi politik kedua negara saat ini, jalur pembangunan yang serupa, ketergantungan ekonomi dan sengketa maritim yang sedang berlangsung, semuanya itu memperumit hubungan asimetris yang tidak bisa dipisahkan ini.

Namun di antara negara-negara Asia Tenggara, ketika saatnya menghadapi ketegasan Tiongkok di kawasan itu, Vietnam tampaknya menjadi negara paling strategis — mungkin sesudah Singapura — di antara negara-negara Asia Tenggara. Vietnam memiliki tiga aset utama yang memberinya keuntungan: pengalamannya dalam menghadapi agresi Tiongkok; posisi strategisnya di garis depan perbatasan selatan Tiongkok; dan kekuatan diplomatik yang dapat membuat upaya ekspansi Tiongkok menjadi mahal secara politis dan strategis.

Pertama, pengalaman Vietnam dengan agresi Tiongkok telah menjadi pelajaran. Secara historis, Vietnam adalah bagian integral dari rencana Kekaisaran Tiongkok untuk ekspansi ke selatan. Meskipun Tiongkok mendominasi Vietnam selama 1.000 tahun hingga tahun 938 Masehi, Tiongkok gagal di milenium berikutnya untuk memasukkan Vietnam ke wilayahnya. Vietnam, melalui perang selama berabad-abad, telah mempertahankan identitas nasionalnya dan memupuk kebutuhan yang kuat untuk melawan dominasi Tiongkok. Kekalahan dari negara yang jauh lebih kecil menyebabkan Vietnam menjadi “batu batas selatan dari gagasan Tiongkok itu sendiri.” Vietnam juga telah dihukum berat ketika politik Hanoi tidak selaras dengan kehendak Beijing, baik dari segi keamanan dan ekonomi. Kita ambil sejarah baru-baru ini, misalnya: Setelah perang yang panjang dan berdarah dengan Amerika Serikat dan konflik dengan Khmer Merah yang didukung Tiongkok di Kamboja, Vietnam jatuh ke dalam isolasi. Hanya setelah perbaikan hubungan dengan Tiongkok, dan kemudian juga dengan Amerika Serikat, Vietnam keluar dari isolasi diplomatik dan kemiskinan.

Presiden Vietnam, Tran Dai Quang, meninjau barisan penjaga kehormatan Tiongkok selama upacara penyambutan di Aula Besar Rakyat di Beijing pada Mei 2017.

Landasan hubungan bilateral saat ini didasarkan pada normalisasi hubungan dengan Beijing pada tahun 1991, yang telah dirusak oleh perang perbatasan yang singkat namun intens pada tahun 1979. Peningkatan hubungan itu tidak muncul tanpa adanya kompromi di pihak Hanoi. Sejak itu, prinsip “Tiga Larangan” dalam kebijakan pertahanan Vietnam — larangan aliansi militer, larangan pangkalan militer asing di Vietnam, dan larangan ketergantungan pada satu negara untuk memerangi yang lain — telah diadopsi untuk meningkatkan keyakinan Beijing bahwa Vietnam tidak akan membentuk aliansi untuk melawan Beijing.

Ruang manuver Vietnam telah dikekang oleh prinsip ini, sehingga Hanoi hanya bisa berharap bahwa Beijing akan menepati janjinya untuk menjadi tetangga dan teman yang baik. Di bawah moto “bekerja sama sambil berjuang,” Hanoi telah terlibat dalam upaya berat untuk mengakomodasi negara tetangga raksasanya sambil mempertahankan kedaulatannya. Kedua pemerintah telah meletakkan landasan untuk saluran komunikasi bilateral, yang berkisar dari pembicaraan partai-ke-partai dan pertemuan pertahanan reguler hingga pembentukan hotline untuk menghubungkan secara langsung para pemimpin mengenai masalah Laut Cina Selatan.

Kedua, lokasi Vietnam di perbatasan selatan Tiongkok, terutama dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan, meningkatkan posisi strategis Vietnam. Meskipun kedekatannya dengan negara tetangganya yang jauh lebih besar itu membuat Vietnam rentan terhadap ketegasan Tiongkok, posisi geografisnya juga memberikan keuntungan. Vietnam memiliki 3.260 kilometer garis pantai di Laut Cina Selatan — jalur air penting. Sejak Hu Jintao, mantan sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok, menyatakan wacana untuk menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan maritim pada tahun 2012, dorongan Tiongkok untuk mendominasi Laut Cina Selatan menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, posisi geografis Vietnam merupakan kunci bagi aspirasi Beijing dan banyak upaya dari kekuatan besar dan menengah untuk memblokir aspirasi itu. Akibatnya, sengketa maritim Vietnam dengan Tiongkok mendapat lebih banyak perhatian daripada yang seharusnya.

Misalnya, ketika China National Offshore Oil Co. mengerahkan anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 ke zona ekonomi eksklusif yang diklaim Vietnam pada Mei 2014, langkah itu terancam akan meningkat menjadi konflik. Ambisi strategis Tiongkok telah ditantang, tetapi pada saat yang sama ambisi itu telah didorong oleh tumbuhnya kehadiran kekuatan eksternal di Laut Cina Selatan. Dengan tanda-tanda perubahan drastis di Filipina di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte, sikap Vietnam di Laut Cina Selatan menjadi lebih penting bagi persengketaan regional.

Duta Besar A.S. Ted Osius, tengah, berjalan bersama anggota Pasukan Penjaga Pantai Vietnam selama upacara penyerahan perahu patroli pada Mei 2017 di Quang Nam, Vietnam. A.S. menyerahkan enam perahu patroli pantai untuk memperluas kerja sama keamanan kedua negara di tengah ketegangan di Laut Cina Selatan yang dipersengketakan.

Ini mengarah ke aset ketiga: Pengaruh Vietnam yang semakin besar dalam kemitraan diplomatik dan pertahanan. Keseimbangan kekuasaan adalah sahabat terbaik negara kecil. Mungkin tidak ada pengingat yang lebih baik tentang biaya yang terpaksa harus ditanggung oleh negara kecil akibat persaingan kekuatan yang besar daripada Vietnam — sebuah kata yang pernah identik dengan perang di dunia Barat, dan bukan nama sebuah negara. Vietnam sekarang berusaha untuk memanfaatkan persaingan kekuatan besar untuk menjaga perdamaian dan melindungi kedaulatannya, alih-alih terlibat dalam konfrontasi dengan negara-negara raksasa. Sejak insiden Haiyang Shiyou 981, hubungan Hanoi dengan Washington, Tokyo, dan Delhi telah diperluas dengan menyertakan kerja sama militer-ke-militer dengan fokus khusus pada keamanan maritim. Hubungan yang sungguh harmonis antara Vietnam dengan Amerika Serikat dan peningkatan hubungan yang intensif dengan kekuatan besar lainnya dianggap sebagai kunci untuk mengurangi ancaman Tiongkok. Kunjungan Presiden A.S. saat itu Barack Obama ke Hanoi pada Mei 2016 dan pembatalan embargo senjata yang berlangsung selama puluhan tahun benar-benar penting dan mengatur panggung untuk fase baru yang optimis dalam hubungan tersebut. Seperti yang telah saya kemukakan di tempat lain, kondisi hubungan A.S.-Vietnam saat ini adalah yang terbaik dalam sejarah kedua negara.

Meskipun demikian, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden A.S. menghasilkan ketidakpastian sehubungan dengan apakah momentum yang baru ditemukan dalam hubungan Hanoi-Washington dapat dipertahankan. Salah satu keputusan pertama Trump setelah menjabat adalah penarikan diri dari Kemitraan Trans-Pasifik, kesepakatan perdagangan multilateral yang diharapkan membawa manfaat bagi Vietnam. Meskipun timbul kekecewaan awal, Hanoi secara proaktif berupaya melibatkan diri dengan pemerintahan Trump di Washington. Pada Mei 2017, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengunjungi Gedung Putih, kunjungan pertama yang dilakukan oleh pemimpin Asia Tenggara, dan kunjungan ketiga yang dilakukan oleh pemimpin Asia setelah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan perdagangan, tetapi yang lebih penting, saling meyakinkan akan niat masing-masing pihak untuk bekerja sama.

Asia Tenggara selalu rentan terhadap politik kekuasaan yang besar, dan dalam beberapa tahun terakhir, penyelarasan pemerintah di kawasan ini kadang-kadang berfluktuasi. Mengingat betapa berbedanya pertimbangan geopolitik dan kepentingan nasional saat ini di antara negara-negara Asia Tenggara, contoh Vietnam tidak dapat berfungsi sebagai formula untuk menangani Tiongkok. Setiap formula akan memiliki masa berlaku yang relatif singkat, karena konstelasi politik di Asia Tenggara berevolusi secara relatif dinamis, mencerminkan gejolak pergeseran kekuasaan. Akan tetapi Vietnam dapat berfungsi sebagai titik referensi, mengingat rekam jejaknya dalam melawan dominasi Tiongkok. Meskipun tidak ada satu formula untuk menangani Tiongkok, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Pertama, mengakui bahwa tidak semua keterlibatan ekonomi Tiongkok merupakan tiket emas dan bisa menjadi perangkap utang. Banyak strategi investasi Tiongkok membawa keuntungan jangka pendek dan nyata, tetapi dalam jangka panjang membangun pengaruh bagi Beijing dan dalam banyak kasus merongrong kepentingan lokal. Mayoritas negara-negara di Asia Tenggara sibuk menangani politik dalam negeri dan oleh karena itu cenderung melihat ke dalam. Untuk beberapa negara di Asia Tenggara, daya tarik Tiongkok sebagai peluang ekonomi tampaknya lebih kuat daripada ancaman yang dirasakannya. Menemukan keseimbangan antara peluang dan ancaman merupakan tantangan umum bagi semua negara di Asia Tenggara. Vietnam berdiri di garis depan dari kelompok yang merasakan “ancaman Tiongkok.” Faktanya, ancaman Tiongkoklah yang telah mendorong Vietnam untuk mengambil keputusan yang lebih berpandangan ke depan dalam kebijakan pertahanan, diplomasi, dan perdagangan. Perubahan struktural saat ini dalam kondisi geopolitik mengingatkan Hanoi akan Tiongkok yang secara historis bersifat koersif dan ekspansif. Penting bagi negara-negara di Asia Tenggara lainnya untuk menyadari bahwa bujukan ekonomi disertai dengan biaya jangka panjang yang lebih besar. Hubungan asimetris mengharuskan negara-negara yang lebih kecil tetap memiliki pemahaman strategis. Kawasan daratan Asia Tenggara terletak tepat di perbatasan Tiongkok dan alhasil terkena dampak investasi infrastruktur yang menghubungkan kawasan itu dengan Tiongkok. Subkawasan Mekong, misalnya, meskipun menerima perbaikan dari investasi infrastruktur Tiongkok, juga telah mengalami dampak parah dari bendungan hidroelektrik Tiongkok di sepanjang Sungai Mekong, yang telah memengaruhi distribusi air dan hasil pertanian.

Kedua, Vietnam dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya perlu secara konstan menemukan kembali strategi untuk mengikuti berkembangnya kemampuan Beijing di semua lini. Memahami budaya strategis dan latar belakang sejarah Tiongkok telah membawa manfaat bagi para pemimpin Vietnam, tetapi mereka tidak bisa berpuas diri. Peperangan modern bersifat komprehensif, membuat perlawanan terhadap paksaan Tiongkok menjadi jauh lebih kompleks dan sulit daripada di masa lalu. Peperangan ekonomi, ekologi, diplomatik, psikologis, dan informasi tampak lebih besar daripada ancaman perang tradisional di medan perang. Tiongkok telah berinvestasi dalam kepemimpinan di semua bentuk kekuatan, baik itu militer, ekonomi, energi, atau teknologi. Tiongkok memaksimalkan keunggulannya dalam semua bentuk paksaan — hukuman atau bujukan — mengubahnya menjadi alat bantu politik.

Akhirnya, agar efektif, baik Vietnam maupun negara lain tidak dapat bekerja sendirian dalam menghadapi ancaman Tiongkok. Penting bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk bekerja bersama-sama dan menyelaraskan diri dengan masyarakat internasional serta sejalan dengan supremasi hukum. Memastikan ikatan yang kuat dengan rekan-rekannya di Asia Tenggara dan memperkuat komitmen anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) terhadap agenda regional merupakan sebuah keharusan. Hanoi harus melipatgandakan advokasi persatuan ASEAN-nya dan mengoordinasikan upaya-upayanya dengan Singapura, yang juga ingin menjaga relevansi ASEAN, untuk membuat negara-negara tetangganya menyadari kaitan antara kepentingan keamanan nasional dan regional.

Dr. Huong Le Thu adalah peneliti tamu di Pusat Studi Strategis dan Pertahanan di Australian National University dan peneliti madya di Institut Studi Asia Tenggara, Yusof Ishak Institute di Singapura. Artikel ini dikutip dari laporan Lowy Institute, “Southeast Asian Perspectives on U.S.-China Competition,” yang diterbitkan pada Agustus 2017 dan diedit agar sesuai dengan format FORUM.

saham